Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini mengestimasi pengaruh penerapan tarif tunggal pada Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) terhadap indikasi penggelapan pajak (tax evasion). Pengukuran indikasi penggelapan pajak menggunakan hasil pemeriksaan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selama kurun waktu 6 tahun (2007-2012). Hasil statistik deskriptif dan analisis Tobit maximum likelihood menunjukkan penerapan tarif tunggal cenderung menurunkan indikasi penggelapan pajak. Hasil penelitian menyarankan bahwa penerapan tarif tunggal pada Pajak Penghasilan Badan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan. Selain itu, semakin tinggi tarif pajak penghasilan cenderung menstimuli indikasi penggelapan pajak.

---

ABSTRACT
This paper investigates the difference effects of progressive rate and single rate implementation on corporate income tax to tax evasion indication. Using firm level data of tax audit results as a measure of tax evasion indication for six years observations (2007-2012), the empirical results from the sample data show that the implementation of single rate on corporate income tax reduces the tax evasion indication. In addition, the results show that the higher the marginal income tax rate, the higher the tax evasion indication.

Abstrak :
ABSTRAK
Menggunakan bunching estimation dan data SPT dari DJP, diketahui pada periode 2011-2013 ada perilaku bunching, yaitu perilaku menahan omzet, yang signifikan di area sekitar batasan PKP Rp. 600 juta. Akan tetapi pada periode 2014-2016 tidak ada bunching pada area yang sama. Respons bunching menunjukkan batasan PKP justru menjadi penghalang pertumbuhan usaha. Menggunakan analisis level perusahaan, wajib pajak dengan status hukum Persekutuan & Firma dan sektor usaha Transportasi dan Pergudangan memiliki probabilitas tertinggi untuk melakukan bunching. Probabilitas melakukan bunching dengan cara underreporting omzet tertinggi ada pada karakteristik wajib pajak dengan status hukum Yayasan dan sektor usaha perdagangan. Pada area sekitar Rp. 4,8 Miliar tidak ada bunching terhadap batasan PKP, justru yang ada fenomena negative bunching, yaitu wajib pajak memilih untuk memiliki omzet diatas batasan. Hal ini dikarenakan ada kebijakan lain yang berpengaruh pada area yang sama yaitu kebijakan tarif pajak flat 1% dari omzet.

---

ABSTRACT
Using bunching estimation and data from tax return in Directorate General of Taxes, it is known there is significant bunching behavior, holding it's sales, in the area around threshold Rp. 600 million, but in the period 2014-2016 there is no bunching in the same area. The bunching response shows that the VAT threshold is actually a barrier to business growth. Using company-level analysis, taxpayers with legal status "Persekutuan & Firma" and in Transportation and Warehousing sector have the highest probability of bunching. The highest probability of doing bunching by underreporting is on the characteristics of the taxpayer with the legal status "yayasan" and in trade sector. In the area around Rp. 4.8 Billion there is no bunching at VAT threshold, at this point there is negative bunching phenomenon, the taxpayer chooses to have sales above the limit. This is because there are other policies that affect the same area that is tax rate policy flat 1% of sales rather than profit.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini mempelajari hubungan antara jumlah pemeriksaan yang pernah dialami sebelumnya dengan kepatuhan pajak penghasilan perusahaan. Fokus penelitian adalah wajib pajak pada KPP Wajib Pajak Besar, KPP Minyak dan Gas Bumi, dan KPP PMB. Heckman Two Step Estimation digunakan untuk mengestimasi aturan seleksi pemeriksaan, dan keputusan kepatuhan perusahaan. Hasil estimasi tahap pertama menunjukkan bahwa ada aturan yang sistematis dalam proses seleksi pemeriksaan. Hasil estimasi tahap kedua menunjukkan bahwa perusahaan dengan jumlah pemeriksaan lebih banyak, keuntungan yang lebih rendah, average tax rate yang lebih rendah memiliki rasio kepatuhan yang lebih tinggi.

---

ABSTRACT
This paper examines the relationship between the amount of past audit experience and firm's income tax compliance. Focusing upon taxpayers in Large Taxpayer Tax Office, Oil and Gas Tax office, and Listed Company Tax Office. A Heckman two step estimation is used to estimate the audit selection rule the firm's compliance choice. The first step estimation results indicate that there is a systematic rule as a guidance in the selection process. The second stage results show that firms with more past audit experience, have a lower profit, and a lower average tax rate have a higher compliance ratio.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai penerapan servicescape model pada bisnis yang bergerak dalam industri kuliner yaitu Warung 91. Pemetaan kondisi UMKM memperlihatkan bahwa tidak adanya kegiatan untuk meningkatkan penjualan yang dilakukan oleh Warung 91, terutama belum adanya implementasi dari servicescape model. Oleh karena itu, tujuan dari Business Coaching ini adalah untuk membantu UMKM mengimplementasikan servicescape model untuk meningkatkan penjualan. Sehingga diharapkan Warung 91 dapat berkembang dari kegiatan tersebut. Metode yang digunakan dalam Business Coaching ini adalah metode observasi untuk menganalisis permasalahan, kemudian dilakukan identifikasi masalah dari wawancara dengan pihak Warung 91 untuk kemudian dibuat rancangan pelaksanaan strategi. Kesimpulan dari Business Coaching ini adalah implementasi servicescape model untuk meningkatkan penjualan Warung 91 secara signifikan.

---

ABSTRACT
This thesis discuss the implementation of servicescape model in Warung 91 SME that focusing on food industry. The mapping of business condition mention that there is no activity to increase sales from Warung 91, especially no implementation of servicescape model. Therefore, purpose of this Business Coaching is to implement the servicescape model for increase sales in Warung 91, so Warung 91 can growth and become a better stalls. The method used in Business Coaching is the method of observation to analyze the problem, then identification of the problem by interview with the Warung 91 to make the draft implementation strategy. The conclusion of Business Coaching is the implementation of servicescape model to increase the sales of Warung 91 significantly.

Abstrak :
ABSTRAK
Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap employment transition khususnya di Pulau Jawa sebagai wilayah Indonesia yang mayoritas kabupaten/kotanya menetapkan upah minimum. Studi sejenis sebelumnya dilakukan di negara maju yang tidak mempertimbangkan adanya sektor informal. Analisis yang dilakukan menggunakan data individu yang bersumber dari Sakernas BPS tahun 2010 dan 2015 yang dilihat sebagai bentuk longitudinal t-1 dan t untuk masing-masing tahun. Analisis empiris yang digunakan adalah multinomial logit dengan pendekatan markov chain. Selain upah minimum riil sebagai variabel independen utama, variabel independen lain yang digunakan adalah umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status perkawinan sebagai karakteristik individu, serta PDRB, share sektor manufaktur dalam PDRB, coverage upah minimum, dan rasio penduduk usia kerja terhadap total penduduk sebagai karakteristik regional. Upah minimum berdampak negatif dan signifikan terhadap transisi dari formal ke informal (F ke I), formal ke tidak bekerja (F ke N), dan tidak bekerja ke tidak bekerja (N ke N). Selain itu, upah minimum juga berdampak positif dan signifikan pada transisi dari formal ke formal (F ke F) dan informal ke informal (I ke I). Sedangkan pada transisi dari tidak bekerja ke informal (N ke I) tidak dipengaruhi oleh upah minimum.

---

ABSTRACT
The objectives of the study is to determine the effect of minimum wages on employment transition, especially in Java as the majority of the Indonesian region set a minimum wage in district/city level. Previous similar studies carried out in developed countries that do not take the informal sectors. The analysis was performed using individual data sourced from Sakernas BPS 2010 and 2015 are seen as a form of longitudinal t-1 and t for each year. Empirical analysis used is multinomial logit with Markov chain approach. In addition to a real minimum wage as an primary independent variable, other independent variables used were age, gender, educational level, and marital status as individual characteristics, as well as the GRDP, the share of the manufacturing sector in the GRDP, coverage of the minimum wage, and the ratio of working age population to total population as regional characteristics. Minimum wage has a significant and negative impact on the transition from the informal to the formal (F to I), formal to not employed (F to N), and not employed to not employed (N to N). In addition, the minimum wage is also positive and significant impact on the transition from formal to formal (F to F) and informal to informal (I to I). While the transition from not employed to informal (N to I) are not affected by the minimum wage.

Abstrak :
Laporan magang ini membahas mengenai prosedur audit atas akun properti investasi, kesesuaian perlakuan akuntansi pada properti investasi berdasarkan PSAK 13, kesesuaian reklasifikasi properti investasi menjadi aset tetap berdasarkan ISAK 31, serta kesesuaian pencatatan aset tetap berdasarkan PSAK 16 pada PT Menara Tbk., yang merupakan perusahaan penyedia jasa penyewaan menara telekomunikasi. Berdasarkan prosedur audit yang dilakukan, tidak terdapat salah saji material atas akun properti investasi sehingga dapat disimpulkan bahwa akun properti investasi telah disajikan secara wajar. Selain itu, perlakuan akuntansi atas properti investasi telah sesuai dengan PSAK 13, reklasifikasi properti investasi menjadi aset tetap yang dilakukan Perusahaan telah sesuai dengan ISAK 31, dan perlakuan akuntansi atas aset tetap telah sesuai dengan PSAK 16.

---

This internship report is aimed to explain about the audit procedures for investment property accounts, the suitability of accounting treatment on investment property under PSAK 13, the reclassification of investment property into fixed assets under ISAK 31, and the suitability of accounting treatment on fixed asset under PSAK 16 at PT Menara Tbk, a telecommunication tower rental service provider company. Based on the audit procedures performed, there is no material misstatement on the investment property account so it can be concluded that the investment property account has been presented fairly. In addition, the accounting treatment of investment property is in conformity with PSAK 13, the reclassification of investment property into fixed assets conducted by the Company is in accordance with ISAK 31, and the accounting treatment of fixed asset is in conformity with PSAK 16.

Abstrak :
Laporan magang ini membahas aspek kombinasi bisnis, serta dampak kombinasi bisnis tersebut terhadap perlakuan akuntansi dan prosedur audit yang dijalankan KAP ABC atas PT. BMV yang akan menghadapi merger. Prosedur audit dijalankan berdasarkan PSA, ISA, serta panduan audit ABC. Pembahasan pada laporan magang ini dimulai dari identifikasi kombinasi bisnis, perlakuan akuntansi, serta prosedur audit secara keseluruhan dari tahap perencanaan hingga finalisasi. Laporan magang ini meyimpulkan bahwa kombinasi bisnis dilakukan dalam bentuk statutory merger, perlakuan akuntansi dengan menggunakan basis likuidasi. Serta terdapat prosedur audit tambahan pada tahap perencanaan, eksekusi, hingga finalisasi akibat penggunaan basis likuidasi.

---

This internship report discusses business combination aspect, along with its impact on the accounting treatment and audit procedures conducted by KAP ABC on PT. BMV which is going to confront merger. Audit procedure is conducted based on PSA, ISA, and ABC Audit Guide. The discussion of this internship report begins with business combination idnetification, accounting treatment, and whole audit procedures from planning to finalization. This internship report concludes that business combination is done under statutory merger form, liquidation basis usage of accounting treatment, and additional audit procedures from planning, execute, and finalization which is caused by the liqudation basis usage.

Abstrak :
Laporan ini membahas mengenai penentuan Yurisdiksi pemajakan atas penghasilan milik ekspatriat asal Australia yang berdomisili di Indonesia. Ekspatriat tersebut menerima penghasilan dari Malaysia dan Inggris. Analisis dilakukan berdasarkan peraturan penghindaran pajak berganda, tie breaker rule, undang-undang pajak penghasilan dan peraturan lainnya yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa yurisdiksi pemajakan dan pemenuhan kewajiban pajak penghasilan ekspatriat adalah di Indonesia. Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa tidak adanya bukti potong dapat menyebabkan terjadinya pemajakan berganda atas suatu penghasilan.

---

This report explains the determination of taxation jurisdiction for the income of expatriates from Australia that domiciled in Indonesia. The expatriates received income from Malaysia and England. The analysis is done based on tax treaty, tie breaker rule, income tax law and other applicable regulations. The results of the analysis show that the jurisdiction of taxation and compliance of tax obligations of expatriate income is in Indonesia. In addition, the results of the analysis also indicate that the absence of certificate of withholding tax may lead to double taxation of income.