Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tata kelola teknologi informasi merupakan perwujudan dari struktur dan peran, proses, serta mekanisme hubungan yang menjamin teknologi informasi selaras dengan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk itu, diperlukan tata kelola teknologi informasi yang baik untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi Bank ABC setelah melakukan merger. Penelitian ini mengevaluasi tata kelola teknologi informasi Bank ABC berdasarkan kerangka COBIT 5. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner dan wawancara dengan pihak terkait terutama di tingkat eksekutif perusahaan. Sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yang menekankan pada sumber data dan fakta yang diperoleh dari pihak terkait dilapangan. Hasil yang diperoleh dari evaluasi tata kelola teknologi informasi yang dijalankan Bank ABC, masih berada pada level 1: performed process, yaitu proses yang diimplementasikan mencapai tujuan proses. Karena nilai hasil pengukuran tersebut belum mencapai Fully Achieved, maka untuk pengukuran ke level selanjutnya belum dapat dilaksanakan. ......IT governance is the embodiment of the structure and roles, processes, and relationship mechanisms that ensure that information technology is aligned with the organization to achieve organizational goals. For this reason, good information technology governance is needed to support the achievement of Bank ABC's vision and mission after the merger. This study evaluates Bank ABC's IT governance based on the COBIT 5 framework. Data collection methods in this study used questionnaires and interviews with related parties, especially at the company executive level. Meanwhile, the data analysis technique uses descriptive qualitative which emphasizes the data sources and facts obtained from related parties in the field. The result obtained from the evaluation of IT governance carried out by Bank ABC, is still at level 1: performed process, namely the process implemented to achieve the process objectives. Because the value of the measurement results has not yet reached Fully Achieved, then the measurement to the next level cannot be carried out.

Abstrak :
Saat ini Teknologi informasi semakin menjadi alat yang penting bagi para individu, institusi/organisasi bahkan bai negara untuk membuat, menyimpan, menganalisa dan menggunakan informasi. E-government memungkinkan pemanfaatan Teknologi Informasi yang seoptimal mungkin dalam membantu pemerintahan dalam meberikan pelayanan kepada publik. E-government didefinisikan sebagai penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendorong pemerintahan yang efisien dan efektif, menfasilitasi kemudahan akses publik ke layanan pemerintah, dan memungkinkan akses ke informasi yang lebih besar kepada publik, serta membuat pemerintahan yang lebih transparan. Berkaitan dengan penyampaian pelayanan pemerintahan yang lebih transparan. Berkaitan dengan penyampaian pelayanan pemerintahan dan penyampaian informasi ke publik dengan media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan posisi di antara situs web pemerintah daerah di Indonesia dengan berdasarkan metode social network analysis. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi untuk penyempurnaan penerapan E-governement di Indonesia.

---

Currently, information technology becomes increasingly important tool for the individual, institution / organization even for countries to create, store, analyze and use information. E-government allows the use of Information Technology optimally may help in the government in providing services to the public. E-government is defined as the use of information and communication technology (ICT) to encourage the efficient and effective, facilitating ease of access to government services, access to information allows a larger public the morning, and make government more responsible against citizens. In connection with the delivery of government services and information to the public with electronic media.This study aims to determine the role and position of the web sites of local governments on Indonesia with a method based on social network analysis. This research is expected to contribute to the implementation of E-Government di Indonesia.

Abstrak :
PT Pakar Digital Global merupakan sebuah perusahaan penyedia layanan digital invoicing, financing, dan payment. Sebagai perusahaan yang menjadikan teknologi informasi (TI) sebagai alat utama yang menyokong bisnis, maka tujuan, perencanaan dan pengelolaan organisasi perlu selaras dengan tujuan, perencanaan dan pengelolaan teknologi informasi. Tata Kelola TI merupakan sebuah perencanaan, penerapan dan penggunaan TI oleh organisasi agar TI selaras dengan visi, misi dan tujuan organisasi. Masalah yang dihadapi perusahaan adalah rendahnya capaian indikator kinerja perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada organisasi mengenai pengelolaan tata kelola teknologi informasi yang tepat. Penelitian ini mengumpulkan data secara kualitatif. Kemudian melakukan analisis data menggunakan analysis tools COBIT 2019 yaitu yaitu design factor dan cascading. Kedua toolos ini digunakan untuk memetakan objective area yang akan dilakukan pengukuran seusai dengan karakter perusahaan. Kemudian dilakukan asesmen yang dibuat berdasarkan aktivitas pada proses panduan kerangka kerja COBIT 2019 dan dilakukan validasi terhadap hasil tingkat kapabilitas. Penelitian ini menghasilkan berupa tingkat kapabilitas tata kelola TI pada perusahaan dan rekomendasi perbaikan tata kelola TI untuk mendukung kebijakan pengambilan keputusan dalam perusahaan. ......PT Pakar Digital Global is a company that provides services for digital invoicing, financing, and payment. As a company using information technology (IT) as the main tool that supports business, then the goals, the planning and the management of the organization need to be in line with the goals, the planning and the management of information technology. IT Governance is the planning, the implementation and the use of IT by the organization so that IT is aligned with the vision, mission and goals of the organization. The problem faced by the company is the low achievement of company performance indicators. This study aims to provide recommendations to organizations regarding the proper management of IT governance. This study collects qualitative data by conducting interviews with five research objects as resource persons. Then perform an analysis using the COBIT 2019 analysis tools, are the design factor and cascading. Then assessments made based on activities in the 2019 COBIT framework guide process and validation of the results of the capability level. This study resulted in the level of information technology governance capability in the company and recommendations for improving IT governance to support decision-making policies within the company.

Abstrak :
ABSTRAK
Kinerja aparat pajak memiliki peran yang signifikan bagi pembangunan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir ini sebagian besar penerimaan diperoleh dari pajak. Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2005 misalnya, Pajak menyumbang sejumlah Rp. 304,1 triliun. Program dan kegiatan dalam kerangka reformasi dan modernisasi perpajakan dilakukan secara komprehensif meliputi aspek software, hardware dan human ware. Tercakup dalam reformasi perangkat lunak (software) adalah perbaikan struktur organisasi dan kelembagaan, serta penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi (mulai dari pengenalan dan penyebaran informasi perpajakan, pemeriksaan dan penagihan, pembayaran, pelayanan, hingga pengawasan) agar lebih efektif dan efisien. Keseluruhan operasi berbasis teknologi informasi dan ditunjang oleh kerja sama operasi dengan instansi lain. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, tesis ini akan mengkaji bagaimana pengaruh sistem teknologi informasi dan perbaikan struktur organisasi dan kelembagaan yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak secara bersama-sama terhadap produktivitas kerja aparat pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori reorganisasi, teori penerapan teknologi informasi pada lembaga pemerintahan (e-government) dan teori produktivitas kerja. Masing-masing teori tersebut kemudian diturunkan menjadi variabel dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan untuk penulisan tesis ini merupakan riset deskriplif yang dilakukan untuk mendeskripsikan karakteristik dan fungsi pasar atau entitas ekonomi tertentu. Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian kuantitatif yang bersifat terukur dan spesifik pada variabel-variabel yang ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis statistik untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode survey dan data yang dikumpulkan diperoleh dengan penyebaran kuesioner pada responden, yaitu wajib pajak, dimana kuesioner tersebut berisi indikator-indikator operasionalisasi variabel-variabel yang diteliti. Kesimpulan sebagai intisari dari hasil analisis data dan pembahasan bahwa penerapan sistem teknologi informasi atau pelaksanaan reorganisasi terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan produktivitas kerja aparat pajak. Sedangkan penerapan sistem teknologi informasi dan reorganisasi pada Direktorat Jenderal Pajak secara bersama-sama juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja aparat pajak. Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan penelitian di atas, berikut ini disampaikan beberapa rekomendasi bagi pihak yang berkepentingan: 1. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan sistem teknologi informasi belum memberikan pengaruh sebesar pelaksanaan reorganisasi, maka direkomendasikan untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada penerapan sistem teknologi informasi tersebut. Perhatian yang lebih besar tersebut dapat berupa sosialisasi pada Wajib Pajak untuk bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya melalui teknologi informasi yang disediakan. Selain kepada Wajib Pajak, sosialisasi tersebut juga perlu dilakukan kepada aparat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sehingga diharapkan dengan penerapan sistem teknologi informasi tersebut dapat meningkatkan produktivitas aparat pajak dengan lebih baik. 2. Berdasarkan hasil penelitian ini di mana variabel penerapan sistem teknologi informasi dan reorganisasi mampu menjelaskan 63% variansi produktivitas aparat pajak. Karena variabel yang digunakan dalam penelitian ini baru sebagian dan belum lengkap, maka secara akademis direkomendasikan bagi peneliti selanjutnya untuk mengidentifikasi dan menguji variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas kerja aparat pajak. Dengan peningkatan produktivitas kerja aparat pajak, maka target penerimaan pajak dapat diharapkan semakin meningkat.

---

ABSTRACT
The performance of tax officer apparatus has significant role on national development. In recent years, most of the state income comes from tax. For State Budget of Income and Expenditure in 2005, tax contributes Rp. 304.1 trillion. Programs and activities in the frame of tax reformation and modernization are applied comprehensively, which includes aspects of software, hardware, and human ware. Included in the software reformation is the improvement of structure of organization and institution; and also consummation and simplification of operational system (from introduction to distribution of information of tax, assessment, payment, service, to monitoring) to be more effective and efficient. The whole operation is based on information technology and supported by operational cooperation with other government institution. Based on that background, this thesis will explore the influence of information technology system and improvement of structure of organization and institution applied by Directorate General of Tax concurrently on productivity of tax apparatus. This research is examined using theory of reorganization, theory of information technology application in the state institution (e-government), and theory of productivity of work. Each theory then breaks down into research variable. This research is descriptive which is applied to describe the characteristic and function of certain market or economic entity. In this research, quantitative research is applied to measure variables identified before using statistical analysis to examine the influence of independent variables on dependent variable. To collect data survey is applied and questionnaires are distributed to selected respondents, who are taxpayer. In the questionnaire, there are several indicators to reflect variables of the research. The conclusion is that information technology or reorganization has significant influence on the raise of productivity of work of the apparatus.

Abstrak :
ABSTRAK
Tulisan ini menjelaskan mengenai Sekretariat Jenderal DPD RI memegang peranan sangat penting dalam menjalankan fungsinya sebagai supporting system kepada DPD RI. Dalam tesis ini menggambarkan bagaimana teknologi organisasi dari Sekretariat Jenderal sebagai supporting system dalam mendukung fungsi pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan undang-undang tertentu. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar teknologi organisasi Sekretariat Jenderal DPD dapat diupayakan secara maksimal untuk mendukung optimalisasi fungsi pengawasan DPD RI.

---

ABSTRACT
This paper explains the Secretariat General of House of Regional Representatives of The Republic of Indonesia (DPD RI) plays a very important role as a supporting system to DPD RI. In this thesis describes how the technology or organization of Secretariat General in support of the DPD RI supervisory function against the implementation of of the Bills. This research is a qualitative research with descriptive design. The results suggest that the organizational technology Secretariat General DPD can be strived to the maximum to support the optimization of DPD supervision function.

Abstrak :
ABSTRAK Tata kelola teknologi informasi (TI) adalah perwujudan dari struktur dan peran, proses, serta mekanisme hubungan yang menjamin TI selaras dengan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagai institusi pemerintah, tata kelola TI wajib dimiliki untuk menjadikan layanan yang diberikan terkelola dengan baik. BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagiamana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. Dalam visi BPJS Kesehatan disebutkan salah satu peran BPJS Kesehatan adalah menyiapkan sistem informasi yang handal untuk mendukung operasional BPJS Kesehatan. Untuk itu, diperlukan tata kelola TI yang baik dalam pencapaian tujuan organisasi. Pada penelitian ini akan dilakukan evaluasi tata kelola TI BPJS Kesehatan berdasarkan kerangkan COBIT 5. Metode pengumpulan data adalah dengan melakukan observasi dan wawancara serta survey dengan pihak terkait baik di tingkat Direksi dan General Manager mengenai tata kelola yang sudah dijalankan. Hasil yang diperoleh menggambarkan harapan manajemen terkait tata kelola TI dan tingkat kapabilitas tata kelola TI saat ini yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam peningkatan tata kelola TI. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini tingkat kapabilitas dan rekomendasi peningkatan tata kelola TI BPJS Kesehatan sesuai yang diharapkan manajemen.

---

ABSTRACT Information Technology Governance is embodiment of structure, role, processes and mechanism that ensures IT to align with organization to achieve their goals. As an institution of Government, IT Governance must have make the services provided is well managed. BPJS Kesehatan as the organizer of the health social security as regulated in UU No 24 Tahun 2011 about BPJS. In one of BPJS Kesehatan visions mentioned to provides reliable information system to support BPJS Kesehatan operational. Therefore required best IT governance to achieve organization goals. In this study will be evaluated IT Governance BPJS Kesehatan based on COBIT 5 framework.The method used for collecting data is observation, interviews and surveys with parties concerned at the level of Directors and General Manager about the governance that has been executing. The result represent management?s expectations to IT Governance and the level of IT governance capabilities today that further serve as basic for improvement IT Governance.

Abstrak :
ABSTRAK
Menurut Laporan Kinerja Tahun 2015, capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penerapan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri ternyata berada pada kategori Buruk. Melalui analisis akar permasalahan, diidentifikasi bahwa buruknya capaian IKU tersebut disebabkan oleh belum dilakukannya evaluasi tata kelola teknologi informasi. Dengan dilakukannya evaluasi tersebut, dapat diketahui keadaan tata kelola teknologi informasi dalam organisasi untuk kemudian berdasarkan kondisi tersebut mengkonstruksi rekomendasi perbaikannya. Kerangka kerja COBIT 5 digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka acuan untuk mengukur tingkat kapabilitas proses-proses teknologi informasi Kementerian Luar Negeri serta menyusun prioritasi dan rekomendasi perbaikan proses. Pengukuran tingkat kapabilitas menggunakan Process Assessment Model (PAM) menghasilkan nilai rata-rata tingkat kapabilitas sebesar 0,7, dengan perincian 1 proses berada pada kapabilitas tingkat 2 (managed), 15 proses berada pada tingkat 1 (performed), dan 21 proses masih berada pada tingkat 0 (incomplete). Prioritasi melalui identifikasi pokok-pokok permasalahan (pain points) diperoleh 15 proses yang menjadi prioritas untuk diperbaiki. Rekomendasi perbaikan dibangun menggunakan panduan yang disediakan oleh COBIT 5 berupa aktivitas-aktivitas dan praktek terbaik untuk setiap proses teknologi informasi.

---

ABSTRACT
According to 2015 Performance Reports, the Ministry of Foreign Affairs’ Key Performance Indicator (KPI): Percentage of the Implementation of Information Technology Master Plan performance falls into the poor category. Through root cause analysis, it is identified that the KPI’s poor performance is caused by the evaluation of information technology governance has never been performed. By performing such evaluation, the organization’s status of information technology governance can be determined, and then based on the position constructs the recommendations for improvements. COBIT 5 framework is used in this study as a frame of reference for assessing the capability level of the Ministry of Foreign Affairs’ information technology governance, prioritizing and constructing the recommendations for process improvement. The assessment of process capability using Process Assessment Model (PAM) generates an average rating of 0.7, where 1 process is at level 2 (managed), 15 processes are at level 1 (performed), and 21 processes are still at level 0 (incomplete). Prioritization using pain points yields 15 processes that are prioritized for improvements. The recommendations for improvements are constructed using the provided COBIT 5’s guidance, in the form of activities and best practices for each information technology process.

Abstrak :
Di era teknologi informasi ini, peningkatan keterampilan sumber daya manusia dalam menggunakan komputer di setiap organisasi harus selalu dilakukan secara berkesinambungan. Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tarakan merupakan salah satu organisasi publik yang bergerak dibidang kemanusiaan. Kondisi yang ada saat ini, Sumber Daya Manusia (SDM) PMI Kota Tarakan masih membutuhkan berbagai keterampilan dalam menggunakan komputer, khususnya terkait dengan aplikasi pengolah kata dan angka yang sederhana, terutama dalam membuat laporan dan berbagai jenis surat. Oleh karena itu, dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini diusulkan sebuah program pelatihan komputer untuk meningkatkan keterampilan SDM di PMI Kota Tarakan. Kegiatan dilakukan dengan metode training / pelatihan. Hasilnya, para peserta dapat mengikuti dengan baik setiap materi yang studi kasus yang diberikan. Bahkan, sebagian besar peserta berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara rutin. Ini karena besarnya manfaat yang diterima oleh peserta melalui aktivitas pelatihan tersebut.

Abstrak :
Dewasa ini teknologi informasi (TI) menjadi unsur yang semakin penting bagi organisasi untuk mengendalikan dan meningkatkan kinerja bisnis. Sebagai bagian yang dianggap penting bagi organisasi, sering kali TI mereprestasikan investasi yang sangat signifikan. Besarnya investasi dalam teknologi informasi perusahaan menimbulkan kebutuhan tata kelola teknologi informasi (IT Governance) yang layak untuk memastikan terwujudnya nilai, memitigasi risiko dan diterapkannya perilaku yang diharapkan. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu model penilaian yang dapat dipakai untuk mengukur bahwa teknologi informasi telah dikelola secara tepat, yaitu Process Assessment Model (PAM) Using COBIT 5. Terkait dengan hal tersebut, penulis melakukan penelitian di PT. XYZ yang merupakan perusahaan penyedia teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menilai tingkat kapabilitas proses tata kelola TI di PT. XYZ dengan menggunakan Process Assessment Model Using COBIT 5. Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Penilaian tingkat kapabilitas dilakukan dengan cara memberi peringkat atas atribut proses setiap tingkat kapabilitas dari 27 proses COBIT 5 terpilih yang dikelompokkan dalam domain EDM, APO, BAI, DSS dan MEA. Pencapaian tingkat kapabilitas proses tata kelola TI PT. XYZ secara rata-rata bernilai 3,5 atau berada di tingkat proses telah mapan (establised process). Berdasarkan penilaian ini, PT. XYZ telah menerapkan proses yang telah didefinisikan dan proses telah diukur serta dilaporkan menggunakan metode yang ditetapkan. Untuk peningkatan pencapaian ke tingkat kapabilitas 4, PT. XYZ direkomendasikan untuk menetapkan dan melakukan aktifitas analisis hasil pengukuran proses dan pengendalian atas proses tersebut. ......Recently information technology (IT) is becoming more important for organization in controlling and improving their business performance. Considered as important role in organization, IT frequently represents significance amount of investment. High spending on IT investment raise the necessity of good IT Governance implementation to ensure value realization, risk mitigation and practice of expected behavior. Accordingly, ISACA defined Process Assessment Model (PAM) Using COBIT 5 for being a basis in conducting process capability assessment to measure the IT Governance practice in organization. In this research, the assessment takes place in one of information and communication provider company in Indonesia, PT. XYZ. In order to meet the research objective, this research collects data by literature review, observation and interview. Process capability level is determined by judging the process attributes for each of 27 processes selected in domain of EDM, APO, BAI, DSS and MEA. Assessment result shows that process capability of PT. XYZ has achieved level of 3 (established process). Recommendations for process improvement to level 4 are arranged with focus in defining and implementing analysis technique and control limits.

Abstrak :

Tuntutan masyarakat terhadap birokrasi yang transparan dan akuntabel serta kondisi lingkungan yang semakin dinamis mendorong Pemerintah untuk melaksanakan sistem cashless government dalam rangka modernisasi pengelolaan keuangan negara. Implementasi kebijakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk (1) meminimalisir penggunaan uang tunai, (2) meningkatkan likuiditas keuangan negara, (3) mendukung perencanaan kas pemerintah yang lebih baik, serta (4) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran belanja negara. Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi, terdapat beberapa hal yang menjadi faktor kunci untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ini antara lain: (1) adanya urgensi untuk berubah; (2) kebutuhan untuk berubah yang didasarkan pada manfaat yang akan diterima; (3) kepedulian dan komitmen Pimpinan; (4) perubahan mindset dan paradigma ASN untuk berubah menjadi cashless; serta (5) kecukupan sumber daya yang dicurahkan untuk mendukung perubahan sistem pembayaran konvensional ke modern. Terhadap implementasi yang telah ada saat ini, Peneliti menyampaikan beberapa rekomendasi antara lain: (1) memperluas penggunaan infrastruktur transaksi non tunai dan sarana dan prasarana pendukung lainnya; (2) meningkatkan tingkat literasi finansial dan literasi digitial ASN, dan (3) mendorong penyesuaian prosedur pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah dengan cashless basis.

 

---

Public demands for transparent and accountable bureaucracy and an increasingly dynamic environment have encouraged the Government to use the cashless government system in the framework of modernizing the management of state finances. The implementation of the Government Credit Card policy is expected to be a strategic step to (1) minimize the use of cash, (2) improve state financial liquidity, (3) support better government cash planning, and (4) increase assistance and accountability in use state budget. Based on the results of in depth interviews and literature study, there are several key success factors to support policy implementation, including: (1) the existence of urgency for change; (2) needs to change that match with the benefits to be received; (3) leadership care and commitment; (4) changes in the mindset and paradigm of the ASN to convert into cash; and (5) adequate resources devoted to supporting changes. Several recommendations to the existing implementation, including: (1) expanding the infrastructure of  cashless transactions and other supporting facilities (2) increasing the level of financial literacy and digital literacy of civil servant, and (3) encourage adjustment of procedures for examining Government financial statements with cashless basis