Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKProduk Industrial adalah bahan yang dipak:ai sebagai masukan untuk memproduksibarang lain. Salah satu di antaranya adalah Kalsium Karbit yang digunak:an untukmemproduksi gas asetilin, untuk pengelasan oleh bengkel, dan untuk: perangsang danpematangan buah-buahan. Dari permintaan pasar yang beraneka ini, pada dasarnya produsen berhadapandengan dua jenis pasar yaitu Pasar Industrial dan Pasar Perantara (Reseller Market).Strategi Pemasaran PT Emdeki sebagai produsen karbit, menekankan keunggulan mutu dandistribusi yang luas untuk memberi kemudahan pembeli. Dalam dua tahun pemasaran, PTEmdeki telah berhasil merebut 80% pangsa pasar dan memperoleh apresiasi dari pelangganyang dinyatakan dalam bentuk kesediaan membayar lebih mahal daripada produk impor.Hasil kajian ini menunjukkan bahwa keberhasilan PT Emdeki Utama tergantungpada kemampuannya menjalin hubungannya dengan Pasar Perantara berdasarkan kepuasanpelanggan melalui produk dengan mutu tinggi dan jaringan distribusi yang luas. Sedangkanhubunganya dengan Pasar Industrial dilandasi atas kemitraan, yaitu saling pengertian dansaling membantu untuk mencapai tujuan masing-masing. Konsep Pemasaran yangdianutnya adalah Konsep Jualan pada fase penetrasi yang selanjutnya bergeser ke KonsepPemasaran untuk fase berikutnya. Dari hasil survai terhadap Pasar Perantara, yang dalam hal ini adalah toko-toko besidan bahan bangunan, diperoleh urutan pentingnya fak:tor-fak:tor yang mempengaruhipengambilan keputusan untuk menerima suatu produk menjadi barang dagangan mereka,yaitu: Mutu, Harga, Promosi, Saran Ahli, dan Merek. Meskipun fak:tor Harga menempati urutan penting ke dua, temyata pada fase setelahpenetrasi, PT Emdeki menggunakan fak:tor Harga ini sebagai variabel dependen berupasasaran harta tertinggi yang ingin dicapai. Kajian ini masih perlu dilanjutkan, dalam hal sejauh mana tingginya harga dapatmemantapkan apresiasi pelanggan tanpa mengundang entry baru di dalam negeri, baik olehinvestor nasional atau investor asing."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penerapan ISAK 16 tentang perjanjian konsesi jasa pada perusahaan Independent Power Producer (“IPP”) di Indonesia serta menganalisa dampak penerapan tersebut pada laporan keuangan IPP. ISAK 16 sendiri telah diterbitkan oleh DSAK IAI pada tanggal 1 Februari 2011 dan telah berlaku efektif per 1 Januari 2012 sebagai respon dibutuhkannya pengaturan akuntansi yang relevan dan dapat diandalkan untuk mengatur skema perjanjian Public to Private Partnership (“PPP”) oleh operator yang banyak digunakan di Indonesia sebagai salah satu alat percepatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai dari tesis ini adalah untuk mendapatkan suatu kesimpulan apakah Power Purchase Agreement (PPA) antara IPP dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“PLN”) masuk kedalam ruang lingkup ISAK 16 dan penentuan model akuntansi yang digunakan untuk mengakui imbalan yang diterima oleh IPP. Selanjutnya, tesis ini membahas perbandingan perlakuan akuntansi untuk mencatat pengaturan yang terdapat di dalam PPA sebelum dan setelah penerapan ISAK 16, yang kemudian diidentifikaskan isu-isu penerapan yang mungkin dihadapi oleh IPP, sehingga didapatkan suatu analisa mengenai dampak penerapan ISAK 16 pada laporan keuangan IPP. Hasil dari penelitian yang dilakukan di dalam tesis ini menjelaskan bahwa penerapan ISAK 16 pada laporan keuangan IPP akan menyebabkan perbedaan penyajian posisi aset, liabilitas, pendapatan dan beban pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif yang berdampak pada berubahnya penyajian informasi keuangan dan kinerja laba IPP dari periode ke periode selama masa PPA.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of ISAK 16 service concession arrangement on the Independent Power Producer ("IPP") in Indonesia and to analyze the impact of that implementation to the IPP’s financial statements. ISAK 16 itself has been published by DSAK IAI on February 1, 2011 and has become effective by January 1, 2012 as a response for the needs of the relevant and reliable accounting treatment to govern the contract for Public Private Partnership ("PPP") by the operator that widely used in Indonesia as one of the accelerated development undertaken by the Government of the Republic of Indonesia. The objective of this thesis is to obtain a conclusion whether the Power Purchase Agreement (PPA) between the IPP with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“PLN”) include into the scope ISAK 16 and to determine the accounting model used to recognize compensation received by the IPP. Furthermore, this thesis discusses comparative accounting treatment to record the arrangement in the PPA before and after the implementation of ISAK 16, which then identify the implementation issues that may be faced by the IPPs, to obtain an analysis of the impact of ISAK 16 on the IPP’s financial statements. The results of the research conducted in this thesis describe the implementation of ISAK 16 on the IPP financial statements that lead to the differences in the presentation of the position of assets, liabilities, revenues and expenses in the statement of financial position and statement of comprehensive income that have an impact on the change in the presentation of financial information and earnings performance of the IPP from period to period during the PPA period. "

"ABSTRAKLembaga kerja sama LKS bipartit merupakan sarana hubungan industrial yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan hubungan industrial. Faktanya lembaga ini masih minim pembentukkannya di perusahaan, salah satunya Provinsi DKI Jakarta. Kurang berperannya lembaga kerja sama menjadi penyebab terjadinya perselisihan hubungan industrial. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pemerintah melakukan upaya meningkatkan peran dan fungsi lembaga kerja sama bipartit melalui pembinaan terhadap lembaga kerja sama bipartit di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teori hubungan industrial, fungsi pemerintah, dan kerjasama pekerja manajemen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan lembaga bipartit di DKI Jakarta dilakukan melalui pembinaan langsung ke perusahaan dan pembinaan classical. Pembinaan tidak hanya dilakukan tidak hanya dari tingkat daerah, tetapi juga dilakukan di tingkat pusat.

---

ABSTRACTThe bipartite cooperation institution is an industrial relations tool intended to achieve goals of industrial relations means industrial peace. In fact, this institution is still not formed in many company, such as DKI Jakarta. Lack of role from this institution become cause of industrial relations disputes. This thesis discusses about how the government make efforts to improve the role and function of bipartite cooperation institutions through guidance to the bipartite cooperation institution in DKI Jakarta. This research uses industrial relations theory, government funcion, and labour management cooperation. This research used a qualitative approach and used in depth interview and documentation studies. The results of this study indicate that the development of bipartite institutions in Jakarta is done through direct coaching to the company and classical coaching. Coaching is not only done from the local level but also from central level."

"Dalam beberapa waktu ini, peningkatan signifikan kondisi sosial ekonomi masyarakat telah menyebabkan meningkatnya permintaan akan perangkat listrik dan elektronik. Sementara itu, perubahan teknologi yang cepat cenderung membuat orang untuk mengganti perangkat lama mereka menjadi yang terbaru. Itu menyebabkan akhir hidup perangkat listrik dan elektronik menjadi lebih pendek. Tren ini menghasilkan sejumlah besar limbah listrik dan elektronik (WEEE) secara tidak sadar, situasi berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk penerapan manajemen limbah elektronik yang tepat. Salah satu konsep manajemen limbah elektronik adalah penerapan Extended Producer Responsibility (EPR), yang berarti bahwa tanggung jawab produsen diperluas ke pasca konsumsi siklus hidup produk. EPR telah banyak diadopsi di negara maju dan berkembang, dan efektivitas implementasinya terbukti dengan baik. Negara maju dan berkembang yang telah menerapkan EPR meliputi Swiss, Jepang, Taiwan, India, dan Cina. Setiap negara memiliki karakteristiknya sendiri untuk menerapkan EPR. Di negara maju, EPR sudah mapan dan diterapkan, sementara di negara berkembang belum. Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, belum memiliki pengelolaan limbah elektronik. Studi ini bertujuan untuk menentukan model pengelolaan limbah elektronik berbasis EPR yang cocok untuk diterapkan di Indonesia dari perspektif produsen. Metode Keputusan Multi Kriteria (MCDM) akan berlaku; menugaskan berbagai kriteria dengan beberapa pendapat ahli; untuk menemukan model manajemen WEEE yang paling tepat. Pembobotan masing-masing kriteria akan diperoleh berdasarkan tanggapan kuesioner dari produsen elektronik di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model manajemen limbah elektronik yang sesuai dengan kondisi di Indonesia berdasarkan perspektif produsen adalah yang diadopsi dari negara China. ......In recent time, a significant raise of people`s socio-economic conditions has led to the increasing demand for electrical and electronic devices. Meanwhile, a rapid change of technology tends to tempt people to replace their old devices into the newest one. It causes end of life of those electrical and electronic devices to be shorter. The trend produces a high amount of electrical and electronic waste (WEEE) unconsciously, a harmful situation for human health and the environment. Thus, there is a necessity for the application of appropriate e-waste management. One of e-waste managements concept is the application of Extended Producer Responsibility (EPR), which means that a producer`s responsibility are extended into the post-consumption of product`s life cycle. EPR has been widely adopted in the developed and developing countries, and its implementation effectiveness is well proven. Developed and developing countries which have implemented EPR include Switzerland, Japan, Taiwan, India, and China. Every country has its own characteristics to implement EPR. In the developed countries, EPR has been well established and implemented, while in developing countries, it has not been yet. Indonesia, as one of the developing countries, does not have any e-waste management yet. This study aims to determine an EPR-based e-waste management model which fits to be implemented in Indonesia from the perspective of producer. Multi Criteria Decision Method (MCDM) will apply; assigning various criteria with some expert`s opinions; to find the most appropriate WEEE management model. Weighing of each criteria will be obtained based on the questionnaire respond from electronic producers in Indonesia. The results of this study indicate that the electronic waste management model that is in accordance with the conditions in Indonesia based on the producer perspective is adopted from China. "

"Penelitian ini membahas dampak penerapan akuntansi lindung nilai pada instrumen derivatif dan Laporan Keuangan PT MNO tahun 2013. Metode dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif berupa studi literatur dan studi kasus tentang Par Forward Contract dan Interest Rate Swap yang dimiliki PT MNO. Dalam penelitian ini, fair value dari kedua instrumen derivatif tersebut dihitung untuk mengetahui efektivitas lindung nilai yang dilakukan. Penelitian ini juga membahas dampak efektivitas lindung nilai tersebut pada Laporan Keuangan PT MNO tahun 2013. Hasil penelitiannya adalah penurunan fair value gain sejumlah USD 35.335,87 dari Par Forward Contract dan penurunan fair value loss sejumlah USD 909.964,80 dari Interest Rate Swap. Total Loss on Derivative Financial Instruments PT MNO tahun 2013 akan menjadi USD -1.529.356,12. Oleh sebab itu, tes efektivitas lindung nilai perlu dilakukan pada tahun 2013. ......The aim of this research is to analyze the impact of the application of hedge accounting on derivative instruments and on PT MNO Financial Statements 2013. The method used in this research is a descriptive analysis in the form of literature and case studies on Par Forward Contract and Interest Rate Swap. In this research, the fair value of the derivative instrument is calculated to determine the effectiveness of the hedging performed. This research also analyzes the impact from the hedging effectiveness on the PT MNO Financial Statements 2013. The result of the research is a decrease in fair value gain of USD 35.335,87 from Par Forward Contract and a decrease in fair value loss of USD 909.964,80 from the Interest Rate Swap. Total Loss on Derivative Financial Instruments PT MNO in 2013 is USD -1.529.356,12. Therefore, hedging effectiveness tests need to be applied in 2013."

"Kemajuan teknologi dan meningkatnya tingkat ekonomi di suatu negara dapat menyebabkan peningkatan konsumsi barang, hal tersebut juga berlaku untuk konsumsi barang elektronik. Meningkatnya konsumsi barang elektronik juga akan meningkatkan limbah elektronik yang akan diproduksi di dalam negeri, jika tidak disertai dengan pengelolaan limbah elektronik yang baik, limbah elektronik dapat mencemari lingkungan dan dapat mempengaruhi kesehatan manusia juga. Salah satu metode untuk mengelola limbah elektronik adalah penerapan kebijakan berdasarkan Extended Producer Responsibility (EPR), yang merupakan kebijakan yang memberikan tanggung jawab produk kepada produsen sebagai produsen produk, mulai dari produk yang diproduksi hingga produk-produk End of Life termasuk pengembalian produk proses, proses daur ulang dan proses pembuangan akhir produk. Banyak negara maju dan berkembang seperti Jepang, Korea, Taiwan, Swiss telah menerapkan konsep EPR untuk mengelola limbah elektronik mereka. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, masih belum memiliki pengelolaan limbah elektronik dan peraturan khusus mengenai limbah elektronik. Maka penelitian ini bertujuan untuk memilih metode penanganan limbah elektronik berbasis EPR yang telah diterapkan di berbagai negara lain yang cocok untuk diterapkan di Indonesia dengan mempertimbangkan kriteria pemilihan yang ada. ......Technological advances and increasing economic levels in a country can lead to increased consumption of goods, this also applies to consumption of electronic goods. Increased consumption of electronic goods will also increase electronic waste that will be produce in the country, if it is not accompanied by good electronic waste management, electronic waste can pollute the environment and can affect human health as well. One of the methods for managing waste is the application of policies based on Extended Producer Responsibility (EPR), which are policies that provide product responsibility to producers as product producers, starting from products is produced to End of Life phase of the products including product return, recycling process and the final disposal process of the product. Many developed and developing countries such as Japan, Korea, Taiwan, Switzerland have applied the EPR concept to manage their electronic waste. Indonesia as a developing country still does not have electronic waste management and special regulations regarding electronic waste. So this study proposes to choose the EPR-based method of handling electronic waste that has been applied in various other countries that are suitable for application in Indonesia by considering a proper selection criteria."

"Autobiography of movie producer and the first woman to win an academy award for best picture--Julia Phillips."