Ditemukan 42 dokumen yang sesuai dengan query
Sihabudin, author
Latar Belakang Masalah
Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, selalu berusaha untuk melakukan pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang ekonomi.
Salah satu hasil penting sejak Pelita II sampai sekarang adalah pertumbuhan pengangkutan udara yang meningkat terus, baik yang berkaitan dengan banyaknya pesawat udara, jumlah frekuensi penerbangan, besarnya jumlah muatan penumpang,...
1989
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Arleen Widyaastari K., author
Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai proses perolehan hak milik atas satuan rumah susun di dalam praktek dikaitkan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun dan mengetahui proses dan persyaratan Serta masalah-masalah yang dihadapi dalam hal pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T16273
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Devi Kantini Rolaswati, author
Dengan diundangkannya peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah dan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1996 tentang Kepemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia, maka kepastian hukum bagi keberadaan orang asing yang menyangkut tempat...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T16278
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Virly Yusrini, author
Perbandingan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) di Indonesia dengan Lembaga Strata Title Negara Singapura dalam Hubungannya dengan Pembangunan Hukum Tanah Nasional merupakan masalah yang diteliti dalam tulisan ini. Analisis dilakukan secara kualitatif dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T16286
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Diah Dwi Iriyanti, author
Tesis ini mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yang diperjualbelikan setelah terjadinya perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 14/Pid.B/2019/PN.PML. Adapun permasalahan yang diangkat adalah akibat hukum atas jual beli harta bersama dimana salah satu pihak tidak memberikan persetujuan dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh PPAT. Metode penelitian...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fanni Dwi Abriyanti, author
ABSTRAK
Seringkali PPAT tidak cermat dalam memeriksa
keaslian dokumen setiap membuat akta, sehingga akta
yang telah dibuat oleh PPAT dapat, keadaan inilah
yang membuat penulis tertarik untuk membahas
mengenai hibah terhadap harta bersama, karena dalam
kasus ini, akta hibah PPAT dibatalkan karena tidak
mendapat persetujuan isteri, dikarenakan obyek hibah
adalah harta bersama. Permasalahan yang diangkat
dalam kasus ini, mengenai...
2007
T38054
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Cicih Muslimah, author
ABSTRAK
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual HKI adalah bagian dari upaya mengatasi penyalahgunaan HKI itu sendiri. Penerapan prinsip National Treatment Perlakuan Nasional adalah salah satu upaya untuk melindungi HKI secara internasional dimana setiap warga negara anggota WTO/WIPO diperlakukan sama dengan warga negara domestik didalam pendaftaran dan perlindungan HKI di masing-masing negara. Namun...
2018
T49735
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rajulur Rakhman, author
ABSTRAK
Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Negara Indonesia akhirnya mempunyai dasar hukum tentang pelindungan merek Suara. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam terkait aturan tentang pelindungan merek suara di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan berdasarkan kepada penelitian yuridis normatif. Dari permasalahan yang...
2018
T49744
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yulia Faradhyta Dewi, author
ABSTRAK
Persetujuan dari salah satu pihak dalam melakukan pengalihan harta bersama merupakan hal yang wajib dilakukan. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jika ditafsirkan secara a contrario Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, melarang pengalihan harta bersama tanpa persetujuan dari pasangan...
2018
T51047
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Riansyah Putra, author
Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) merupakan salah satu fasilitas kredit yang disediakan bank. Di dalam program KPA terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat yaitu konsumen (debitur), pengembang, dan bank sebagai kreditur. Didalam perjanjian kerjasama antara pengembang dengan bank, dimasukkan klausul buy back guarantee dari pengembang untuk menjamin terpenuhinya pembayaran hutang konsumen....
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T51250
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library