Ditemukan 53 dokumen yang sesuai dengan query
Muh. Nursaman, author
Pemberlakukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dianggap sebagai tonggak dimulainya otonomi daerah di Indonesia. Salah satu substansi otonomi daerah tersebut adalah pemberdayaan rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setelah otonomi berjalan kurang lebih satu tahun, perlu diselidiki bagaimana dampak pemberdayaan DPRD terhadap ketahanan...
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T 10867
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Edgar Rangkasa, author
Sistem Pemerintahan Indonesia dijalankan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang secara prinsip menganut dua nilai dasar yaitu Nilai Kesatuan dan Nilai Otonomi. Nilai Kesatuan memberikan indikasi bahwa Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintah lain didalamnya pada magnitude Negara. Artinya Pemerintah Nasional adalah satu-satunya pemegang kedaulatan rakyat, bangsa dan Negara. Nilai Otonomi...
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002
T11892
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sunarjo Slamet Widodo, author
Tesis ini membahas tentang bagaimana kontribusi KONI dalam sistem keolahragaan nasional dalam rangka ketahanan nasional. Yang menjadi latar belakang permasalahan penulisan ini adalah Pembangunan olahraga di Indonesia yang diatur dalam suatu Sistem Keolahragaan Nasional mencakup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Ketiga lingkup olahraga ini dilakukan pembinaan dan pengembangan...
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011
T41283
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Panji Suwarno, author
Panji Suwarno, Pemberdayaan Pesantren Dalam Pembangunan Daerah di Tinjau dari Persfektif Ketahanan Nasional, Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Pascasarjana Universitas Indonesia , Jakarta, 2004. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari masukan peran pesantren dalam pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan.
Penelitian ini menjadikan wawancara, observasi, kuesioner dan studi literatur sebagai metode pengumpulan data. Hasil...
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T11877
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Agus Suksestioso, author
Bagi masyarakat awam pada umumnya kurang mengenal tentang P3A singkatan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air. Demikian pula di kalangan petani. Namun bagi masyarakat Kabupaten Kulon Progo, P3A ternyata sudah dikenal. P3A bisa dikatakan organisasi petani yang dibentuk oleh pemerintah melalui kebijakan yakni Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1984. Karena dibentuk...
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T11889
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Edy R. Yacoub, author
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemberdayaan ekonomi rakyat yang sedang digulirkan pemerintah terkait terhadap kecenderungan perilaku masyarakat pada ketahanan nasional di daerah ini. Penelitian dilakukan pada seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Metode yang digunakan adalah Expost facto. Unit analisis yang digunakan bersifat agregatif yakni dengan menggunakan masyarakat kelurahan/desa sebagai unit...
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Rachma Fitriati, author
Jakarta: Penerbit Universitas Pertahanan Indonesia, 2018
MK-Pdf
UI - Publikasi Universitas Indonesia Library
M. Sabran, author
Pemberdayaan Kembali Nagari Mengacu UU No.22/1999, merupakan penerapan kembali nagari, sesuai dengan sistem pemerintahan nagari dan administrasi yang pernah berlaku. Pemerintahan nagari sesuai dengan norma-norma adat Minangkabau dan pemerintahan nagari mempunyai suatu wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum. Untuk mengatur dan mengurus kepentingan kehidupan masyarakat...
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2000
T11493
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sukmo Hadi Nugroho, author
Lembaga legislatif pada umumnya memiliki 3 (tiga) fungsi utama pertama adalah fungsi legislatif atau pembuatan peraturan, kedua adalah fungsi budgetair atau keuangan, dan ketiga adalah fungsi pengawasan atau kontrol.
DPRD Kabupaten Purworejo periode masa bakti Tahun 1971-1977 sampai dengan Tahun 1997-1999 dan periode masa bakti Tahun 1999-2004 juga memiliki fungsi-fungsi tersebut....
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2000
T11095
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Hasun, author
ABSTRAK
Kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan yang melibatkan dua negara anggota ASEAN, yaitu antara Indonesia dan Malaysia berawal sejak tahun 1969. Permasalahan atas kedua pulau tersebut mulai muncul sejak Indonesia dan Malaysia pertama kalinya membicarakan mengenai kepemilikan atas kedua pulau tersebut dalam perundingan mengenai batas landas kontinen kedua negara di...
1998
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
