Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemberlakukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dianggap sebagai tonggak dimulainya otonomi daerah di Indonesia. Salah satu substansi otonomi daerah tersebut adalah pemberdayaan rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setelah otonomi berjalan kurang lebih satu tahun, perlu diselidiki bagaimana dampak pemberdayaan DPRD terhadap ketahanan daerah. Harapannya, melalui pemberdayaan DPRD, kinerja pembangunan daerah akan meningkat sehingga ketahanan daerah dapat terwujud. Untuk tujuan tersebut dilakukan penelitian di DPRD Jakarta dengan mengambil 43 orang responden yang dianggap mengetahui proses pemberdayaan DPRD Jakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui wawacara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan DPRD Jakarta relatif sangat kuat karena dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD Jakarta tidak tergantung pada pihak manapun, termasuk partai yang mencalonkannya dalam pemilu (tidak dapat di-recall). Kedudukan DPRD Jakarta juga relatif lebih kuat dibanding kepala daerah. Kuatnya kedudukan DPRD Jakarta pada hakekatnya adalah daerah wajib bertanggung jawab kepada DPRD amanat rakyat di daerah. Dengan kata lain keberhasilan otonomi daerah juga berarti meningkatkan ketahanan nasional. Salah satu esensi yang termuat dalam otonomi daerah adalah modal bagi terwujudnya kemakmuran rakyat. Persoalannya adalah tidak ada jaminan bahwa anggota DPRD Jakarta memiliki komitmen bagi kepentingan rakyat banyak. Hasil penelitian memperlihatkan kecenderungan merosotnya kepercayaan publik epada DPRD Jakarta akibat sikap dan perilaku anggota DPRD Jakarta yang hanya mementingkan diri dan kelompoknya. Keprihatinan atas pemberdayaan DPRD Jakarta semakin mendalam mengingat DPRD Jakarta hampir-hampir tidak dapat dikontrol oleh pihak manapun, termasuk oleh publik. Desakan publik yang disampaikan melalui pers maupun yang disampaikan langsung tidak berkorelasi dengan keputusan DPRD Jakarta. Legitimasi yang diperoleh DPRD Jakarta melalui pemilu 1999 cenderung menjadi kekuasaan absolut. Oleh karena itu kecil harapan bahwa DPRD Jakarta saat ini dapat memperkuat ketahanan daerah. Untuk menghadapi kebuntuan ini, rakyat harus mengambil inisiatif. Pendidikan politik publik perlu ditingkatkan agar publik dapat mengambil sikap dan tindakan yang nyata dengan menghukum anggota DPRD Jakarta yang tidak mempedulikan aspirasi rakyaL Cara demokratis yang harus dilakukan adalah tidak lagi memilih orang atau partai yang kinerjanya lemah dalam pemilu 2004 mendatang.

---

The implementation of Act No. 22 Year 1999 on Regional Administrations can be considered as the point of departure for the initiation of regional autonomy in Indonesia. An essence of the regional autonomy is the empowerment of the people, represented by the Regional House of Representatives (DPRD). After the regional autonomy has been implemented for more than two years, it is necessary to conduct a research on the impacts of the empowerment of DPRD on the regional resilience. It is hoped that through the empowerment of DPRD the regional performance in the development will be improved, and consequently the regional resilience will be realized. For that purpose a research is conducted at DPRD Jakarta, by including 43 respondents deemed to have the knowledge on the empowerment process of DPRD Jakarta; the data collection is conducted through interviews, observation, and library research. The finding of the research indicates that the position of DPRD Jakarta is relatively strong since in their capacity as members of DPRD Jakarta they do not depend on any party, including the party which nominates them in the General Election (they cannot be recalled); the position of DPRD Jakarta is relatively stronger than that of the Governor. The fact that DPRD Jakarta has a strong position means that every region shall be responsible for the regional security. In other words, the success of regional autonomy also means improving the national resilience. An essence of regional autonomy is that it constitutes a point of departure for the realization of social welfare. The problem is that there is no guarantee that members of DPRD Jakarta have a commitment for the interest of the people. The findings of the research indicate that there is a declining public trust in DPRD Jakarta as a result of the attitude and behavior of members of DPRD Jakarta who have vested interest. The empowerment of DPRD Jakarta has become a matter of considerable public concern in view of the fact that DPRD Jakarta practically cannot be controlled by any party, even by the public. The public pressures conveyed either through the mass media or directly do not have any correlation with the resolutions of DPRD Jakarta. The legitimacy obtained by DPRD Jakarta through 1999 General Election tends to become an absolut< power. Therefore, it is very unlikely that the current DPRD Jakarta can reinforce the national resilience. To deal with this deadlock the people must take the initiative. It is necessary to increase the political education for the public so that the public may take stronger measures by punishing members of DPRD Jakarta who neglect the public aspiratton. The democratic measures which can be taken in the General Election of 2004 shall be in the form of the refusal to elect individuals or parties that have weak performance.

Abstrak :
Sistem Pemerintahan Indonesia dijalankan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang secara prinsip menganut dua nilai dasar yaitu Nilai Kesatuan dan Nilai Otonomi. Nilai Kesatuan memberikan indikasi bahwa Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintah lain didalamnya pada magnitude Negara. Artinya Pemerintah Nasional adalah satu-satunya pemegang kedaulatan rakyat, bangsa dan Negara. Nilai Otonomi adalah nilai dasar otonomi daerah dalam batas kedaulatan Negara. Artinya penyelenggaraan Negara, khususnya kebijakan desentralisasi terkait erat dengan pola pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraan desentralisasi selalu terdapat dua elemen penting, yakni pembentukan daerah otonomi dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus bagian - bagian tertentu urusan pemerintah. Kebijakan Desentralisasi merupakan instrumen pencapaian tujuan bernegara dalam kerangka kesatuan bangsa yang demokratis. Kebijakan tersebut diterapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2001 sebagai rangkaian dari seluruh proses perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia. Secara formal kebijakan desentralisasi dituangkan dalam peraturan perundangan sejak 1903, 1945 dan seterusnya tahun 1948,1957, 1959, 1965 sampai terakhir 1999. Bertumpu dari keingintahuan atas pelaksanaan otonomi daerah tersebut dan dampaknya terhadap ketahanan nasional, maka dilakukan penelitian mengenai pengaruh Penyelengaraan Otonomi Daerah terhadap Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dengan pendekatan mengkaji elemen-elemen serta lingkungan strategis yang mempengaruhi penyelenggaraan Otonomi. Ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan Reformasi dan pemberdayaan aparatur pemerintah daerah sebagai alat untuk menggerakkan pemerintah dan pastisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan demokratisasi dan keadilan sesuai aspirasi masyarakat daerah. Dengan penyelenggaraan otonomi daerah secara luas dan nyata, maka daerah diberikan kewenangan yang luas. Hal ini membawa implikasi terhadap meningkatnya beban tugas dan tanggung jawab aparatur pemerintah daerah dalam rangka pemberian pelayanan dan tuntunan kebutuhan masyarakat yang semakin besar.

Abstrak :
Panji Suwarno, Pemberdayaan Pesantren Dalam Pembangunan Daerah di Tinjau dari Persfektif Ketahanan Nasional, Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Pascasarjana Universitas Indonesia , Jakarta, 2004. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari masukan peran pesantren dalam pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini menjadikan wawancara, observasi, kuesioner dan studi literatur sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian melalui analisa Swot menunjukkan Pesantren Persis dan Pesantren Salafiyah berada pada posisi kuadran ke satu, sedangkan Pesantren Sidogiri berada pada kuadran ke empat. Pesantren Sidogiri dan Pesantren Salafiyah proses pembelajarannya terfokus pada kitab kuning saja, dan kurikulum yang dipakai untuk sekolah adalah kurikulum lokal yang dikemas sendiri. Sedangkan Pesantren Persis, adalah bentuk pesantren yang ideal untuk masa depan, karena menjadikan pesantren sebagai substitusi pendidikan formal. Dalam era otonomi daerah, segala aktivitas daerah sepenuhnya diserahkan kepada daerah, termasuk dalam pembangunan didaerah peran pondok pesantren melalui kyai dan santrinya merupakan kunci keberhasilan pembangunan di daerah. Kunci keberhasilan pembangunan adalah agar pemerintah daerah melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada, termasuk dunia pesantren yang merupakan pusat pembinaan mental, moral dan agama. Peran pesantren dalam meningkatkan pembangunan yaitu melalui outputnya pesantren yang berada ditengah-tengah masyarakat memberikan tauladan bagi masyarakat sekitarnya, yang dimulai dari pembinaan pribadi, meningkat ke Ketahanan Keluarga, Ketahanan Lingkungan pemukiman dan pekerjaan, kemudiaan terus ke Ketahanan Daerah yang akhirnya bermuara pada Ketahanan Nasional.

Abstrak :
Bagi masyarakat awam pada umumnya kurang mengenal tentang P3A singkatan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air. Demikian pula di kalangan petani. Namun bagi masyarakat Kabupaten Kulon Progo, P3A ternyata sudah dikenal. P3A bisa dikatakan organisasi petani yang dibentuk oleh pemerintah melalui kebijakan yakni Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1984. Karena dibentuk pada masa pemerintahan Orde Baru, maka kesan `adanya keseragaman' masih melekat. Kesan ini terbukti pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Hal lain yang menonjol pada P3A adalah berasaskan Pancasila di setiap daerah yang terdapat tanaman padi baik di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. Penelitian ini tidak bermaksud menggugat keberadaan organisasi tersebut yang notabene sudah terbentuk, khususnya di Kabupaten Kulon Progo. Melainkan ingin mengidentifikasi, mengenali, dan mengetahui keberhasilan maupun kegagalannya setelah diberdayakan. Istilah yang lazim dipakai bagi P3A adalah sudah berkembang, sedang berkembang, atau belum berkembang? Berdasarkan penelitian yang menelusuri faktor kesejarahannya, maka teridentifikasi tiga unsur yakni kelembagaan P3A kurang dinamis, pengetahuan tentang teknis operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kurang menguasai, dan iuran air/anggota kurang lancar. Dari ketiga unsur inilah pemerintah berupaya memberdayakan P3A melalui Tim Pendamping Petani/TPP dan pelatihan-pelatihan. Tujuan pemberdayaan antara lain agar organisasi P3A yang sudah berbadan hukum merasa kuat, sehingga posisinya sama seperti perusahaan-perusahaan lain. Dari segi teknis agar P3A mampu mengelola jaringan irigasi, meskipun hanya pada taraf jaringan sekunder atau tersier. Berbadan hukum di sini berarti organisasinya legal, diakui keberadaannya oleh aparat maupun masyarakat. Sehingga ke depan mempunyai bargaining position terhadap pihak-pihak yang ingin bekerjasama dengan P3A. Kecuali itu P3A diwajibkan memiliki nomor rekening sendiri untuk menyimpan uang hibah, bantuan dari Pemerintah/Pemda, dan hasil iuran para anggotanya. Ketiga kekuatan seperti organisasi, teknis, dan keuangan inilah diharapkan P3A mampu mengelola dirinya sendiri, organisasinya, dan lingkungannya untuk menuju pada pembangunan secara berkelanjutan yang pada akhimya kegiatan-kegiatan P3A merupakan ketahanan bagi daerahnya. Apalagi Kabupaten Kulon Progo memiliki 228 P3A unit yang sangat memungkinkan untuk melakukannya.

---

The term of P3A, stands for Perkumpulan Petani Pemakai Air (Water User Association/WUA) is not well-known by people in general, even by farmers themselves as the relevant parties. However, we can find different view in Kulon Progo district, where the people have reached eligible understandings on the P3A. The association was initiatialy established by the central government under Presidential Instruction No. 2 of 1984. As it was established in the era of the New Order (Orde Baru) with top-down approach, the impression of "uniformity" is unavoidable, as figure out in the Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) the management adopted. Besides, it is in general for any WUA with paddy field -both inside and outside Java Island- to adopt the Pancasila as their organizational ideological base. This research is not aimed to argue the existence of the established organization, especially in Kulon Progo District. It is mainly intended to identify, comprehend, and find out the successes and failures of the organization after implementation for operational review purposes. With respect to performance of the organization, terminology of developed, developing and under develop is commonly use. Based on a specific research discovering the historical existence of the organization, we find three main problems faced by the organization management, such as: (1) institutional arrangement of WUA is inadequately dynamic, (2) insufficient knowledge of irrigation operation and maintenance, and (3) a great number of feesarrear. To deal with the above-mentioned problems and to empower the association, the central government provides technical assistance by establishing the Tim Pendamping Petani/TPP (Farmer Counterpart Team) and required trainings. To empowerment role played the central government is intended to empower any WUA with established legal status for being in the same level of capability with other enterprises. It is also intended to create WUA with eligible capability to manage overall irrigation scheme which they are responsible to the stakeholders In case of a WUA has had established legal status, it is recommended to have a bank account for fee collection from members, to finance sustainable operation. The Kulon Progo District with 228 WUA's is very competent to execute it.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemberdayaan ekonomi rakyat yang sedang digulirkan pemerintah terkait terhadap kecenderungan perilaku masyarakat pada ketahanan nasional di daerah ini. Penelitian dilakukan pada seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Metode yang digunakan adalah Expost facto. Unit analisis yang digunakan bersifat agregatif yakni dengan menggunakan masyarakat kelurahan/desa sebagai unit analisis. Perhitungan sampel minimal dilakukan dengan formula Cohen, dan dihasilkan sampel minimal sebanyak 150 kelompok masyarakat. Setiap kelompok masyarakat diwakili oleh tiga orang sumber informasi. Tiga orang sumber informasi yang digunakan itu adalah mereka yang dalam kelompok masyarakat tersebut selalu dijadikan acuan baik pendapat atau nasehatnya. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Dalam pelaksanaannya ada yang langsung diisi oleh sumber informasi (sumber data), tetapi ada pula yang dilakukan dengan wawancara langsung. Hasil penelitian menunjukkan: (1) perilaku masyarakat cenderung kurang menunjukkan perilaku yang mengacu atau mendukung ketahanan nasional; (2) sikap masyarakat Kalimantan Barat terhadap kebijakan pembangunan yang dibuat pemerintah umumnya positif; (3) masyarakat menilai kurang baik terhadap program pemberdayaan. ekonomi yang diberikan kepada mereka; (4) pola pemberdayaan ekonomi rakyat yang diberikan kepada masyarakat masih belum menyentuh pengembangan kemampuan masyarakat sendiri; (5) adanya perilaku masyarakat yang kurang mengacu atau mendukung ketahanan nasional disebabkan adanya sikap yang masih belum semuanya positif terhadap kebijakan pembangunan dan adanya persepsi yang menilai kurang baik (positif) program pemberdayaan ekonomi yang di berikan pemerintah kepada mereka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perilaku masyarakat yang mengacu atau mendukung ketahanan nasional sangat ditentukan oleh sikap dan penilaian masyarakat sendiri terhadap kebijakan pembangunan. dan pemberdayaaa yang diberikan kepadanya. Hasil penelitian menyarankan agar para pembina politik dan Pemda Tingkat I serta Tingkat II yang ada di Kalimantan Barat berupaya melibatkan masyarakat dalam setiap perencanaan pembangunan yang akan diberikan kepada mereka. Di samping itu disarankan pula agar aparat pemerintah lebih mengedepankan perspektif moral dalam melakukan pembinaan pada masyarakat. Untuk penelitian berikutnya, disarankan agar dikaji pola perilaku masyarakat yang berorientasi pada ketahanan nasional dalam kaitannya dengan etnis yang ada, khususnya di Kalimantan Barat.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang bagaimana kontribusi KONI dalam sistem keolahragaan nasional dalam rangka ketahanan nasional. Yang menjadi latar belakang permasalahan penulisan ini adalah Pembangunan olahraga di Indonesia yang diatur dalam suatu Sistem Keolahragaan Nasional mencakup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Ketiga lingkup olahraga ini dilakukan pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematik, berjenjang dan berkelanjutan. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang dibentuk dari indukinduk organisasi cabang-cabang olahraga dan ditetapkan oleh masyarakat. Membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Indonesia terutama untuk olahraga prestasi menurut Paulus Pasumey ada tujuh faktor untuk meningkatkan prestasi antara lain: keadaan sarana dan prasarana, system pembinaan cabor, keadaan kondisi atlet, ketrampilan teknik/skill, perekaman taktik/strategi, dan keadaan psikologi atlet. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah diskriptif kualitatif dengan teknik mengumpulkan data primer dengan wawancara dengan nara sumber tokoh atau organisasi keolahragaan di Indonesia, sedangkan data sekunder dari mengutip teori-teori, buku/literatur yang berhubungan dengan keolahragaan dan ketahanan nasional, koran, dan intermet. Sebagai temuan dalam penelitian ini adalah peningkatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dalam pelaksanaanya perlu adanya perhatian serius tentang kualitas sumber daya manusia tenaga keolahragaan nasional (olahragawan, pelatih, wasit/juri, pengurus organisasi keolahragaan), infrastruktur olahraga (sarana dan prasarana), alokasi anggaran dan dana keolahragaan nasional, penerapan Iptek olahraga dan kesejahteraan olahragawan nasional. Kontribusi KONI dalam keolahragaan nasional belum mampu namun masih perlu ditingkatkan terutama dalam peningkatan pembinaan dan pengembangan olahraga nasional agar dapat mencapai prestasi di even internasional untuk mengharumkan dan mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara serta memperkokoh Ketahanan nasional.

---

This thesis discusses how the contribution of KONI in national sports system in the framework of national defense. The background of this paper is the development problems of sports in Indonesia are regulated in a National Sport System includes education sports, recreation sports and achievements sports. Thirdly the scope of this exercise done coaching and sports development in planed, systematic, gradual and sustainable. National Sports Committee (KONI), which was formed from the parentthe parent organization?s branches and determined by community sports, Assist government in making national policy in field of management, coaching, and development of sport excellence at the national level. Coaching and sport development in Indonesia, especially for sports performance by Paul Pasumey there are seven factors to improve achievement among others, state facilities and infrastructure, sports coaching systems, the state of condition the athlete, skill techniques/skill, recording tactics/strategies, and psychological of athletes. The method used in this writing is descriptive qualitative techniques to collect primary data with interviews with prominent speakers or sports organization in Indonesia, while the secondary data from the cited theories, books/literature related to the sport and national security, newspaper, and internet. As the finding in this research is to improve coaching and sports development achievements in its implementation need to be a serious concern abaut the quality of human resources of the national sport (athletes, coaches, referees/judges, board sports organization), sports infrastructure (facilities and infrastructure), allocation of budget and fund a national sport, the application of sports science and the welfare of national athletes. KONI contribution in the national sport have been able but still needs to be improve, especially in improving national sports coaching and development in order to attain achievements in events for the scent and raise the dignity of peoples and nations and to streng then the National Defense.

Abstrak :
Pemberdayaan Kembali Nagari Mengacu UU No.22/1999, merupakan penerapan kembali nagari, sesuai dengan sistem pemerintahan nagari dan administrasi yang pernah berlaku. Pemerintahan nagari sesuai dengan norma-norma adat Minangkabau dan pemerintahan nagari mempunyai suatu wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum. Untuk mengatur dan mengurus kepentingan kehidupan masyarakat sendiri mempunyai pemerintahan sendiri, dan ditaati oleh penduduk berwibawa, legitimasi masyarakat. Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi `pembagian daerah Indonesia alas dasar besar kecil dengan susunan bentuk pemerintahan dengan memandang dan mengingati dasar bermusyawarah dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah istimewa". UU No.5/1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah telah membuat ruang tertib susunan struktur sosial masyarakat daerah, karena harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat UU No.5/1979 pemerintahan desa yang tidak menghormati daerah istimewa yang ada di dalam Pasal 18 UUD 1945. Karena pemerintahan desa sudah tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, serta membuat kurang tertib susunan struktur sosial masyarakat dengan diberlakukan UU No.5/1979 tersebut. Temuan penelitian yaitu kepala desa mendapat beberapa kesulitan antara lain : (1) Pembatasan desa sulit untuk dibuat, (2) maka terjadinya disintegrasi sosial, karena rasa kenagarian mulai hilang akibat UU No.5/1979 atau yang dikehendaki oleh pemerintah pusat, (3) Penggunaan tanah ula et sulit dibagi kepala desa, (4) menjadi hubungan kekerabatan semakin renggang, (5) hilangnya harga diri penghulu, alim ulama, cerdik pandai di dalam masyarakat. Dalam uraian berikut akan dapat dikemukakan . (1) tingkat kepekaan kekerabatan, (2) bentuk toleransi dalam kekerabatan, (3) peranan sonioritas dalam kepemimpinan kekerabatan, (4) peranan ibu dalam rumah tangga untuk memperkuat kekerabatan, kesemua sistem kekerabatan diterapkan kembali sesuai norma-norma adat Minangkabau. Kedudukan dan fungsi Penghulu hendak dikembalikan sesuai dengan adat yang berlaku, karena penghulu menyelesaikan perkara per data dibidang tanah, ini, masatah fungsi penghulu untuk menyelesaikan Tanah nagari, tanah suku, tanah ulayat, tanah individu/milik, yang mengenai persoalannya adalah penghulu, dan tugas penghulu menurut adat. Jadi UU No.5/1979 tidak memberikan hak-hak otonom kepada pemerintah nagari, untuk itu sebaiknya dihapus saja. Dan di Pemberdayaan kembali nagari sesuai sistem pemerintahan, administrasi, serta kembalikan fungsi dan kedudukan penghulu menurut adat yang berlaku. Da/am mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia (1). Tanah ulayat Nagari, yaitu tanah yang secara turun temurun dipergunakan untuk kepentingan Nagari seperti untuk tempat ibadah, balai adat dan lainnya. (2). Tanah ulayat suku, yaitu tanah yang dikelola secara turun temurun oleh satu suku dan hanya suku tersebutlah yang dapat memperoleh dan mempergunakan tanah itu. (3). Tanah pusaka tinggi, yaitu tanah yang dimiliki suatu kaum. yang merupakan milik bersama (komunal) dari seluruh anggota kaum yang diperoleh secara turun temurun dan pengawasannya berada ditangan mamak kepada wads. (4). Tanah pusaka rendah yaitu tanah yang diperoleh oleh seseorang atau suatu parurk berdasarkan pembenan atau hibah maupun yang dipunyai oleh suatu keluarga berdasarkan pencahariannya, pembelian, taruko dan lain sebagainya yang telah diwariskan. (5). Tanah harta pencarian, yaitu tanah yang diperoleh dengan pembelian, taruko atau berdasarkan kepada hasil usahanya sendiri. dalam arti bukan didapatkan karena pewarisan atau be/um pernah diwariskan Dalam memperkuat integrasi nasional, pemderdayaan nagari adalah salah satu memperkuat Ketahanan Nasional dan integrasi nasional dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia.

Abstrak :
Lembaga legislatif pada umumnya memiliki 3 (tiga) fungsi utama pertama adalah fungsi legislatif atau pembuatan peraturan, kedua adalah fungsi budgetair atau keuangan, dan ketiga adalah fungsi pengawasan atau kontrol. DPRD Kabupaten Purworejo periode masa bakti Tahun 1971-1977 sampai dengan Tahun 1997-1999 dan periode masa bakti Tahun 1999-2004 juga memiliki fungsi-fungsi tersebut. Fungsi-fungsi itu melekat pada hak-hak dewan yang pengaturan pengunaannya tertuang dalam Tata Tertib DPRD. Pokok permasalahan penelitian ini adalah pertama, bagaimana sejarah DPRD Kabupaten Purworejo, khususnya periode 1971-1999, kedua adalah faktor-faktor apa yang menjadi kendala bagi DPRD untuk melaksanakan fungsinya, dan ketiga adalah bagaimana upaya pemberdayaan DPRD periode Tahun 1999-2004 menurut Perspektif Ketahanan Nasional dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah sesuai Undang-Undang No.22 Tahun 1999. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori fungsi badan perwakilan, perkembangan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah yang mengatur kedudukan DPRD dan Teori Ketahanan Nasional. Tipe penelitian ini adalah diskriptif analitis. Sumber data diperoleh melalui penelitian dokumen tertulis yang didukung oleh data kepustakaan dan wawancara dengan mantan Anggota DPRD dan Anggota DPRD Periode 1999-2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara upaya pemberdayaan DPRD dan peningkatan Ketahanan Wilayah/Daerah dimana pada gilirannya akan meningkatkan Ketahanan Nasional.

Abstrak :
Kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan yang melibatkan dua negara anggota ASEAN, yaitu antara Indonesia dan Malaysia berawal sejak tahun 1969. Permasalahan atas kedua pulau tersebut mulai muncul sejak Indonesia dan Malaysia pertama kalinya membicarakan mengenai kepemilikan atas kedua pulau tersebut dalam perundingan mengenai batas landas kontinen kedua negara di Selat Malaka, Laut Cina Selatan dan lepas pantai Kalimantan Timur, pada tanggal 9-22 September 1969 di Kuala Lumpur (Malaysia). Dalam perundingan itu kedua delegasi telah menyetujui batas-batas landas kontinen di Selat Malaka, Laut Cina Selatan (Bagian Barat Lepas Pantai Timur Malaysia Barat dan Laut Cina Selatan (Bagian Timur) Lepas Pantai Serawak. Akan tetapi tidak demikian halnya mengenai batas landas kontinen di kawasan lepas pantai Kalimantan Timur, karena terdapat ketidaksesuaian pendapat antara Indonesia dan Malaysia mengenai status kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan yang kedua-duanya terletak di sebelah timur Kalimantan timur. persetujuan tersebut ditandatangani Malaysia Disinformasi Soal Sipadan-Ligitan, Kompas Jakarta), Jum'at 7 Oktober 1994, hlm. 1, kol 6-9
2 Status Sipadan-Ligitan Tetap Mengambang, Tajuk Rencana dalam Suara Pembaruan (Jakarta) 12 Juni 1995.

Abstrak :
Pada hakekatnya pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, dan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dalam pembangunan nasional, yang ingin dicapai ialah adanya keselarasan dan keserasian serta keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan bathiniah. Sedangkan yang menyangkut pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, harus merupakan pembangunan yang merata di seluruh tanah air, bukan hanya untuk satu golongan atau sebagian kecil'dari masyarakat, tetapi untuk seluruhnya, dan benar-benar dirasakan sebagai perbaikan hidup rakyat seluruhnya. Pemerintah berpendapat dan juga sebagian besar para ahli, bahwa untuk menyukseskan pembangunan, partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Untuk menggerakkan partisipasi masyarakat tersebut, bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Keadaan tersebut disebabkan "dalam masyarakat muncul kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda, disamping akibat melemahnya sistem komunal desa, sehingga dukungan integratif dari masyarakat sukar diperoleh" (Budi Prasaoja, 1980: 51). Oleh karena itu, demikian lanjutnya, bahwa untuk mewujudkan pembangunan diperlukan dukungan dari pemimpin kelompok yang berkepentingan yang mempunyai pengaruh.