Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam perjanjian kerja sama pemberian fasilitas kredit pemilikan rumah antara debitur dengan bank biasanya selalu diatur mengenai klausul Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan yang merupakan jaminan kredit dari debitur kepada bank atas rumah yang dibeli debitur dari pengembang yang merupakan agunan kredit pemilikan rumah pada bank, selama sertipikat atas rumah di maksud belum selesai dibalik nama ke atas nama debitur dan belum dipasang hak tanggungan.Pengaturan dan pelaksanaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan antara nasabah debitur dengan bank dilakukan dengan penandatanganan akta pemberian hak tanggungan dan perjanjian kredit tanpa disampaikan kepada nasabah debitur perihal agunan kredit berupa sertipikat atas rumah yang masih dalam proses penyelesaian di Kantor Pertanahan setempat.Sertipikat Hak Tanggungan diberikan kepada kreditor kemudian sertipikat hak atas tanah yang sudah diberi catatan mengenai adanya hak tanggungan diserahkan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan apabila di dalam akata pemberiana hak tanggungan tidak tercantum janji, sedangkan apabila didalam pemberian Hak Tanggungan tercantum janji maka sertipikat atas tanah diserahkan kepada pemegang Haka tanggungan atau kuasanya berdasarka janji itu.Sedangkan proses pengurusan sertipikat tanah tersebut ternyata membutuhkan waktu yang cukup relatif lama melebihi waktu yang diberikan dalam surat kuasa membebankan hak tanggungan. Nasabah debitur menolak tandatangan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ulang karena merasa bukan kesalahannya. Pada akhirnya penolakan dari nasabah debitur tersebut menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan eksekusi pengosongan dan penjualan atas rumah yang diajukan bank dalam gugatan dari Pengadilan Negeri. Permasalahan yang timbul tersebut adalah merupakan dampak atau akibat dari gugurnya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah."

"Penggunaan surat kuasa dalam suatu pembuatan akta Notaris baik itu berdasarkan surat kuasa otentik dan surat kuasa di bawah tangan wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 38 ayat (2), (3), dan (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dalam hal ini pun tidak terlepas pada penggunaan surat kuasa yang dibuat diluar negeri d i mana wajib memenuhi ketentuan legalisasi yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal setempat dan cap materai oleh Kantor Pos Indonesia, walaupun dalam praktiknya Notaris tetap meminta bukti identitas para pihak dengan tujuan memperkecil timbulnya permasalahan. Selain itu, pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) juga termasuk dalam kewenangan Notaris dimana mengenai syarat yang wajib dipenuhinya berpedoman pada ketentuan umum pembuatan akta otentik sesuai dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT). Selama akta Notaris dibuat berdasarkan surat kuasa otentik dan surat kuasa di bawah tangan yang telah memenuhi persyaratan pembuatannya dan dilekatkan pada minuta akta, maka akta tersebut berkekuatan hukum yang sempurna dan mengikat dalam pembuktiannya. Adanya permasalahan atas surat kuasa yang dijadikan «ebagai dasar pembuatan suatu akta, pihak yang merasa dirugikan atas pembuatan akta tersebut dapat mengajukan laporan kepada Majelis Pengawas Notaris, sebagai contoh studi kasus Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 06/B/Mj .PPN/2009 Tanggal 3 Juni 2009.

---

Use of power of attorney in a deed making it a good deed by proxy and power of attorney authenticated under the hand must meet the requirements set out in article 1793 Book of the Law of Civil Law, Article 38 paragraph (2), (3), and (4) Public Notary Act Number 30 Year 2004 and the Code of Ethics Notary. In this case also can not be separated on the use of powers of attorney made outside the country where legalization shall comply with the provisions made by the Indonesian Embassy or local Consulate General of stamp duty and stamp by the Post Office Indonesia, although in practice the Notary still require proof of identity parties with the aim to reduce the occurrence of problems. In addition, the manufacture of power of attorney for mortgage charge is also included in the deed whereby the authority of the requirements that must fulfill the general rule-making based on authentic documents in accordance with Public Notary Act Number 30 Year 2004 and article 15 paragraph (1) Law Number 4 Year 1996 on Mortgage of Land With regard to the Goods by Land (UUHT). During the notarial deed is made based on the authentic power of attorney and power of attorney under the hand that has met the requirements of manufacturing and preparing minutes attached to the deed, the deed is a legal binding and perfect binding in proof. The existence of problems over power of attorney which serve as the basis for the making of a deed, a party who feels aggrieved on the making of such deed to submit a report to the Supervisory Council of Notaries, as an example of a case study Notary Central Supervisory Council Decision Number 06/B/Mj.PPN/2009, date 3 June 2009."

"Dalam kegiatan pinjam meminjam (pemberian kredit), jaminan merupakan faktor yang sangat penting bagi Kreditur untuk mendapatkan kepastian dilunasinya hutang oleh Debitur. Jaminan yang umumnya dikehendaki dalam praktek adalah yang berbentuk jaminan kebendaan berupa tanah berdasarkan pertimbangan nilai benda jaminan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), tanah dan benda-benda yang berkaitan atas tanah dijaminkan dengan suatu lembaga jaminan Hipotik. Dalam praktek Hipotik saat itu, jarang sekali para pihak menempuh pembebanan Hipotik secara langsung, yang hampir selalu terjadi adalah melalui kuasa memasang Hipotik. Namun, pada dasarnya Surat Kuasa Memasang Hipotik hanya merupakan sarana ke arah pembebanan Hipotik. Kreditur baru akan memasang Hipotik apabila ada indikasi Debitur akan cidera janji. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan bahwa melalui kuasa memasang Hipotik, Kreditur dapat sewaktu-waktu memasang Hipotik pertama, kedua, dan seterusnya. Selain itu pula, proses penandatanganan Akta Hipotik sampai dengan keluarnya sertipikat Hipotik memerlukan waktu yang lama serta biaya yang mahal. Sesuai dengan Pasal 1168 KUH Perdata, pembebanan Hipotik hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkuasa memindahtangankan benda yang dibebani Hipotik, dan menurut Pasal 1171 KUH Perdata hanya dapat dilakukan dengan suatu akta otentik (akta Notaris). Agar dapat dijadikan sebagai alas hukum yang sah, terhadap pembebanan Hipotik harus dilakukan pendaftaran pada Badan Pertanahan untuk dibuatkan aktanya, dan kemudian dibuatkan sertipikatnya. Sertipikat inilah yang kemudian menurut hukum dapat digolongkan sebagai suatu lembaga jaminan yang dapat dieksekusi secara serta merta untuk memperoleh pelunasan hutang Debitur. Tanpa dilakukannya pendaftaran, Hipotik/Hak Tanggungan tidak memiliki kekuatan hukum apapun baik terhadap Kreditur ataupun pihak ketiga."

"Dewi Kaniawati. 0585007039. Beberapa Masalah dariSurat Kuasa Memasang Hipotik sebagai Pra PengikatanJaminan, Contoh Kasus pada Bank Bumi Daya, Skripsi,1992.Pengikatan jaminan secara formal sempurna tanpa ada cacat-cacat hukumnya merupakan kunci terakhir untuk dapat menyelamatkan kredit yang diberikan bank kepada debiturnya. Namun dalam prakteknya, belum semua pengikatan jaminan telahdilakukan secara sempurna, masih ada celah-celah yang dapat menimbulkan sengketa antara bank dengan debiturnya. Skripsi ini akan mengungkapkan beberapa masalah yang dapat timbul dari pengikatan jaminan yang belum sempurna, khususnya surat kuasa memasang hipotik, karena secara yuridis barang jaminan belum diikat. Demikian pula dengan obyek jaminan yang diikat dengan surat kuasa memasang hipotik sebagai pra pengikatan jaminan. Langkah-langkah pengamanan terhadap kredit yang dilakukan oleh bank ternyata masih menimbulkan masalah. Penyelesaiannya masih memerlukan campur tangan pengadilan, yang membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit."

"ABSTRAKsalah satu beralihnya hak milik adalah dengan pewarisan, dari sebelumnya merupakan hak milik pewaris menjadi hak milik keturunannya. oleh karena itu untuk melakukan perbuatan hukum seperti menjaminkan atau mengalihkan atas harta warisan harus dengan persetujuan dari seluruh ahli waris. Pada kasus yang dianalisis oleh penulis, dimana ahli waris yaitu anak-anak dari Tuan Richard pewars tidak mengetahui bahwa harta warisan yang berupa tanah beserta rumah diatasnya telah beralih kepemilikannya menjadi milik RS. Pokok permasalahn yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana tanggung jawab Notaris dalam pembuatan surat kuasa jual dengan objek harta warisan yang dibuat tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya dan bagaimana keabsahan dari surat kuasa jual yang dibuat oleh Notaris HBR. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dan menggunakan data sekunder. dari penelitian ini disimpulkan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika Notaris melanggar apa yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan dapat dikenakan sanksi, baik sanksi perdata, administrasi atau pidana. Dan menegenai keabsahan dari surat kuasa tersebut bahwa tidak adanya kata sepakat yang merupakan syarat sahnya suatu perjanjian maka surat kuasa tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.

---

ABSTRACTone of transfer of property rights is by inheritance, it is the property of the heir to belong to the heir. therefore to perform legal acts such as guaranteeing or selling on the estate must be with the consent of all the heirs. In the case analyzed by the Author, where the heirs of the sons of Mr Richard do not know that the inheritance in the form of land and the house on it has switched ownership to the property of RS. The subject matter discussed in this thesis is how the responsibility of the Notary in the manufacture of power of attorney with the object of inheritance made without the knowledge of other heirs and how the legality of the power of attorney made by Notary HBR. The form of research used is normative juridical, the type of research used is descriptive analytical and using secondary data. From this research, it is concluded that the Notary in running his office must comply with the prevailing laws and regulations, if the Notary violates what has been determined in the law of the Noatry 39 s office may be subject to sanctions, whether civil, administrative or criminal sanctions. and the validity of the power of attorney that the absence of an agreement which is a condition of validity of an agreement then the power of attorney is invalid and can be canceled."

"ABSTRAKPajak adalah semua jenis iuran yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, ttrmasukBea Masuk dan Cukai dan iuran yang di Pungut Pemerintah Daerah. Sistempemungutan Pajak yang dianut Indonesia adalah Self Assessment yaitu, suatusistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan tanggungjawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, danmelaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dari sistem tersebut dapatmenimbulkan sengketa antara Wajib Pajak dengan Diijen Pajak, dalam hal iniWajib Pajak bertindak sebagai Penggugat/Pemohon Banding. Untuk maju keproses Pengadilan Pajak, diperlukan Kuasa Hukum Surat Kuasa khususbermeterai lengkap. Syarat untuk menjadi Kuasa Hukum menurut Pasal 34 UUPengadilan Pajak adalah : Warga Negara Indonesia, mempunyai pengetahuanyang luas di bidang perpajakan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.Dapat disimpulkan bahwa tidak semua orang dapat menjadi Kuasa Hukum untukmewakili Wajib Pajak di Pengadilan Pajak, termasuk Advokat

---

ABSTRACTTax is all types of contribution levied by Central Government, including ImportDuties and Excise and contributions levied by Local Government. Tax CollectionSystem followed by Indonesia is Self Assessment, where tax collection systemauthorizes Taxpayers to asses, calculate, pay, and file a self reporting the payabletax. From this system, that may raise dispute between Taxpayers and Government*in this case, among other parties is a Directorate General of Taxation, in this caseTaxpayers may act as Plaintiff / Appellant To Proceed in Tax Court, may also berepresented by his / her Lawyer and present a duty stamped of Particular Power ofAttorney. Requirement for acting as Attorney at Law in accordance to Article 34of Taxation Act is: an Indonesian Citizen who has an adequate knowledge in thefield of tax and other requirements specified by Minister. It is, therefore,concluded that all people may act as an Attorney at Law to represent Taxpayer inTax Court, including an Advocate."

"Surat kuasa pada perkara perceraian harus sesuai dengan peraturan hukum acara yang berlaku, karena peraturan hukum acara tidak boleh ditafsirkan lain oleh majelis hakim. Praktik penggunaan Surat Kuasa Istimewa dalam bentuk Akta Dibawah Tangan Masih marak terjadi, walaupun praktik seperti itu tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1796 KUHPdt jo. Pasal 123 HIR/147 Rbg. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan penggunaan Surat Kuasa Istimewa legalisasi pada proses perkara perceraian di Pengadilan Agama dan akibat hukum penggunaan surat kuasa istimewa legalisasi pada proses perceraian di Pengadilan Agama. Bentuk penelitian ini adalah yuridis empiris. Tipe penelitian ini berbentuk evaluatif dan metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, lalu hasil penelitian ini diolah secara sistematis dan kualitatif agar menghasilkan penelitian yang preskriptif dan sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan hukum dari pemberian kuasa melalui surat kuasa dikaitkan dengan pelaksanaan peraturan tersebut pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kalianda dan memberikan solusi atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Urgensi dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan antara peraturan hukum tentang surat kuasa dengan pelaksanaan surat kuasa yang digunakan pada proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Kalianda. Hasil penelitian disimpulkan : 1) Pelaksanaan perwakilan pada proses Mediasi dan Ikrar Talak perkara Perceraian menggunakan Surat Kuasa Istimewa dalam bentuk akta dibawah tangan yang didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama dan ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Agama, atau waarmerking/legalisasi oleh notaris. 2) Surat Kuasa yang digunakan pada proses Mediasi dan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Kalianda tidak sesuai dengan Ketentuan khusus diatas dan berakibat hukum surat kuasa istimewa tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar perwakilan pada proses Mediasi dan Ikrar Talak. Serta dapat mengakibatkan tidak sahnya perwakilan pada mediasi dan ikrar talak sehingga dapat dianggap perbuatan tersebut tidak sah dan Putusan/Penetapan Cerai dapat dibatalkan oleh putusan tintingkat Banding, Kasasi, ataupun Peninjauan Kembali.

---

The power of attorney in divorce cases must be under the applicable procedural law regulations because procedural law regulations must not be interpreted otherwise by the panel of judges. The practice of using a Special Power of Attorney in the form of an Underhand Deed is still rife, although such a practice is not by the provisions of Article 1796 of the Indonesian Civil Code. Article 123 HIR/147 Rbg. The purpose of this study is to analyze the implementation of the use of a legalization Special Power of Attorney in the divorce case process in the Religious Court and the legal consequences of using a legalization special power of attorney in the divorce process in the Religious Court. This form of research is empirical juridical. This type of research is evaluative and the data analysis method used in this study is qualitative, then the results of this research are processed systematically and qualitatively in order to produce prescriptive research and so as to identify legal problems from granting power of attorney through power of attorney associated with the implementation of the regulation in divorce cases at the Kalianda Religious Court and provide solutions to the Supreme Court Regulations of the Republic of Indonesia. The urgency of this study is that there is a difference between the legal regulations regarding power of attorney and the implementation of power of attorney used in divorce proceedings at the Kalianda Religious Court. The results of the study concluded: 1) The implementation of representation in the process of Mediation and Pledge of Talaq for Divorce cases using a Special Power of Attorney in the form of a deed underhand registered with the clerk of the Religious Court and signed by the Registrar of the Religious Court, or waarmerking / legalization by a notary. 2) The Power of Attorney used in the Mediation and Talaq Pledge process at the Kalianda Religious Court is not in accordance with the above special provisions and consequently the special power of attorney cannot be used as a basis for representation in the Mediation and Talaq Pledge process. And can result in the invalidity of representation at mediation and talaq pledges so that it can be considered invalid and the Divorce Decision/Determination can be annulled by an appeal, cassation, or judicial review decision."

"ABSTRAKPeraturan Menteri Luar Negeri nomor 09/A/KP/XII/2006/01 dalam lampirannya mengharuskan dokumen dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di Indonesia wajib dilegalisasi oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat. Putusan pengadilan yang tidak konsisten satu dengan lainnya dan aturan hukum yang diatur dalam bentuk Peraturan Menteri yang memuat substansi pengaturan yang tidak jelas atau kabur, jelas melahirkan suatu ketidak pastian hukum. Bentuk penelitiannya merupakan penelitian preskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi masalah berkaitan dengan dokumen luar negeri yang dibuat oleh pihak asing, di luar negeri atau di Indonesia dan dipergunakan di Indonesia. Rumusan masalahnya adalah bagaimana keabsahan dokumen luar negeri, yang tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang yang dipergunakan di Indonesia. Dari Fakta persidangan ditemukan bahwa penandatangan kuasa khusus dilakukan di Indonesia dengan demikian hubungan hukum berupa pemberian kuasa dilakukan di Indonesia, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud merupakan Dokumen yang dibuat dan atau diterbitkan di Luar Negeri

---

ABSTRACT

The Regulation of the Minister of Foreign Affairs number 09 / A / KP / XII / 2006/01 in its attachment requires that foreign document documents issued abroad and wish to be used in Indonesia must be legalized by the Republic of Indonesia Representative in the local country. Court decisions that are inconsistent with one another and the legal rules regulated in the form of Ministerial Regulations which contain substance that is unclear or vague, clearly give birth to a legal uncertainty. The form of the research is prescriptive research, namely a study that aims to provide solutions or suggestions to overcome problems related to foreign documents made by foreign parties, abroad or in Indonesia and used in Indonesia. The formulation of the problem is how the validity of foreign documents, which are not legalized by authorized officials used in Indonesia. From the facts of the trial it was found that the signatory to a special power of attorney was carried out in Indonesia so that the legal relationship in the form of power of attorney was carried out in Indonesia, so that the Special Power of Attorney could be said to be Documents made or issued abroad.

"

"Pemberian kuasa untuk menjual merupakan salah satujenis pemberian kuasa. Karena pemberian kuasa adalah suatuperjanjian maka pemberian kuasa untuk menjual pun merupakansuatu perjanjian. Agar pemberian kuasa untuk menjualtersebut sah maka pemberian kuasa untuk menjual harusmemenuhi syarat sahnya perjanjian. Dalam perkembangannya,pemberian kuasa sering dilakukan dengan ketentuan tidakdapat dicabut kembali dan tidak dapat berakhir karena sebabapapun juga atau lebih sering disebut sebagai kuasa mutlak.Kuasa mutlak ini menyimpangi tujuan pemberian kuasa itusendiri yaitu melakukan perbuatan untuk dan atas namapemberi kuasa. Dengan menggunakan metode penelitiannormatif dan penelitian kepustakaan, Penulis menyorotipermasalahan kuasa untuk menjual sebagai kuasa mutlak danimplikasinya terhadap penguasaan tanah oleh Warga NegaraAsing. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 980 K/Pdt/2002,seorang Warga Negara Indonesia memberikan kuasa untukmenjual atas tanah hak milik kepada seorang Warga NegaraAsing dan kuasa tersebut tergolong kuasa mutlak menurutPenjelasan Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa kuasa tersebut batal demihukum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaituhal tertentu dan sebab yang halal. Hal tertentu dalampemberian kuasa adalah melakukan perbuatan untuk dan atasnama pemberi kuasa. Dengan diberikannya kuasa untuk menjualyang bersifat mutlak, penerima kuasa berwenang penuh atastanah sehingga ia tidak perlu mempertanggungjawabkanperbuatannya kepada pemberi kuasa dan bertindak seolah-olahpemilik sah atas tanah. Sebab yang halal juga tidakterpenuhi karena pemberian kuasa tersebut mengakibatkanpemindahan tanah hak milik kepada Warga Negara Asing secaratidak langsung atau terselubung yang dilarang oleh Pasal 26ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokok-Pokok Agraria dan Instruksi Menteri DalamNegeri Nomor 14 Tahun 1982. Menurut Pasal 1335 KUHPerdatakuasa untuk menjual tersebut juga tidak memiliki kekuatankarena dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang."