Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 29 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fanny Hidayati
"Peningkatan jumlah penduduk dan meningkatnya jumlah alat transportasi umum di Kota Bekasi seharusnya menjadi potensi yang cukup besar bagi PAD Kota Bekasi yang berasal dari retribusi terminal. Namun, rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi terminal di Kota Bekasi justru negative. Hal tersebut terjadi karena masih terdapat kendala dalam implementasi pengelolaan retribusi terminal di Kota Bekasi. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis implementasi pengelolaan retribusi terminal serta menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi pengelolaan retribusi terminal di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam implementasinya baik dilihat dari faktor birokrasi, sumber daya, komunikasi, dan disposisi. Kendala utama yang menghambat proses implementasi ini adalah tidak terdapat SOP yang mengatur prosedur pengelolaan retribusi terminal di Kota Bekasi sehingga mengakibatkan kendala pada faktor-faktor lainnya.

The increase in population and the growing number of public transportation in Bekasi city should be a large enough potential for the local revenue who come from terminal charges. However, the average growth of the realization terminal charges in Bekasi city is quite negative. This occurs because there are still constraints in the management implementation of terminal charges in Bekasi city. This study is focused to analyze the management implementation of terminal charges and to analyzes the constraints faced in the management implementation of terminal charges in Bekasi city. This research used a qualitative approach and qualitative data analysis techniques.
The results of this research show that there are still constraints in its implementation is well seen from the bureaucratic, resources, communication, and dispotition factors. The main obstacle that hinders the process of this implementation is that there is no Standard Operating Procedure that regulates the management procedure of terminal charges in Bekasi City resulting in constraints on other factors.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S67439
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agus Dwi Yudha
"License to build charges is one of local owned revenue. In Depok, income from license to build charges is in the first position which gave big contribution among the other retributions. This situation is caused by increasing development in Depok, in industrial or housing. Official of city system and construction is the institution which have task to handle assessment of license to build, is still not doing income extensification which active yet. This case made writer interest to make a research, that is how the actual implementation of collection license to build in Depok.
This research is using quantitative approach in intention to have better understands using given theory. This research is based on the conceptual framework which has been developed through the related theory. This research is among descriptive research to describe research object based on the fact notice or as it is. Primary data gathering is acquired by doing in-depth interview based on conceptual framework to James McMaster theory about implementation. Secondary data is acquired by literature study to optimize theoretical framework in deciding the purpose and goal of the research also the concepts and other theoretical material in conjunction with research problem. Data analyses are using qualitative data analysis based on field discovery, both primary and secondary data.
The result from this research is the implementation of collection license to build is still not perfect in Depok. This matter can be looked from the indicators those explained by writer, mostly can?t filled. The barriers of this research came from several cases, as from internal official and external official, which is public.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Pongsilurang Merdin Elisa
"ABSTRAK
Cita-cita menjadi Smart City membuat Pemerintah Kota Surakarta menerapkan salah satu kebijakan sebagai strateginya yaitu retribusi pelayanan pasar secara elektronik. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan retribusi pelayanan pasar secara elektronik di Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian ini adalah implementasi retribusi pelayanan pasar secara elektronik di Kota Surakarta masih memerlukan beberapa perbaikan sistem kebijakan. Hambatan dalam proses penerapan yakni respon wajib retribusi yang resisten, ketidaksiapan Pemerintah Kota Surakarta dalam pengadaan fasilitas terkait pengadaan dalam retribusi pelayanan pasar secara elektronik e-retribusi , dan petugas pemerintahan yang belum maksimal dalam mengadakan pelayanan langsung kepada Wajib Retribusi Pasar.

ABSTRACT
To be the Smart City, Surakarta Government runs some policies to make it happens. One of the efforts made by the government is implementing some rules, one of them is Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar. This research used a qualitative method and qualitative analyzed data technique. The data collecting used the field research depth interview and observation and library research. This writing is aimed to describe the implementation and analyze the obstacles in policy implementing of electronic system of User Charges of Market Services. The result is the implementation needs some improvement in some policy system. The implementations of the electronic system of user charge of market services in Surakarta City e retribution is facing some obstacles such as the resistancy of user charges, the unavailability of government to provide the facility, and the lack of capacity from the collector of the user charge of market services in some markets. "
2017
S69239
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Toga Ari Wibowo
"Tesis ini membahas pengukuran risiko pasar atas investasi portofolio Surat Utang Negara (SUN). Pengukuran tersebut dapat berguna sebagai bahan pertimbangan trade off antara return dan risiko atas dana yang dihimpun dari masyarakat. Manfaat lainnya adalah sebagai dasar perhitungan jumlah modal minimum yang harus dimiliki bank untuk memproteksi kerugian akibat volatilitas pasar dari investasi SUN tersebut.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur dan membandingkan dua metode pengukuran atas risiko pasar SUN dan mengkaji implikasi (efektifitas dan efisiensi) dari kedua pendekatan teesebut terhadap capital charges dan efeknya bagi kinerja keuangan.
Metode yang digunakan adalah pendekatan standardized model dan pendekatan internal model (Value at Risk).
Dari hasil yang telah diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran risiko pasar atas portofolio SUN trading Bank XYZ dengan pendekatan VaR menghasilkan angka yang lebih akurat dibandingkan pendekatan standar sehingga alokasi modal menjadi jauh lebih efektif.

This thesis explains about market risk measurement of government bonds portfolio. It uses as jugdment for valuing trade off between risk and return from funding investment. In addition, it is useful for calculating minimum capital requirement to protect bank from losing caused by market volatility.
The purpose of this research is to measure and compare two measurement methodology of goverment bonds market risk and analyze implication (effectivity and efficiency) those two approach regarding capital charges and the effect for financial performance.
The two methods used, are standardized model and internal model (Value at Risk).
From the result of this research, the conclusion is market risk measurement of goverment bonds using VaR shows more accurate than standar approach so capital allocation will be more effective."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T25617
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Irwan Septiawan
"Pemberlakukan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 membuat Pemerintah DKI Jakarta perlu melakukan intensifikasi dalam pemungutan retribusi dengan memberlakukan Sistem Elektronik Retribusi, namun dalam implementasinya terdapat beberapa kendala. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi dan kendala dalam implementasi sistem elektronik retribusi di DKI Jakarta.
Hasil penelitian ini adalah implementasi sistem ini melakukan komunikasi dengan sosialisasi, rapat, surat menyurat dan telepon; sumber daya manusia yang kurang ahli dan cukup, anggaran dan fasilitas yang kurang memadai; beberapa pihak yang tidak komitmen dalam bersikap; dan struktur birokrasi yang tidak menghambat implementasi sistem elektronik retribusi ini.

Enactment of Law No. 28 of 2009 made the DKI Jakarta Government needs to do intensification in the user charges collection by imposing Electronic User Charges Systems, but there are several obstacles in its implementation. This research is a quantitative research that aims to describe the implementation and obstacles in the implementation of electronic user charges systems in Jakarta.
The result of this research is the implementation of this system in communication with socializing, meeting, by letter and telephone; human resources who are unskilled and few in numbers, inadequate facilities and budgets; some parties are not committed in the act; and bureaucratic structures that do not hinder the implementation of the electronic user charges system
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S63768
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Melati Mayang Sari
"ABSTRAK
Tugas Karya Akhir ini membahas administrasi pendapatan asli daerah dengan menyoroti retribusi pasar Kabupaten Sragen dan permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, kemudian mengerucut pada tahapan-tahapan administrasi pendapatan asli daerah.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan administrasi pendapatan asli daerah dan memberikan jawaban atas permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dengan meninjau faktor-faktor penyebabnya.Teori yang digunakan adalah teori pemungutan, retribusi daerah, administrasi pendapatan asli daerah, dan retribusi pasar.Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur/dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah seluruh tahapan administrasi pendapatan asli daerah; Identifikasi, penetapan, dan pemungutan telah dilaksanakan sesuai dengan standard/peraturan-peraturan yang ada, namun masih terdapat kekurangan; belum optimalnya tahap identifikasi dan pemungutan retribusi pasar oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Sragen. Kesalahan bukan sepenuhnya pada pihak pemungut retribusi, namun juga pola perilaku wajib retribusi yang tidak sadar membayar retribusi, ditambah dengan permasalahan lain yang dilakukan oleh para wajib retribusi seperti tunggakan pedagang yang tidak mau membayar retribusi, pelanggaran pengurusan surat izin perpanjangan dan surat peralihan hak pemakaian tempat dagangan, dan pengosongan kios yang dilakukan oleh pedagang sampai berbulan-bulan.

ABSTRACT
This thesis investigated local revenue administration by highliting market charges in sragen regency and problems of implementation of market fee collection which was then narrowed to the stages of local revenue administration. This study aimed to describe the area of local revenue administration in market charges of Sragen Regency and respondproblems of implementation of market fee collection by reviewing the factors underlying it. The theories used in this study were theory of collection, charges fees, local revenue administration and market market charges. This research approach was qualitative approach. In addition the data were collected by studying literature/documents and conducting in-depth interviews. Result of this study showed that all stages local revenue administration; identification, assessment and collection have been implemented according to existing standards/regulations, but there were still shortcomings; less optimal phase of the identification and assessment market charges by agency of commerce sragen regency. The fault did not morely fall on the fees collector, but also on the patern of feespayers behavior who were not aware of paying fees. Moreover, wish other problems made by the feespayer such debt traders who dont want to pay the charges, breach of license renewal application and the shift pont where trade, and emptying stand who performed by traders for months."
2016
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
cover
cover
Dwi Prastowo Darminto
"RS "X" sebagai suatu unit yang memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan mengembangkan pelayanannya baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Peningkatan kuantitas pelayanan antara lain dilakukan penambahan jumlah bed, kamar maupun unit-unit pelayanan baru. Sementara peningkatan kualitas dilakukan antara lain melalui program pendidikan dokter dan paramedis, penambahan peralatan kedokteran dan sebagainya.
Konsekuensi dari tuntutan peningkatan pelayanan tersebut adalah bahwa RS "X" memerlukan dana yang besar. Kenyataannya, sebagai rumah sakit yang bernaung dibawah salahsatu BUMN, RS "X" dituntut untuk swadana dalam arti harus mampu membiayai sendiri semua kebutuhannya. Tanpa subsidi pemerintah maupun sumbangan dari para donatur menjadikan tarif yang dibebankan kepada pasien satu-satunya sumber dana penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Mengingat masalah rumah sakit menyangkut kepentingan rakyat banyak, maka tidaklah mengherankan apabila pemerintah masih memberikan pembatasan-pembatasan dalam hal penentuan tarif, khususnya bagi golongan masyarakat yang kurang mampu. Sebagai akibatnya RS "X" tidak dapat semaunya menentukan tarif yang dibebankan kepada pasien untuk masing-masing klas, khususnya untuk klas I, II, dan III. Untuk klas-klas tersebut oleh Kanwil Departemen Kesehatan telah ditentukan plafon tarif atas dasar masukan dari IRSJAM (Ikatan Rumah Sakit Jakarta Metropolitan). Dari sini nampak adanya tantangan yang dihadapi oleh rumah sakit-rumah sakit swasta, khususnya RS "X", yaitu keterbatasan dana untuk menjalankan usahanya.
Menghadapi tantangan dana tersebut, pihak manajemen rumah sakit harus pandai-pandai mencari dan memperbanyak alternatif sumber pendapatan, mengelola dana yang didapat, dan melakukan perencanaan dan pengendalian secermat mungkin dalam melakukan pengeluaran baik yang sifatnya investasi maupun yang bersifat operasional.
Salah satu upaya yang salama ini dilakukan oleh RS "X" untuk mengatasi keterbatasan sumber pendapatan karena adanya pembatasan tarif dari pemerintah tersebut, pihak manajemen telah membebankan tarif yang relatif tinggi kepada pasien yang mampu, yaitu pasien yang dirawat di klas VIP dan klas Utama. Tujuannya, tentu saja diharapkan agar tarif yang dikenakan kepada pasien yang kurang mampu. Hanya sayang bahwa tarif-tarif selama ini ditentukan tidak berdasarkan besarnya biaya yang seharusnya diperhitungkan, melainkan dengan cara mengikuti tarif rumah sakit lain. Sehingga tidak bisa dihindarkan bahwa besarnya tarif kadang-kadang justru lebih rendah dari biaya yang seharusnya diperhitungkan.
Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas tentu saja RS "X" membutuhkan perangkat manajemen yang dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Dan dengan menggunakan analisis CVP maka pihak manajemen akan dapat menentukan tarif minimum yang harus dibebankan kepada pasien, menentukan komposisi klas yang tidak dibatasi tarifnya dan yang dibatasi, atau minimal untuk alat pengendalian biaya. Sehingga diharapkan rumah sakit bisa berkembang atau minimal mempertahankan kelangsungan usahanya. "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1990
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Iwan F.X. Nataliputra
"Sejalan dengan perkembangan instrumen keuangan dan semakin kompleksnya usaha bank, maka Bank Indonesia selaku pengawas bank, melanjutkan langkah-langkah menuju implementasi pengawasan berbasis risiko dengan mengeluarkan peraturan Bank Indonesia nomor: 5/12/PBI/2003 tentang: Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2003.
Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia tersebut, Bank diwajibkan untuk memperhitungkan risiko pasar dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 8% dengan menggunakan model standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, sedangkan model internal dapat digunakan oleh Bank untuk keperluan manajemen risiko secara internal maupun untuk mengantisipasi kebijakan di masa mendatang.
Dalam tesis ini dibahas penerapan risiko pasar di Bank X, baik menggunakan model standar Bank Indonesia maupun model internal, yang mengunakan metode VaR parametric dan historical. Perhitungan market risk capital charges dengan menggunakan model internal sudah memperhitungkan efek volatilitas dan korelasi antar faktor risiko. Relatif stabil-nya nilai tukar dan suku bunga dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan basil perhitungan market risk capital charges dengan model internal menghasilkan nilai yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan model standar Bank Indonesia.
Dampak langsung penerapan market risk capital charges terhadap aspek permodalan perbankan nasional adalah turun-nya capital adequacy ratio (CAR) masing-masing Bank, sesuai dengan besarnya eksposur instrumen yang sensitif terhadap faktor risiko pasar. Dalam kasus Bank X untuk periode pengamatan sejak bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Agustus 2003 terjadi penurunan CAR kurang lebih sebesar 1,19%.
Mempertimbangkan fungsi utama perbankan sebagai lembaga intermediasi, dimana salah satu peran utama perbankan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi adalah melalui kemampuan perbankan untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana, maka dampak penurunan CAR akibat market risk capital charges akan menyebabkan kemampuan ekspansi kredit perbankan nasional menjadi menurun.
Dalam kasus Bank X setelah dilakukan simulisi terhadap "shadow capital" yang dimiliki maka kemampuan ekspansi kredit Bank X dapat lebih di¬optinmalkan melalui alokasi kredit terhadap sektor industri yang dikenakan ATMR yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan kredit komersial dan atau melalui perubahan dalam treasury asset yang dimiliki."
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T20159
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3   >>