Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan pada Lembaga X atas penerapan rerangka tata kelola data berdasarkan Data Management Body of Knowledge (DMBOK) yang diterbitkan oleh The Data Management Association pada tahun 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan pengelolaan data sektor jasa keuangan (SJK) terintegrasi dan memberikan rekomendasi perbaikan program tata kelola data dalam mendukung tugas dan fungsi Lembaga X. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dalam mendeskripsikan rerangka tata kelola data SJK terintegrasi berdasarkan aktivitas tata kelola data dalam DMBOK. Instrumen penelitian yang digunakan berupa interviu, kuesioner, dan analisis konten dari beberapa dokumen yang dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat permasalahan terhadap pengelolaan data SJK terintegrasi yang disebabkan oleh faktor-faktor terkait tata kelola data: peraturan, proses operasional, sumber daya manusia, dan teknologi. Lembaga X dapat menggunakan pedoman tata kelola data berdasarkan DMBOK dalam mengatasi permasalahan atas pengelolaan data SJK terintegrasi. Secara keseluruhan, program tata kelola data yang dibangun oleh Lembaga X masih memerlukan perbaikan pada aktivitas tata kelola data: perencanaan, operasional, dan pengendalian. Saran perbaikan program tata kelola data SJK terintegrasi pada Lembaga X adalah pembuatan dan penetapan piagam tata kelola data, penyesuaian roadmap, penilaian tingkat kematangan kapabilitas pengelolaan data secara teratur, pendefinisian rerangka operasional tata kelola data, pembentukan tim manajemen perubahan, pembuatan mekanisme dan prosedur penanganan permasalahan data, penyelesaian pembuatan aturan pengelolaan data, pengembangan tools dan teknik yang mendukung keseluruhan program tata kelola data, serta pengembangan matriks pengelolaan data SJK terintegrasi

---

This research is a case study conducted at the Institution X on the application of a data governance framework based on the Data Management Body of Knowledge (DMBOK) published by The Data Management Association in 2017. The purpose of this research is to analyze problems with the integrated financial services sector (FSS) data management and provide recommendations for improving data governance programs in support of Institution X's duties and functions. This study used a qualitative approach in describing the integrated FSS data governance framework based on data governance activities in the DMBOK. The research instruments used were interviews, questionnaires, and content analysis of several documents collected. The results showed that there were problems with the integrated FSS data management caused by factors related to data governance: regulations, operational processes, human resources, and technology. Institution X can use data governance guidelines based on DMBOK in overcoming problems with integrated FSS data management. Overall, the data governance program developed by Institution X still requires improvements in data governance activities: planning, operational, and control stages. Suggestions for improving the integrated FSS data governance program at the Institution X are the creation and establishment of a data governance charter, roadmap adjustments, regular assessment of data management capability maturity levels, defining data governance operational frameworks, forming a change management team, establishing mechanisms and procedures for handling data problems, completing data management rules, developing tools and techniques that support the overall data management program, and developing an integrated FSS data governance matrix.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam dunia organisasi dewasa ini, pengelolaan data dan informasi sudah menjadi kegiatan yang sangat penting dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi. Sebagai Kementerian baru pada Pemerintahan Republik Indonesia, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemristekdikti merupakan organisasi yang juga memerlukan pengelolan data dan informasi yang baik. Pengelolaan data Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Iptek , serta pengelolaan data Pendidikan Tinggi Dikti adalah tanggung jawab Kementerian ini. Sejauh ini, kebijakan tentang pengelolaan data tersebut masih dalam proses pembahasan, padahalpermasalahan-permasalahan terkait dengan data sudah seringkali bermunculan dan mengganggu kinerja organisasi. Kondisi ini mengharuskan Kemristekdikti untuk segera menerapkan kebijakan pengelolaan datadan informasi yang baik.Permasalahan data seringkali terjadi karena organisasi belum menerapkan data management yang efektif. Berdasarkan panduan Data Management Body of Knowledge DMBOK , fungsi data management terbagi ke dalam sepuluh komponen, satu komponen yang memegang peranan sangat penting bagi pelaksanaan komponen lainnya adalah data governance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rancangan struktur data governance berdasarkan panduan DMBOK sebagai referensi utama. Rancangan struktur yang disusun mengacu kepada penelitian tentang data governance sebelumnya yang terdiri atas tiga unsur, yaitu role, decision areadan responsibility. Selanjutnya hasil rancangan yang diperoleh disesuaikan dengan kondisi Kemristekdikti sehingga menjadi titik awal dalam pelaksanaan data governance di lingkungan Kemristekdikti.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa panduan DMBOK bisa dipadukan dengan struktur data governance penelitian sebelumnya. Aktivitas data governance pada DMBOK dapat digunakan sebagai solusi awal dari permasalahan data yang terjadi. Harapannya, struktur data governance yang dirancang dapat diaplikasikan sehingga pelaksanaan data governance di Kemristekdikti dapat berjalan secara berkesinambungan.

---

ABSTRACT
Currently, in organizational world, data and information management is very important activity to support organizational goal achievement. As new ministry of Indonesia Republic, Ministry of Research, Technology and Higher Education Kemristekdikti also requires good data and information management. Data management of science, technology and higher education is this ministry responsibility. In so far, policy of such data management is in discussion process indeed, frequently, so many problems related with data had arisen and disturbed organizational performance. Such condition resulted in the Ministry of Research, Technology and Higher Education should apply good data and information management. Frequently, data issues had occurred because organization had not applied effective data management. Based on data guidance of Data Management Body of Knowledge DMBOK , function of data management is divided into ten components which of very importantone and playing role is data governance.This research is aimed at knowing structural designing of data governance based on DMBOK guidance as principal reference.Structural designing having been set refer to research on previous data governance comprising three elements, those are role, decision area and responsibility. Subsequently, designing result having been obtained to be adjusted with condition of Ministry of Research, Technology and Higher Education and as starting point to implement data governance atMinistry of Research, Technology and Higher Education.This research result had indicated that DMBOK guidance may be combined with previous research on structure of data governance. Activity of data governance at DMBOK may be used as early solution from occurring data problem.Wishfully, the designed data governance structure may be applied, hence, implementation of data governance at Ministry of Research, Technology and Higher Education may be realized sustainably.

Abstrak :
PT Angkasa Pura I (Persero) atau disingkat PT AP1 merupakan salah satu perusahaan BUMN yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan bisnis bandar udara di Indonesia. Dalam mendukung bisnisnya tersebut, PT AP1 menyadari bahwa data dan informasi merupakan aset strategis yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan yang tepat dan kepatuhan pada regulasi sektoral. Berdasarkan hasil audit tata kelola TI yang dilakukan tim independen, diperoleh hasil bahwa maturity level manajemen data tidak mencapai target yang diharapkan. Salah satu akar masalahnya adalah belum diterapkannya tata kelola data. Sehingga berdampak terhadap meningkatnya resiko integritas data yang berimbas terhadap penyalahgunaan data dan ketersediaan data. Akibatnya pelayanan terhadap pengguna jasa bandara akan terganggu. Serta dapat menyebabkan melesetnya perencanaan program pengembangan bandar udara setiap tahunnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan rancangan data governance menggunakan panduan kerangka kerja Data Management Body of Knowledge (DMBOK) untuk menjadi acuan PT AP1 dalam menyusun program data governance. Rancangan mengacu kepada empat komponen utama yaitu kebutuhan, peran, tanggung jawab, dan aktivitas yang diselaraskan dengan kerangka kerja dalam DMBOK. Penelitian ini menghasilkan model operasi yang dibagi menjadi tiga area utama yaitu executive, strategies, dan technical and operation, struktur organisasi dengan peran dan tanggung jawab, ruang lingkup dalam penyusunan kebijakan dan prosedur, dan peta jalan implementasi data governance. ......PT Angkasa Pura I (Persero) or abbreviated as PT AP1 is a state-owned company that has the main task of providing airport business services in Indonesia. In supporting its business, PT AP1 realizes that data and information are strategic assets that are useful in making the right decisions and compliance with sectoral regulations. Based on the results of the IT governance audit conducted by an independent team, it was found that the maturity level of data management did not reach the expected target. One of the root causes is that data governance has not been implemented. So that it has an impact on increasing the risk of data integrity which has an impact on data misuse and data availability. As a result, service to airport service users will be disrupted. And it can cause annual airport development program planning to be missed. Based on that problems, this study formulates a design of data governance using the Data Management Body of Knowledge (DMBOK) framework guidelines as a reference for PT AP1 in compiling a data governance program. The design refers to four main components namely needs, roles, responsibilities, and activities that are aligned with the framework in the DMBOK. This research produces an operating model that is divided into three main areas, namely executive, strategies, and technical and operation, organizational structure with roles and responsibilities, scope of policies and procedures, and a road map for implementing data governance.

Abstrak :
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah unsur pelaksana teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bisang pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan transformasi digital dalam menjalankan pelayanan pemasyarakatan. Transformasi digital sejalan dengan tata kelola data dan informasi yang baik dalam mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan peraturan satu data Indonesia dan sistem pemerintah berbasis elektronik menjadi pedoman instansi pemerintah dalam pertukaran data dan penggunaan sistem informasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Menurut dokumen cetak biru TI Ditjenpas belum memiliki tata kelola data yang mengakibatkan beberapa data tidak valid dan tidak sesuai yang membuat kurangnya kualitas data. Dengan adanya tata kelola data memudahkan organisasi dalam mengelola data agar mendapatkan data yang terstandar dan berkualitas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Metode yang digunakan dalam perancangan data governance di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengacu pada Data Management Body of Knowledge (DMBOK). Pada penelitian ini melakukan pengukuran tingkat kematangan data governance untuk mengetahui peta kemampuan organisasi dalam menerapkan data governance, selanjutnya melakukan pemetaan peran, aktivitas, dan tanggungjawab, serta melakukan perancangan struktur organisasi data governance di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Perancangan data governance dapat menjadi solusi untuk mempersiapkan manajemen data governance dalam mendukung kepatuhan terhadap regulasi. ......The Directorate General of Corrections is the technical implementing element of the Ministry of Law and Human Rights, which has the task of formulating and implementing policies and technical standardization in the correctional sector. The Directorate General of Corrections carries out digital transformation in correctional services. Digital transformation aligns with good data and information governance in achieving organizational goals. Based on the Indonesian one data regulation and an electronic-based government system, it becomes a guideline for government agencies in exchanging data and using information systems in carrying out their primary duties and functions. According to the IT blueprint document, Ditjenpas does not yet have data governance, resulting in invalid and inappropriate data and a lack of data quality. With data governance, it is easier for organizations to manage data in order to obtain standardized and quality data to solve existing problems. The method used in designing data governance at the Directorate General of Corrections refers to as the Data Management Body of Knowledge (DMBOK). In this study, to measure the maturity level of data governance to determine the map of the organization's ability to implement data governance, then to map roles, activities, and responsibilities, and to design the organizational structure of data governance at the Directorate General of Corrections. Data governance design can be a solution to prepare data governance management to support regulatory compliance.

Abstrak :
Data merupakan faktor penting yang mempengaruhi dan menunjang keberhasilan di dalam organisasi atau perusahaan. Data merupakan aset dan menjadi faktor pendukung maupun penunjang dalam pengambilan keputusan baik di level manajemen puncak ataupun di bawahnya. PT JAS merupakan salah satu perusahaan penjaminan syariah yang mengelola risiko, melakukan proses pengajuan penjaminan dan pembayaran klaim berdasarkan dukungan data, sehingga dalam menjalankan bisnisnya PT JAS memiliki ekspektasi terhadap data yang berkualitas. Namun berdasarkan realitas, masih ditemukan data tidak lengkap, tidak benar dan tidak akurat di dalam database aplikasi yang menjadi core bisnis penjaminan. Berdasarkan gap antara ekspektasi dan realitas di PT JAS maka, dapat disimpulkan bahwa terjadi masalah yaitu “Kualitas data tidak mencapai target”. Dari hasil analisis yang dilakukan terkait permasalahan-permasalahan kualitas data penulis menentukan satu akar permasalahan untuk dibahas dan diselesaikan di dalam penelitian ini yaitu perusahaan “belum menerapkan tata kelola data “. Hal ini yang menjadi dasar diperlukannya optimalisasi kualitas data perusahaan dengan penerapan sebuah data management yang baik dengan perancangan data governance. Berdasarkan panduan DMBOK, di dalam menyusun fungsi data management pada suatu organisasi data governance merupakan fungsi utama yang harus dipersiapkan terlebih dahulu di dalam penyusunan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma interpretative yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah rancangan struktur data governance yang sesuai dan memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan data di PT JAS. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi literatur dan observasi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah pemetaan peran dan penyusunan data governance sesuai dengan kondisi organisasi yang dikelompokkan ke dalam peran organisasi dan individu terhadap aktivitas-aktivitas di area perencanaan maupun operasional, selanjutnya dari pemetaan peran diusulkan sebuah rancangan struktur data governance operating model yang membagi jalur eskalasi menjadi taktis dan operasional serta strategis. Selain itu, dari hasil analisis assessment tingkat kematangan data governance, diperoleh 11 usulan inisiatif yang dapat dilakukan untuk menunjang aktivitas data governance dan tercapainya integritas data. ......Data is an important factor that influences and supports success in an organization or company. Data is an asset and is a supporting and supporting factor in decision making both at the top management level and below. PT JAS is one of the sharia guarantees companies that manages risk, processes submissions of guarantees and claims payments based on data support, so that in conducting its business PT JAS has expectations of quality data. However, based on reality, it is still found incomplete, incorrect and inaccurate data in the application database which is the core of the guarantee business. Based on the gap between expectations and reality at PT JAS, it can be concluded that a problem occurred namely "Data quality did not reach the target". From the results of the analysis conducted related to data quality problems, the author determines one root problem to be discussed and resolved in this study, namely the company "has not implemented data governance". This is the basis for the need for optimizing the quality of company data by implementing a good data management by designing data governance. Based on DMBOK guidelines, in compiling data management functions in a data governance organization is the main function that must be prepared in advance in the preparation. This study is a qualitative research with an interpretative paradigm that aims to get an appropriate data structure governance design and provide recommendations for solving data problems at PT JAS. The process of collecting data is done through interviews, literature studies and document observations. The results of this research are role mapping and governance data compilation in accordance with organizational conditions which are grouped into organizational and individual roles for activities in the planning and operational areas, then from the role mapping it is proposed that a governance operating model data structure design that divides the escalation path into tactical and operational as well as strategic. In addition to this from the results of the assessment analysis of the maturity level of governance data, 11 proposed initiatives that can be carried out to support data governance activities and data integrity are achieved.

Abstrak :
Badan Informasi Geospasial (BIG) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas di bidang informasi geospasial (IG). IG merupakan fakta atau data yang berkaitan dengan objek yang terletak di permukaan bumi. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial (PDIG) bertanggung jawab secara terpusat untuk melakukan proses pengelolaan data di BIG. Permasalahan yang dihadapi bidang PDIG yaitu belum optimalnya pengelolaan data, kondisi tersebut merupakan dampak dari belum adanya tata kelola data di BIG. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, penelitian ini fokus pada evaluasi tata kelola data dan menyusun usulan perancangan tata kelola data di BIG dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini terdiri dari komponen organization structure; principles, policies, and framework; processes. Komponen organization structure berisi usulan struktur organisasi tata kelola data yang juga mengacu pada Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia. Komponen principles, policies, and framework berisi daftar kebijakan dan prosedur yaitu berupa kebijakan backup, spesifikasi produk, data profiling, serta masukan rancangan peraturan manajemen manajemen kualitas. Komponen processes berisi daftar kegiatan tata kelola data yang belum dilakukan bidang PDIG dan metrik pengukuran keberhasilan pengelolaan data serta rencana aksi untuk operasionalisasi sistem penyelenggaraan IG. ......Geospatial Information Agency (GIA) is a Non-Ministerial Government Institution tasked with Geospatial Information (GI). IG is a fact or data relating to objects located beneath, on, or above the earth`s surface. Geospatial Data and Information Management Division (GDIM Division) is responsible for managing data in GIA. The problem faced by GDIM Division is that the data management process is not yet optimal. This condition is the impact of the absence of data governance at GIA. To solve this problem, this research focuses on evaluating data governance practices and compiling data governance design proposals at GIA using the COBIT 2019 framework. Data collection is done by using an interview, observation, and literature study. The results of this study are the proposed data governance design in a form of an organizational structure; principles, policies, and frameworks; processes components. The organizational structure component contains the proposed data governance organization structure according to the Presidential Regulation on Indonesia`s One Data. The principles, policies and frameworks component contain a list of procedures and policies in the form of backup policies, product specifications, data profiling, as well as input for the draft of agency regulation for quality management. The processes component contains a list of data governance activities that have not been carried out by GDIM Division and metrics for measuring the success of data management processes; action plans for the operationalization of the integrated GI administration system.

Abstrak :
PT Kustodian Sentral efek Indonesia (KSEI) adalah salah satu self regulatory organization (SRO) di pasar modal Indonesia yang ditunjuk sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan merupakan satu-satunya central depository di pasar modal Indonesia yang mengelola pusat data investor, balance/holding, dan lainnya, sehingga menuntut KSEI harus memiliki kualitas data yang baik. Namun pada kenyataannya walaupun kualitas data berdasarkan wawancara dan Customer Satisfaction Index (CSI) KSEI tahun 2019 sudah cukup baik dari segi integritas dan accuracy tetapi dari sisi completeness, timeliness, dan punctuality masih harus ditingkatkan. Untuk meningkatkan kualitas data yang diharapkan oleh organisasi dibutuhkan sebuah manajemen data yang baik dan komponen pertama yang dapat dilakukan untuk mencapainya adalah dengan adanya data governance. Saat ini KSEI belum memiliki data governance sehingga tujuan pada penelitian ini adalah untuk merancang data governance yang sesuai dengan kondisi di KSEI menggunakan panduan framework DMBOK dan beberapa penelitian terdahulu. Rancangan yang dihasilkan pada penelitian ini meliputi struktur organisasi data governance (pemetaan peran, aktivitas, dan tanggung jawab), model operasional, dan 13 buah usulan serta roadmap implementasi yang akan dijalankan selama 2 tahun. Diharapkan dengan adanya penerapan data governance di KSEI dapat meningkatkan kualitas manajemen data karena terdapat fungsi perencanaan, pengawasan, dan kontrol terhadap data secara menyeluruh. ......Indonesia Central Securities Depository (KSEI) is one of the self-regulatory organizations (SRO) in Indonesian capital market that is appointed as the Depository and Settlement Institution. As the only central depository in Indonesian capital market that manages investor, balance/holding, and other data, KSEI is required to have high quality data. In practice, however, the data quality based on 2019 Customer Satisfaction Index (CSI) is still lacking in terms of completeness, timeliness, and punctuality despite being good in terms of integrity and accuracy. A robust data management strategy is required to accomplish the organization's goals for improved data quality, and data governance is the first step that can be taken in that direction. Since KSEI does not yet have data governance, the goal of this study is to create data governance that complies with KSEI's requirements utilizing the DMBOK framework's rules and findings from several previous studies. The study’s result consists of organizational data governance (roles, activities, and responsibilities mapping), operational models, and 13 proposals and implementation roadmaps that will be implemented for 2 years. The adoption of data governance at KSEI is anticipated to enhance the caliber of data management, including the activities of planning, monitoring, and controlling the data within the company.

Abstrak :
ABSTRAK
The central theme in this paper is the problem of shifting from natural language descriptions, as in traditional dictionaries and thesauri, to working IT (Information Technology) systems that support people carrying out their administrative tasks. An explicit description of the specific language used in an organization is necessary to guarantee properly working IT systems and a healthy flow of information. Traditionally, there are different ways of capturing such a vocabulary. Different options are considered, arguing that the general form of a thesaurus offers the optimal solution for a broad range of cases. Various requirements for such a thesaurus are examined. A real world example is discussed in some detail. Finally, the paper examines how modern Web technology can help optimizing the creation, management and use of enterprise thesauri. Using these technologies, the enterprise thesaurus can take up new roles in managing the information household of an organization.