Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[Penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus ini mengkaji resistensi komunal berbasis informationalism di Komunitas Jimpitan Sehat dan Ar-Rohmah yang terdampak semburan lumpur di Sidoarjo. Studi ini membahas bagaimana bekerjanya nodes untuk wacana pemulihan hak, terutama hak atas kesehatan menjadi diskursus alternatif yang menantang wacana dominan ganti rugi. Hasil studi menunjukkan bahwa resistensi komunal ini bekerja sebagai resistance identity yaitu mereka yang dekat dengan LSM yang menantang ketokohan dan struktur dominan ganti rugi. Resistensi komunal ini belum mencapai tingkat project identity, karena baru menghasilkan communes yang membuat Bakrie sebagai programmer politik penamaan bencana elektabilitasnya rendah sebagai calon presiden pada pemilu 2014.;This case study aims to investigate the communal resistance based on informationalism in Komunitas Jimpitan Sehat and Ar-Rohmah which affected by lapindo mudflow in Sidoarjo. This study discusses the ways nodes victim’s recovery rights as alternative discourses that challenge compensation as dominant discourse. This study indicates that the communal resistance works as a resistance identity is the people whom associated with NGO whose challenge the feudalism and compensation as dominant structure. This resistance has not become project identity as it’s only produce communes that making the low electability as presidential candidate in 2014 election of Aburizal Bakrie – the programmer who creates the politic of naming in this disaster, This case study aims to investigate the communal resistance based on informationalism in Komunitas Jimpitan Sehat and Ar-Rohmah which affected by lapindo mudflow in Sidoarjo. This study discusses the ways nodes victim’s recovery rights as alternative discourses that challenge compensation as dominant discourse. This study indicates that the communal resistance works as a resistance identity is the people whom associated with NGO whose challenge the feudalism and compensation as dominant structure. This resistance has not become project identity as it’s only produce communes that making the low electability as presidential candidate in 2014 election of Aburizal Bakrie – the programmer who creates the politic of naming in this disaster]

Abstrak :
Globalisasi yang terbawa oleh kapitalisme yang direstrukturisasi, maupun massifnya penggunaan teknologi informasi membawa perubahan bagi masyarakat. Masyarakat bangkit dalam struktur berciri jejaring yang kemudian disebut sebagai network.society. Kebangkitan ini tak dapat dilepaskan dari restructured capitalism, yang dibenahi dengan memanfaatkan teknologi berparadigma informasi. Pilihan yang melahirkan informasionalisme. Teknologi informasi, tak hanya dimanfaatkan kapitalis, namun juga terjadi perembesan (pervasive) pada individu. Pemanfaatan oleh individu ini, mendorong terbentuknya jejaring teknologi informasi. Sebuah keadaan yang membawa pada perubahan multidimensi : bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Pada network society yang berlaku adalah logika jejaring. Di dalamnya terjadi relasi komunikasi yang membentuk budaya baru. Suatu budaya yang tidak membedakan antara realitas dan representasi simbolik. Produksi representasi simbolik menjadi pengganti yang nyata, menembus keterbatasan ruang. Yang virtual bertransformasi menjadi yang real. Ini disebut budaya real virtuality, memaknai virtualitas sebagai yang nyata. Kapitalisme dengan memanfaatkan budaya real virtuality, mampu melebarkan pengaruhnya menembus batasan ruang. Proses berlangsung pada ruang aliran (space of flows), menggantikan ruang tempat (space of places). Ruang membentuk waktu dalam masyarakat, sedangkan aliran (flows) membentuk waktu yang nir-waktu (timeless time). Waktu terhapus dari sistem komunikasi baru : waktu lampau, sekarang dan masa datang, diprogram untuk berinteraksi, dalam pesan yang sama, di waktu yang sama. Implikasi bangkitnya masyarakat jejaring : jaringan global secara selektif membangkitkan dan mematikan individualitas, perasaan berkelompok, kewilayahan, dan bahkan negara, dalam jejaring. Di dalam masyarakat selalu terdapat hubungan antara yang lokal dengan yang global. Di satu sisi manusia, harus memastikan terpenuhinya syarat tertentu agar tetap berada di dalam jejaring, namun di sisi lain ada kesadaran untuk menampilkan diri sebagai sebuah identitas. Sehingga selalu terdapat kontradiksi hakiki antara the self dengan the net. Network society layaknya putaran arus yang melarutkan setiap aspek kehidupan, meniadakan identitas. Sehingga siapakah subjek dalam masyarakat jejaring ? Dimanakah posisinya? Dengan menginteraksikan pemikiran-pemikiran Manuel Castells maupun semua keterangan teoretis dan empiris, serta spekulasi filosofis, dapat disimpulkan bahwa subjek dalam masyarakat jejaring adalah project identities : subjek yang awalnya berasal dari resistensi komunal terhadap struktur. Subjek project identity ini memiliki peran yang sangat penting kunci dalam masyarakat jejaring, sebab subjek-lah yang akan menyatukan dan mengokohkan kembali sejarah dan kebebasan masyarakat yang telah digerogoti oleh struktur jejaring. ......Globalization brought by restructured capitalism and the massive use of information technology brings society into a radical change. The new society aroused within network characteristics structure that is then referred to as network society. The emergence of society can not be separated from the restructured capitalism, which is addressed by utilizing technology in informational paradigm. Choices that lead into informationalism. Information technology (IT) is not only used by the capitalist, but also infiltrates pervasively in individuals / human. IT utilization by human encouraged the formation of IT network. This condition brings into multidimensional change : in economic, politics, social, and culture. In network society, network logic takes place. Within networks logic there is new culture formed by communication relationships. A culture that does not distinguish between reality and symbolic representations. Production of symbolic representation becomes a substitute of the real, that could break through the restrictiveness of space. In real virtuality culture, the virtual transformed into the reality ones, in which virtuality has a real meaning. Capitalism by making use of real virtuality culture, enables to widen its influence breaking through the space restrictions. The process takes place in the space of flows, replace the space of places. Space formed time in society, whereas flows formed a non-time (timeless time). Time erased from the new communication systems : past, present and future are programmed to interact, in the same message, at the same time. Implications of the rise of network society is global network selectively evokes and diminishes individuality, group bonding, regionality, and even state. In society there is always a relationship between local and global. On the human side, a man must ensure the fulfillment of certain requirements in order to remain in the network, but on the other hand there is awareness to present themselves as an identity. So that there is always a fundamental contradiction between the self with the net. Network society is dissolving every aspect of life, negating identity. So who is the subject in the network society? Where is his position? Encountering and synthesizing Manuel Castells thoughts, related theoretical, empirical, and philosophical speculation, it can concluded that the subjects in the network society is project identity: subjects who originally came from communal resistance to the structure. The subject of project identity has a very important role in the network society, because the subject was the one who would unify and strengthen the history and civil liberties that have been eroded by the network structure.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini mengangkat kasus Ujian Nasional Berbasis Komputer di SMAN 12 Pandeglang sebagai inovasi di bidang pendidikan. Ironis, meskipun Kabupaten Pandeglang merupakan daerah yang dekat dengan ibu kota negara, namun kondisi infrastruktur dan psikologis peserta didik di sana belum memadai sehingga menyulitkan satuan pendidikan untuk mengadopsi program tersebut. Namun, menariknya adalah pada tahun 2017 satuan pendidikan di Kabupaten Pandeglang walau karakter inovasi dianggap rumit dan tidak sesuai kondisi, tapi jumlah yang mengadopsi justru bertambah. Terdapat satuan pendidikan yang mengubah keputusan setelah melakukan komunikasi dan interaksi dengan sesama satuan pendidikan lainnya yang akhirnya membentuk jaringan satuan pendidikan yang dinamakan kelompok kerja kepala sekolah SMA Pandeglang. Artinya terdapat hal lain selain karakteristik inovasi itu sendiri yang turut menentukan pembuatan keputusan satuan pendidikan yaitu peran jaringan sesama satuan pendidikan.Penelitian ini bukan studi jaringan komunikasi yang meneliti tentang struktur komunikasi dan hubungan antar aktor, namun jaringan yang dimaksud adalah jaringan satuan pendidikan yang terbentuk secara alamiah karena berada pada wilayah yang sama. Dalam kasus ini, peneliti melihat bahwa komunikasi yang terjadi antara SMAN 12 Pandeglang dengan satuan pendidikan lainnya dalam jaringan tersebut ternyata telah berkontribusi dalam membentuk dan mengubah pandangan dalam proses pembuatan keputusan adopsi inovasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post positivist, dan studi kasus sebagai metodenya. Hasil penelitian menunjukkan terdapat peran jaringan satuan pendidikan yang dapat berkontribusi dalam setiap tahapan pada proses pembuatan keputusan adopsi inovasi, yaitu peran suportif, informasional, dan rujukan.

---

ABSTRACT
Pandeglang as an innovation. Ironically, although regional Pandeglang is a close enough to the national capital, but the infrastructure and psychological student condition are inadequate. Those obstacles only make educational unit become more difficult to adopt the innovation program. However, the interesting point in this year is even though the character of innovation is considered complicated and not compatible to their conditions, but the number of education unit in Pandeglang regency that adopted is actually increasing. There is an educational unit that changes its decision after did some communication and interaction with other education unit that formed a network of educational unit called the headmaster group of SMA Pandeglang naturally. This means that there are other things besides the characteristics of innovation that contribute to create a decision.This study is not about communication network studies that analyze the structure of communication and relationships between actors. Term ldquo the network rdquo in this paper is used to help researcher to describe a network of educational units that are formed naturally because they are in the same region. In this case, the researcher sees that the communication between SMAN 12 Pandeglang and other educational units in the network has contributed to shaping and changing the outlook in decision making process. This research used qualitative approach with post positivist paradigm, and case study as its method. The result shows that there is a role of educational unit network that has contributed in every stage of decision making process of innovation adoption, that is supportive, informational, and referral role.

Abstrak :
Identitas kota tidak pernah monolitik. Penelitian ini berfokus pada pembentukan identitas Kota Jember dalam konteks masyarakat jaringan sebagai kota karnaval dunia. JFC sebagai proyek identitas berusaha untuk menegosiasi identitas baru Kota Jember di samping dua identitas yang telah ada sebelumnya, yakni Jember sebagai kota tembakau dan Jember sebagai kota santri. Penelitian ini akhirnya menemukan bahwa proses pembentukan identitas kota yang sedang dikerjakan oleh JFC sangatlah kompleks. JFC yang didukung oleh pemberitaan media secara intensif berusaha untuk tertanam dalam kesejarahan masyarakat Jember dan di sisi lain masyarakat Jember sebagai masyarakat yang multietnis relatif mudah menerima perubahan di era global ini. Bagaimana akhir proses ini dan akankan Jember sebagai kota karnaval dunia mampu menjadi identitas Jember, waktu yang akan menceritakannya nanti.

---

City identity never been monolithic. This research focus on construction Jember identity in network society context as world city carnival. Jember Fashion Carnaval as project identity try to negotiate the new identity beside of two another identity previously: Jember as tobacco city and Jember as Islamic city. This research findings that process of construction Jember identity as world city carnival are complex, JFC that supported by media intensively try to embedded in Jember history and the other side Jember society have multiethnic population (Javanese and Maduranese ) that makes the change process easily receives as part of Jember in global era. How the end of this process, and shall Jember as world city carnival become a new identity of Jember, time will tell.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai strategi diplomasi digital Amerika Serikat yang dijalankan melalui kebijakan 21st Century Statecraft, yang dicanangkan oleh Menteri Luar Negeri Hillary Clinton di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama. Tujuan dari strategi diplomasi ini adalah untuk mengadaptasikan kemajuan teknologi yang telah mempengaruhi dinamika hubungan internasional ke dalam implementasi kebijakan luar negeri AS dalam rangka penyelenggaraan soft power negara ini. Dua studi kasus yang dipakai di dalam penelitian ini adalah implementasi 21st Century Statecraft di dalam protes pemilihan presiden Iran (2009-2010) dan revolusi Mesir (2011), di mana AS mendukung penciptaan kebebasan Internet dan membantu penyediaan kapabilitas teknologi informasi bagi gerakan-gerakan masyarakat di kedua negara ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan strategi diplomasi digital tidak hanya dapat digantungkan pada konsep network society (Manuel Castells) yang menyebutkan bahwa dengan terbentuknya jaringan antara negara dan masyarakat, maka pesan/naratif akan lebih mudah untuk disebarkan dan diterima oleh publik internasional. Terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi, seperti yang ditunjukkan oleh studi kasus, yaitu kontrol pemerintahan terhadap infrastruktur teknologi informasi dan frame of thinking masyarakat. Di samping itu, penelitian ini juga menemukan bahwa diplomasi digital berkontribusi pada penyelenggaraan soft power AS dengan berperan untuk membentuk pesan dan naratif mengenai AS bagi publik internasional; penyediaan dukungan jaringan dan kapabilitas teknologi informasi dan komunikasi; dan penyediaan dukungan bagi kebebasan Internet.

---

ABSTRACT
This research explores United States? digital diplomacy strategy through 21st Century Statecraft policy, which was launched by Secretary of State Hillary Clinton under Obama Administration. This research is analyzing the implication of this strategy toward the manifestation of US soft power through comparative study cases of Iranian presidential election (2009-2010) and Egyptian revolution (2011), where the US supported the Internet freedom and helped to increase the information technology capabilities of civil society movements in both countries. The research shows that US digital diplomacy?s success (or lack thereof) cannot depend on the notion that today?s world has turned into a ?network society? (Manuel Castells), which, arguably, makes messages/narratives easier to spread and be acceptedf by foreign public. Instead, there are other various factors that influence its implementation. As shown by the cases of Iran and Egypt, the main factors are the government?s control toward IT infrastructure and respective public?s frame of thinking. In the later analysis, this research also finds that digital diplomacy contributes to the implementation of US soft power through its roles: creation of narrative/message on US for international public; provision of network and information & communication technologies support; and the ensuring of Internet freedom for civil society.

Abstrak :
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah memasuki tahap hiperhistori dan revolusi komunikasi telah menghilangkan batasan ruang-waktu yang tetap dalam media. Perubahan ini mengubah dunia secara fundamental dan menciptakan mode masyarakat jejaring serta ekosistem digital bernama cyberspace. Keberadaan cyberspace, disertai kemampuan jejaring memproses data digital secara otonom menjadi tantangan besar bagi konsep properti intelektual. Tak hanya memperparah problem internal properti intelektual dalam mengkonstruksikan keterbatasan material pada objek imaterial, cyberspace telah menghilangkan distingsi antara proses publikasi, distribusi, dan re-distribusi, menjadi satu proses utuh yang bersifat interaktif. Artikel ini bertujuan untuk mengkritik bagaimana klaim dan paradigma yang digagas dalam teori justifikasi properti intelektual, baik secara proprietarian maupun konsekuensialis, tidak relevan dalam perkembangan teknologi informasi komunikasi. Melalui analisa konseptual, refutasi, dan elaborasi kritis, artikel ini menemukan bahwa klaim-klaim konsep properti intelektual sudah tidak relevan dalam konteks masyarakat jejaring. Kendati objek imaterial dan kreasi kultural tetap memiliki peran penting dalam sosial, namun keberadaannya dalam masyarakat jejaring lebih tepat untuk dikaji sebagai relasi dibandingkan entitas eksklusif sebagai properti. ......Information and communication technology development has reached hyper history stage, and the communication revolution has surpassed the borders of fixed space-time in the media. This changes the world fundamentally and constitutes a mode of network society as well as the digital ecosystem called cyberspace. The existence of cyberspace, as well as the network’s power to process digital data autonomously, pose a great challenge to the concept of intellectual property. Not only it worsens the existing internal problem of intellectual property in its constructing material scarcity to immaterial objects, but cyberspace has also eradicated the distinction between processes of publication, distribution, and re-distribution, into one single interactive process. This article aims to criticize how intellectual property justification theory claims and paradigms, whether in proprietary view and consequentialist view, is irrelevant to the information and communication technology development. By conceptual analysis, refutation, and critical elaboration, this article exposes that intellectual property justification theory, especially as patent and copyright foundation, is incoherent within its claim in the context of the network society. In spite of the important role that immaterial object and cultural creation operate in society, its existence in the network is more suitable to be comprehended as a relation instead of the exclusive entity as a property.

Abstrak :
[ABSTRAK
Studi ini menganalisa strategi pemasaran politik oleh politisi pendatang baru di Indonesia dalam era masyarakat jejaring, dengan menggunakan studi kasus strategi pemasaran politik oleh Fahira Idris dalam Pemilu 2014. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menjelaskan masalah secara deskriptif-analitik. Studi kasus strategi pemasaran politik Fahira Idris dalam Pemilu 2014 dianalisa menggunakan konsep Market Oriented Candidat yang dikemukakan oleh Iordanis Kotzaivazoglou berdasarkan pengembangan konsep Market Oriented Party dari Jennifer Lees-Marshment. Studi ini selain menyimpulkan bahwa strategi pemasaran politik Fahira Idris sesuai dengan strategi pemasaran politik politisi pendatang baru di era masyarakat jejaring, juga menyimpulkan bahwa dalam masyarakat jejaring, media sosial dapat dimanfaatkan oleh politisi pendatang baru untuk membangun entitas dirinya.

---

ABSTRACT
This study analyzes the political marketing strategy by new comer politician in Indonesia in network society era, uses case study of Fahira Idris’ political marketing strategy in General Election 2014. This study uses qualitative method and analyzes the case analytic-descriptively. Case study of Fahira Idris political marketing strategy was analyzed by Market Oriented Candidate concept by Iordanis Kotzaivazoglou, which was developed from Jennifer Lees-Marshment’s Market Oriented Party concept. This study concludes Fahira Idris’s political marketing strategy is matched to political marketing strategy of new comer politician in network society era, as well as the social media also could be optimalized by new comer politician to build his/her entity., This study analyzes the political marketing strategy by new comer politician in Indonesia in network society era, uses case study of Fahira Idris’ political marketing strategy in General Election 2014. This study uses qualitative method and analyzes the case analytic-descriptively. Case study of Fahira Idris political marketing strategy was analyzed by Market Oriented Candidate concept by Iordanis Kotzaivazoglou, which was developed from Jennifer Lees-Marshment’s Market Oriented Party concept. This study concludes Fahira Idris’s political marketing strategy is matched to political marketing strategy of new comer politician in network society era, as well as the social media also could be optimalized by new comer politician to build his/her entity.]

Abstrak :
Unknown.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang partisipasi politik informal di Amerika Serikat, dengan studi kasus gerakan Occupy Wall Street (OWS). Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana OWS dapat berkembang menjadi salah satu bentuk partisipasi informal di Amerika Serikat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data diambil dengan melakukan penelitian kepustakaan. Sebagai bentuk dari new social movement (NSM), OWS melakukan kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam bentuk partisipasi informal seperti demonstrasi dan boikot. Faktor utama yang memicu OWS adalah krisis finansial yang terjadi di AS pada tahun 2007. Sementara itu, terdapat tiga faktor pendukung yang juga turut memicu kemunculan OWS, yaitu perubahan sosial ekonomi masyarakat, munculnya network society, dan stratifikasi suara politik.

---

ABSTRACT
The focus of this study is informal political participation in US, with OWS as a case study. The purpose of this study is to understand how OWS developed into a form of informal political participation. This study is a qualitative research. The data were gathered by conducting library research. As a form of NSM, OWS execute activities included in the form of informal political participation, such as demonstrations and boycotts. Financial crisis that occurred in late 2007 was a major factor in the emergence of OWS. However, there are three supporting factors driving Occupy Wall Street movement: socio-economic improvement, the emergence of network society, and stratification of political voice.