Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Analisis Kelayakan Pengenaan Pajak Restoran atas Objek Tertentu di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan pengenaan pajak restoran atas warung makan yang di UU PDRD sebelumnya dijelaskan secara implisit yang kemudian di UU No. 28 tahun 2009 dijelaskan secara eksplisit. Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode pemungutan yang akan digunakan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam memungut pajak restoran atas warung. Metode yang digunakan dalam penellitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa rancangan peraturan daerah pajak restoran atas objek tertentu di DKI Jakarta sudah layak diimplementasikan, namun disarankan agar batasan omzet pengenaan pajak dapat dikaji ulang dengan mempertimbangkan banyak variabel seperti UMR. Kemudian metode yang digunakan dalam rancangan perda pajak restoran ini adalah metode self-assessment namun dengan pertimbangan administrasi warung yang sangat sederhana maka disarankan untuk diselenggarakannya sosialisasi oleh petugas pajak untuk dapat memberikan penyuluhan kepada pemilik warung. ......This thesis discusses the Feasibility Analysis regarding on Restaurant Tax for Certain Object at DKI Jakarta. The purposes of this research is to determined the feasibility of the Jakarta Administration plans local regulation draft (Perda) regarding to the Restaurant Tax for stalls, which defined as restaurant as per the new Local Tax Regulation No. 28 year 2009, as its defined implicit in the previous regulation. Moreover, the purpose of this research is to get know the collection system for this draft of restaurant tax for certain objects. This research is a qualitative descriptive research type of analysis. The results of this study are, the draft of local regulation of restaurant tax for certain object is feasible but the threshold of taxable income should be re-evaluate based on vary variables such as Regional Minimum Wage Standard (UMR). Then, the collection system for this draft is self-assessment but the tax authority?s role to provide guidance for the tax payers, and also socialize this regulation for the tax payers.

Abstrak :
Penelitian ini membahas secara sistematis bagaimana praktik pemungutan pajak restoran, hal-hal apa saja yang menjadi hambatan optimalisasi pajak retoran, ditinjau baik dari sisi sistem pemungutan maupun dari praktik lapangan pemungutan, dan bagaimana cara mengatasinya. Data diperoleh dari rangkaian observasi dan wawancara di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang dan Wajib Pajak. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif atau disebut dengan analisis data kualitatif normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hambatan yang cukup signifikan pada prinsip penyelarasan strategis instansi dan pelaksanaan fungsi pemeriksaan. ...... This research explain systematically the practice of restaurant tax collection, the things that hinder maximization process in restaurant tax collection, either from the tax collection system or from tax collection practice in the field, and solution to overcome the obstacles. Research data was obtained by conducting observation and interview at Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang and Taxpayers. The data then was analyzed qualitatively. The result showed that there are significant problems in organization strategic alignment and in auditing implementation.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan Pajak Restoran di Kota Bekasi dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi literatur/ dokumen, dan survei lapangan. Latar belakang penelitian adalah adanya temuan dari BPK yang menunjukan bahwa masih banyaknya restoran yang belum terdata menjadi wajib pajak restoran. Hasil penelitian menujukkan bahwa implementasi kebijakan pajak restoran di Kota Bekasi belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh faktor SDM (sumber daya manusia) yang kurang mendukung dan proses sosialisasi kebijakan pajak restoran yang tidak maksimal. ...... This research discusses about Policy Implementation of Restaurant Tax in Bekasi Municipality by using a model of policy implementation from Van Meter and Van Horn. Researcher use post-positivist paradigm, in-depth interview, and field research methods to analysis main problem. The background of this research is Audit Board of Republic Indonesia has found many restaurants not registered as a tax-payer. The research revealed that Implementation Policy of Restaurant Tax in Bekasi Municipality is not good enough. The main factors that show Implementation Policy of Restaurant Tax in Bekasi Municipality is not good enough are human resources and process of sosialization in restaurant tax,

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem online di Provinsi DKI Jakarta yang ditinjau dari dimensi kejelasan dan kesederhanaan serta efisiensi dan efektivitas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penerapan pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem online merupakan suatu sistem yang berjalan baik dan tepat untuk diterapkan di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menerapkan sistem ini disemua restoran yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

---

This thesis is about the administration control of tax on restaurant through online system that bring benefits not only based on simplicity and easily but also efficiency and effectiveness in DKI Jakarta Province. The approach that used is quantitiative approach. The research results that the administration control of tax on restaurant in DKI Jakarta Province through online system is a good system to implement. It is expected to give suggestions for Agency of Local Revenue DKI Jakarta Province to implement the online system on administration control of tax on restaurant in all the restaurants that located in DKI Jakarta Province.

Abstrak :
Isu mengenai pemasangan mesin Electronic Cash Register berbasis (ECR) mesin fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi menarik dan penting untuk di teliti untuk mengetahui dan meninjau bagaimana pelaksanaannya, apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian mesin ECR berbasis mesin fiskal dan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam menghadapi kendala pemasangan mesin ECR berbasis mesin fiskal tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi pelaksanaan ECR untuk diteliti yang hasilnya adalah rekomendasi kepada pemerintah Kota Bekasi dalam hal penanggulangan atau pengendaliannya sehingga penelitian ini sangat bermanfaat bagi civitas akademika sebagai masyarakat dalam pengembangan ilmu dalam mendukung pembangunan. Khususnya untuk Pemerintah Kota Bekasi dalam hal pengendalian implementasi kebijakan administratif Kota Bekasi khususnya dalam bidang Pajak Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan pengendalian kepatuhan pajak restoran melalui ECR, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan dan upaya selanjutnya berkenaan dengan ECR. Dalam penelitian ini memakai jenis penelitian kualitatif maka penelitian ini dengan melakukan pendekatan kualitatif melakukan triangulasi untuk mendapatkan saran atau rekomendasi hasil penelitian yaitu untuk pengembangan lokus penelitian di DPPKAD sebagai signifikasi praktis dan Kesimpulan akhir yang bisa berupa konseptualisasi atau pembentukan teori kebijakan yang didapat dari penelitian sebagai signifikasi akademis. Untuk mempermudah dalam penelitian, digunakan teknik pengumpulan data antara lain: wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan proses reduksi data, penyajian data dan proses terakhir adalah menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peninjauan Electronic Cash Register (ECR) berbasis mesin fiskal yang merupakan strategi pengendalian kepatuhan pajak restoran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah merupakan implementasi kebijakan yang tidak berhasil. Hasil identifikasi menujukkan bahwa yang membuat gagal terjadi antara lain; karena faktor eksternal di luar dinas DPPKAD , yaitu Target group yaitu WP restoran yang diserahi mesin ECR berbasis mesin fiskal tidak mempergunakan alat tersebut, dengan berbagai alasan antara lain rusak atau sudah memakai alat hitung yang dianggap sama fungsinya dengan ECR berbasis mesin fiscal yang diserahi oleh Pemkot Kota Bekasi. Secara internal, wewenang fiskus yaitu DPPKAD dalam memaksa WP mempergunakan alat ECR berbasis mesin fiskal tidak ada, dikarenakan tidak adanya rule of law aturan hukum yang dapat mensukseskan pelaksanan ECR berbasis mesin fiskal. Oleh karena itu, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku fiskus agar berjalan pelaksanaan kebijakan efektif, segala kebijakan yang berhubungan dengan Wajib Pajak sebagai sasaran kebijakan atau Target Group perlu memperhatikan kenyamanan dan keadilan, melakukan sosialisasi secara berkelanjutan dan terkoordinir. Dan perlu adanya penguatan regulasi yang menjamin kepastian hukum.

---

Issues regarding installation of Electronic Cash Register (ECR) based fiscal machines by the Bekasi City Government is interesting and important to be analyzed in order to find out and review its implementation, problems faced during implementation, and the government?s efforts in overcoming these implementation problems. This study identifies all aspects of ECR to give solid solutions and recommendations to the Bekasi City Government in terms of controlling ECR. Thus this study will not only bring benefits for the Bekasi City Government related to local tax policy implementation, but also academicians and communities who are interested in the subject and desire to enhance knowledge in the field of development studies. This study is aimed to review control made in terms of restaurant tax compliance through ECR, problems faced during implementation, and further efforts related to ECR. Since the study uses qualitative research, triangulation is conducted to gain advices and recommendations useful for the research locus in DPPKAD as practical significance and end conclusion in form of conceptualization or policy theory from the study as academic significance. To simplify the study, the following data collecting techniques are used: interview, observation, and documentation. After all data are gathered, the data goes through a reduction process, then presented and finally concluded. The study result shows that Electronic Cash Register based fiscal maschine as restaurant tax compliance control by the Local Revenue, Finance Management, and Asset Office (DPPKAD) did not succeed. Failures resulted from: external factors outside DPPKAD i.e. target groups, namely restaurant taxpayers who received the ECR based fiscal machine but not use it with varied reasons, among others the machine is damaged or they already use other calculation devices which are considered to have the same function; internal factor i.e. fiscal authority from DPPKAD do not have legal justification to force taxpayers to use ECR based fiscal machine since there hasn?t been any rule of law that regulates this subject. Thus, the Local Revenue, Finance Management, and Asset Office as fiscal authority must make sure that all its policies are well socialized and coordinated; bring comfort and justice; and have certain rule of laws to make taxpayers as policy targets or target groups willing to obey and policies effectively conducted.

Abstrak :
ABSTRAK
Penurunan pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Kota Tangerang Selatan mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yaitu dengan membuat sistem online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses administrasi pajak daerah serta mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan dalam pemungutan pajak restoran dengan sistem online di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasilnya adalah proses administrasi pajak daerah dalam pemungutan pajak restoran dengan sistem online di Kota Tangerang Selatan sudah tepat, sesuai dengan 13 indikator administrasi pajak daerah yang terbagi dalam tiga tahapan yaitu identifikasi, penetapan, dan pemungutan. Kelebihannya adalah memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan kelemahannya adalah sistem online akan terhambat jika ada gangguan koneksi internet serta adanya resiko rekayasa penerimaan pajak yang dilakukan pihak bank.

---

ABSTRACT
The decreasing of the growth of restaurant tax revenues in South Tangerang City encourages local government to improve services to tax payerss that is by creating an online system in restaurant tax collection. This study aims to analyze the process of local tax administration and identification an advantage and disadvantage in restaurant tax collection with online system in South Tangerang CIty. This study uses quantitative approach with in depth interview. As a result, the process of local tax administration in restaurant tax collection with online system in South Tangerang City is appropriate, in accordance with 13 indicators of local tax administration which are divided into 3 stages of identification, assessment and collection. The advantage is to facilitate tax payers to fulfill their tax obligations and the disadvantage is online system will be hampered if there is an interface on internet connection, also the risk of engineered tax revenue made by the bank.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai masalah tingginya piutang pajak restoran di Kota Depok. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan strategi dalam penagihan piutang pajak restoran di Kota Depok dan mendeskripsikan faktor penghambat pelaksanaan strateginya. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma interpretivis, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa strategi yang telah dilakukan dalam upaya penagihan piutang pajak restoran di Kota Depok sudah berjalan cukup baik dan tepat untuk dilakukan walaupun utang pajak restoran masih mengalami peningkatan. Strategi yang dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan pengawasan dan penagihan oleh petugas pajak, pengawasan penagihan melalui sistem aplikasi, penempelan plang dan stiker belum melunasi Pajak Daerah, kerjasama dengan pihak Kejaksaan, dan sosialisasi pajak daerah. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi dari sisi Wajib Pajak disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan kepatuhan serta kurang kooperatifnya Wajib Pajak, sedangkan faktor penghambat dari sisi Pemerintah Daerah terjadi pada penentuan threshold dalam kewajiban membayarkan Pajak Restoran, kurangnya SDM, dan kurangnya sosialisasi mengenai pajak daerah. ......This study discusses the problem of high restaurant tax receivables in Depok City. The purpose of this study is to analyze the implementation of strategies in collecting restaurant tax receivables in Depok City and to describe the factors that hinder the implementation of strategies. This study method was conducted using a interpretivist paradigm, with data collection techniques through literature studies and depth interviews. The results of this study state that the strategies that have been carried out in the effort to collect restaurant tax receivables in Depok City have been running quite well and appropriate to do even though the restaurant tax debts are still increasing. The strategies was carried out include by supervision and collection by tax officers, supervision of billing through the application system, sticking signs and stickers not paid Local Tax, cooperation with the Prosecutor's Office, and socialization of local taxes. The inhibiting factors in the implementation of strategy from the taxpayer are caused by lack of awareness and compliance with non-cooperative behavior, while the inhibiting factors from the Local Government side occur in determining the threshold to pay Restaurant Tax, lack of human resources, and lack of socialization of local taxes.