Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di tahun 2009, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang- undang (UU) Nomor 39 tentang penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Produk ini lahir untuk sebuah tujuan mulia: mempercepat pengembangan ekonomi, dan membangun keseimbangan pembangunan antar wilayah, dalam kerangka satu kesatuan ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia. KEK dipilih sebagai terobosan untuk merealisasikan tujuan daripada KEK itu sendiri. Dilihat dari laporan tahunan Dewan Nasional KEK setiap tahunnya dari seluruh KEK yang sudah berjalan, masih diperlukan evaluasi pada KEK yang ada karena masih belum berjalan efektif. Pada kenyataannya evaluasi kemajuan program KEK sulit dilakukan karena setiap tahun terjadi perubahan pada indikator kinerja. Kurangnya pemantauan dan evaluasi yang efektif merupakan kelemahan kritis di sebagian besar program KEK (2016 ASEAN Guidelines for SEZs). Pengelolaan setiap KEK dapat dianggap sebagai mengelola proyek, dan mengelola seluruh KEK dapat dianggap sebagai manajemen program. Untuk meningkatkan efektifitas kinerja setiap KEK dalam manajemen program pada seluruh KEK, pada penelitian ini telah di analisa Key Performance Index (KPI) terhadap daftar manfaat. KEK di Indonesia memiliki manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemudian terdapat 31 KPI yang relevan dan dapat digunakan guna memantau kegiatan setiap KEK di Indonesia. Serta indikator penanaman modal asing merupakan indikator yag dianggap paling penting dalam pemantauan kegiatan KEK, diikuti indikator ekspor dan seterusnya.

---

In 2009, the Government of Indonesia passed Law (UU) Number 39 concerning the implementation of Special Economic Zones (KEK). This product was born for a noble purpose: accelerating economic development, and building a balanced development between regions, within the framework of one economic unitary unitary state of the Republic of Indonesia. KEK was chosen as a breakthrough to realize goals rather than SEZ itself. Judging from the annual report of the National SEZ Council every year for all SEZs that are already running, an evaluation of existing SEZs is still needed because they are not yet running effectively. In fact, evaluating the progress of the KEK program is difficult because every year there are changes in performance indicators. Lack of effective monitoring and evaluation is a critical weakness in most SEZ programs (2016 ASEAN Guidelines for SEZs). Management of each SEZ can be considered as managing a project, and managing all SEZs can be considered as program management. In order to increase the effectiveness of the performance of each SEZ in program management for all SEZs, this research has analyzed the Key Performance Indicators (KPI) against the list of benefits. SEZs in Indonesia have economic, social and environmental benefits. Then there are 31 KPIs that are relevant and can be used to monitor the activities of each SEZ in Indonesia. As well as the foreign investment indicator is the most important indicator in monitoring SEZ activities, followed by the export indicator and so."

"Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pemerintah telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang berwawasan kesehatan sebagai strategi nasional menuju "Indonesia sehat 2010". Untuk itu diperlukan organisasi kesehatan yang mendukung terlaksananya program pembangunan kesehatan, salah satunya adalah Puskesmas. Dan cakupan program kegiatan Puskesmas di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2000 diketahui bahwa angka pencapaian Hepatitis B ke-3 (HB 3), kunjungan ibu hamil ke-4 (K 4), pemberian tablet besi (Fe) dan imunisasi U 2 masih rendah, ada program kegiatan yang angka cakupannya telah mencapai target namun terdapat selisih yang cukup tinggi antara cakupan kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain (K 4 dan Fe 3), pemanfaatan Puskesmas oleh masyarakat belum optimal dan belum diketahuinya kegiatan manajemen Puskesmas dalam rangka pencapaian program.Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi gambaran sistem manajemen input Puskesmas yang meliputi SDM (jumlah pegawai, pengetahuan, motivasi, sikap dan kepemimpinan), dana, sarana serta kebijakan. Disamping itu dilihat juga sistem manajemen proses di Puskesmas yang meliputi PTP, lokakarya mini dan stratifikasi Puskesmas dan informasi tentang penampilan kerja dari cakupan program.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan informan kepala divas kesehatan, Kepala Puskesmas Sei Lala dan Puskesmas Kuala Cinaku, serta camat dimana kedua Puskesmas berada, DKT dengan peserta kepala tata usaha dan kepala unit di kedua Puskesmas, melakukan telaah dokumen untuk mendapatkan ukuran kinerja cakupan program Puskesmas. Pengolahan data dibuat dalam bentuk matriks yang diperoleh dari transkrip wawancara mendalam dan DKT, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisa isi, yaitu dianalisis sesuai dengan topik dan melakukan identifikasi menjadi beberapa topik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pegawai dikedua Puskesmas kurang, pegawai dikedua Puskesmas merasa perlu tambahan pengetahuan, gaya kepemimpinan kedua kepala Puskesmas adalah gaya kepemimpinan sistem IV (gaya kepemimpinan partisipatif). Ada perbedaan cara memotivasi kerja dikedua Puskesmas. Pegawai dikedua Puskesmas memiliki sikap kerja yang positif. Pendanaan dan saran yang ada dikedua Puskesmas masih kurang. Kedua Puskesmas melaksanakan kebijakan dengan fleksibel. Diketahui juga bahwa kedua Puskesmas tidak melaksanakan PTP sesuai dengan pedoman. Kedua Puskesmas kurang memahami lokakarya mini dan pada tahun lalu lokakarya mini tidak dilaksanakan. Adapun stratifikasi Puskesmas dilaksanakan oleh kedua Puskesmas sebatas hanya melaksanakan instruksi dari dinas kesehatan. Pembinaan yang kurang dari dinas kesehatan dalam melaksanakan PTP, lokakarya mini dan stratifikasi Puskesmas. Dari telaah dokumen diketahui bahwa hanya ada 1 cakupan yang memenuhi target pada Puskesmas Kuala Cinaku, sebaliknya hanya 1 cakupan yang tidak memenuhi target pada Sei Lala.Disarankan agar dinas kesehatan lebih sering memberikan kesempatan terutama kepada pegawai Puskesmas Kuala Cinaku untuk mengikuti pelatihan, melakukan pembagian hari kerja dokter gigi dan atau perawat gigi yang bekeda di Puskesmas yang terdekat dengan kedua Puskesmas, segera melakukan pengadaan Puskesmas keliling roda 4 untuk Puskesmas Kuala Cinaku, melakukan pelatihan PTP, lokakarya mini dan stratifikasi Puskesmas, meminta keseriusan pemegang program di dinas kesehatan dan pegawai Puskesmas dalam melaksanakan PTP, lokakarya mini dan stratifikasi Puskesmas, mengusulkan kepala Puskesmas dengan status PTP dengan kinerja yang baik untuk menjadi pegawai negeri. Agar pegawai dikedua Puskesmas selalu bertanya kepada teman-teman di Puskesmas lain ataupun dinas kesehatan apabila ada kegiatan yang tidak dimengerti.

---

Qualitative Analysis to Performance of Public Health Center at Sei Lala and Kuala Cinaku, in Indragiri Hulu Distric on 2002Health development is an integral part of the national development. The Government has declared health, as a development movement to be the national strategy, which leads to "Healthy Indonesia 2010". In order to support the health development program, one of health organizations needed is public health center (PHC). It is found out that in 2000 scope of activity program of PHC in the region of Indragiri Hulu achieved Hepatitis B 3'(HB 3), pregnant mother visiting 4th (K 4), iron tablet (Fe) and immunization second TT giving a low rate in a certain program, however, it achieved the target in other program(K 4 and Fe 3). This showed a high rate ration in one activity compared to other activity. The community had not taken the advantage of PHC optimally and not been aware of its program management in the purpose of program achievement.

This research was conducted to gain information on the system of PHC input management, which covered human resources development (number of employee, knowledge, motivation, attitude and leadership), fund, facility and policy. Beside that we also looked into the system of process management, which covered PTP, small workshop, PHC stratification and work performance of the program.

This research used a qualitative approach by interviewing informant of the head of health department, the head of PHC Sei Lala and Kuala Cinaku, and both its sub district heads, FGD with the administrators and the unit head of both government PHC and by doing document study to get performance measurement of the PHC program. Data processing is made in the form of matrix obtained from interview transcript and FGD. Analyze technique used is essay analyze technique, namely it is analyzed by topics and identified into some topics.

The result of the research showed that both PHCs have lack of number of employees and they need additional knowledge. Type of leadership of both PHC use system IV Leadership (participative management). There was a difference in the work motivation, however they had a positive work attitude and implemented a flexible policy. Both PHCs were lack of funding and facility, not implementing PTP in accordance to the guidance and lack of understanding small workshop and PHC stratification. It was found from document study that only one scope fulfill the target at PHC Kuala Cinaku, on the other hand, only one scope did not fill the target PHC Sei Lala.

It is suggested that health service give an opportunity more often, especially to the employee of PHC Kuala Cinaku to attend training and to divide good description of work day for the dentist and nurse who work at the nearest PHC from both PHCs. It is recommended that there be a mobile PHC for PHC Kuala Cinaku to conduct PTP training, small workshop and PHC stratification. It is asked that program holder in the health service and the PHC employee conduct PTP seriously, small workshop and PHC stratification. It is suggested that the head of PHC have PTP status and good work performance to be a civil servant. All employees of both PHC should keep asking questions to their colleagues form other PHC about ongoing activities that are not understandable."

"Radio Republik Indonesia (RRI) sering diidentikan sebagai "Radio Perjuangan", karena peran sertanya dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan, hingga proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia memang dibacakan lewat corong RRI ke seluruh Indonesia dan dunia pada 17 Agustus 1945. Sejak itu hingga masa pemerintahan Orde Baru, RRI tergolong ke dalam radio pemerintah RI.Gerakan reformasi yang menjatuhkan Rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998, berkelanjutan dengan dibubarkannya Departemen Penerangan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. RRI yang berada di bawah lembaga itu sebagai unit pelaksana teknis, akhirnya pindah ke bawah Departemen Keuangan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 37/2000, dengan status badan hukum Perusahaan Jawatan. PP ini sekaligus mulai menyebut-nyebut RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik. Disahkannya UU Penyiaran No 32 tahun 2002, menyatakan secara eksplisit bahwa RRI de Jure ditetapkan sebagai Lembaga Penyiaran Publik, kendati secara de facto pelaksanaannya masih tertatih-tatih. Hingga saat ini RRI belum mendapat kepastian tentang badan hukumnya sesuai dengan UU Penyiaran, karena masih harus menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Penyiaran Publik sebagai turunan Undang-Undang Penyiaran.Penelitian ini ingin mencoba mencoba melihat sisi de facto atau tataran empirik dari RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik, dengan secara lebih khusus memilih manajemen berita RRI Jakarta sebagai obyek penelitian. Jurnalisme merupakan suatu bidang yang amat mendapat perhatian dari Lembaga Penyiaran Publik di banyak negara di dunia.Penelitian ini bersifat kualitatif, dan secara parsial mencoba melakukan pendekatan grounded research. Peneliti langsung "terjunn ke lapangan dan melakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana praktisi penyiaran di RRI Jakarta mengonstruksi realitasnya tentang wacana Lembaga Penyiaran Publik, dan lebih khusus lagi tentang berita yang berkualitas serta praktek-praktek di RRI Jakarta dengan status resminya sebagai Lembaga Penyiaran Publik.Hasil penelitian ini antara lain menunjukkan bahwa sebagian besar jurnalis, redaktur, dan praktisi media di ruang redaksi RRI Jakarta belum memiliki pemahaman yang memadai tentang wacana Lembaga Penyiaran Publik, apalagi terhadap konsep-konsep key performance indicators-nya. Hal ini mengakibatkan mereka merasa bahwa belum terdapat arah yang jelas soal petunjuk pelaksanaan yang praktis di lapangan mengenai status baru RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik. Di samping manajemen yang tidak berjalan efisien dan efektif, terutama karena kurangnya pendanaan yang memadai dan tidak dijalankannya dengan baik fungsi perencanaan dan pengawasan, terdapat pula aspek kurangnya kepemimpinan yang membantu mengarahkan mereka pada masa transisi empirik ini."

"Imunisasi adalah salah satu intervensi program yang dapat mencegah penyebaran penyakit dan terbukti sangat efektif. Salah satu indikator untuk menliai kinerja pelaksanaan program imunisasi adalah pencapaian Universal Child Immunization (UCI). Pada tahun 2021 Provinsi Lampung mengalami penurunan pencapaian imunisasi dasar lengkap yaitu sebesar 87,3%. Hal ini juga diikuti dengan penurunan cakupan desa/kelurahan UCI di Provinsi Lampung sebesar 68,9%. Bila dilihat berdasarkan distribusi cakupan UCI Kabupaten/Kota, Kabupaten Lampung Tengah merupakan wilayah yang memiliki cakupan desa/kelurahan UCI terendah pada tahun 2021 yaitu 20,4%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang manajemen program imunisasi dalam upaya pencapaian desa/kelurahan UCI pada tahun 2019-2022. Metode penelitian yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di 2 puskesmas dengan membandingkan antara Puskesmas dengan pencapaian desa/kelurahan UCI tertinggi dan Puskesmas dengan pencapaian desa/kelurahan UCI terendah.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada aspek struktur, layanan kesehatan imunisasi dasar dilakukan di kedua puskesmas sesuai dengan SOP. Tenaga kesehatan dalam program imunisasi dengan jumlah SDM kesehatan sudah mencukupi walaupun masih ada beberapa kendala. Ketersediaan produk medis, vaksin dan teknologi mengalami beberapa kendala. Pembiayaan operasional untuk program imunisasi berasal dari APBD dan pembiayaan BOK yang ada di kedua puskesmas tidak mengalami masalah, kepemimpinan pada kedua puskesmas tidak ada perbedaan. Aspek proses manajemen P1, P2 dan P3 pada kedua puskesmas mengalami kendala pada masa pandemi COVID-19. Layanan imunisasi di Puskesmas Wates terganggu yaitu ditutupnya semua posyandu sehingga capaian program imunisasi tidak mencapai target. Puskesmas Poncowarno memiliki inovasi dalam program imunisasi yaitu melakukan pelaksanaan imunisasi di balai desa untuk mencapai target program. Aspek hasil yaitu capaian program desa/kelurahan UCI pada Puskesmas Wates tahun 2019-2022 terjadi penurunan signifikan pada tahun 2021, dimana capaian program desa/kelurahan UCI yaitu sebesar 0%. Pada Puskesmas Poncowarno capaian program desa/kelurahan UCI tahun 2019-2022 berfluktuatif, tahun 2021 capaian program desa/kelurahan UCI sebesar 100% meningkat dari tahun sebelumnya.

---

Immunization is one of the program interventions that can prevent the spread of disease and has proven to be very effective. One of the indicators to assess the performance of the implementation of the immunization program is the achievement of Universal Child Immunization (UCI). In 2021, Lampung Province will experience a decrease in the achievement of complete basic immunization, which is 87.3%. This was also followed by a decrease in the coverage of UCI villages/kelurahan in Lampung Province by 68.9%. When viewed based on the distribution of district/city UCI coverage, Central Lampung Regency is the area that has the lowest UCI village/kelurahan coverage in 2021, namely 20.4%. This study aims to find out about the management of the immunization program in an effort to achieve UCI villages/wards in 2019-2022. The research method used is a qualitative and quantitative approach. This research was conducted in 2 puskesmas by comparing the puskesmas with the highest UCI village/kelurahan achievement and the puskesmas with the lowest UCI village/kelurahan achievement.

The results of this study indicate that in terms of structure, basic immunization health services are carried out in both puskesmas according to the SOP. Health workers in the immunization program with a sufficient number of health human resources although there are still some obstacles. The availability of medical products, vaccines and technology is experiencing several problems. Operational funding for the immunization program comes from the APBD and BOK financing in the two puskesmas does not experience problems, there is no difference in the leadership of the two puskesmas. Aspects of the P1, P2 and P3 management processes at the two puskesmas experienced problems during the COVID-19 pandemic. Immunization services at Puskesmas Wates were disrupted, namely the closure of all posyandu so that the results of the immunization program did not reach the target. Puskesmas Poncowarno has innovations in the immunization program, namely carrying out immunizations at the village hall to achieve program targets. The outcome aspect is that the achievement of the UCI village/kelurahan program at Puskesmas Wates in 2019-2022 will decrease significantly in 2021, where the achievement of the UCI village/kelurahan program is 0%. Puskesmas Poncowarno achievements of the UCI village/kelurahan program for 2019-2022 fluctuated, in 2021 the achievements of the UCI village/kelurahan program increased by 100% from the previous year. "

"Tesis ini berjudul Manajemen Pelatihan dan Pengembangan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri dan Perdagangan. Rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut : (a) apakah perencanaan pelatihan sudah berdasarkan kebutuhan pelatihan? (b) apakah pelaksanaan pelatihan sudah sesuai dengan rencana? (c) mengetahui pelatihan yang dibutuhkan oleh pegawai Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta dunia usaha; (d) mengetahui bentuk peningkatan efektivitas dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan, dapat dijadikan bahan masukan bagi para pengambil kebijakan di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang berkaitan dengan tugas peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan serta mampu mencipta dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Sehingga dapat menciptakan aparatur yang memiliki kemampuan dan wawasan yang luas khususnya mengenai substantif industri dan perdagangan; menyiapkan tenaga kerja baru serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha disektor industri dan perdagangan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Korelasi dengan menggunakan Skala Likert. Dari populasi sejumlah 46 responden diambil secara purposive. Metode pengumpulan data dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (a) perencanaan program diktat berhubungan langsung terhadap kesesuaian (efektivitas) atau keberhasilan diktat, artinya keberhasilan penyelenggaraan diktat sangat dipengaruhi oleh perencanaan terutama analisis kebutuhan pelatihan. Selanjutnya terdapat signifikan antara program pelaksanaan diktat dengan kesesuaian (efektivitas). Kedua faktor tersebut ternyata sangat berpengaruh terhadap kesesuaian (efektivitas)nya suatu diktat. Untuk meningkatkan efektivitas diktat, maka disarankan kepada pihak Pusdiklat Indag, dalam menyusun perencanaan dan melaksanakan program pelatihan dan pengembangan memperhatikan kebutuhan pelatihan seperti yang telah disebutkan di atas. Juga dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program Diktat Indag selalu dilakukan setiap selesai penyelenggaraan kegiatan tersebut sehingga untuk kegiatan berikutnya ada peningkatan mutu dan kualitas lulusannya."

"Penelitian ini membahas strategi komunikasi dalam sosialisasi program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi, sekaligus membahas tentang penerapan program MBS di SMUN I Bekasi . Kerangka penelitian ini mengacu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 jo PP No 25 Tahun 2000, yang telah digulirkan sejak 1 Januari 2001. Sejalan dengan reformasi yang sedang bergulir, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, Khususnya Dimas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi bertekad melaksanakan desentralisasi di bidang pendidikan yang intinya bertumpu pada pemberdayaan sekolah di semua jenjang pendidikan. Kerangka pemikiran yang digunakan adalah teori Komunikasi Organisasi yang menitikberatkan pada perubahan organisasi atau inovasi sebuah program baru.Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami strategi komunikasi yang dilakukan dalam sosialisasi program MBS. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai strategi komunikasi yang digunakan dalam sosialisasi program MBS. Level analisis yang digunakan adalah individu sebagai anggota organisasi yang menerapkan sosialisasi program MBS dan organisasi sebagai pihak yang melakukan sosialisasi tersebut Maka metode penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan memaparkan, menuturkan, menafsirkan dan menganalisis data yang ada.Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi dalam kerangka sosialisasi program MBS menggunakan saluran komunikasi selektif. Komunikasi selektif ini dapat berupa penyuluhan dan pengadaan symposium tentang program MBS. Di luar itu juga menggunakan pembuatan materi komunikasi yang berupa, pembuatan spanduk, banner, dan sebagainya. Strategi lainnya adalah dengan membangun komunikasi yang intensif terhadap lembaga-lembaga lain yang penting, dengan cara; komunikasi lintas struktural, lintas fungsional, dan lintas antar sekolah.Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penggunaan model komunikasi selektif dan pembuatan materi komunikasi serta tiga bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan, yang terpenting juga adalah penggunaan media massa sebagai bagian dari strategi komunikasi yang dilakukan untuk sosialisasi inovasi program MBS. Dengan demikian, rekomendasi praktisnya adalah agar pihak dinas pendidikan Kota Bekasi mengalokasikan anggaran dana yang cukup untuk mewujudkan tercapainya sosialisasi inovasi program MBS Mi. Bagi pihak SMUN I Kota Bekasi untuk tetap berjuang menerapkan prinsip-prinsip MBS agar tercapainya basis pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Sedangkan rekomendasi akademisnya adalah penelitian ini dapat menjadi rujukan sekaligus rangsangan bagi penelitian lanjutan tentang MSS, dan khususnya tentang Komunikasi Organisasi secara sepesifik."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan program pembelajaran non formal bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah dengan studi kasus pada Program Rumah Pintar Nusantara di Tangerang Selatan dan Kelas Belajar OKY di Bintaro Permai Tiga yang dilakukan pada bulan Januari hingga Juni 2024. Urgensi dilakukannya riset ini adalah perlunya mendeskripsikan proses dan strategi pengelolaan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan program pembelajaran non formal dalam rangka pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah yang seringkali keterbatasan akses terhadap pendidikan formal yang berkualitas. Metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan riset ini dengan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada 22 informan yang dipilih dengan teknik , yang terdiri dari owner, project officer, peserta, orang tua peserta, dan alumni dari Program Rumah Pintar Nusantara di Tangerang Selatan dan Kelas Belajar OKY di Bintaro Permai Tiga. Dilakukan juga observasi dan studi dokumentasi yang memberikan gambaran menyeluruh tentang pengelolaan program. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua program tersebut memiliki strategi pengelolaan yang efektif dalam memberikan pendidikan non formal. Tahapan proses pengelolaan yang diidentifikasi meliputi perencanaan, desain program, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, kedua program melibatkan komunitas lokal untuk mengidentifikasi kebutuhan. Desain program disesuaikan dengan kebutuhan lokal, mencakup pembelajaran akademik dan keterampilan hidup. Implementasi dilakukan dengan melibatkan relawan yang telah dilatih. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Faktor pendukung utama meliputi dukungan komunitas, kolaborasi dengan pihak eksternal, dan penggunaan teknologi informasi. Faktor penghambat termasuk keterbatasan dana, kurangnya legalitas formal, dan tingkat partisipasi yang fluktuatif. Strategi pengelolaan yang digunakan berupa penetapan tujuan yang jelas, pengorganisasian yang baik, metode pengajaran yang menarik, kolaborasi dengan berbagai pihak, dan penggunaan teknologi informasi yang optimal. Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pembelajaran non formal serta memberikan dampak positif yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah.

---

This study aims to analyze the management of non-formal learning programs for children from low-income families with case studies of the Rumah Pintar Nusantara Program in South Tangerang and the OKY Learning Class in Bintaro Permai Tiga which was conducted from January to June 2024. Urgency of this research is to describe the management process and strategies, and supporting and inhibiting factors in the management program of non-formal learning programs in order to fulfil education rights for children from low-income families who often face barriers to access qualified formal education. This research conducted with a qualitative approach and descriptive analysis. Data was collected through in-depth interviews with 22 informants selected using a purposive sampling technique, consisting of owners, project officers, participants, parents of participants, and alumni from the Rumah Pintar Nusantara Program in South Tangerang and the OKY Learning Class in Bintaro Permai Tiga. Observations and documentation studies were also carried out which provided a comprehensive picture of the management program. The results of this research indicate that both programs have effective management strategies in providing non-formal education. The management process stages identified include planning, program design, implementation, monitoring and evaluation. In the planning stage, the second program involves local communities to identify needs. Program design is tailored to local needs, encompassing both academic learning and life skills. Implementation is carried out by involving opponents who have been drilled. Monitoring and evaluation is carried out regularly to assess effectiveness and identify areas requiring improvement. The main supporting factors include community support, collaboration with external parties, and the use of information technology. Inhibitory factors include limited funding, lack of formal legality, and fluctuating participation levels. Effective management strategies include setting clear goals, good organization, interesting teaching methods, collaboration with various parties, and optimal use of information technology. The research results are expected to increase the effectiveness and efficiency of non-formal learning programs and provide a greater positive impact for children from low-income families. "

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk membahas tata kelola progam Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post positivist. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Adapun analisis data yang digunakan menggunakan teknik analisis data kualitatif Miles and Huberman. Validitas data dilakukan dengan metode triangulasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitik. Penelitian menganalisis tata kelola Kartu Jakarta Pintar berdasarkan pada teori manajemen pendidikan yang dijelaskan oleh Bank Dunia, yakni dimensi sistem pengendalian manajemen, pengelolaan anggaran, sistem informasi manajemen, dan transparansi dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat permasalahan tata kelola pada lemahnya perencanaan, desain organisasi yang tidak memiliki kewenangan yang jelas, mekanisme berbelit-belit yang berkaitan dengan penganggaran, sistem informasi manajemen yang bersifat pasif (hanya bersifat sosialisasi), dan lemahnya pengawasan internal.

---

ABSTRAKThis thesis discusses the Program Management of Educational Support Personnel Cost through Jakarta Smart Card at DKI Jakarta Province. The research uses post positivist approach. Data were collected by in-depth interviews, observation, and study documents. The data analysis using qualitative data analysis techniques of Miles and Huberman. In addition, the researcher used triangulation so that the data becomes valid. This study is a descriptive-analytic study. This research analyzed management of Jakarta Smart Card based on educational management theory described by the World Bank, the dimensions of management control system, transparency and accountability, management information system, and budget management. The results showed that management of Jakarta Smart Card has many problems. There are lack of planning, design organizations that do not have clear authority, convoluted mechanisms related to budgeting, management information systems that are passive (merely socialization), and weak internal controls."