Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Menentukan strategi yang tepat membuat perencanaan proyek penting berdasarkan perjanjian kerja, perjanjian itu dibuat untuk melindungi kedua belah pihak dalam melaksanakan pekerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kerangka kerja manajemen risiko dari sektor kontraktor telekomunikasi di Indonesia. Sebagian besar perusahaan telekomunikasi telah menerapkan sistem pembayaran ditunda berdasarkan kesepakatan. Proses penelitian ini mengembangkan kerangka kerja, evaluasi, dan mitigasi. Penelitian ini telah dilakukan dari penelitian sebelumnya terkait dengan risiko proyek dan manajemen risiko dalam perspektif kontraktor untuk mengembangkan kerangka kerja awal. Data dibangun dari penelitian sebelumnya dan sampel diambil dari beberapa perusahaan sejenis. Pendekatan kuantitatif yaitu survei dan wawancara ahli untuk mengkonfirmasi kerangka awal kemudian divalidasi dengan forum diskusi kelompok. penelitian ini diharapkan dapat mengetahui apa risiko dan mengurangi tingkat risiko tertinggi dengan mitigasi risiko. Penelitian ini mengusulkan kepada praktisi untuk mengelola rencana proyek dengan mempertimbangkan risiko proyek dan juga untuk para pemangku kepentingan atau investor untuk memutuskan investasi pada proyek ini.

---

ABSTRACT
Determine the right strategy of make project planning is important based on work agreement, the agreement was made to protect both parties in carrying out the work. The aim of this paper is to identify risk management framework for telecommunication contractor sector in Indonesia. Most of telecommunication companies have applied with postpone paymen system by agreement. The process of this paper is developing the framework, evaluate, and mitigation. This paper has been conducted from previous research related with project risk and risk management in contractor perspective to develop initial framework. Data was generated from previous research and sample was taken from some similar companies. The quantitative approach which are survey and expert interview to confirm the initial framework then validating by forum group discussion. This paper expected to find out what the risk and reduce the highest risk level with risk mitigation. This paper proposed to practitioners for manage the project plan by considering project risk and also for stakeholders or investor to decide investment on this project.

Abstrak :
ABSTRAK
Penjaminan pemerintah pada proyek infrastruktur merupakan alternatif pembiayaan yang masih baru di Indonesia. Dengan penjaminan, pemerintah dapat menyediakan infrastruktur melalui BUMN/swasta tanpa mengeluarkan anggaran dari APBN. Namun demikian, penjaminan tersebut menimbulkan kewajiban kontinjensi yang dapat menimbulkan risiko fiskal. Oleh karena itu, peran manajemen risiko sangat penting dalam mengelola risiko kewajiban kontinjensi atas penjaminan pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas manajemen risiko penjaminan pemerintah pada proyek infrastruktur di Indonesia, terutama terkait unsur informasi, komunikasi, dan pemantauan risiko. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada penjaminan pemerintah Program 10.000 MW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur informasi, komunikasi, dan pemantauan penting dalam menciptakan manajemen risiko penjaminan pemerintah yang efektif. Langkah-langkah dalam menciptakan manajemen risiko penjaminan pemerintah yang efektif dilakukan dengan mengomunikasikan informasi kepada pihak ekstern dan seluruh organisasi, mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko dan pengendalian intern, serta mengembangkan sistem informasi secara terus menerus. Selain itu, langkah manajemen risiko juga dilakukan dengan memantau, melaporkan, dan melakukan mitigasi risiko secara berkelanjutan, serta melakukan evaluasi terpisah oleh aparat pengawas internal pemerintah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemantauan atas risiko politik dan evaluasi terpisah oleh aparat pengawas intern pemerintah belum dilaksanakan secara optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan perubahan pada mekanisme pemantauan atas risiko politik dan langkah-langkah proaktif yang harus dilakukan oleh DJPPR dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

---

ABSTRACT
The government guarantee on infrastructure projects is a new financing alternative in Indonesia. With the guarantee, the government can provide infrastructure through state owned enterprises private without spending the budget from the state budget. However, the government guarantees create contingent liabilities that may pose fiscal risks. The role of risk management is crucial in managing the risk of contingent liabilities over government guarantees. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of risk management of government guarantee on infrastructure projects in Indonesia, particularly related to information, communication, and risk monitoring elements. This research uses qualitative descriptive method with case study approach on government guarantee of 10.000 MW Program. The results showed that the elements of information, communication, and monitoring of risk management is important in creating an effective government guarantee. Steps in creating risk management guarantee effective government do with communicating information to external parties and the whole organization, documented risk management policies and internal control, and develop information systems continuously. In addition, risk management measures are also carried out by continuously monitoring, reporting and risk mitigation, as well as conducting separate evaluations by government internal supervisors. The results also show that monitoring of political risks and separate evaluations by government internal supervisors has not been optimally implemented. To address these problems, this study proposes changes to monitoring mechanisms on political risks and proactive measures that should be undertaken by the DJPPR and the Inspectorate General of the Ministry of Finance.

Abstrak :
Pembangunan rumah susun di beberapa tempat di DKI Jakarta mengalami keterlambatan dalam penyelesaian proyek. Hal tersebut disebabkan proses pembangunan rumah susun belum dikembangkan berbasis risiko. Maka, tujuan penelitian ini adalah mengembangkan proses pembangunan rumah susun berbasis risiko di lingkungan Dinas X DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang didapatkan dari arsip dan kuesioner. Metode analisis menggunakan gap analysis dan qualitative risk analysis untuk mengetahui risiko tertinggi pada proses pembangunan rumah susun dan mengembangkannya berbasis risiko dengan hasil gap analysis. Dari hasil penelitian didapatkan 15 kegiatan proses pembangunan rumah susun, 7 risiko tertinggi pada pembangunan rumah susun, dan 3 tindakan pengembangan terhadap proses pembangunan rumah susun. ......Some of the development of flats have been delayed in the completion of the project. This happens because the development of flats has not been developed based on risks. Therefore, the purpose of this research is to develop a risk based flats development process in the Jakarta Housing Department. This study uses primary and secondary data obtained from archives and questionnaires. The analysis method uses gap analysis and qualitative risk analysis to find out the highest risk in the development of flats project and develop it based on risk with the result of gap analysis. The results of the research show 15 activities of the development of apartment projects, 7 highest risks in the development of flats, and 3 actions development of the development of apartment projects.

Abstrak :
Bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu jenis energi yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan terhadap energi di Indonesia. Kebutuhan terhadap BBM tersebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Wilayah Indonesia yang dikelilingi oleh lautan menyebabkan proses distribusi BBM untuk memenuhi kebutuhan perlu diangkut dengan transportasi laut seperti kapal tanker. Pertamina sebagai perusahaan yang bergerak di bidang minyak di Indonesia, memiliki peranan penting untuk dapat mendistribusikan BBM ke berbagai wilayah Indonesia. Namun, Pertamina menginginkan adanya efisiensi dalam proses distribusi BBM melalui jalur laut. Salah satu langkah Pertamina dalam meningkatkan efisiensi dalam proses distribusi tersebut adalah dengan membangun kapal tanker general product (GP) yang memiliki spesifikasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pembangunan kapal tanker GP merupakan proyek dengan nilai investasi tinggi dengan berbagai risiko yang dapat berdampak negatif pada aspek finansial proyek. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang mungkin terjadi pada proyek pembangunan kapal tanker GP, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Pendekatan Value-at-Risk (VaR) digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur nilai terkecil yang dapat dialami proyek pada risiko yang berkategori tinggi. Hasil dari penelitian ini meliputi risk register, Value-at-Risk, perencanaan penanganan risiko dari risiko dengan kategori tinggi, dan keputusan pelaksanaan proyek (go or no-go decision). ......Fuel oil is a type of energy that plays an important role in fulfilling the needs of energy in Indonesia. The needs of fuel oil is spread to various regions in Indonesia. Indonesian region is surrounded by the ocean, which led to the need of marine transportation in distributing the fuel oil such as tanker vessel. Pertamina as the company that engaged in oil industry in Indonesia, has an important role in distributing fuel oil to various regions in Indonesia. However, Pertamina desires to improve its efficiency in fuel distribution process by sea. One of Pertamina's action in improving its efficiency in fuel distribution process is by building a GP tanker vessel with a specification that match to the company needs. The GP tanker shipbuilding is a high investment project with a variety of risks that may cause negative impacts to the financial aspects. This research is conducted in order to identify and analyze the possible risks that may occur to the GP tanker shipbuilding project, both qualitatively and quantitatively. Value-at-Risk (VaR) is used as an approach in this research to measure the maximum loss that may occur in this project which caused by the high risk. The result of this research is a risk register, the Value-at-Risk, risk response planning for the high risk, project go or no-go decision.

Abstrak :
Dalam proyek konstruksi bendungan khususnya pada proyek bendungan urugan tanah dikatakan sukses jika dilakukan pendefinisian lingkup proyek sesuai dengan persyaratan. WBS (Work Breakdown Structure) merupakan penguraian pekerjaan menjadi lebih kecil dan mudah dikendalikan. Standarisasi WBS sangat penting karena akan sangat berpengaruh terhadap estimasi biaya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan WBS Bendungan. Metodologi yang digunakan berdasarkan peraturan Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Bendungan Urugan Ditjen SDA (2004) dan BOQ (Bill of Quantity) proyek bendungan yang berada di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah standar WBS terdiri dari 6 level dengan menganalisa variabel risiko dominan yang mungkin terjadi yang berpengaruh terhadap pengendalian biaya proyek dan pengembangan WBS standar dengan dilakukan rekomendasi respon risiko. Sebagai hasilnya, penelitian ini akan mengusulkan standar WBS yang berbasis risiko untuk proyek-proyek bendungan urugan tanah yang dapat meningkatkan estimasi biaya proyek. ......Dam construction project especially earthfill dam can be successful if the scope of works is defined in accordance with the requirement. Work Breakdown Structure (WBS) divides tasks into smaller items which makes them easier to be controlled. WBS standardization has critical impact on the cost of project. The purpose of this research is to develop WBS of dam construction project. The methodology used to develop the WBS of dam is based on the regulation and guidelines related to the implementation of dam construction such as The General Specification of Earthfill Dam, Ministry of Public Works and Public Housing Indonesia (2004) and bill of quantity from earthfill dam projects in Indonesia. The research is conducted by making a questionnaire survey for dam project contractors. The output of this study is WBS standard which comprises of 6 levels by analyzing dominant risk variables that may affect project cost control and WBS standard development with risk responses recommendation. As a result, this research will propose a risk-based WBS standard for earthfill dam projects that can improve the cost estimate of the project.

Abstrak :
Kasus COVID-19 di Indonesia hingga April 2021 mencapai 1.668.368 dengan angka kematian mencapai 45.334. Meningkatnya kasus kematian akibat COVID-19 di seluruh dunia dan adanya 14 karyawan yang terpapar COVID-19 di wilayah kerja proyek ini secara khusus menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan faktor individu terhadap persepsi risiko pada karyawan proyek LRT PT X terhadap COVID-19 selama April-Mei 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan faktor individunya, komposisi responden terdiri atas responden pria (83,3%), 56,7% responden berusia 20–30 tahun, berpendidikan Sarjana (58,3%), belum pernah terjangkit COVID-19 (88,3%), dan tidak memiliki penyakit kronis (100%). Secara keseluruhan, mayoritas tingkat persepsi risiko responden adalah tinggi (51,7%; n=62), dan sebanyak 48,3% (n=58) memiliki tingkat persepsi risiko rendah. Hasil analisis persepsi risiko menunjukkan bahwa faktor usia memiliki hubungan signifikan terhadap tingkat persepsi risiko, tingkat pengetahuan, potensi dampak, kesiapan dan efikasi diri, ketakutan, keparahan, dan kesukarelaan risiko. Faktor jenis kelamin berhubungan secara signifikan dengan kesiapan dan efikasi diri, kebaruan, dan keparahan. Faktor tingkat pendidikan diketahui memiliki hubungan signifikan dengan semua variabel persepsi risiko. Berbeda dengan faktor riwayat COVID-19 yang berhubungan signifikan dengan variabel tingkat pengetahuan, control over risk, dan kebaruan. ......To April 2021, COVID-19 cases in Indonesia reaches 1.668.368 with the death cases are 45.334. The increasing death cases due to COVID-19 worldwide and the presence of 14 employess exposed to COVID-19 in the project area specifically encouraged this study. This study aims to observe the relationship between individual factors and the risk perception againts COVID-19 among the employess in LRT Project PT X during April-May 2021. The results revealed that based on the individual factors, the composition of the respondents are 83,3% of male, aged 20–30 years old (56,7%), hold a bachelor degree (58,3%), have not infected with COVID-19 (88,3%), and do not have a chronic disease (100%). Overall, the risk perception of the respondents is relatively high (51,7%; n=62), and as much as 48,3% (n=58) of respondents have low risk perception against COVID-19. The result of the risk perception analysis showed that the factor of age has a significant relationship with the level of risk perception, level of knowledge, potential impact, readiness and self-efficacy, fear, severity, and voluntary of risk. The factor of gender is significantly related to readiness and self-efficacy, novelty, and severity. The education level is known to have a significant relationship with the entire variabels of risk perception. However, the factor of COVID-19 infected history is significantly related to the knowledge level, control over risk, and novelty.

Abstrak :
Pertumbuhan penduduk yang pesat diiringi dengan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata yang tidak terkontrol di daerah Bali Selatan berakibat pada persediaan air bersih yang kian menipis. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali saat ini mengembangkan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan cakupan wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, dan Klungkung. Proyek pembangunan SPAM ini membutuhkan biaya investasi yang sangat tinggi sehingga perlu adanya analisis berbasis risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan proyek baik dalam aspek operasional maupun pendanaan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Project Risk Management dengan pendekatan Value at Risk (VaR) untuk menghitung dampak risiko terhadap investasi. Output penelitian ini berupa model risiko finansial yang kemudian dianalisis untuk menyusun rekomendasi rencana penanganan risiko yaitu berupa keputusan untuk mencegah, mitigasi, atau menerima risiko yang mungkin akan terjadi. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari tiga faktor risiko yang menjadi prioritas, risiko fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap U.S. Dollar memiliki pengaruh yang paling besar terhadap nilai arus kas bersih proyek. ...... Rapid population growth aligned with the uncontrolled development of tourism facilities leads South Bali to the depletion of clean water supply. According to this condition, Bali Provincial Government is currently developing a drinking water supply project that will cover area of Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, and Klungkung. The construction of water supply system requires a high investment costs which then resulted in the need of risk-based analysis to reduce the likelihood of failure in both the operational and financial aspects of the project. The study was conducted by using Project Risk Management method with Value at Risk approach to calculate the impact of risks in project investment. The output of the research is a financial risk model which is then analyzed to develop a risk responses planning which provides an alternative decision whether to avoid, mitigate, or accept the risks that might occur. The analysis showed that of the three prority risk factors, exchange rate has the greatest influence on the net present value of the project.

Abstrak :
Kerjasama kemitraan antara pihak pemerintah dan swasta bukan merupakan fenomena baru di dunia internasional. Perjanjian dan kesepakatan yang dibuat merupakan proses pematangan pada sasaran bersama yaitu solusi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terkait. Akibat krisis ekonomi maka banyak perjanjian jual beli listrik antara pihak swasta dan PT PLN terpaksa dihentikan oleh pemerintah karena kontrak pembelian listrik tersebut menggunakan standard US $ yang akan membawa dampak kerugian yang sangat besar bagi pemerintah. Penerapan kaidah menajemen resiko untuk mengantisipasi pengamanan bagi semua pihak yang terkait akan kemungkinan resiko yang terjadi adalah sangat tepat dan merupakan proses yang harus ditempuh untuk mengarah pada efisiensi dan efektivitas pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia. Sebagai kasus penelitian akan ditinjau proyek Build Operate Transfer Pembangkit Tenaga Listrik X dengan skala kecil 10 MW, dan didekati permasalahannya dan dicoba dihitung kembali sampai sejauh mana dapat diterapkan efisiensi dan optimasi sehingga proyek yang terhenti yang pada dasarnya merugikan semua pihak dapat bergulir kembali dan pada tahap awal mengurangi kerugian investasi dan pada tahap berikutnya mendapatkan keuntungan yang wajar bagi semua pihak terkait yaitu bagi investor, bagi pemerintah, bagi PT PLN dan juga bagi masyarakat luas. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat membantu semua pihak yang terkait untuk berpikir positif ke depan dan secara kebersamaan menyelesaikan dan menuntaskan segala permasalahan secara obyektif dan ilmiah dengan semangat demi keuntungan bersama dan tidak ada satu pihakpun yang dirugikan (win-win solution). Penelitian untuk membuat analisa perbandingan pembangkit skala 3 MW, 10 MW dan 18 MW menunjukkan skala 18 MW adalah yang ter-efisien dan diikuti dengan skala 10 MW dan baru 3 MW. Dari aspek keuangan yang terbaik adalah membangun pembangkit 18 MW dengan pembiayaan bunga 16 % pertahun, harga jual US $ 45 mil/s/Kwh dimana akan mendapatkan IRR sekitar 21-23 %.

---

Cooperation between government and private sector is not a new phenomenon in the business world. Agreement made is a maturity process to reach a mutual goal i. e. profitable solution for the related parties. Due to economical crisis, there are many Power Purchase Agreements (PPA) between Private Company and PT. PLN (state owned company) which are breached by the Government of the Republic of Indonesia(GOI) since the contracts of PPA use foreign currency (i.e. : US $) which will cause a significant disadvantage for the GOI. Application of Risk Management to anticipate any risk for the related parties is very suitable and a must to be carried out to reach an efficiency and effectiveness in infrastructure projects in Indonesia. As a case study, it will be reviewed a Build Operate Transfer Project, "X", Small Scale Geothermal Electric Power Plant (10 MW). It is how to approach the problem and re-calculate and how far the efficiency and optimizing can be reached so that the idle project which is causing disadvantages for the whole parties can run properly, wherein at the first step, it will reduce the investment lost, and at the next step it will get profit for the related parties namely: the investor, the GOI, PT. PLN, and the public. By this Study, it is expected to assist the whole related parties to think forward positively and to settle the problem collectively, objectively and scientifically to reach mutual benefit, and without any lost at any party (or in win-win solution way). Research study to compare geothermal power generator between 3 MW, 10 MW and 18 MW of scale was found that the 18 MW is the most efficient and followed by the 10 MW and 3MW as the last. The best financial aspect for continuing the Project is by supporting 18 MW geothermal power generators with finance of 16 % interest per year, and sale price of US $ 45 mil/s/Kwh, which will get IRR between 21-23 %.

Abstrak :
Kurangnya perhatian terhadap prosedur yang tepat dalam sistem perencanaan dan pengendalian adalah salah satu penyebab utama keterlambatan banyak proyek. Dalam Proyek Eksplorasi Lapangan Gas di Papua Barat, keterlambatan adalah salah satu masalah utama yang terjadi. Keterlambatan proyek selama periode pengeboran eksplorasi menyebabkan banyak kerugian terutama terkait dengan keterlambatan dalam periode monetisasi lapangan gas tersebut, sedangkan durasi kontrak bagi hasil produksi untuk lapangan gas tersebut dengan pemerintah Indonesia tidak dapat diperpanjang dalam waktu dekat. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pengembangan prosedur perencanaan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja waktu proyek pengeboran sumur gas di Lapangan Gas XYZ dengan menggunakan sistem keilmuan manajemen proyek berdasarkan PMBOK 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis risiko menggunakan studi kasus operasi pengeboran eksplorasi Lapangan Gas XYZ dan juga survei untuk menentukan risiko dominan yang dapat memengaruhi kinerja waktu proyek. Selanjutnya, tindakan preventif dan korektif akan dirancang dan direkomendasikan untuk mengembangkan prosedur proyek pengeboran sumur gas sehingga kinerja waktu dapat ditingkatkan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga aspek yang diperlukan untuk pengembangan perencanaan dan pengendalian prosedur proyek pengeboran sumur di lapangan gas XYZ; sistem manajemen risiko proyek yang diterapkan pada semua fase siklus hidup proyek, penerapan Project Management Software dan dimasukkannya analisis risiko komunikasi proyek dalam sistem manajemen risiko proyek. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada ABC Co. selaku kontraktor yang mengelola Lapangan Gas XYZ dalam menentukan dan melakukan peningkatan kinerja operasi pengeboran dan penyelesaian sumur pengembangan dan juga sumur produksi yang akan dilakukan di masa depan. ...... Lack of attention to proper procedures in the planning and controlling system is one of the main causes of delay of many projects. In the exploration project of gas field in West Papua, delay is one of the main problems that occur. Project delays during the exploration drilling period caused many losses mainly related to delays in the monetization period of the gas field, while the duration of the production sharing contract for the gas field with the Indonesian government cannot be extended in the near future. This research was conducted to provide development of the project planning and control system procedures for to improve the time performance of gas wells drilling projects on the XYZ Gas Field by using project management scientific principles based on the PMBOK 2017. The method used in this research is a risk analysis using a case study of XYZ Gas Field exploration drilling operations and also a survey to determine the dominant risk that can affect time performance of the project. Furthermore, preventive and corrective actions will be designed and recommended to develop the well drilling project procedures so that time performance can be improved. The results in this research indicate that there are three aspects needed for the development of planning and controlling procedures of well drilling projects in the XYZ gas field; the project risk management system that is applied to all phases of the project life cycle, the application of a project management software and inclusion of project communication risk analysis in the risk management system. The results of this study can provide input to ABC Co., the contractor managing the XYZ Gas Field in determining and making improvements to the performance of the drilling operation and completion of the development well and also the production well that will be carried out in the future.

Abstrak :
Program strategis Pemerintah Republik Indonesia dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 yang mempunyai target pembangunan delapan belas (18) bendungan multi guna (multipurpose dam). Bendungan Pasir Kopo merupakan termasuk target pembangunan RPJMN dan diharapkan memberikan manfaat suplai air irigasi, pengendalian risiko banjir dan kebutuhan air baku RKI area Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten. Di sisi lain, pembangunan bendungan besar membutuhkan biaya yang besar. Keterbatasan anggaran untuk pendanaan atau funding gap pada APBN, memerlukan alternatif skema pembiayaan untuk Pembangunan Bendungan Pasir Kopo. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan alternatif skema pembiayaan untuk pembangunan bendungan. Analisis manfaat ekonomi diperlukan untuk perhitungan biaya dan manfaat ekonomi proyek dan sebagai salah satu penilaian pada kemampuan investasi. Selain itu, indentifikasi dan tingkat risiko merupakan hal lain yang sangat penting dalam KPBU untuk dapat mengetahui lebih lanjut mengenai alokasi risiko serta mitigasinya. Proyek Bendungan Pasir Kopo dapat dilaksanakan karena layak secara ekonomi dan akan memberikan peningkatan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah serta memungkinkan untuk dilakukan dengan skema kerja sama melalui investasi. Terdapat 7 (tujuh) faktor risiko proyek yang mempunyai berpengaruh tinggi terhadap kerja sama dengan skenario alokasi yang berbeda. Dengan mempertimbangkan manfaat ekonomi, penilaian investasi dan tingkat risiko, skenario kerja sama pada KPBU Proyek Bendungan Pasir Kopo memerlukan pembentukan Badan Usaha Pelaksana yang akan memelakukan perjanjian KPBU dengan PJPK (Kementerian PUPR) dengan struktur DBFOMT (Design-Build-Finance-Operate-Maintenance-Transfer). ......The strategic program of the Government of the Republic of Indonesia is stated in the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) for 2020-2024 which has a target of constructing eighteen (18) multi-purpose dams. The Pasir Kopo Dam is included in the RPJMN development target and is expected to provide benefits for irrigation water supply, flood risk control and RKI raw water needs in the Lebak Regency, Serang Regency and Tangerang Regency in Banten Province. On the other hand, the construction of large dams requires large costs. Limited budget for funding or a funding gap in the APBN, requires an alternative financing scheme for the construction of the Pasir Kopo Dam. Government and Business Entity Cooperation (PPP) is an alternative financing scheme for dam construction. Economic benefit analysis is needed for the calculation of the project's economic costs and benefits and as an assessment of investment capability. In addition, the identification and level of risk is another very important thing in a PPP to be able to find out more about risk allocation and mitigation. The Pasir Kopo Dam project can be implemented because it is economically feasible and will provide increased economic benefits for the community and the government and allows it to be carried out with a cooperation scheme through investment. There are 7 (seven) project risk factors that have a high impact on cooperation with different allocation scenarios. Taking into account the economic benefits, investment assessment and risk level, the scenario of cooperation in the Pasir Kopo Dam Project PPP requires the formation of an Implementing Business Entity that will enter into a PPP agreement with the PJPK (Ministry of PUPR) with a DBFOMT (Design-Build-Finance-Operate-Maintenance- Transfer).