Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas pembuatan formularium Rumah Sakit Dharma Yadnya, oleh karena walaupun Panitia Farmasi dan Terapi ada dan dibentuk Maret 2011, namun tampaknya formularium belum berjalan, karena baru 60 % dokter yang menuliskan resep sesuai dengan formularium dan ada 7,5 % resep yang tidak terlayani terutama dari unit rawat jalan, kemudian kebijakan dan prosedur mengenai formularium belum ada, usulan dokter adalah tanpa persetujuan Ketua Staf Medik Fungsional, yang menunjukkan peran Panitia Farmasi Terapi masih lemah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, mempergunakan tehnik wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen.Hasil penelitian menyarankan yaitu: diperlukan keterlibatan Direksi agarsistem pengendalian manajemen terhadap formularium bisa berjalan dengan menyempurnakan struktur organisasi Panitia Farmasi Terapi melalui koordinasi multidisiplin dan unit yang terlibat penggunaan obat, memperjelas fungsi dan tugasnya,membuatkan standar kompetensinya, terutama peran sekretaris,memberikan pelatihan jangka pendek untuk memperpendek gap kompetensinya, dan menetapkan kebijakan tertulis mengenai pengorganisasian Panitia Farmasi dan Terapi; diperlukan keterlibatan Direksi dalam membuat kebijakan prosedur tertulis formularium; diperlukan keterlibatan Direksi dan Panitia Farmasi Terapi sebagai ujung tombak dalam berhubungan dengan pihak luar; dan diperlukan keterlibatan dokter yang berperan sebagai perwakilan staf medis dalam Panitia Farmasi dan Terapi dalam perumusan daftar obat formularium.

---

Abstract
This thesis discusses the making of Dharma Yadnya Hospital formularies, because although the Pharmacy and Therapeutics Committee was established there in March 2011, but it seems the formulary has not run, because only 60 % doctors who write prescriptions in accordance with the formulary, and there is 7,5 % of prescriptions that are not served primarily from the outpatient unit, the policies and procedures regarding the formulary does not exist, doctor?s proposal without the consent of the Chief of Medical Staff, which shows the role of Pharmacy and Therapeutic Committee is still weak. The study is a qualitative study,using the technique of in-depth interview, observation and document review. The result suggest that:management control systemsshould run on the formulary,by improving the organizational structure trough a multidisciplinary and units coordination, clarifyits functions and duties, have to set standards of competence, particularly the role of secretary, a short term training necessary to shorten the gap competence, and also by establishing a written policy regarding the organization of the Pharmacy and Therapeutics Committee; required the involvement of Board of Directors in making formulary policies and procedures written; required the involvement of Board of Directors and Pharmacy and Therapeutics Committee as a vanguard in dealing with outsiders; and required the involvement of doctors who act as representatives of the medical staff in the Pharmacy and Therapeutics Committee, in the formulation of drug formulary list.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang penerapan sistem manajemen K3 di Rumah Sakit RST Dompet Dhuafa berdasarkan kriteria penerapan SMK3 dalam PP No. 50 Tahun 2012. Rumah Sakit sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan yang memiliki potensi kecelakaan dan penyakit kerja wajib melalukan penilaian penerapan SMK3 sebagai salah satu upaya dalam meminimalisir risiko bahaya kesehatan dan penilaian terhadap capaian penerapan SMK3 di rumah sakit itu sendiri. Oleh karena itu analisis penerapan SMK3 dipandang perlu dilakukan untuk mengetahui penerapan sistem kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja, sampai dengan peninjauan dan peningkatan kinerja K3 di Rumah Sakit RST Dompet Dhuafa. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti bersifat deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, telaah dokumen, dan wawancara mendalam. Analisis data yang digunakan adalah 12 elemen dengan 166 kriteria yang ada di lampiran II PP 50 Tahun 2012. Hasil akhir dari penelitian ini, menunjunkan bahwa penerapan sistem manajemen K3 di Rumah Sakit RST Dompet Dhuafa adalah baik dengan persentase 77,6%, dimana terdapat 125 kriteria yang sudah dilaksanakan, 36 kriteria masih dalam proses atau belum dilaksanakan, dan 5 kriteria lainnya dianggap tidak relevan dengan Rumah Sakit RST Dompet Dhuafa.

---

ABSTRACT
This research discussed about the application of Management System Occupational Health and Safety in RST Dompet Dhuafa Hospital with assessment criteria from Indonesian Government Regulation No. 50 of 2012. Hospital as one of the health care facilities that have the highest potential for accidents and occupational diseases are required to do the assessment of implementation Management System of Occupational Health and Safety to minimize the risk of health hazards and the assessment of the achievements for management system of occupational health and safety in that hospital itself . Therefore, these analysis deemed necessary to determine the application of the system from policy, planning, implementation, monitoring and evaluation, to review and improvement of Occupational Health and Safety at Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa Hospital. The research method that used by the authors of this research is qualitative descriptive with Cross-sectional design study. Collecting data in this study conducted with a observation, document review, and in-depth interviews. And for the analysis data, the authors using 12 elements with 166 criteria in Appendix II of Indonesian Govermant Regulation No. 50 of 2012. The final results of this research, that the implementation of the management system occupational health and safety in RST Dompet Dhuafa Hospital is good with a percentage of 77.6 %. 125 criteria have been implemented, 36 criteria are still in the process or have not been implemented, and the other criteria (5 criteria) are considered irrelevant to the RST Dompet Dhuafa Hospital.

Abstrak :
Penelitian ini mengarah pada pendirian institusi pendidikan tinggi asing di Indonesia melalui konsep hukum investasi serta mekanisme dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Penelitian ini mengidentifikasikan beberapa permasalahan yaitu diantaranya terkait dengan kajian hukum investasi secara umum, disparitas antara perguruan tinggi lokal dengan perguruan tinggi lembaga negara lain terkait kompetisi dan peningkatan kompetensi, kemudian aksesibilitas terhadap pendidikan yang berkualitas dari perguruan tinggi lembaga negara lain, konstruksi hukum bagi pendirian lembaga negara lain tersebut, serta konsekuensi hukum seperti apa yang kemudian muncul dalam penyelenggaraannya. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang menggambarkan gejala-gejala serta fakta-fakta yang timbul, kemudian melakukan analisis permasalahan yang ada dengan perspektif hukum. Maka konsekuensi yang lahir kemudian adalah perguruan tinggi lembaga negara lain tersebut harus mendapatkan akreditasi dari badan pendidikan di negaranya, yayasan sebagai bentuk badan hukum, institusi asing tersebut harus menjalin kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi lokal di Indonesia, mereka harus mempekerjakan tenaga pengajar serta staf administrasi asal Indonesia, studi yang ditawarkan merupakan kajian keilmuan yang merupakan program studi unggulan yang belum ada atau jarang diselenggarakan oleh institusi pendidikan dalam negeri, dsb. ......This legal review leads to the establishment of foreign higher education institutions in Indonesia through the concept of investment law and legalization of Law Number 12 Year 2012 of the Republic of Indonesia regarding Higher Education. The problems arising are related to the disparity between local colleges and foreign higher education institutions on the subject of competition and competency improvement,, accessibility to the qualified education from foreign higher education institutions, the possibility of legal construction for the establishment of the said foreign higher education institutions, as well as the legal consequences in the implementations. This is a qualitative descriptive study describing all symptoms and facts then analyzing the existing problems with legal perspective. Then the consequences shall arises that the foreign universities shall have officially accreditated from their national educational board, foundation as a basis legal body, they shall establish partnerships with Indonesian universities, they have to employ lecturer and administration staff of Indonesian citizens, the type of courses offered shall be a flagship study programs which are not specified available in Indonesia, etc.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan memperoleh data mengenai pengaturan koperasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang dinilai menyerupai Perseroan Terbatas, berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang membatalkan keseluruhan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dimaksud karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan sumber data sekunder diantaranya perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya. Adapun pengaturan koperasi dalam UU Nomor 17 Tahun 2012 yang dinilai menyerupai Perseroan Terbatas diantaranya bentuk koperasi sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan, pengurus dan pengawas koperasi, serta permodalan koperasi yaitu Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi. Dalam peraturan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, secara umum koperasi adalah perkumpulan orang atau badan usaha yang dikelola oleh pengurus dengan permodalan berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Pengaturan koperasi yang menyerupai Perseroan Terbatas ini sesungguhnya diharapkan membawa koperasi sejajar dengan badan hukum lain dan berdaya saing tinggi, sehingga peran dan fungsi koperasi dapat menjadi lembaga yang profesional, lebih modern, dan dapat dijadikan sumber penghasilan bagi peningkatan kesejahteraan para anggotanya secara khusus dan masyarakat secara umum. Namun, dalam perjalanannya justru membuat koperasi kehilangan karakternya sebagai badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong.

---

ABSTRACT This research aims to obtain the similarities between the cooperatives regulations in Cooperative Act No. 17 Year 2012 with the Limited Corporation, based on the analysis of Constitutional Court Verdict No. 28/PUU-XI/2013 which cancelled the entire legal validity of Cooperative Act No. 17 Year 2012 because it is contradicted with The 1945 Constitution. This research is a normative research using secondary data, such as legislations and other books. The similar elements of cooperatives regulated in Cooperatives Act No. 17 Year 2012 with the limited corporation such as the legal entity of cooperatives, the executive and supervisor, and the capital source of cooperative which are ?Setoran Pokok? and ?Sertifikat Modal Koperasi?. Before the Cooperatives Act No. 17 Year 2012, the cooperatives regulated as a commercial entity managed by the executive with the capital source came from ?simpanan pokok? and ?simpanan wajib?. The similarity with the limited corporation, expected to bring the cooperatives to the higher level of competition, especially compared to the other legal entities. The cooperatives expected to be professional and as a source of income to its members and society. As the time goes by, the cooperatives lost its characters as an economic entity based on the ?gotong-royong? principle.

Abstrak :
Kegiatan transportasi batu bara memiliki potensi bahaya dan risiko terjadinya kecelakaan. Faktor manusia seperti kelelahan (fatigue) dan mengantuk (sleepiness) telah menjadi perhatian utama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan. Hal ini terlihat dari tingginya kasus kecelakaan di jalur hauling akibat mengantuk dan/atau kelelahan pada pengemudi dump truck PT. X Distrik KCMB tahun 2007-2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor internal (usia, kuantitas tidur, masa kerja) dan eksternal (shift kerja, pola kerja, durasi mengemudi) dengan tingkat kantuk (sleepiness) dan kelelahan (fatigue) pada pengemudi dump truck PT. X Distrik KCMB tahun 2012. Penelitian ini dilakukan pada bulan April-Mei 2012 di jalur hauling PT. X Distrik KCMB, Kalimantan Selatan. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 60 orang. Penelitian ini bersifat kuantitatif observasional dan menggunakan desain studi cross sectional. Tingkat kantuk (sleepiness) diukur secara subjektif dengan menggunakan kuesioner The Epworth Sleepiness Scale (ESS) dan hasilnya menunjukkan bahwa 6,7% responden diindikasikan memiliki tingkat kantuk berlebih (excessive daytime somnolence). Sedangkan tingkat kelelahan (fatigue) diukur secara subjektif dengan menggunakan kuesioner The Fatigue Severity Scale (FSS) dan hasilnya menunjukkan bahwa 31,7% responden memiliki tingkat keparahan kelelahan yang signifikan. Rata-rata tingkat kantuk tertinggi yang diukur dengan menggunakan kuesioner The Wits SleepWake Skale terjadi pada periode Pukul 04.01-05.00 WITA. Sedangkan gejala kelelahan paling banyak dirasakan pada akhir shift yang diukur dengan menggunakan kuesioner RCIF Fatigue Scale adalah letih pada kaki. Hasil uji statistik menujukkan hasil bahwa hanya durasi mengemudi yang memiliki hubungan signifikan dengan tingkat kantuk (sleepiness) dan hanya pola kerja yang memiliki hubungan signifikan dengan tingkat kelelahan (fatigue). Durasi mengemudi >9 jam mempunyai peluang 12,3 kali diindikasikan memiliki tingkat kantuk berlebih jika dibandingkan dengan pengemudi dengan durasi mengemudi ≤9 jam. Pola kerja 13 hari kerja 1 hari off adalah variabel yang paling dominan berhubungan dengan tingkat keparahan kelelahan jika dibandingkan dengan pola kerja yang lain. Pola kerja 13 hari kerja 1 hari off mempunyai peluang 0,2 kali untuk mengalami tingkat keparahan kelelahan yang signifikan dibandingkan dengan pola kerja 6 hari kerja 1 hari off.

---

Abstract
Coal transportation activities has potential dangers and risks of accidents. Human factors such as tiredness (fatigue) and somnolence (sleepiness) has become a major concern as the cause of the accident. It is seen from the high incidence of accidents due to sleepiness hauling lines and / or dump truck driver fatigue on PT. District X KCMB years 2007-2011. This study aims to determine the relationship of internal factors (age, quantity of sleep, period of employment) and external (shift work, work patterns, duration of driving) to the level of sleepiness (sleepiness) and tiredness (fatigue) on the dump truck driver PT. X District KCMB 2012. The research was conducted in April-May 2012 in line hauling PT. X KCMB District, South Kalimantan. Number of respondents in this study is 60 people. This study uses quantitative observational and cross sectional study design. The level of sleepiness (sleepiness) was measured subjectively using the Epworth Sleepiness Scale The questionnaire (ESS) and the results showed that 6.7% of respondents indicated having excess levels of sleepiness (excessive daytime somnolence). While the level of fatigue (fatigue) was measured subjectively using the Fatigue Severity Scale questionnaire (FSS) and the results showed that 31.7% of respondents have a significant level of fatigue severity. Average of the highest level of sleepiness as measured using the questionnaire The Wits SleepWake Skale occurred in the period 04:01 to 05:00 o'clock pm. While the most widely perceived symptoms of fatigue at the end of shift is measured using a questionnaire RCIF Fatigue Scale was tired in the legs. The results of the statistical test results showed that only duration of driving which have significant relationship with the level of sleepiness (sleepiness) and only the work patterns that have a significant relationship with levels of fatigue (fatigue). Driving duration> 9 hours had 12.3 times the odds have indicated excessive levels of sleepiness when compared with drivers with a duration of ≤ 9 hours driving. Work pattern 13 days working a day off is the most dominant variables associated with the severity of fatigue when compared with other working patterns. Work pattern 13 days working a day off to have 0.2 times the chance to experience significant fatigue severity compared with the pattern of six days of work a day off.

Abstrak :
Salah satu indikator keberhasilan rumah sakit adalah ketersediaan SDM yang bermutu dari segi kuantitas dan kualitas. Salah satu metode perencanaan kebutuhan tenaga berdasarkan beban kerja adalah Pedoman dalam Permenkes No. 53 Tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beban kerja dan kebutuhan tenaga di Instalasi Farmasi Rawat Jalan RS Kanker Dharmais tahun 2013. Hasil perhitungan kebutuhan tenaga didapatkan Instalasi Farmasi Rawat Jalan masih mengalami kekurangan tenaga apoteker sebanyak 2 orang dan asisten apoteker sebanyak 1 orang. Hasil penelitian menyarankan bahwa RS Kanker Dharmais meningkatkan sistem informasi, penambahan atau mutasi tenaga, meningkatkan kerjasama dengan dokter. ......One of success indicator in effective and efficient hospital is availability of human resources in terms of quantity and quality. Therefore, human resources need should be well planned. One of human resources planning method based on workload is based on Permenkes No.53 2012. This study aimed to determine amount of personnel needs in Pharmacy Department in 2013. Based on calculation, addition of three pharmacists and one assistant pharmacist are needed. Based on research results, the researcher suggests that pharmacy department should improve information systems, addition of pharmacist and assistant pharmacist, centralized outpatient services in one place, enhancing cooperation with physicians.

Abstrak :
Seiring dengan berkembangnya kejahatan-kejahatan terorganisasi khususnya Narkotika, merupakan kejahatan yang berdampak merugikan bangsa dan negara secara luas sehingga dikategorikan kejahatan serius atau disebut juga sebagai "extra ordinary crime". Bangsa Indonesia siaga terhadap penanggulangan kejahatan-kejahatan tersebut dengan memberlakukan kebijakan-kebijakan kriminal. Salah satu kebijakan tersebut dengan Moratorium/Pengetatan Hak-hak Narapidana mendapatkan Remisi, Asimilasi dan Pembebasan bersyarat, hal ini ditujukan untuk efek jera bagi pelaku kejahatan tersebut dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat luas. Dengan semangat tersebut maka diberlakukan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang moratorium syarat mendapatkan Remisi, Asimilasi dan pembebasan bersyarat, yaitu PP No 99 Tahun 2012. Namun pemberlakuan PP No 99 Tahun 2012 tersebut menimbulkan polemik karena dianggap diskriminatif, melanggar HAM dan bertentangan dengan tujuan pemidanaan serta Hierarki perundang-undangan, selain itu pertentangan yang terjadi timbul pada salah satu syarat moratorium hak mendapatkan Remisi dan pembebasan bersyarat adalah harus bersedia bekerjasama dengan penegak hukum membongkar kejahatan yang dilakukanya ( Justice Collaborator) serta pertentangan bahwa pada saat seseorang telah berstatus sebagai narapidana harusnya telah memasuki tahap pembinaan dan mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membicarakan lagi tentang kejahatan yang dilakukan. ...... The development of organized crime especially for Narcotics and Drugs Crimes inflict such destruction impact into our nation, so this crime is being called as serious crime and also called an Extra Ordinary Crime. Indonesia is preparing to prevent these crimes by applying some criminal policies. One of the criminal policy which applied by the Indonesian Government is the Moratorium of Inmates Rights to obtain the remission, assimilation, and parole. This policy aims to give the detterent effect to those narcotics and drugs offender and to reach the values of justice for society as well. With the spirit as mentioned above, the Indonesian Government enact The Government Ordinance No. 99/2012. But in other side, the enactment of this regulation evoke a polemic. The polemic raise because this regulation has been considered as a discriminative regulation, breached the universal values of human rights, contradictive with the sentencing purpose and also contradictive with the hierarchy of regulations as well. Another unappropriate rule in this regulation is the requirement for the inmate to become a justice collaborator. An inmate of these crimes should be in rehabilitation and development phase, not in the phase of arguing the crime itself which is past in the pra-ajudication and ajudication phase.

Abstrak :
Iklan merupakan salah satu strategi penjualan yang dapat menyampaikan informasi kepada konsuen. Hal ini terlihat jelas dala hubungan antara iklan rokok dan konsumsi masyarakat. Penelitian ini akan fokus terhadap intervensi pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dalam menangani masalah iklan rokok. Titik beratnya bagaimana peraturan dapat mengatur masalah iklan rokok. Metode penelitian yang dipergunakan bersifat yuridis normatif dengan menitikberatkan penelitian terhadap data sekunder. Dapat dibuktikan bahwa anak anak dan kau muda lebih cepat menangkap makna dari iklan rokok dibandingkan orang dewasa dan kaum muda lebih cenderung mengkonsusi rokok oleh karena pengaruh iklan. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang sangat muda memahami bahwa promosi tembakau mempromosikan merokok daripada merek tertentu dan bahwa ketika mereka semakin tua mereka dapat membedakan pesan merek. Sebagai kesimpulan dapat diketahui bahwa pemerintah sudah mulai mengambil sikap dalam mengatur iklan rokok termasuk spornsor dalam acara olahraga, beasiswa dan lain lain. Diharapkan kedepannya pemerintah dapat lebih berperan lagi dalam pelaksanaan pengaturan periklanan, khususnya iklan rokok. ...... Advertisement is one of the marketing strategies with the aim to deliver the information to consumers.There is a clear relationship between tobacco advertising and consumption. This research will focus on goverment intervention from the regulation. How the regulation able to set up the tobacco advertisement. This research is based on juridical normative research, emphasizing on secondary data. Here is also evidence that children and young people are more receptive than adults to tobacco advertising and that young people exposed to tobacco advertising and promotion are more likely to take up smoking. Research suggests that very young children understand that tobacco promotion is promoting smoking rather than a particular brand and that as they get older they can differentiate the brand messages. As a conclusion, the regulation in Indonesia already make a move to set up the tobacco advertisement include the sponsor for sport events, scholarship and others. From this research it is expected that the Government can have more role in implementing the regulationon advertisement, especially tobbaco advertisement.

Abstrak :
Perlindungan atas rahasia medis pasien merupakan salah satu hak pokok pasien dalam pelayanan medis yang wajib dipatuhi oleh setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Hak atas rahasia medis merupakan bagian dari hak privasi pasien sebagai manusia yang tidak dapat dilanggar dan wajib dipenuhi. Dalam berlangsungnya pelayanan medis, pasien tidak selalu merasa puas dengan proses yang berlangsung. Saat pasien merasa ada haknya yang dilanggar, salah satu cara pasien meminta pertanggungjawaban tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan adalah dengan menuntut rumah sakit dan menyampaikan tuntutannya melalui media massa. Saat menyampaikan tuntutan, pasien turut pula ditanggapi oleh pihak lain di media massa sehingga dapat menyebabkan terbukanya rahasia medis pasien. Penelitian ini akan membahas implikasi hukum yang timbul saat situasi tersebut terjadi serta pengaruhnya terhadap tanggung jawab dokter dan fasilitas pelayanan kesehatan. Pembahasan dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/Pn.Tng. Dengan mengacu kepada latar belakang tersebut, metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis serta didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dimana penulis akan mengumpulkan data kemudian memaparkan hasil yang diperoleh secara deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab dalam menjaga rahasia medis. Namun dalam beberapa pengecualian, dokter dan rumah sakit diperkenankan untuk membuka rahasia medis pasien. Salah satu bentuk pengecualian yang dimaksud adalah saat pasien telah mempublikasikan sengketa medis yang dialaminya di media massa. Respons yang ditunjukkan tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan dengan mengungkapkan rahasia medis pasien dalam hal ini disebut hak jawab. ......The protection of medical confidentiality of patients is one of the fundamental rights of patients in medical services that must be obeyed by every health care personnel and health care facilities. The right to medical confidentiality is part of the patient’s right to privacy as a human being that cannot be violated and must be fulfilled. In the course of medical services, patients are not always satisfied with the process. When patients feel that their rights have been violated, one of the ways for patients to hold health workers and health care facilities accountable is to sue the hospital and talks about their lawsuit through the mass media. While talking about the lawsuits, patients are also responded to by other parties in the mass media so that it can lead to the disclosure of the patient's medical secrecy. This research will discuss the legal implications that arise when the situation occurs as well as their impacts on the responsibilities of doctors and healthcare facilities. The discussion was conducted by analyzing the Decision No. 130/Pdt.G/2016/Pn.Tng. Referring to this background, the research method in this writing uses juridical-normative research methods, i.e. research that emphasizes the use of legal norms in writing and is supported by the results of interviews with informants. The type of research used is descriptive in which the authors will collect data and then describe the results obtained descriptively. The results obtained from this research are that healthcare workers and health care facilities are responsible for keeping medical secrecy. However, with some exceptions, doctors and hospitals are allowed to open patient medical secrecy. One of the form of exceptions is when the patient has published a medical dispute he has experienced in the mass media. The response shown by health care personnel and/or health care facilities by revealing the medical secrecy of the patient in this case is called the right to reply.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Peraturan KabareskrimPolri Nomor 1 Tahun 2012 terkait kajian mengenai pemeriksaan pelaku anak yangmelakukan tindak pidana perbuatan cabul di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak PPA Polresta Depok. Tindak Pidana Perbuatan Cabul yang terjadi di Depok cukuptinggi dengan 45 kasus dengan 7 anak sebagai pelaku sepanjang tahun 2017.Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2012 merupakan langkah nyata Polri terhadapperwujudan hak anak karena berisi Standar Operasional Prosedur SOP penanganananak yang berhadapan dengan hukum. Pemeriksaan pelaku anak dilakukan denganadanya perlindungan khusus. Perlindungan khusus membuat hak anak tetapdiutamakan meskipun dalam hal ini anak tersebut merupakan pelaku tindak pidana. Penelitian ini menganalisis mengenai kajian pemeriksaan pelaku anak karena padatahap pemeriksaan penyidik berkomunikasi langsung dengan pelaku anak sehinggarawan terjadi pelanggaran hak anak. Penelitian ini juga membahas mengenai dampakadanya implementasi kebijakan Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2012terhadap proses pemeriksaan pelaku anak di Polresta Depok. Pemeriksaan pelakuanak yang melakukan tindak pidana perbuatan cabul dilakukan oleh penyidik UnitPPA Polresta Depok mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentangPerlindungan Anak demi tercapainya hak anak sebagai pelaku. Hasil penelitian inimenunjukan adanya kendala dari segi komunikasi, sumber daya manusia, saranaprasarana, pendanaan, dan struktur birokrasi. Kendala yang ada diharapkan dapatdiatasi dengan perbaikan internal Polri, selain itu harus adanya kerjasama antaraPolri dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

---

This study is to examine the implemetation of the policy of Indonesian NationalPolice of criminal investigation division law No. 1 year 2012 related with theinvestigation of children offenders on criminal offense of obscenity in Women andChildren Services Unit of Depok Police Resort. The criminal offense of obscenitycommitted in Depok itself is quite high with 45 cases with 7 children as perpetratorsthroughout 2017. The Indonesian National Police law No. 1 year 2012 is a realaction of Polri towards the realization of children rights related on the content ofStandard Operational Procedures SOP on handling children against law. Theinvestigation of children offenders is hold in the presence of special protection.Special protection allows the children rights remain a priority even though, in thiscase, the child is a criminal offender. This study is to analyze the review on the investigation of children offenders since the the investigators communicate directlywith them at the inspection stage, in which it is vulnerable to occur violation ofchildren rights. Furthermore, it discusses the effects of the implementation of tbepolicy of Indonesian National Police of criminal investigation division law No. 1year 2012 related to the investigation process of children offenders in Depok PoliceResort. The examination of children offenders on criminal offense of obscenity isconducted by investigators of PPA Unit of Depok Police Resort referring to Law No.35 of 2014 on Child Protection for achieving the rights of children as perpetrators.The results of this study indicate some obstacles in terms of communication, humanresources, infrastructure, funding, and bureaucratic structure. The existing obstaclesare expected to be overcome by the internal improvement of the Police. And inaddition, the need for cooperation between the Police and the Ministry of WomenEmpowerment and Child Protection should be improved.