Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Ketersediaan infrastruktur termasuk sarana jalan tol, merupakan kebutuhan masyarakat yang menjadi kewajiban pemerintah dalam memenuhinya. Namun kemampuan Jana pemerintah menjadi salah satu kendala yang utama, karena dana yang dibutuhkan dalam penyediaan infrastruktur sangat besar sedangkan masih banyak pengeluaran pemerintah untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Upaya pemerintah untuk mengajak pecan serta swasta dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur merupakan alternatif solusi atas permasalahan tersebut. Pada kenyataannya, minat swasta untuk ikut serta dalam proyek pembangunan infrastruktur turut dipengaruhi oleh keberadaan perangkat hukum yang memadai, karena hukum berperan dalam memberikan kepastian atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam proyek-proyek dimaksud. Pada proyek-pmyek pembangunan infrastnuktur jalan tol, skema project financing merupakan skema pembiayaan yang menjadi pilihan karena karakteristik-karakteristik skema pembiayaan tersebut cocok dengan karakteristik proyek seperti mengenai skala besarnya pendanaan, jangka waktu pengembalian dana, sampai dengan keberadaan proyek sebagai jaminan. Selain itu, dengan karakteristiknya tersebut, ada beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk memilih skema pembiayaan project financing dalam proyek pembangunan jalan tol. Skema pembiayaan project financing dalam proyek pembangunan jalan tol melibatkan sejumlah pihak seperti kreditur, debitur, sponsor/penjamin dan pihak-pihak lainnya. Melalui konstruksi hukum diantara pihak-pihak tersebut, akan tergambar mengenai hubungan hukum diantara para pihak, sekaligus mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara satu pihak dengan pihak-pihak lainnya.

Abstrak :
Pada tahun 1995 - 1997, setiap 3 hari rata-rata terjadi 12 kasus kecelakaan lalu lintas (laka lantas), dengan 4 orang luka berat, dan 1 orang meninggal dunia. Keadaan ini mencerminkan kurangnya kualitas pelayanan lalulintas jalan tol Jakarta-Cikampek. Dengan asumsi bahwa tingkat pelayanan akan semakin baik; pertama, jika kuantitas dan kualitas kecelakaan dan korban yang terjadi semakin rendah; kedua, jika petugas semakin cepat datang memberikan pertolongan. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan kepada kedua hal tersebut, dengan harapan dapat ditemukan ide untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui pengamatan terlibat pasif, dilengkapi wawancara dengan pedoman, dilaksanakan di kantor PT Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek dan instansi terkait, dari akhir Desember 1997 hingga Mei 1998. Penyebab laka lantas dapat digolongkan faktor manusia sebagai pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas, misalnya melanggar batas kecepatan, mengemudi dalam keadaan lelah dan kemudian mengalami laka lantas. Faktor berikutnya kendaraan bermotor yang tidak memenuhi kelaikan jalan dan faktor jalan tol serta lingkungannya. Pemantapan pelayanan keselamatan lalu lintas pencegahan laka lantas dilakukan dengan menangani faktor penyebab tersebut secara terpadu dan maksimal oleh instansi terkait, sehingga merupakan suatu sistem keselamatan lalu lintas. Dari penelitian diperoleh gambaran antara lain: PT Jasa Marga melaksanakan program pembangunan dan pemeliharaan jalan tol, perbaikan dan pemeliharaan serta penambahan kelengkapan jalan dan manajemenjalan termasuk program manajemen lalu lintas secara maksimal, dengan hasil faktor jalan dan lingkungannya menjadi faktor penyebab yang relatif kecil yaitu 2% atau 6 kejadian (selama penelitian dari Januari - April 1998). Kegiatan penegakan hukum belum dapat menangani semua pelanggaran penyebab laka lantas di semua ruas jalan pada sepanjang waktu, menyebabkan faktor pengemudi sebagai penyebab laka lantas sebanyak 62 % atau 210 kejadian (Januari - April 1998). Kelemahan lainnya adanya kendaraan bermotor yang memasuki jalan tol dalam kondisi tidak laik jalan menyebabkan laka lantas sebanyak 36 % atau 124 kejadian (Januari - April 1998). Upaya untuk meningkatkan pelayanan lalu lintas khususnya pemantapan pelayanan keselamatan lalu lintas di jalan tol Jakarta-Cikampek diarahkan pertama, meningkatkan keterpaduan instansi terkait yang dimulai dengan melakukan pengumpulan dan penganalisaan terhadap kasus laka lantas yang terjadi untuk memperoleh faktor penyebabnya, dan menjadikan hasil analisis tersebut sebagai bahan koordinasi. Kedua, setiap instansi terkait menggunakan hasil analisis tersebut sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerjanya. Ketiga, masing-masing instansi terkait menangani faktor penyebab secara maksimal sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, sehingga semua kegiatan terpadu sebagai suatu sistem. Sebagai contoh adalah khusus untuk Polri dalam rangka mengatasi ketidak mampuannya untuk menindak semua jenis pelanggaran penyebab laka lantas, serta dalam rangka meningkatkan frekuensi kehadiran dengan maksud dapat menimbulkan faktor pencegahan pengemudi untuk melanggar penyebab laka lantas, perlu melakukan kegiatan antara lain: peningkatan frekwensi patroli PRC dan pengawasan menetap dilokasi rawan, melengkapi petugas dengan alat pemantau kecepatan, berita Acara Cepat atau melakukan revisi terhadap tilang agar PRC dapat menindak pelanggaran penyebab kecelakaan diluar pasal tilang, melaksanakan pemeriksaan terhadap pengemudi yang beresiko mengakibatkan kecelakaan karena lelah atau mengantuk saat dinihari memasuki gerbang tol Cikampek.

Abstrak :
Kemacetan rutin kecuali hari libur di ruas Cawang-Pancoran, Semanggi-Pancoran, Semanggi-Tomang pada waktu yang sama pagi dan sore hari rata-rata terjadi 1,11 kecelakaan lalu lintas, 8 pelanggaran lalu lintas, 18 kemacetan setiap hari merupakan indikator kondisi situasi jalan Tol jalur Cawang-Cengkareng, Jakarta adalah tidak aman, tidak tertib dan tidak lancar yang menunjukan ketidakberhasilan pengamanan jalan Tol yang sudah dilakukan. Untuk itu kegiatan pengamanan oleh petugas-petugas PT Jasa Marga Cabang Kebon Jeruk dan Polri yang terdiri dari petugas-petugas PRC, Laka Lantas Polda Metro Jaya, dibantu oleh Polres Jakarta yang terkait dengan aktivitas penyuluhan, pengaturan, pelayanan, penjagaan, patroli, pengawalan, penanganan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas serta penindakan terhadap semua bentuk pelanggaran hukum, telah menjadi perhatian untuk diteliti guna peningkatan kualitas pengamanan agar tujuan pengamanan jalan Tol dapat berdaya dan berhasil guna. Penelitian dilakukan dari pertengahan bulan Maret 1998 hingga pertengahan bulan Juni 1988 menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, pengamatan terlibat pasif, dilengkapi wawancara dengan pedoman. Penelitian diselenggarakan di sepanjang jalan Tol jalur Cawang-Cengkareng, Jakarta, tempat kegiatan pengamanan dilakukan baik di jalan, kantor, instalasi serta tindakan-tindakan para petugas didalam melakukan aktivitasnya. Dari penelitian diperoleh data mengenai kondisi jalan, bentuk pengamanan yang dilakukan, sarana prasarana yang digunakan, pelibatan dan penggerakan serta sikap perilaku petugas didalam melakukan kegiatan-kegiatan engeneering, education, dan enforcement lalu lintas serta penanganan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas termasuk penindakan terhadap semua bentuk pelanggaran hukum di jalan Tol jalur Cawang-Cengkareng, Jakarta. Kenyataan di lapangan, aktivitas kegiatan bukan dalam bentuk satu sistem pengamanan, penanganan bersifat reactive dan proactive terbatas, tidak diterapkannya faktor-faktor organik administrasi dan manajemen yang berakibat tujuan pengamanan kurang berdaya dan berhasil guna. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kualitas pengamanan diperlukan langkah-langkah perbaikan dengan meninjau kembali instansi yang berwenang, pengembangan dibidang kemampuan petugas, material dan metoda agar pengamanan yang dilakukan dapat berdaya guna dan berhasil guna. Peninjauan terhadap instansi yang berwenang dihadapkan pada pilihan dua alternatif, yaitu alternatif pertama dengan menyerahkan kewenangan pengamanan sepenuhnya kepada PT Jasa Marga dengan segala konsekuensinya, dan alternatif kedua dengan menyerahkan kewenangan pengamanan kepada PT Jasa Marga dibantu petugas-petugas Polri yang ditugaskan untuk itu dengan pengendalian sepenuhnya oleh PT Jasa Marga dengan segala konsekuensinya.

Abstrak :
Penelitian ini mengkritisi keinginan operator jalan tol dalam tuntutannya kepada pemerintah untuk menaikkan tarif tol dengan alasan bahwa sudah terlalu lama tarif tol tidak naik, sementara biaya operasional dan pemeliharaan semakin meningkat. Dengan mengambil lokasi penelitian di Jagorawi pada tahun 1998-2002, penentuan tarif tol, baik yang diusulkan oleh PT Jasa Marga dengan konsep BKBOK (Besar Keuntungan Biaya Operasi Kendaraan) maupun yang diterapkan oleh Pemerintah yang ditetapkan dalam Kepres diperbandingkan dengan penentuan tarif berdasarkan konsep marginal cost. Hasil temuan analisis menunjukkan bahwa: pertama, konsep perhitungan tarif tol oleh PT Jasa Marga dengan rumusan BKBOK (Besar Keuntungan Biaya Operasi Kendaraan) mempunyai beberapa kelemahan, yaitu (1) rumusan ini tidak dapat diberlakukan dalam kondisi lalu lintas macet (2) tidak dapat diterapkan pada jalan arteri yang sejajar dengan jalan tol pada kondisi lalu lintas yang sama (3) hasil perhitungan BKBOK sangat mudah berubah, tergantung kondisi lalu lintas, padahal dalam penetapan tarif tidak bisa secepat itu berubah-ubah (4) perhitungannya cukup rumit sehingga sukar dimengerti oleh masyarakat umum. Kedua, dari hasil perhitungan harga dasar berdasarkan prinsip biaya marginal ternyata tarif yang berlaku sekarang lebih kecil dari harga dasarnya, sehingga menyebabkan PT. Jasa Marga (Persero) selaku pengelola ruas Jagorawi tidak bisa cost recovery. Atas temuan hasil penelitian diatas, maka direkomendasikan empat kebijakan, pertama, memperbaiki. rumusan BKBOK dan memodifikasikan dengan prinsip-prlnsip Marginal Cost. Kedua, agar tercapal cost recovery, maka pemerintah harus mengambil kebijakan menaikkan tarif tol tanpa ada subsidi. Dengan kenaikan tarif tol ini maka dapat menutup seluruh biaya operasional dan pemeliharaan serta beban penyusutan. Ketiga, Pemerintah memberikan subsidi kepada Jasa Marga tanpa menaikkan tarif tol, tetapi mengingat kondisi APBN saat ini yang tidak memungkinkan, maka menalkkan tarif tol adalah lebih bijaksana. Keempat, menaikkan tarif tol lebih tinggi lagi jika Pemerintah memberi peluang kepada pengelola tol, PT Jasa Marga (persero) sebagai balas jasa investasi atau Return of Investment (ROI) sebesar 10%.

Abstrak :
Peningkatan jumlah kendaraan meningkat dengan cepat namun hal ini tidak sejalan dengan peningkatan jumlah dan panjang jalan, sehingga sering terjadi kepadatan kendaraan di suatu ruas jalan khususnya di jalan tol pada periode waktu puncak (peak hour). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan tarif tol dinamis dalam mengurai kepadatan jalan tol. Penelitian ini menggunakan variabel – variabel yang membentuk besaran dan waktu penerapan tarif dinamis antara lain tingkat kepadatan jalan tol, Ability-To-Pay (ATP), Willingness-To-Pay (WTP) serta tingkat sensitifitas tarif terhadap volume lalu lintas. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan tarif dinamis di jalan tol dapat merubah pola serta waktu perjalanan pengguna jalan tol. Penerapan tarif dinamis ini dapat mengurai kepadatan yang terjadi pada periode waktu puncak. ......The number of vehicles is increasing rapidly, but this is different from the rise in the number and length of roads, so there is often a density of vehicles on the road, especially on toll roads during peak hours. The objective of this research is to examine the application of dynamic toll tariffs in reducing toll road congestion. This research used variables that determine the amount and timing of dynamic tariffs, including the level of toll road density, Ability to Pay (ATP), Willingness to Pay (WTP), and tariff sensitivity to traffic volume. The result shows that applying dynamic tariffs on toll roads can change users' patterns and travel time. In addition, this dynamic tariff can break down the density of toll road during peak hours.

Abstrak :
Jasa Marga merupakan perusahaan BUMN milik pemerintah yang bergerak pada bidang infrastruktur jalan tol. Tahun 2016 merupakan tahun inisiasi perusahaan untuk melakukan percepatan pembangunan yang secara langsung mengubah strategi perusahaan dalam pengambilan keputusan. Penyesuaian strategi terhadap percepatan infrastruktur menarik untuk diteliti terutama pada sektor kinerja keuangan perusahaanya. Analisis laporan keuangan merupakan metode yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan. Terdapat lima pengukuran utama dalam melakukan analisis kinerja keuangan yaitu Analisis profitabilitas, Analisis Manajemen Operasional, Analisis Manajemen Investasi, Analisis manajemen Pendanaaan, dan Analisis Arus kas Perusahaan. Profitabilitas perusahaan menurun saat percepatan infrastruktur akibat kenaikan biaya yang lebih tinggi daripada kenaikan pendapatan perusahaan. Kinerja operasional menurun akibat dari beban biaya yang meningkat. Manajemen Investasi menggambarkan imbal balik perusahaan menurun akibat dari laba bersih perusahaan yang menurun. Manajemen pendanaan, pada sisi likuiditas mengalami penurunan akibat dari kewajiban jangka pendek perusahaan yang meningkat; sedangkan dari sisi solvabilitas Jasa Marga mengandalkan utang bank dan Obligasi sebagai sumber utama dari pendanaan perusahaan. Berdasarkan analisis arus kas setelah memasuki era percepatan infrastruktur nilai free cash flow perusahaan cenderung mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan pertumbuhan pendapatan yang lebih kecil dibandingkan peningkatan biaya perusahaan. ......Jasa Marga is a state-owned company engaged in the field of toll road infrastructure. 2016 is the beginning of the company's strategy to accelerate development which directly changes the company's strategy in decision making. The strategy adjustments to infrastructure acceleration are attractive to be studied especially at the company's financial sectors. Financial statement analysis is a method commonly used to measure the performance of a company. There are five main measurements in financial analysis, they are Profitability Analysis, Operational Management Analysis, Investment Management Analysis, Funding Analysis Management, and Corporate Cash Flow Analysis. Acceleration of infrastructure decrease the profitability of the company because costs increase is higher than the increase of company revenue. Operational performance is worse due company costs rising. Management Investment shows that the company's returns are decreasing due to company's net profit decrease. Funding management show, liquidity is decreasing due the increase in short term liability; While solvency show Jasa Marga relies on banks liability and bonds as the main source of company financing. Cash flows Analysis shows infrastructure acceleration make the free cash flow of the company declined throughout the year, this is happened because the revenue growth of the company is smaller than the increase in company costs

Abstrak :
Perkembangan infrastruktur jalan adalah sebuah kebutuhan mutlak bagi pengembangan transportasi di Indonesia. Jalan juga menjadi unsur penting dalam rangka pengembangan wilayah serta peningkatan kesejahteraan secara umum. Untuk itu Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum bertekad untuk terus melakukan pengembangan infrastruktur khususnya jalan. Pengelola jalan tol memiliki kewajiban Standar Pelayanan Minimum seperti, Kondisi jalan tol, Kecepatan tempuh rata-rata, Aksessibilitas, Mobilitas, Keselamatan, dan Unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan. Oleh karena itu pengusaha jalan tol harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan harus menyadari bahwa sumber pendapatan adalah pemakai jalan. Pelayanan yang buruk berakibat pada minat pemakai jalan untuk menggunakan jalan tol. Atas dasar itu, betapa pentingnya mendengarkan dan memahami kebutuhan pengguna jalan tol. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 392/PRT/M/2005 tentang Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol. SPM jalan tol mencakup kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, serta unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan. Besaran ukuran yang harus dicapai untuk masing-masing aspek dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat. SPM jalan tol wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol ( BUJT) dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan tol. Pada intinya penerapan SPM perlu diterapkan untuk menjunjung prinsip dimana jalan tol mempunyai tingkat pelayanan, keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi dari jalan umum yang ada dan dapat melayani arus lalu lintas dengan mobilitas tinggi. Dalam Kajian Pustaka telah dibahas mengenai PP No.15 Tahun 2005 Pasal 8 yang menyebutkan bahwa standar pelayanan minimal adalah ukuran yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol. Besaran ukuran sebagaimana dimaksud sebelumnya dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat Standar Pelayanan Minimal. Jalan Tol diselenggarakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jalan tol dan wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol. ......Development of road infrastructure is an absolute necessity for the development of transportation in Indonesia. The road is also an important element in the development of the region as well as improving the general welfare. For the Government of Indonesia through the Ministry of Public Works is committed to continuing to develop infrastructure, particularly roads. Is the highway has an obligation as the Minimum Service Standards, highway conditions, average travel Speed??, Accessibility, Mobility, Safety, and Unit relief / rescue and relief services. Therefore, employers must motorway is committed to providing the best service and should be aware that the source of income is the road user. Poor service resulted in the interests of road users to use the toll road. On that basis, the importance of listening to and understanding the needs of highway users. Minimum Service Standards (MSS) in accordance with Government Regulation No. 15 of 2005 and the Regulation of the Minister of Public Works No. 392/PRT/M/2005 on Minimum Service Standards is a measure that must be achieved in the implementation of the implementation of the toll road. SPM highways include toll roads, the average travel speed, accessibility, mobility, safety, and rescue units / rescue and relief services. Sizing is to be achieved for each of the aspects evaluated periodically based on the results of monitoring functions and benefits. SPM highway must be carried out by the Business Entity Toll Road (BUJT) in order to improve service to toll road users. In essence, the application of SPM needs to be applied to uphold the principle that the highway has a level of service, security and comfort that is higher than the existing public road and can serve traffic with high mobility. In Studies Library has been discussed on PP 15 Year 2005 Article 8 which states that the minimum standard of service is a measure that must be achieved in the implementation of the implementation of the toll road. Sizing as mentioned previously evaluated regularly based on the results of monitoring functions and benefits of Minimum Service Standards. Toll Road was held to improve the public as users of the highway and shall be implemented by the Entity Toll Road

Abstrak :
ABSTRAK Proyek konstruksi semakin hari menjadi semakin kompleks sehubungan dengan standar-standar baru yang ditetapkan, teknologi yang canggih, dan keinginan pemilik proyek untuk melakukan penambahan ataupun perubahan lingkup pekerjaan. Suksesnya sebuah proyek tak lepas dari kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya yaitu pemilik proyek dan kontraktor. Pihakpihak tersebut mempunyai kepentingan dan tujuan yang berbeda sehingga konflik/perselisihan selalu timbul akibat perbedaan pendapat pada saat perencanaan dan pembangunan proyek dan menimbulkan klaim. Khusus untuk pembangunan jalan tol di Indonesia, hampir keseluruhan proyek pembangunan jalan tol di Indonesia terlambat dari jadwal yang ditetapkan. Penelitian dilakukan dengan mengadakan survei dengan menggunakan kuisioner, dan hasilnya akan diolah dengan analisa statistik deskriptif dan korelasi dengan menggunakan program SPSS. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini bahwa terdapat 15 (lima belas) faktor penyebab terjadinya klaim: keterlambatan dalam persetujuan desain/gambar (working drawing), kekurangan atau ketidaklengkapan dalam gambar desain, keterlambatan penyerahan lahan, keterlambatan menyetujui detail jadwal yang diajukan kontraktor, perintah untuk menunda suatu pekerjaan karena alasan pendanaan, keterlambatan pengiriman material, pembayaran termin yang terlambat (tidak tepat waktu), kesalahan perhitungan perencanaan, perubahan metode pelaksanaan pekerjaan, perubahan mutu material/bahan, perubahan desain, spesifikasi pelaksanaan yang tidak sempurna/tidak jelas, perbedaan kondisi bawah tanah (terdapat utilitas seperti pipa GAS, PDAM dan kabel PLN), kenaikan nilai tukar rupiah dan inflasi, dan banjir, angin ribut, kerusuhan, demontrasi atau keadaan huru-hara. Dari 15 faktor penyebab klaim, terdapat 2 (dua) faktor dominan penyebab terjadinya klaim dan mempengaruhi kinerja waktu proyek konstruksi jalan tol adalah keterlambatan pembayaran termin dan perubahan desain.

---

ABSTRACT Nowdays, Construction projects become increasingly more complex in connection with the new standards are set, advanced technology, and the desires of the owner to make additions or changes in scope of work. The success of a project could not be separated from the cooperation between the parties involved such as the project owners and contractors. The parties have a interest and different purpose so that the conflicts/disputes always arise due to differences of opinion at the time of planning and development projects and lead to claims. Especially for the construction of toll roads in Indonesia, almost all highway construction projects in Indonesia miss the fixed scheduled. Research carried out by conducting a survey using questionnaires, and the results is process using descriptive statistical analysis and correlation using SPSS program. The results of this study that there are 15 (fifteen) factors causing claim: delay in designs/drawings approval (working drawings), deficiencies or omissions in the design drawings, delay in delivery of land, delay in agreeing details of the contractor?s schedule, the order to suspend a job for reasons funding, delay in material delivery, late payment terms, the calculation error of planning, change methods of work, change the quality of materials, change the design, implementation specifications that are not perfect/not clear, differences in underground conditions, increase in the exchange rate and inflation, and floods, hurricanes, riots, demonstrations or riots circumstances. From 15 factors that cause the claim, 2 (two) dominant factors causing claim and affect the time performance of toll road construction project are late payment terms and change in design.

Abstrak :
One of the aspects needed to ensure smooth, safe, comfort and efficient operation of a toll road is related to service and operating system. The Minimum Service Standard (MSS) has been a parameter adopted for measuring the performance of a toll road and its service to the toll road users....

Abstrak :
Pemakai jalan tol berhak untuk menikmati jalan tol yang aman, nyaman dan lancar sesuai dengan standar jalan tol, Untuk itu operator jalan tol diminta untuk selalu menjaga dan memelihara kondisi dan fungsi aset jalan tol agar selalu dalam keadaan mantap terkendali. Namun pada jalan tol, sering kali terjadi kerusakan aset jalan tol berupa fasilitas operasi secara mendadak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Adapun fasilitas operasi di jalan tol yang dimaksud meliputi jalan, jembatan, bangunan pelengkap jalan, gedung, lingkungan, sarana pelengkap jalan, sarana drainase, sarana elektronika, mekanikal, elektrikal, penerangan dan sarana kerja. Apabila kerusakan tersebut terlambat ditangani, maka sasaran pelayanan jalan tol yang aman, nyaman dan lancar tidak tercapai. Keterlambatan waktu respon juga memberikan dampak antara lain kerusakan tambah parah, biaya perbaikan membengkak, komplain pemakai jalan. Untuk itu perlu peningkatan waktu respon sehingga perbaikan korektif darurat diselesaikan secara optimal. Proses awal penelitian dimulai dari identifikasi faktor penyebab menurunnya waktu respon. Diperkirakan faktor panyebabnya antara lain faktor kebijakan internal perusahaan operator, faktor biaya kontraktor, faktor pelaksanaan, faktor material, faktor tenaga karja, faktor peralatan, faktor ekonomi, faktor hukum dan peraturan, faktor Lingkungan, faktor komunikasi antar pihak yang terlibat. Selanjutnya faktor penyebab tersebut dianalisa prioritas resikonya. Kemudian dengan simulasi dinamis, dapat ditentukan variable dominan yang menyebabkan keterlambatan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa penyebab keterlambatan menurut kontraktor adalah lokasi kerusakan yang terjadi serentak dan tersebar di seluruh jalan tol serta disebabkan oleh informasi kerusakan telah disampaikan kepada kontraktor. Sedangkan penyebab menurut owner adalah pertambahan volume kerusakan lebih banyak dari kemampuan kontraktor serta disebabkan oleh mandor kontraktor yang tidak berkulitas. Dengan demikian dapat dipilih respon tindakan koreksi yang tepat terhadap variabel dominan di atas, serta diharapkan memberikan kontribusi dalam meningkatkan waktu respon pemeliharaan korektif di jalan tol.