Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keamanan industri suatu kawasan industri diharapkan dapat dan mampu melakukan pencegahan dan menanggulangi segala bentuk ancaman dan gangguan sehingga perlu ditanamkan dan ditumbuhkembangkan pemahaman, pengertian dan kesadaran bagi setiap karyawan bahwa kawasan industri sarat dengan teknologi yang bersifat vital, sehingga pengamanan lingkungannya tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Polri saja akan tetapi merupakan kewajiban dari semua unsur dalam lingkungannya, terutama dititik-beratkan pada kemampuan dan profesionalisme di lingkungan unit organisasi pengamanan dan unsur-unsur pendukung dalam pelaksanaan keamanan industri termasuk kemampuan satuan pengamanan dalam melaksanakan kegiatan plan protection dan kegiatan loss prevention. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka permasalahan penelitian adalah "bagaimana pelaksanaan sistem keamanan industri dan manajemen pengamanan di kawasan industri Pulogadung? Secara umum tujuan penelitian adalah untuk mengetahui atau memperoleh gambaran tentang satuan pengamanan (satpam) dalam rangka pelaksanaan keamanan industri di kawasan industri Pulogadung. Teori yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian adalah teori-teori dan konsep tentang pencegahan kejahatan dan terutama teori tentang disain lingkungan yang dikaitkan dengan teori displacement. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa : wawancara, studi kepustakaan dan observasi. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa keamanan industri di kawasan industri Pulogadung belum memenuhi standar keamanan industri yang digariskan dalam sistem keamanan industri. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan keamanan industri melalui satuan pengamanan yang dikoordinasi oleh PT. JIEP sebagai perusahaan pengelola kawasan industri Pulogadung belum memenuhi standar keamanan industri sebagaimana dimaksud dalam sistem keamanan industri. Untuk itu maka saran yang diajukan adalah perlunya peningkatan tentang pengetahuan manajemen sekuriti."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas tentang Strategi Pencegahan Kejahatan Gereja St. Antonius Kotabaru Yogyakarta terhadap ancaman dan serangan terorisme. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi. Skripsi ini menggunakan situational crime prevention¸CPTED, dan community crime prevention untuk menjelaskan strategi pencegahan yang digunakan oleh Gereja St. Antonius Kotabaru Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa saat ini Gereja St. Antonius Kotabaru Yogyakarta sudah menerapkan beberapa pengamanan dengan prinsip dari situational crime prevention, CPTED, dan community crime prevention. Gerakan terorisme bersifat tertutup dan tidak dapat diprediksi kapan mereka akan melakukan serangan, maka dari itu ada baiknya kalau gereja bersama dengan pemerintah melakukan kemitraan untuk menjaga gereja dari ancaman dan serangan terorisme.

---

ABSTRACTThe propose of this study is to explain how St. Antonius Kotabaru Yogyakarta Church doing their Crime Prevention Through Threats and Attacks of Terrorism. This study using qualitative approach and using observation and interview to collect the data. This study using situational crime prevention, CPTED, and community crime prevention to describe crime prevention strategy which is used by St. Antonius Kotabaru Yogyakarta Church. The results of this study are St. Antonius Kotabaru Yogyakarta Chruch currently using the principle of situaional crime prevention, CPTED, and community crime prevention. Terrorist movement can not be predicted, so its better to prevent their movement by doing collaboration with government."

"ABSTRAK

Tugas Karya Akhir ini membahas tentang Survei keamanan sebagai upaya Quality Control PT. MP pada daerah keamanan terbatas di bandara baru di Indonesia. Upaya pembukaan jalur rute penerbangan operasional di bandara baru ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat didaerah terisolir sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Sebelum suatu bandara dinyatakan memenuhi standar keamanan untuk dijadikan stasiun, PT.MP melakukan survei keamanan terlebih dahulu untuk mengecek kesiapan fasilitas fisik, fasilitas pengamanan dan kompetensi petugas suatu bandara didalam melaksanakan tugas pengamanan. Penelitian dilakukan menggunakan data sekunder dengan pendekatan kualitatif dimana metode dalam mencari data adalah dengan melakukan studi dokumen keamanan, peraturan perundang-undangan dan data hasil survei keamanan yang dilakukan oleh petugas Unit Corporate Security PT.MP pada 2 bandar udara baru H.Aroeppala Selayar dan bandar udara Tebelian-Sintang Kalimantan Barat. Analisa terhadap temuan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan pencegahan kejahatan situasional 25 teknik strategi pencegahan kejahatan yang dicetus oleh Clarke. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan survei keamanan bandara baru H.Aroeppala Selayar dan Tebelian-Sintang telah memenuhi beberapa konsep 25 teknik strategi pencegahan untuk menganalisis kerentanan-kerentanan yang dapat berpotensi terjadinya perbuatan melawan hukum didalam penerbangan. Penelitian ini menyarankan perkembangan penelitian selanjutnya untuk menguji efektivitas pelaksanaan program survei keamanan ini dengan menggunakan metode yang jauh lebih komprehensif.

---

---

ABSTRACTThis Final Project assignment discusses the implementation of a security survei as an effort to Quality Control program airlines X in security restricted areas at new airports in Indonesia. The effort to open the operational flight route at the new airport aims to improve the social welfare of the people in isolated areas in accordance with national development goals. Before an airport is declared to meet security standards to be used as a station, PT.MP conducts a security survei to check the readiness of physical facilities, security facilities and competencies of officers of an airport in carrying out security duties. Research conducted using a qualitative approach where the method of finding data is by reviewing secondary data from the study of security documents, legislation and security survei data carried out by PT.MP Corporate Security officers at 2 new airports, H.Aroeppala Selayar and Tebelian airport- Sintang West Kalimantan. Analysis of the findings of the data was carried out using a situational crime prevention approach 25 techniques of crime prevention strategies triggered by Clarke. The results of this study indicate that the implementation of a new airport security survei had similar with 25 techniques of crime that can be used to analyze vulnerabilities that can potentially occur against the law in flight. This study suggests the development of further research to examine the effectiveness of the implementation of this security survei program using a far more comprehensive method.

"

"Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan recurrent background check pegawai sebagai salah satu bentuk pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan kepada pegawai. Penelitian yang dilakukan merupakan studi kasus terhadap program pemeriksaan ulang latar belakang pegawai perusahaan penerbangan terkemuka di Indonesia, PT. MP, sebagai bagian dari upaya untuk mencegah munculnya insider threat di PT. MP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana metode yang digunakan dalam mencari data adalah dengan wawancara kepada investigator PT. MP selaku pelaksana program recurrent background check. Analisa terhadap temuan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan pencegahan kejahatan situasional kejahatan kerah putih yang dimodifikasi oleh Benson dan Madensen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan recurrent background check pegawai PT. MP dapat dilihat dari berbagai aspek seperti aspek deteksi, kontrol, dan penegakan peraturan serta hukum. Penelitian ini menyarankan perkembangan penelitian selanjutnya untuk menguji efektivitas pelaksanaan program ini dengan menggunakan metode yang jauh lebih komprehensif.

---

This thesis discusses about the implementation of employee recurrent background check as a prevention of crime committed by company to their employees. The research conducted is a case study of the background inspection program for employees of leading airlines in Indonesia, PT. MP, as part of an effort to prevent the emergence of insider threat at PT. MP. This study uses a qualitative approach where the method used is by interviewing investigators of PT. MP as the executor of recurrent background check. Analysis of the findings was carried out using a situational crime prevention and white-collar crime approach modified by Benson and Madensen in 2007. The results of this study indicate that the implementation of PT. MP can be seen from various aspects such as aspects of detection, control and enforcement of regulations and laws. This study suggests further research to test the effectiveness of the implementation of this program by using a more comprehensive method."

"Penelitian ini bermula dari latar belakang permasalahan korupsi yangmelibatkan penyelenggara negara di Indonesia yang tidak kunjung habisnya. Halini kemudian dibentuknya lembaga antikorupsi yang mempunyai wewewangmelakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Komisi PemberantasanKorupsi merupakan komisi antikorupsi di Indonesia yang mempunyai tugas,fungsi, dan wewenang yang sangat strategis dalam memberantas korupsi.Penelitian ini membahas mengenai penggunaan penyadapan KomisiPemberantasan Korupsi dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi,khususnya penyuapan dan pemerasan. Posisi Komisi Pemberantasan korupsicukup strategis terlihat pada penggunaan penyadapan yang sah secara hukumdalam mengungkap kasus korupsi, khususnya kasus penyuapan dan pemerasan.Penggunaan penyadapan telah menjerat banyak pelaku tindak pidanakorupsi. Penelitian ini juga ditujukan untuk melihat manfaat dan kendala selamapenggunaan penyadapan yang dilakukan oleh KPK sehingga dapatmenggambarkan secara keseluruhan dari penggunaan penyadapan dalammengungkap kasus penyuapan dan pemerasan yang melibatkan penyelenggaranegara.Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa KPK menyadaripenyadapan melalui telepon tidak cukup. Banyak kendala selama penggunaanpenyadapan selama ini disebabkan oleh, yaitu kendala personel KPK yang sedikitdibandingkan kasus yang sedang ditangani, dibutuhkan aturan hukum daninsfrastruktur yang memadai dalam hal menunjang tata cara teknis penyadapan,khususnya penyadapan yang berbasis layanan data internet.

---

AbstractThis research started from a background of corruption involving stateadministrators in Indonesia that never end. It is then, forming anti-corruptionagencies which have lawful interception and recording conversations. Indonesia?sCorruption Eradication Commission (KPK) is an anti-corruption commissionwhich has the duties, functions, and authority are very strategic in eradicatingcorruption.This research discusses the use of lawful interception Indonesia?s CorruptionEradication Commission (KPK) in exposing corruption cases, especially briberyand extortion. Indonesia's Corruption Eradication Commission (KPK) position isstrategic at the use of lawful interception in exposing corruption cases, especiallybribery and extortion.The use of lawful interception has trapped many corruptors. The study also aimedto see the benefits and constraints of lawful interception conducted by the KPK,so that it can describes the use of it in exposing bribery and extortion casesinvolving state administrators.The results of this research is KPK aware of intercepts telephone is not enough.Many obstacles during this policy, due to the lack of personnel in KPK, it takesthe rule of law and adequate infrastructure in terms of technical procedures tosupport lawful interception especially internet-based data services."

"Penelitian atau karya tulis ini mencoba menggambarkan bagaimana penerapan pemolisian demokratis poin akuntabilitas yang dilakukan oleh lembaga kepolisian yaitu Bidang Propam dalam menangani Penyimpangan polisi baik itu pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik maupun pelanggaran hukum personil kepolisian. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dimana data diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan 4 (empat) informan. Lokasi penelitian penulis memilih Polda Metro Jaya sebagai tempat penelitian untuk mewawancarai informan. Polda Metro Jaya dipilih karena Kepolisian Tingkat Daerah dengan kompleksitas masalah yang paling banyak dibanding daerah lain-lainya. Setelah didapatkan data primer dan maupun sekunder dari penelitian yang dilakukan sehingga dapat menjadi bahasan untuk melihat seberapa jauh Peran Propam Polda Metro Jaya dalam pengawasan terhadap penyimpangan polisi sebagai penerapan pemolisian demokratis poin akuntabilitas dan mengetahui hambatan dalam pelaksanaan implementasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemolisian demokratis poin akuntabilitas dalam Bidang Propam sudah cukup berjalan dengan baik tetapi masih ada beberapa poin-poin khusus dalam implementasi yang memerlukan perbaikan agar pelaksanaan implementasi pemolisian demokratis dalam tubuh Bidang Propam semakin lebih baik.

---

Study or this paper tries to describe how the implementation of democratic policing Points Accountability conducted by police agencies in the Bidang Propam Deviations police handle both the breach of discipline, ethical violation or violations of the law the police personnel.

This research was conducted with qualitative methods where data obtained from in-depth interviews with four (4) informant. Location of the study authors chose Polda Metro Jaya as a place to interview informants research. Polda Metro Jaya routes have the most problems with the complexity of many areas than others-others.

Once the data obtained from primary and secondary research and conducted so as to be a discussion to see how far Role Bidang Propam Polda Metro Jaya in the supervision of police deviance as points applying democratic policing accountability and know the obstacles in the implementation of the implementation.

The study results showed that the implementation of democratic policing accountability points in the Bidang Propam going well enough but still there are some specific points in the implementation of which requires the implementation of improvements to the implementation of democratic policing in the body Bidang Propam getting better."

"ABSTRAKPenelitian ini mencoba mendeskripsikan penyebab perilaku melindungi diri dari tindak kejahatan, konsep perilaku melindungi diri secara ilmiah disebut perilaku Self-Protective. Perilaku self-protective umumnya dianggap sebuah tindakan reaktif untuk menciptakan keamanan dari fenomena sosial, seperti kejahatan. Namun, bentuk-bentuk self-protective merupakan bentuk perilaku yang memiliki presisi dan terencana, sehingga peneliti menduga adanya suatu proses pemikiran dibalik perilaku tersebut. Peneliti memakai konsep kesadaran situasi sebagai pemicu untuk menjelaskan munculnya perilaku self-protective sebagai suatu proses kognisi dari individu maupun kelompok. Penelitian menggunakan pendekatan campuran menemukan bahwa perilaku self-protective merupakan perilaku yang multi-dimensi dan memiliki nilai manfaat. Perilaku tersebut muncul karena adanya proses kognisi individu dan kelompok terhadap elemen-elemen lingkungannya, jadi perilaku self-protective merupakan bentuk rekayasa terhadap lingkungan untuk keamanannya, bukan merupakan tindakan reaktif.

---

ABSTRACTThis study tried to describe the causes of self protection behavior from crime, the concept of those behavior scientifically called Self-Protective behavior. Usually self-protective behavior considered as a reactive action that intended to create a secure feeling from some social phenomenon, such as crime. However,self-protective behavior can seen as a precise and well-planned behavior, so the researcher suspected the existence of a thought process behind self-protective behavior. Researchers used the concept of situation awareness as a independent variable to explain the emergence of self-protective behavior as a process of individual and group cognition. The study used a mixed approach found that self-protective behavior is a multi-dimensional behavior and have some benefit. Those behavior occurs because individual and groups cognition process of the elements in the environment, so self-protective behavior is a form of environment security engineering, not a reactive action."

"ABSTRAKEngineering adalah sebuah tindakan kejahatan yang memanfaatkan manusia sebagai titik lemah untuk mendapatkan data, informasi, atau akses. Tindakan ini memiliki potensi ancaman kepada berbagai pihak, khususnya ketika menyangkut informasi yang sensitif dan memiliki dampak yang luas, tidak terkecuali pada maskapai penerbangan. Dengan meningkatnya pertumbuhan dunia penerbangan dan dampaknya pada akses perpindahan orang maupun barang, maka maskapai penerbangan sebagai bagian di dalamnya memiliki kerentanan untuk menjadi target kejahatan, seperti pada social engineering. Untuk menghadapi social engineering, maka penguatan dan improvisasi pada faktor manusia menjadi tindakan utama yang dapat dilakukan. Akan tetapi dalam lingkup perlindungan sistem informasi, faktor manusia saja tidaklah cukup, karena juga membutuhkan faktor proses dan teknologi. Tugas karya akhir ini melihat bagaimana pengintegrasian faktor manusia, proses, dan teknologi untuk mencegah social engineering pada maskapai penerbangan X. Penulis menggunakan teori routine activities dan situational crime prevention untuk melihatnya.

---

ABSTRAKEngineering is a technique of crime that exploit human as a weakness of systems to obtain data, information, or access. This measures potentially provide threat to many party, particularly with sensitive one and have great impact, including airline. With the increasing growth of aviation industry and it rsquo s impact on people and goods shifting, airlnes as included in aviation industry possess threat for being targeted by social engineer. Strengthening and improving human factor are regarded as main measure facing social engineering. On the other side, information system security is not just about human factor, but also need process and technology factor. This undergraduate thesis discuss the intregation of human, process, and tehcnology to prevent social engineering against Airline X, also use routine activities theory and situational crime prevention to analyst it."

"ABSTRAK<>br>Tindakan Melawan Hukum merupakan suatu permasalahan yang mengganggu dalam dunia penerbangan, salah satu bentuknya adalah Ancaman Bom. Hal tersebut pada dasarnya memperbesar kemungkinan terjadinya Pengeboman, yang berpotensi merusak infrastruktur dan memakan korban jiwa. Selain itu, Pengeboman juga bisa terjadi tanpa adanya Ancaman Bom terlebih dahulu. Mengacu pada buku Aviation Security International, dalam tiga tahun terakhir, Ancaman Bom terjadi secara rutin dengan jumlah rata-rata 6 kali perbulannya, dan hampir 1 kemungkinan dari kasus tersebut adalah Pengeboman. Melalui tulisan ini, penulis mengkaji fenomena tersebut dengan teknik Pencegahan Kejahatan Situasional guna melakukan pencegahan terhadap Pengeboman. Selain itu, melakukan pengkategorisasian handler, manager, dan guardian yang berdasar pada Teori Aktivitas Rutin, dan juga melakukan pengkategorisasian terhadap controllers untuk melindungi masing-masing aspek, yang berdasar pada Segitiga Kejahatan. Melalui kedua pendekatan tersebut, penulis melihat bagaimana adaptasi Pencegahan Kejahatan Situasional dan Teori Aktivitas Rutin dapat berperan untuk mencegah kemungkinan terburuk, yakni Pengeboman. Hasil tulisan ini dapat digunakan sebagai aspek pencegahan dengan strategi pencegahan kejahatan oleh Aviation Security untuk melindungi Bandara dan Pesawat Udara.

---

ABSTRACT<>br>Acts of Unlawful Interference is a troubling issue in the aviation world, one of which is Bomb Threats. It essentially increases the likelihood of Bombing, which potentially damages infrastructure and consumes lives. In addition, Bombing can also occur without the presence of Bomb Threats first. Referring to the book of Aviation Security International, in the last three years, Bomb Threats occurs regularly with an average of 6 times per month, and almost 1 possibility of those cases are Bombing. Through this paper, the authors examine the phenomenon with Situational Crime Prevention techniques to prevent Bombing. In addition, categorize handlers, managers, and guardians based on Routine Activity Theory, and also categorize the controllers to protect each aspect, based on The Crime Triangle. Through both approaches, the authors looked at how the adaptation of Situational Crime Prevention and Routine Activity Theory can play a role in preventing the worst possible, the actual Bombing. The result of this paper can be used as a prevention aspect with crime prevention strategy by Aviation Security to protect Airport and Aircraft."