Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai penilaian kebaruan terhadap suatu desain industriyang diajukan permohonan pendaftarannya serta bagaimana penerapan prinsipkebaruan dalam praktik penyelesaian sengketa desain industri. Penelitian inimenggunakan pendekatan yuridis normatif. Penulis memperoleh kesimpulanbahwa dua pandangan tersebut yaitu apakah suatu desain industri dapat dikatakanbaru apabila memiliki perbedaan yang signifikan (significantly differ) atau hanyasedikit perbedaan dapat dikatakan sebagai suatu desain industri yang baru (slightlydiffer). Dualisme pandangan mengenai pengertian kebaruan terhadap suatu desainindustri di Indonesia dapat menjadi salah satu kerancuan dalam praktikpenyelesaian sengketa desain industri.

---

ABSTRACTThis thesis discussed the regulation of the novelty assesment of an industrial dsignfor registration as well as how the application of the novelty principle in thepractice of industrial design dispute cases. Normative juridicial was the researchmethod used within this thesis. Author concluded that these two views arewhether an industrial design can be said to be new if it is significantly differ orslightly differ. These different views on the definition of the novelty can beconsidered confusingly in the practice of industrial design dispute resolution."

"[Negara Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan budaya, haruslah dijaga dan dilindungi keberadaanya. Saat ini perlindungan akan warisan budaya menjadi isu yang mendesak bagi penduduk Indonesia karena sering dengan perkembagan zaman dan teknologi, ancaman akan eksploitasi terhadap produk ekspresi budaya tradisional sangat mungkin terjadi. Tapi di sisi lain penggunaan atau exploitasi ekspresi budaya tradisional juga penting dilakukan agar nialinya tetap terkandung dimasyarakat. Hal tersebut lah yang mendorong penulis untuk membahas penggunaan ekspresi budaya tradisional secara bebas. Teater I La Galigo adalah contoh nyata dimana exploitasi terhadap ekspresi kebudayaan tradisional berjalan lurus dengan pelestariannya. Dan seabgai sebuah teater yang mengadopsi alur cerita dari warisan budaya, maka penting untuk menuntukan originalitasnya agar karya tersebut dapat diberikan perlindungan dalam ruang lingkup hak cipta. Di sisi lain penting juga menentukan bahwa I La Galigo sebagai modifikasi expresi budaya tradisional tidak melanggar norma-norma yang ada pada masyarakat bugis. Sudut pandang tentang pelanggaran tersebut haruslah sesuai dengan hokum hak cipta dan sesuai dengan rancangan undang-undang tentang pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang saat ini menunggu untuk disahkan. Pada akhirnya modifikasi atau penggunaan ekspresi budaya tradisional haurslah bermafaat dan dapat mensejahterakan masyarakat aslinya.

---

, The Republic of Indonesia, which consists of diverse ethnic and cultural,

the existence must be maintained and protected. Currently, the cultural heritage

protection was become an urgent issue for the people of Indonesia as often with

the times and technological developments, the threat of exploitation of the

products of traditional cultural expression is very possible to happen. But on the

other hand the use or exploitation of traditional cultural expressions are also

important so that its value remains contained in the community. That is what

prompted the authors to discuss the use of traditional cultural expressions freely.

Theater I La Galigo is a real example where the exploitation of the

traditional cultural expression goes straight to its preservation. And as a theater

that adopts the storyline of the cultural heritage, it is important to determine the

originality so the work can be granted protection within the scope of copyright.

On the other hand it is also important to determine that I La Galigo as a

modification of traditional cultural expression does not violate the norms that

exist in Bugis society. Viewpoints on these violations must be in accordance with

copyright laws and corresponding with the draft law on traditional knowledge and

traditional cultural expressions that are currently waiting to be approved. In the

end, modification or use of traditional cultural expressions should be useful and

can giving prosperity to the local communities.]"

"Skripsi ini membahas tiga permaslaahan yaitu mengenai: Apakah Surat Keputusan Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dikatakan sebagai jaminan? Bagaimana ketentuan dan prosedur dari pelaksanaan pemberian kredit Dewan Perwakilan Rakyat pada Bank BJB Kantor Wilayah II? Bagaimana bank BJB Kantor Wilayah II mengatasi dan menyelesaikan kredit macet akibat debitor wanprestasi? Berdasarkan metode penelitian kepustakaan, wawancara dan studi kasus di bank BJB Kantor Wilayah II, penulisan skripsi ini bertujuan memberikan deskripsi kontruksi hukum SK Pengangkatan DPRD sebagai agunan di Bank.Kesimpulan:1) SK Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak termasuk sebagai jaminan gadai karena tidak memilki nilai (tidak dapat dijual) dan nilai yuridis (tidak dapat di pindah tangankan)2) Pengikatan kredit DPRD bukanlah SK Pengangkatan DPRD melaikan gaji DPRD yangbersangkutanlah yang menjadi jaminan pokok dalam proses kredit tersebut.3) Bank BJB dalam menyalurkan kredit DPRD sampai saat ini tidak pernah mengalami macet, namun bank memiliki tindakan preventif untuk menghadapi kemungkinan adanya kredit macet yaitu dengan wajibkan debitor mengansuransikan kreditnya, jika terdapat kredit bermasalah maka bank akan menyelesaikan kredit macat tersebut merujuk Surat Edaran Bank Indonesia No.14/26/DKBU tanggal 9 sepetember 2012 Perihal Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat.

---

This script will discuss three problems: Coulddecree of appointment of the Regional Parliament referred as a collateral? What are the terms and procedureof credit application for Regional Parliament at Bank BJB Regional Office II? How Bank BJBRegional Office II overcome and solve thenon performing loan caused by breach of contract? Based on literature research method, interview and case studyat Bank BJB Regional Office II, the purpose of this script is togive the law construction description of the usage of decree of appointment of the Regional Parliament as a bank collateral.Conclusions:1) decree of appointment of the Regional Parliament is not accepted as a bank collateralbecause it has no selling value (can not be sold) and no juridical value (the ownership can not be transferred)2) The credit binding factor for Regional Parliament is not the appointment decree,but it?s the Regional Parliament?s salary that become the main collateralon the loan process.3) Bank BJB, in terms of providing loan for Regional Parliament, has never found any bad credit, however, bank has preventive actsto overcome bad credit possibilities,by requiring the debtor to put their loan under an insurance, if there is any bad credit, then bank will solve the problem by referring toBank Indonesia regulation No.14/26/DKBU 9 Sepetember 2012 regardingThe Guidelines for Policy and Procedure of credit for Rural Banks."

"Dalam perlindungan terhadap tenaga kerja di Indonesia perusahaan diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan proteksi terhadap para pekerja, Para pekerja dalam melaksanakan kewajiban nya dapat mengalami berbagai macam resiko terutama resiko kesehatan oleh karena itu dibutuhkan instrument penjamin untuk memenuhi kesehatan para pekerja tersebut. Dalam hal ini ada dua bentuk instrumen penjamin pemenuhan jaminan kesehatan para pekerja tersebut yakni Asuransi Kesehatan BPJS yang diwajibkan oleh undang-undang dan Asuransi Kesehatan Komersial terhadap perusahaan yang berdasarkan kemampuanya menggunakan jaminan terhadap para pekerja tersebut. Sebuah kondisi timbul dimana dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang menyediakan dua buah instruments tersebut di dalam perusahaan mereka. Pokok permasalah dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan kedua instrument tersebut dalam perusahaan di Indonesia, dimana BPJS bersifat wajib namun perusahaan tetap menggunakan Asuransi Kesehatan Komersial untuk menjamin kesehatan para pekerja nya dan bagaimana perbandingan jaminan yang ditanggung oleh kedua buah jaminan tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa undang-undang no 24 tahun 2011 Mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial hanya mewajibkan penerapan BPJS walaupun pada kenyataan perusahaan lebih cenderung memakai asuransi komersial karena dirasa lebih menguntungkan Untuk menyiasati hal ini BPJS menerapkan cob agar penerapan undang-undang efektif dan menguntungkan kedua belah pihak.

---

In the protection of labor in Indonesia Companies are required by law to provide protection to workers, workers in carrying out its obligations can experience a wide variety of health risks, especially health risk therefore required guarantor instrument to meet the health of these workers. In this case there are two forms of guarantor instruments fulfilling the health insurance of these workers the Health Insurance BPJS required by law and the Commercial Health Insurance by the company by its ability to take out insurance against these workers. A condition which arises in practice there are many companies that provide these two instruments within their company. The principal problems in this thesis is how the application of the two instruments in Indonesia company, where BPJS be compulsory but the company still uses a commercial health insurance to ensure the health of its workers and how it compares to guarantee by the two instruments by these warranties. Methods used are normative juridical research method, the research done on the positive law written and unwritten. This study concluded that the law No. 24 of 2011 Concerning Social Security Agency. only requires the application of BPJS despite the fact the company is more tend to use commercial insurance because it is considered more profitable. To get around this, BPJS apply the cob for the application of the laws effective and beneficial for both parties."

"ABSTRAKKredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan salah satu upaya pemerintah dalammewujudkan kesejahteraan rakyat. Debitur dalam menjalankan KPRnya dapatmengalami berbagai macam resiko, terutama resiko kematian. Oleh karena itu,dibutuhkan Polis Asuransi Jiwa sebagai pemberi kepastian bahwa sisa kreditterhadap Bank dalam KPR dapat dilunasi, walaupun debitur telah meninggaldunia. Skripsi ini mencoba mengkaji mengenai peranan Polis Asuransi Jiwadalam memberikan kepastian pelunasan kredit kepada Kreditur pada PT MaybankIndonesia. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah konsekuensi hukumterhadap klaim apabila Bank sebagai Kreditur tidak jujur dalam proses pengisianAsuransi Jiwa Kredit, serta peranan Polis Asuransi Jiwa sebagai jaminan dalamKredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam memberikan kepastian hukum atas sisapembayaran kepada Kreditur pada PT Maybank Indonesia. Metode Penelitianyang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif,yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidaktertulis. Hasil penelitian yang didapat adalah, bahwa Polis Asuransi Jiwa tidakakan menanggung klaim apabila Bank tidak jujur dalam proses pengisianAsuransi Jiwa Kredit karena klaim tersebut akan dianggap batal demi hukum,serta peranan Polis Asuransi Jiwa terhadap Kreditur dalam Kredit PemilikanRumah (KPR) adalah sebagai pemberi kepastian pelunasan sisa kredit. Penelitianini menyimpulkan bahwa Polis Asuransi Jiwa sangat dibutuhkan dalam setiapperjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) karena polis tersebut memberikanjaminan pelunasan sisa kredit kepada kreditur sehingga dibutuhkan itikad baikdari kedua belah pihak agar terwujud pertanggungan yang diberikan polisterhadap klaim.

---

ABSTRACTHome Mortgage Loans (KPR) is one of government attempt in actualizing publicwelfare. Debtors in the process of KPR may suffer various risks, particularly riskof death. Therefore, Life Insurance Policy shall give the certainty of repayment ofhome mortgage loan residual balance, even though the debtor has passed away.This research examines the role of life insurance policy for giving certainty ofrepayment towards creditor on PT Maybank Indonesia. The analysis is based onthe legal consequence towards claim if the Bank dishonestly filling certainstatement on the process of covering life insurance credit, including the role oflife insurance policy as the security of home mortgage loans (KPR) in providingcertainty of repayment towards creditor on PT Maybank Indonesia. This researchis using the juridical-normative research method, which is study of written andunwritten law. The conclusion prevail life insurance policy will not cover theclaim if Bank did dishonestly filling a statement when covering life insurancecredit, because the claim will be considered as null and void, as it has breachutmost good faith principle. The role of life insurance policy towards creditorunder home mortgage loans (KPR) is as the grantor of certainty of repayment forthe remaining loans. The life insurance policy is consequential in every homemortgage loans (KPR) as the policy provides certainty of repayment regarding theresidual balance of the loans. The parties shall adhere to the principle of utmostgood faith in order the policy to materialize the claim coverage."

"Skripsi ini membahas mengenai adanya perbedaan pengaturan tentang doktrin dalam Hukum Asuransi yang berlaku secara universal yaitu doktrin Utmost Good Faith (itikad paling baik). Dimana pada dasarnya utmost good faith (itikad baik) tidak sama dengan good faith pada umumnya sehingga pengaturannya di tiap negara terkadang bisa saja berbeda. Indonesia dan inggris mempunyai keterkaitan yang cukup erat dengan doktrin utmost good faith sendiri, dimana kasus yang menjadi awal doktrin utmost good faith yaitu Carter vs Boehm terjadi di Indonesia dan diputuskan oleh Lord Mansfield di Pengadilan Inggris. Sehingga saya memutuskan untuk membandingkan pengaturan di Indonesia dan Inggris tentang Utmost Good Faith. Selain itu saya juga membahas kasus tentang asuransi laut yang terjadi di Indonesia tetapi para pihaknya memilih menggunakan hukum inggris.

---

This Thesis discuss about differencies in regulation about doctrine that apply generally in Insurance Law that is Utmost Good Faith Doctrine. Basically utmost good faith isn’t the same doctrine with good faith doctrine generally so the regulation in each country often can be different. Indonesia and United Kingdom have a quite close relation with utmost good faith doctrine itself, where the cases that started utmost good faith doctrine is Carter vs Boehm happen in Indonesia dan the Verdict is read by Lord Mansfield in United Kingdom Courts. So i decided to comparing Regulation in Indonesia and United Kingdom about Utmost Good Faith. Besides that i also discuss about a case of marine insurance that happen in Indonesia but the parties choosed to use English Law."