Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai dampak Moratorium Penerimaan Pegawai Negeri Sipil terhadap perencanaan pegawai di Kementerian Perhubungan. Moratorium Penerimaan Pegawai Negeri Sipil adalah kebijakan penundaan penerimaan PNS di instansi pusat dan daerah untuk melakukan penataan PNS. Penataan PNS dilakukan dengan membuat perencanaan pegawai selama lima tahun. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian secara garis besar menggambarkan bahwa moratorium penerimaan pegawai negeri sipil memiliki dampak terhadap perencanaan pegawai di Kementerian Perhubungan, yaitu pelaksanaan perputaran pegawai, beban kerja, dan optimalisasi pegawai. ......This research discusses about civil servant recruitment moratorium impact on employee planning and strategies at Indonesia Ministry of Transportation. The moratorium is a national policy that aims to re-organizing civil servant in both central and local government through postponing any recruitment activities. Reorganizing civil servant could be done by make employee planning for five years. This descriptive research uses qualitative method. Based on the result, it is concluded that the moratorium on civil servant's recruitment has an impact to Indonesia Ministry of Transportation's recruitment planning and affecting several strategies like employee rotation, work load, and employee optimalization.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam konteks administrasi negara, peran sumber daya manusia atau aparatur negara menjadi salah satu unsur yang sangat vital bagi keberlangsungan kehidupan pemerintahan dan pembangunan negara. Oleh sebab itu, kualitas aparatur negara menjadi salah satu perhatian yang utama. Dalam meningkatkan kemampuan aparatur negara, maka dilaksanakan sebuah program pendidikan dan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan pegawai sesuai dengan beban pekerjaan masing-masing. Melalui program pendidikan dan pelatihan ini, diharapkan terciptanya perubahan yang signifikan dalam produktivitas kerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III dengan produktivitas kerja pegawai di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan memiliki hubungan yang lemah dan tidak signifikan dengan produktivitas kerja pegawai di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Hal ini disebabkan karena ada hal lain yang mempengaruhi produktivitas kerja pegawai yaitu gaji, lingkungan kerja, latar belakang pendidikan, dan budaya kerja.

---

Abstract
In the context of public administration, the role of human resources or the state apparatus becomes one of the elements that are vital to the continuity of government?s existence and the development of state. Therefore, the quality of the state apparatus to be one major concern. In enhancing the ability of the state apparatus, implemented a program of education and training aimed at improving knowledge, ability, personnel skills according to their workload. Through education and training programs, it is hoped the creating of a significant change in man power productivity of employees. This study aims to determine the relationship between education and leadership training with the labor productivity level III employee in the Ministry of Education and Cultural Affairs. This research is a survey with data collection techniques using questionnaires and interviews.

The results research showed that education and training has a weak and not significant relationship with productivity of employees working at the Ministry of Education and Culture. This is because there are other things that affect employee productivity, namely salary, work environment, educational background, and work culture.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas model skenario kebijakan kepemudaan di Indonesia hingga tahun 2030. Penelitian ini berfokus kepada kondisi pemuda di Indonesia dan model skenaio kebijakan kepemudaan di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat empat skenario besar dalam kepemudaan Indonesia, yaitu chaos, local young leaders, national young leaders, dan young changemakers. Beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan adalah peningkatan kapasitas kelompok kerja kementerian dalam Isu Kepemudaan, peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan, dan south-south cooperation. Langkah- langkah ini harus dilakukan secara strategis melalui perencanaan yang komprehensif.

---

ABSTRACT
This research discusses model scenarios for Indonesian youth policy until 2030. This research focuses on the current condition of Indonesian youth and the possible scenarios Indonesian youth policy in Indonesia. This qualitative research uses qualitative method. The research shown that there are four major scenarios in regards to Indonesian youth, namely chaos, local young leaders, national young leaders, and young changemakers. These scenarios can be seen as a continuum that must be guarded. Several recommendations can be undertaken such as increasing the capacity of the ministerial working group, increasing youth participation in development, and south-south cooperation. These steps must be done strategically through comprehensive planning.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk mengukur kualitas pelayanan dengan menggunakan Sistem Administrasi Badan Hukum. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan disain deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 99 responden. Penarikan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara purposive accidental. Hasil penelitian menyatakan bahwa penggunaan SABH mempunyai dampak positif dan meningkatkan kualitas pelayanan pengesahan badan hukum perseroan terbatas. ......This research is done to measure serivece quality with usedAdministration System of Corporate Body. The research was use quantitavie methode with descriptive design. The Collecting of data is done with expand quessionner to 99 of respondents. The polling of sample is done with used purposive accidental. The result of research explained that using Administration System og Corporate Body have positive impacted and increase quaiity Service of legalization limited liability company.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan PNS yang memiliki kualitas kerja yang baik adalah dengan program reformasi birokrasi yaitu melalui penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (egovernement). Penggunaan e-government di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya salah satunya adalah melalui pengembangan sistem teknologi informasi manajemen kinerja yang disebut dengan e-performance. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan sistem informasi manajemen kinerja (e-performance) sebagai sistem penilaian kinerja pegawai negeri sipil di Kota Surabaya. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem penilaian prestasi kerja e-performance telah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yaitu membangun sistem penilaian yang lebih objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan sekaligus sebagai pertimbangan pemberian tambahan uang kinerja. Keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam menerapkan e-performance didorong oleh komitmen dan konsistensi yang tinggi dari pimpinan daerah, dukungan sumberdaya manusia yang berkualitas, dasar hukum yang kuat, dan ketersediaan sarana dan prasarana.

---

ABSTRACT
One of the Government's efforts in realizing the civil servants who have a good quality work is with the bureaucratic reform program through the use of electronic-based systems of governance (e-governement). The use of e government in the city of Surabaya, one of them is the development of information technology performance management system called e-performance. The purpose of this research is to analyze the implementation of the performance management information system (eperformance) as a performance appraisal system of civil servants in Surabaya. This research is a qualitative approach. Data collection techniques, namely depth interviews and document research. The results showed that the implementation of the performance appraisal system of eperformance has been going well in accordance with the goal of improve a more objective scoring system, measurable, accountable, participatory and transparent as well as the provision of additional cash consideration of performance. The success of the Surabaya Government in implementing the e-performance system driven by the commitment and high consistency of regional leaders, support quality human resources, legal basis, and the availability of facilities and infrastructure.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menggambarkan kebijakan Kementerian Luar Negeri dalam pengembangan karir dan kehidupan pribadi diplomat wanita di Indonesia. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut menyebabkan terbentuknya kebebasan bagi diplomat wanita untuk berkarir atau menjadi pendamping suaminya dalam perwakilan. Pilihan tersebut menyebabkan terjadinya penghambatan karir diplomat wanita ketika memilih menjadi pendamping suaminya dalam perwakilan, sedangkan pada sisi lain ketika memilih sebagai perwakilan, hal ini dapat berpotensi menyebabkan konflik pekerjaan-keluarga

---

ABSTRACT
This research aims to describe the Ministry of foreign affairs’s policy in development of career and personal life of female diplomat in Indonesia. This is a qualitative research approach. Data collection techniques used are interviews and literature studies. The result of this research indicate that Ministry of Foreign Affair’s policy causes a freedom for female diplomat to choose her career or be a housewife in the representative. Its causes the hampered of female diplomat’s career when she choose to be a housewife in the representative. In the other option, it could be the potential that causes work-family conflict

Abstrak :
Program pemagangan ke Jepang merupakan bagian dari program pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan pembekalan keahlian dan kemampuan pada sumber daya manusia di Indonesia agar terserap pasar kerja dan memiliki daya saing di era globalisasi. Studi tentang implementasi kebijakan program ini dilakukan untuk melihat implementasi program pemagangan ke Jepang yang telah dilaksanakan sejak tahun 1993 namun masih memiliki berbagai persoalan terkait partisipasi masyarakat untuk mengikuti program, serta peserta pemagangan yang melarikan diri saat berada di Jepang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif, serta teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi lapangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, dalam implementasi program pemagangan ke Jepang masih memiliki berbagai permasalahan yang harus diselesaikan, yaitu yang terkait dengan sosialisasi, permasalahan pihak pelaksana mencakup keterbatasan jumlah pihak pelaksana dan komitmen pihak pelaksana dalam menjalankan program, kesiapan mental dan tindakan indisipliner peserta pemagangan, serta ketersediaan fasilitas penunjang program. ......Apprenticeship program to Japan is a part of job training program implemented by the Directorate General of Training and Productivity Ministry of Labour of the Republic of Indonesia. This program aims to provide training skills and abilities of human resources in Indonesia to be absorbed by the labor market and competitiveness in the globalization. Studies on the implementation of program policies is done to see the implementation of apprenticeship program to Japan that have been implemented since 1993. However, the program still has many problems related to the participation of the society in the program, and the trainee who escaped while in Japan. This research uses qualitative and descriptive approach. Data collection uses techniques through in-depth interviews, literature study, and field observations. Results of this study concludes that the implementation of the apprenticeship program to Japan still has several problems to be solved, which is related with socialization, problems of implementers includes a limited number of implementers and implementing the commitments to implement the program, mental readiness and undisciplined trainee, as well as the availability of facilities supporting program.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang terjadi dikarenakan perusahaan mengalami kondisi keuangan yang buruk. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan menimbulkan perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara pengusaha dan pekerja. Perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang selama prosesnya di awasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, sudah menjadi tugas dari penyelesaian perselisihan hubungan indutrial untuk menyelesaiakan permasalahan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja. Pada penelitian kali ini penulis mengangkat pengawasan Kementerian Ketenagakerjaan dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja antara PT. X dengan Pekerja Y. Adapun pada penelitian ini teori yang digunakan adalah teori hubungan indutrial, pemutusan hubungan kerja, dan pengawasan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data sekunder dan primer. Kurangnya jumlah pegawai pengawasan dan proses penyelesaian perselisihan PHK yang lamban menjadi faktor hambatan selama prosesnya

---

ABSTRACT
Termination of employment by management of the company, usually caused by financial difficulties of the company. The termination of employment by the company usually follows by industrial dispute between the company and employees. The dispute can be settled by the industrial relations dispute settlement which controlled by the ministry of labor. This study focused on the control of the ministry of labor, in the proceses of industrial relation dispute settlement between management of PT. X and it?s employee (Y). The study uses theories and concepts of industrial relation, work termination and control theory. This study use qualitative approach, with data collection from primary and secondary source. The study concludes that the lack number of employee to do control and to process industrial dispute settlement, had become factors that delayed the process.

Abstrak :
Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana evaluasi pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan III di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat apakah pendidikan dan pelatihan memenuhi standar yang diperlukan. Evaluasi pendidikan dan pelatihan dalam penelitian ini menggunakan teori Kirkpatrick, yakni reaction, learning, changes in behavior, dan result. Desain penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan penyebaran kuesioner yang diolah menggunakan SPSS 17 for windows, dengan wawancara mendalam untuk memperkuat hasil penelitian. Adapun hasil evaluasi dari penelitian pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan III di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. ......This research aims to investigate the workings of training and development evaluation CPNS Third Level Program in Education and Culture Ministries of Indonesia. The purpose of this research is to assess whether or not the department had met its required standards, by employing Kirkpatrick, Reaction, Learning, Changes in Behavior, and Result dimension theory. A quantitative approach will also be utilised through questionnaire and intervies distribution in order to further strengthen the research outcome. The latter was generated by SPSS 17 for Windows. The result from the evaluation is training and development program already reached the target.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan mutasi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini berfokus pada mutasi pejabat struktural pada Januari 2015 di DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist melalui teknik pengumpulan data kualitatif yaitu wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mutasi pejabat merupakan bagian dari reorganisasi kelembagaan (institutional reorganizational). Mutasi yang terjadi dapat berupa mutasi horizontal maupun mutasi vertikal (promosi dan demosi). Mutasi pejabat struktural dilakukan melalui metode seleksi terbuka, sehingga pejabat harus mengikuti serangkaian test terlebih dahulu. Setelah itu, hasil test diberikan kepada Tim Baperjakat untuk mempertimbangkan penempatan pejabat yang bersangkutan. ......This research describes how the implementation of Structural Official?s transfers in the Provincial Government of DKI Jakarta. This study focused on transfers in structural official in January 2015 in DKI Jakarta. This research was conducted using post-positivist approach through qualitative data collection techniques, which is in-depth interviews and literature study. Results from this study indicate that structural official?s transfers as a part of institutional reorganizational. The types of transfers can be either horizontal transfers or vertical transfers (promotion and demotion). Structural official?s transfers carried out through an open selection method, so that officials must follow a series of tests. After that, the results of the tests given to Baperjakat Team to consider the placement of structural officials.