Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur beberapa hal mengenai hak konsumen terhadap informasi produk yang dikonsumsinya. Konsumen Indonesia, secara khusus juga merupakan konsumen obat-obatan yang mempunyai hak atas informasi terhadap obat-obatan yang mereka beli dan konsumsi. Skripsi ini membahas bagaimana analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak konsumen atas informasi terhadap fakta yang terjadi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pemenuhan hak konsumen atas informasi obat. Skripsi ini juga membahas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam peredaran produk obat kuat impor, serta pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi obat tersebut. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam membeli produk obat kuat impor tersebut, sebaiknya konsumen menerapkan prinsip kehati-hatian; diadakan kerja sama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan pihak Kepolisian dalam pengawasan peredaran produk obat kuat impor; diadakan sosialisasi, edukasi mengenai obat yang memenuhi standar yang baik kepada masyarakat, khususnya dalam pemenuhan hak konsumen obat secara umum; dan penyuluhan tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

---

The Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection rules some consumer rights about product information which is consumed. Indonesian consumers, especially health consumers also have information right about medicines they buy and consume. The focus of this study is the consumer protection aspect on the distribution of medicine products, is thesis discusses how the analysis of legislation regulating for the rights of consumers to information on facts that occurred related to the violations committed by the medicine entrepreneur in the fulfillment of consumer rights for medicine information.

This thesis also discusses the violations made by the seller in distribution of imported wonder pills product, as well as setting the legal protection of consumers who suffered losses due taking the pills. The results suggested while buying imported wonder pills product, the consumer should apply the precautionary principle; held the cooperation between the National Agency of Drug and Food with the police in monitoring the circulation of imported wonder pills product; held socialization, education about medicines that meet the standards of good to community, particularly in the fulfillment of medicine consumer rights in general, and counseling on the Law of Consumer Protection."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan terhadap merek terkenal menurut peraturan perundang-undangan Indonesia serta membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pengusaha lokal yang beritikad baik yang selalu dikalahkan dalam sengketa merek. Skripsi ini juga membahas bagaimana hakim menilai keterkenalan suatu merek berdasarkan beberapa gugatan pembatalan merek di Indonesia yang dilakukan pengusaha asing terhadap pengusaha lokal dengan analisis putusan No. 28/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. antara Calcimax dan Calcimex. Pengusaha lokal pemilik merek Calcimax dimenangkan karena terbukti tidak ada niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek Calcimex demi kepentingan usahanya. Selain itu juga terbukti bahwa pendaftaran merek Calcimax juga tidak menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Dengan kata lain, pihak pengusaha lokal pemilik merek Calcimax di sini mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur.

---

This thesis discusses about protection of well-known trademark according to Indonesian laws and regulations as well as discusses the legal protection to good faith local entrepreneur that is always defeated in dispute. This thesis also discusses how judges assess the fame of a trademark based on some of the lawsuit claimed by foreign entrepreneur to local entrepreneurs as a case study takes verdict No. 28/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. between Calcimax and Calcimex. In this dispute, the local entrepreneur, Calcimax trademark owner won because it proved no intention to pass off, imitate or trace Calcimex's notoriety for his business purposes. It also proved that Calcimax trademark registration didn't cause unfair competition, deceptive, or misleading the consumer. In other words, local entrepreneur who is Calcimax brand owner registered his brand properly and honestly."

"Skripsi ini membahas mengenai pemberian ganti rugi kepada penumpang pesawat udara akibat keterlambatan penerbangan oleh maskapai penerbangan di Indonesia dan Belanda. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian Yuridis Normatif dimana data dari penelitian ini sebagian besar melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap nara sumber. Maraknya kasus keterlambatan penerbangan akhir-akhir ini banyak menimbulkan keluhan dan kritik dari pengguna jasa angkutan udara akibat kerugian yang mereka alami. Hasil penelitian Penulis, masih banyak maskapai penerbangan yang mencantumkan klausula baku di dalam tiket pesawatnya dengan tujuan pengalihan tanggung jawab. Oleh karena itu, diberlakukan suatu hukum untuk melindungi kepentingan konsumen secara khusus, agar hak-hak konsumen dapat terjamin. Jika dilihat dari kasus yang terjadi di Indonesia dan Belanda, tanggung jawab yang diberikan oleh maskapai penerbangan sebagai ganti rugi kepada penumpangnya di Indonesia tidak sebesar tanggung jawab yang diberikan oleh maskapai penerbangan di Belanda.

---

This thesis discusses the granting of compensation to air passengers due to flight delays by airlines in Indonesia and the Netherlands. This study utilizes the Normative Juridical research methodology where data from this study was obtained largely through literature study and interviews with sources. Rampant cases of flight delays in recent years generated a lot of content and criticisms from users of airfreight services due to their losses.

The result of the study done by the author, found that there are many airlines that include standard clause in their plane ticket that enables airlines to transfer responsibility in cases of delay. Thus, a law to protect the interests of consumers was enacted, to assure the rights of the consumers. Comparing and analyzing cases that had occurred in Indonesia and Netherlands, the author found that compensation given to passengers in Indonesia is consistently numerically inferior compared to those given in the Netherlands."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas analisis yuridis perlindungan konsumen terhadap penawaranvoucher wisata yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura Pariwisata Indonesia. PT.Angkasa Pura Pariwisata Indonesia diduga telah melakukan pelanggaran-pelanggarandalam hal penawaran voucher wisata yang telah ditentukan oleh Undang-undangPerlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalahpenelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. PT. Angkasa PuraPariwisata Indonesia telah melakukan pelanggaran. Sehingga menimbulkan sengketaantara PT. Angkasa Pura Pariwisata Indoneseia dengan konsumennya. Adapun dalampenyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan melalui Yayasan LembagaKonsumen Indonesia.

---

ABSTRACTThe focus of this study is the juridical analysis of consumer protection regarding

travel voucher offer by PT. Angkasa Pura Pariwisata Indonesia. Travel voucher offer

made by PT. Angkasa Pura Pariwisata Indonesia is alleged to have committed

violations that have been determined by the Consumer Protection Act. The research

methods used in this thesis is in the form of juridical-normative research, while also

applying the secondary data. PT. Angkasa Pura Pariwisata Indonesia has been doing

infraction, which triggers a dispute between PT. Angkasa Pura Pariwisata Indonesia

with consumers. As for the resolution of dispute outside the courts is conducted

through the foundation of Indonesia consumers organization."

"Skripsi ini membahas mengenai iklan Telkomsel BlackBerry Internet Service Paket Unlimited yang diduga melanggar ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen dan periklanan karena memberikan dan menyampaikan informasi secara tidak jelas (menyesatkan). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Berdasarkan studi diketahui bahwa hingga saat ini pengaturan periklanan di Indonesia terdapat dalam beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa iklan Telkomsel BlackBerry Unlimited tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Etika Pariwara Indonesia.

---

This thesis is discussing the alleged violation done by Telkomsel BlackBerry advertisement against the consumer's protection and advertisement law for the delivery of vague and ambiguous (misleading) information. In this study, the authors use the method of normative research with the data gathered from field research and literature studies. According to this study, it is known that until today, the regulation on advertisement in indonesia are scattered in number of different legislation. Another result from the study reveals that Telkomsel BlackBerry Unlimited Advertisment is not in accordance with the provisions contained in the 1999 consumers protection law and advertisement ethics law."

"Penelitian ini membahas keterkaitan perjanjian kerja persaingan (covenant not to compete) dan pelanggaran rahasia dagang melalui studi kasus antara PT. Biggy Cemerlang dengan mantan pegawainya, yang mana Jaksa Penuntut Umum menuntut mantan pegawai tersebut dengan pelanggaran rahasia dagang Pasal 17 ayat (1) jo. Pasal 13 UU Rahasia Dagang yaitu mengingkari kewajiban tertulis untuk menjaga rahasia dagang. Melalui penelitian yuridis normatif dengan melakukan analisis deskriptif, penulis berusaha menjelaskan bahwa dengan dilanggarnya covenant not to compete tidak berarti terjadi tindak pidana dalam pelanggaran rahasia dagang. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui jalur pidana yang terjadi dalam kasus adalah tidak tepat.

---

This research discuss about the relation of covenant not to compete and trade secrets infringement through case study between PT. Biggy Cemerlang with their former employee, whereas the public attorney prosecuting their former employee with the infringement of Trade Secret Law Article 17 point (1) jo Article 13: breach written obligation to keep the trade secrets. Through normative juridical research by doing descriptive analysis, author tries to explain that the infidelity of covenant not to compete did not indicate that the trade secret crimes had happened. Therefore, the dispute settlements through criminal procedure in this case is not appropriate."

"Seiring dengan berkembangnya zaman dan era globalisasi yang semakin berkembang bentuk transaksi tidak hanya berupa barang, dunia telah mengenal perdagangan berjangka. Perdagangan berjangka menawarkan banyak kesempatan bagi investor dengan modal dan adanya risiko. Dengan adanya perdagangan berjangka ini dapat menghasilkan suatu transaksi antara Pelaku Usaha yaitu perusahaan berjangka sebagai penyedia jasa dengan Investor sebagai Nasabah. Penelitian ini membahas mengenai kasus sengketa yang terjadi antara Hj. Hartini selaku Investor dengan PT. Millenium Penata Futures sebagai Perusahaan Pialang Berjangka dan Syafi’i, dimana Investor menderita kerugian atas transaksi perdagangan berjangka ini dan Investor melaporkan ke BPSK untuk diselesaikan karena Investor merasa sebagai konsumen. Transaksi berjangka merupakan transaksi yang tidak memiliki kepastian dalam hal hasil yang keluar dari transaksi berjangka ini, hasil yang diperoleh oleh nasabah dapat berupa keuntungan yang sebesar-besarnya dan dapat pula berupa kerugian yang cukup besar. Fenomena ini menimbulkan permasalahan antara apakah Investor merupakan konsumen yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, siapakah yang harus bertanggung-jawab atas kerugian yang diderita oleh Investor dan apakah Putusan Mahkamah Agung sudah tepat dalam kasus ini. Bentuk penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, yang menekankan pada penggunaan data primer dan data sekunder.

---

Along with the development of times and the growing era of globalization, forms of transactions are not only in the form of goods. The world has known futures trading. Futures trading offer chances for investors with capital and also risks. Futures trading create transactions between business actors that are Futures Brokerage Firm as Service Providers with Investors as Consumer. This study discusses a case of a dispute between Hj. Hartini as an Investor with PT. MilleniumPenata Futures as the Futures Brokerage Firm and Syafi’I, in which the Investor suffered losses on Futures Trading transaction and reports it to the BPSK as the Investor feels that she is a Consumer. Futures Trading is a transaction that has no certainty in terms of the results that came out of the transaction, the results obtained by the Investor/Consumer can be a profit as much as possible and can also be a substantial losses. This phenomenon raises concerns among investors on whether Investor is a consumer that can be protected by the Consumer Protection Act (UUPK), who shall be responsible for the losses suffered by Investors, and whether the Resolution of the Supreme Court (Putusan Mahkamah Agung) in this case was right. The form conducted in this study is juridical normative, which emphasizes on the use of primary data and secondary data."

"Tujuan dari penulisan ini adalah Penulis merasa diantara sekian banyak sektor usaha di Indonesia, salah satu sektor favorit adalah sektor otomotif, hal ini dapat kita lihat dari tingkat kepadatan kendaraan pada kota-kota besar. Tentunya dengan tingginya tingkat persaingan pada sektor otomotif yang menjadikan Indonesia sebagai target pasar utamanya harus dibarengi dengan kontrol kualitas produk yang mereka pasarkan di Indonesia. Sektor otomotif umumnya dan kendaraan roda empat pada khususnya untuk memiliki keamanan kualitas yang layak, terkait dengan penggunaan produk tersebut yang menjadi alat mobilitas konsumen. Untuk itu Penulis merasa perlu membahas mengenai recall sebagai salah satu fenomena dalam dunia otomotif di Indonesia.

---

The purpose of writing this thesis is because the Author is interested because from many sector of business in Indonesia, automotive industry is the most favourite business to grow. If we take a look from a great number of vehicle in big city like Jakarta in Indonesia, we know that automotive industry is really growth. As we know the market is very competitive, the quality of vehicle must be a concern for customer satisfaction and comfort. Because of that reason Writer need to review and analize recall in automotive industry as a fenomena."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan definisi barang sejenis dalam hukum merek di Indonesia. Dimana Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 6 ayat (1) huruf a tentang Merek menyebutkan bahwa “Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis”. Penilaian pendekatan barang sejenis sangat berhubungan erat dengan penilaian adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan atas suatu merek, untuk memperbandingkan antara merek yang satu dan lainnya yang menjadi indikasi penolakan pendaftaran atau pembatalan suatu merek oleh Dirjen HAKI. Namun, Disini definisi barang dan/atau jasa yang sejenis tidak dijelaskan lebih lanjut baik dalam Peraturan Perundang-undangan maupun peraturan terkait lainnya. Sedangkan putusan hakim terkait penilaian barang sejenis akan sengketa merek semakin banyak dan memerlukan adanya suatu pedoman penerapan penilaian barang sejenis agar terjadi keseragaman dalam Putusan yang dibuat.

---

This thesis concerned on the application of the legal definition of similar goods brand in Indonesia. Where Under Law. 15 of 2001 Article 6 paragraph (1) letter a about Trademark that "Brands that have similarities principally or whole to another party brands that have been registered in advance for goods and / or services of a kind". Assessment approach similar items closely associated with assessment of the similarity in principle or the whole of a brand, to allow comparison between one brand and another which is an indication of rejection or cancellation of a trademark registration by the Director General of Intellectual Property Rights. However, here the definition of goods and / or services which are not described further similar in both legislation and other relevant regulations. While the judge's ruling related to assessments of similar goods would dispute the brand more and more and requires the application of valuation guidelines that kind of stuff happens uniformity in the decision made."

"Dalam kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Mandala Airlines membawa konsekuensi bagi konsumen, dimana ganti rugi yang diberikan kepada konsumen pemegang tiket yang belum sempat menggunakan tiketnya adalah berupa saham kepemilikan dalam Mandala Airlines. Dari penelitian kasus ini diperoleh hasil bahwa Mandala Airlines belum memberikan perlindungan yang semestinya bagi konsumen sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari uraian ditas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsekuensi yuridis bagi kepentingan konsumen dalam putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Mandala Airlines. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau berupa norma hukum tertulis. Untuk menjembatani kondisi konsumen dengan posisi tawar yang lemah, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sangat diperlukan, sedangkan terjadinya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hukum yang tersedia adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

---

Suspension of Payment of Mandala Airlines brings consequences for consumers, where the compensation provided to the consumer ticket holders who have not had to use the ticket is in the form of stock ownership in Mandala Airlines. From this case study obtained results that Mandala Airlines has not given proper protection for consumers in accordance with that stipulated in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. From the description, this research aims to ascertain legal consequences for the interests of consumers in decision Suspension of Payment Mandala Airlines. This research used normative legal research method by examining literatures or other secondary data related to law and any form of written legal norms. To connect the consumer condition with a weak bargaining position, the Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection is necessary, while the Suspension of Payment, available law is Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment."