Hasil Pencarian

Ditemukan 121 dokumen yang sesuai dengan query

Aritonang, Astrid Josephine, author

Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) = The authority of Badan Pemeriksa Keuangan to do the auditing activity for subsidiary company of Badan Usaha Milik Negara

ABSTRACT
BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pada praktiknya, BPK melakukan pemeriksaan terhadap anak perusahaan BUMN. Hal tersebut tidaklah sesuai dengan kewenangan BPK itu sendiri, karena pada dasarnya keuangan anak perusahaan BUMN bukan merupakan keuangan negara, sehingga anak perusahaan BUMN...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ivan Abdul Aziz, author

Implikasi hukum terhadap pelampauan batas defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah = Legal implications on the deficit limits exceedance of regional budget revenues and expenditures

ABSTRACT
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan disusun secara terbuka dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di Daerah. Di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur batas defisit APBD. Setiap tahunnya dalam rangka pengendalian fiskal, Menteri Keuangan selaku Chief...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fahri Handika, author

Tinjauan penetapan tarif batas bawah penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara berjadwal dalam negeri berdasarkan peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor pm 91 tahun 2014 menurut hukum persaingan usaha = Review concerning arrangement of airfare floor threshold for economy class passengers on scheduled domestic flights according to minister of transportation regulation no pm 91 of 2014 to competition law perspective

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai penetapan tarif batas bawah penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara berjadwal dalam negeri berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 91 Tahun 2014 yang secara prinsip bertentangan dengan semangat persaingan, namun mendapat pengecualian dari penegakan Hukum Persaingan Usaha berdasarkan keberadaan State Action Doctrine dalam Pasal...

2015

S59107

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Napitupulu, Monica Margaretha, author

Analisis yuridis kedudukan hukum corporate guarantor dalam kepailitan (Studi kasus Putusan Mahkamah agung no 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 Tahun 2014) = A juridical analysis regarding corporate guarantor's legal position in bankruptcy (Case study : Bankruptcy Judgment Number 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 Tahun 2014)

[Skripsi ini membahas kedudukan hukum corporate guarantor dalam proses kepailitan di Indonesia. Dewasa ini belum terdapat pengaturan yang mengatur secara spesifik terhadap kedudukan hukum guarantor dalam kepailitan, terutama guarantor yang telah melepaskan hak-hak istimewanya sebagai Penanggung. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, tercermin dalam perbedaan pendapat ahli hukum serta perbedaan penafsiran...

2015

S60863

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fernaldi Anggadha, author

Analisis yuridis terhadap persekongkolan tender di dalam hukum persaingan usaha = Juridical analysis of bid rigging in competition law / Fernaldi Anggadha

ABSTRAK
Persekongkolan tender dianggap sebagai aktivitas yang dapat menghambat upaya pembangunan Negara. Anggapan seperti ini disebabkan bahwa pada hakekatnya persekongkolan atau konspirasi dianggap bertentangan dengan keadilan, karena tidak memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pelaku usaha. Oleh karena itu hampir semua Negara menganggap perlu melarang tegas aktivitas tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana pengaturan dan...

2014

S61415

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Amadeus Krisna, author

Tanggung jawab koordinator kolusi dalam tender pengadaan alat kedokteran kesehatan dan kb di rsud embung fatimah batam ditinjau dari hukum persaingan usaha analisis putusan kppu no 10 kppu l 2013 = The responsibility of bidding coordinator collusion in procurement for medical equipment health and birth control in embung fatimah batam hospital seen from competition law kppu decision analysis no 10 kppu l 2013 / Amadeus Krisna

[Pengadaan alat kedokteran, kesehatan, dan KB yang dilakukan oleh RSUD Embung Fatimah Batam dilakukan dengan mengadakan tender. Dengan diadakan pengadaan secara tender, diharapkan pemerintah bisa mendapatkan barang dengan spesifikasi yang baik namun dengan harga yang se-efisien mungkin. Namun ternyata KPPU menemukan praktek persekongkolan tender yang diatur oleh seseorang yang berperan sebagai seorang koordinator tender kolusi....

Universitas Indonesia, 2015

S59308

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Michael Pradipta N., author

Analisis yuridis dugaan pelanggaran pasal 22 undangundang nomor 5 tahun 1999 pada tender pembangunan gedung paruga samakai kabupaten dompu propinsi nusa tenggara barat putusan kppu perkara nomor 17 kppul 2014 = Legal analysis of violation of article 22 of law no 5 of 1999 on procurement of building paruga samakai dompu nusa tenggara barat commission decision no 17 kppu l 2014 / Michael Pradipta N.

[Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia masih belum dapat lepas dari indikasi adanya persekongkolan tender. Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Persaingan Usaha dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) belum bisa membuat berkurangnya kasus persekongkolan tender di Indonesia yang salah satunya digunakan oleh penulis sebagai bahan skripsi ini. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai kewenangan...

Universitas Indonesia, 2015

S59309

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

William Iwo, author

Bubarnya Perseroan Solven akibat kepailitan = The dissolution of Solvent Company due to bankruptcy

ABSTRAK
Kemudahan syarat-syarat untuk mempailitkan debitor menyebabkan suatu Perseroan yang sebetulnya solven bisa diputus pailit oleh pengadilan niaga. Adanya pengaturan yang kontradiktif mengenai pembubaran perseroan yang diatur dalam Pasal 142 huruf (e) UUPT dengan Pasal 204 UUK-PKPU serta status sisa aset Perseroan Solven setelah pemberesan menjadi permasalahan utama dalam skripsi ini....

2015

S59603

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Adnan, author

Peran lembaga pemerintah dalam manajemen aparatur sipil negara ditinjau dari undang-undang no. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara = The roles of government authority in state civil apparatus management pursuant to law no 5 of 2014 concerning on state civil apparatus

ABSTRAK
Pada tanggal 15 Januari 2014 telah diundangkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan berlakunya undang-undang tersebut telah terjadi pula perubahan komposisi kelembagaan yang mengurusi urusan kepegawaian dan sumber daya aparatur negara yaitu, i Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ldquo;Kemenpan-RB rdquo; , yang berwenang dalam...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Simangunsong, Gunawan, author

Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Administrasi Pemerintahan Yang Telah Memulihkan Kerugian Keuangan Negara = Abuse of Authority of Government Administration Officials Who Have Recovered State Financial Losses

Setelah terbit Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ada pengaturan bahwa pejabat yang menyalahgunakan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara dapat memulihkan kerugian keuangan negara tersebut paling lama 10 hari setelah terbitnya hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah. Setelah pejabat pemerintah memulihkan kerugian keuangan negara, maka seharusnya unsur pidana korupsinya hilang....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian