Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai penyelesaian status kerja karyawan pada perusahaan yang melakukan relokasi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analitis data dengan pendekatan kualitatif, data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah, pengaturan relokasi perusahaan di Indonesia masih belum diatur secara tegas dalam undang-undang. Relokasi perusahaan oleh manajemen perusahaan berdampak terhadap status pihak pekerja, ikut relokasi dan tetap bekerja dengan perusahaan, ataupun diPHK, adapun perlindungan hukum terhadap pekerja akibat perusahaan yang relokasi adalah penyelesaian status dan penyelesaian hak.

---

This thesis discusses about the completion status of employees working at companies that are relocating. This study is normative, analytical descriptive, the data used is secondary data. Data analytical technique with a qualitative approach, the required data is secondary data consists of primary legal materials, secondary, and tertiary.

Results from this study is, setting the relocation of companies in Indonesia are still not clearly regulated by law. Relocation of the company by its management have an impact on the status of workers, either joined relocation and keep working with the company, or laid off. As for the legal protection of workers due to company relocation, is a status settlement and settlement rights."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha/perusahaan serta pelaksanaanya dalam praktek sesuai dengan Undang-Undang ketenagakerjaan dan peraturan terkait, serta implikasi terhadap penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dalam hal ini mediasi. Kasus yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini ialah kasus pemutusan hubungan kerja oleh PT. Indonesia Air Asia kepada seorang pegawai yang menjabat sebagai pramugara akibat adanya tuduhan mengenai kesalahan berat yang dilakukan pegawai, yakni mencuri dompet salah satu penumpang maskapai Air Asia, yang dilanjutkan dengan menganalisa Putusan Mahkamah Agung No.63K/Pdt.Sus-PHI/2015. Dalam tingkat pertama pengadilan negeri pada kasus ini, majelis hakim menolak gugatan yang diajukan oleh pekerja PT Indonesia Air Asia tersebut dan selanjutnya pekerja mengajukan permohonan kasasi di tingkat Mahkamah Agung. Adapun didalam kasus ini, pemutusan hubungan kerja akibat kesalahan berat yang dituduhkan PT Indonesia Air Asia kepada pekerja tidak terbukti. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan salah satu jenis perselisihan hubungan industrial yang tidak diinginkan oleh perusahaan maupun pekerja, dan dalam kasus ini PT Indonesia Air Asia dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial nya terhadap pekerja juga tidak sesuai. Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang mengacu pada norma hukum sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Didalam penelitian ini, mengacu pada Undang- Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan terkait dengan pemutusan hubungan kerja dan proses penyelesaiannya.

---

This undergraduate thesis discusses the regulation of termination of employment by the employer and its implementation in accordance to the Act 13 of 3003 about Labor Law and other related regulations, as well as the implication to the industrial relation dispute settlement, in this case, mediation. The case that is used in the writing of this thesis is termination of employment by PT. Indonesia Air Asia to an employee working as flight attendant due to a serious mistake accusation given to the employee, which is stealing of a wallet belongs to an Air Asia's passenger, followed by analyzing Supreme Court's Decision no. 63K/Pdt.Sus-PHI/2015. On the Public Court in this case, the judges rejected the lawsuit that was submitted by the worker, and as a result, the worker submitted a cassation to the Supreme Court. In this case, the termination of employment due to serious mistake that is accused by PT. Indonesia Air Asia to its worker was not proven and fall under the category of serious mistakes. The termination of employment is one of the industrial disputes that are unwanted by the employer as well as the worker, and in this case, the industrial relation dispute settlement process between PT. Air Asia and its worker was not in accordance with the regulations. In the writing of this thesis, the author uses normative method that refers to the regulations, which in this case, Act 13 of 2003 about Labor Law, Act 2 of 2004 about Industrial Relations Disputes Settlement, as well as other regulations related to the termination of employment and settlement process."

"Penelitian ini membahas mengenai perlindungan buruh atas Pemutusan Hubungan Kerja yang didasarkan atas tindakan efisiensi perusahaan. Para tenaga kerja saat ini selalu dibayangi kekhawatiran dan kecemasan ditambah dengan krisis ekonomi yang terjadi hingga saat ini, banyak perusahaan di Indonesia harus melalukan restrukturisasi sehingga perusahaan harus mengurangi karyawannya dengan alasan efisiensi. Isu yang selalu mengiringi kekhwatiran para tenaga kerja yaitu mengenai keabsahan kegiatan pemutusan hubungan kerja atas tindakan efisiensi dan kesesuaian pemberian kompensasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan perusahan. Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi terjadi pula pada PT. Newmont Nusa Tenggara. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penulisan penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Alat pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi dokumen, bahan pustaka, dan pengamatan/observasi. Yang selanjutnya penulisan ini disebut sebagai Penulisan Hukum Normatif. Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian kualitatif sehingga prosedur penelitian akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Berdasarkan penelitian penulis, alasan efisiensi PT. Newmont Nusa Tenggara dapat dibenarkan atau sah menurut hukum. Hal ini dikarenakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang merujuk ke Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011. Begitu pula dengan kompensasi yang diberikan PT. Newmont Nusa Tenggara untuk karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

---

This research discuss about the protection of labour from employment termination on basis of company eficiency. Recently, All labour are worried and anxious about the economic crisis that emerging today, many company in Indonesia must done a restructurisation so company must cut the amount of its employee down by the reason of eficiency. The issue that worry the employee most is the legality of employment termination by the reason of such efficiency and the conformity of compensation based on the laws and regulations as a form of legal protection by the company. The employment termination by reason of efficiency also happened in PT. Newmont Nusa Tenggara. The research conducted by researcher in this writing is juridisch normative research form, namely the research is conducted with the literature research or secondary data. Data collection methods being used is documents review, literature, and observation. Hereinafter referred to as Normative legal research. With respect of this thesis, writer will conduct qualitative research, accordingly the research procedure will result descriptive data. Pursuant to the writer?s research, efficiency reason used by PT. Newmont Nusa Tenggara can be legalised or legal by law. Because, it has been consistent with the provision of Article 164 paragraph (3) Law No.13 of 2003 which referred to judgment of constitusional court number 19/PUU-IX/2011. So then the compensation given by PT. Newmont Nusa Tenggara to the terminated employee on the basis of efficiency has been consistent with the provision of Article 164 paragraph (3) Law No.13 of 2003."

"Skripsi ini membahas mengenai perbedaan pendapat (dissenting opinion) hakim dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja. Untuk mengetahui perbedaan pendapat tersebut, maka dilakukan analisis terhadap putusan Mahkamah Agung No. 141 K/Pdt.Sus-PHI/2014 dan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya No. 84/G/2013/PHI.Sby. Permasalahan yang akan dikaji meliputi pengaturan mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja dan implementasi hakim dalam menerapkan ketentuan penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja tersebut dalam kasus. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif berdasarkan asas-asas norma hukum tertulis dengan cara penggambaran yang deskriptif analitis. Sehingga melalui analisis putusan tersebut kita mengetahui sejauh mana hakim menerapkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja.

---

This thesis discusses about dissenting opinion of the judges on resolving work termination dispute. To understanding about dissenting opinion, the author make an analysis on the Supreme Court decision No. 141 K/Pdt.Sus-PHI/2014 and Surabaya Court decision No. 84/G/2013/PHI.Sby. The problems to be examined include the regulation whom concern on the termination of employment disputes and the implementation of the judges on applying the dispute settlement provisions of the employment termination on the case. This thesis is a normative juridicial research based on the principles rules of law by means on the descriptive analytical. From the analysis of the decisions, the author want to know the extent of the judges on applying statutory provisions relating on resolving work termination dispute."

"Demosi merupakan sejenis sanksi/hukuman bagi pekerja/buruh yang prestasi kerjanya dinilai rendah oleh manajemen perusahaan, dimana dilakukansuatu pemindahan dalam suatu organisasi dari satu posisi ke posisi lainnya yang melibatkan penurunan kewenangan, tanggung jawab, status, fasilitas, bahkan gaji yang diperoleh oleh pekerja/buruh tersebut dari perusahaan. Adakalanya demosi dijatuhkan pada pekerja/buruh bukan karena prestasi kerjanya yang rendah, melainkan restrukturisasi departemen yang dilakukan perusahaan tempat pekerja/buruh bekerja. Apabila pekerja/buruh menolak penempatan barunya, perusahaan dapat melakukan suatu pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh tersebut. Penulis mencoba untuk menganalisa kasus tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, agar diketahui pengaturan yang berlaku terkait pemutusan hubungan kerja akibat adanya demosi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data yang diperoleh penulis adalah melalui penelitian kepustakaan dan wawancara dengan pejabat yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Penyelesaian Hubungan Industrial Secara Bipartit di Kementerian Tenaga Kerja. Penulis menemukan bahwa dalam kasus ini, perusahaan tidak mengatur mengenai demosi, sehingga keabsahan suatu demosi dalam putusan ini, tidak dapat dibenarkan. Suatu tindakan seperti demosi harus terdapat pengaturannya secara otonom, demi perlindungan pekerja/buruh.

---

A demotion is a compulsory reduction in an employee's rank or job title within the organizational hierarchy of a company. Where usually involve a reduction of authority, responsibilities, status, facilities, and even payment. But, that usually not the case, a demotion could be imposed on a worker, whoses department within the company are going through a major restructuring. Because of that, a worker is demoted to a lower job title. If the worker refuse the demotion, the company could take action by terminating said worker. The author will try to analiyze such case based on the Indonesian labour act, to find regulation regarding termination of employment as a result of a demotion. The method use by the author is a normative juridical approach, in doing so the author use data from literature. The legal data are obtain through literary research and interviews with the Head of Bipartite Settlement of Industrial Relations in The Ministry of Manpower of Indonesia. The author found in this case, that the demotion is not regulated by the company's regulation. In such case, the demotion that are imposed by the company are not allowed. Because such action, requiered to be regulated autonomously to protect workers interest."

"Skripsi ini membahas tentang pengaturan daluwarsa pembayaran pesangon bagi pekerja dengan perubahan status sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis terhadap putusan yang dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi, yang telah berkekuatan hukum tetap serta telah menghapus isi pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan, diperoleh simpulan bahwa, daluwarsa penuntutan pembayaran upah dan segala yang timbul dari hubungan kerja memberikan manfaat bagi para pekerja, khusunya bagi pekerja yang terkena dampak PHK akibat adanya perubahan status. Upah merupakan hak setiap pekerja yang tidak mempunyai jangka waktu dalam hal penuntutan haknya. Upah adalah hak dan sampai kapanpun tidak pernah hapus dengan adanya daluwarsa. Pengaturan mengenai pemutusan hubungan kerja, penghitungan uang pesangon, serta perubahan status pekerja dari PKWT menjadi PKWTT sudah diatur secara rinci di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan lain yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Namun, daluwarsa tetap diperlukan dalam pengaturan hak pesangon pekerja, hal ini untuk memberikan jaminan kepastian hukum, baik bagi yang menuntut haknya, maupun pihak yang akan dituntut memenuhi kewajibannya.

---

This thesis discusses about the regulation of the expiry severance payment for workers with changed status as a result of termination of employment. Using the descriptive analytical on the verdict issued by Constitutional Court that has legally binding that has erased article 96 of The Employment Act, resulted in a conclusion that the expiry of salary payment prosecution and all the things that arise from working relation give benefit to workers, especially for the ones who get the impact from termination of employment caused by the status changes. Salary is the right for every worker and will never be erased with expiry. The regulation about termination of employment, severance calculation, and changed worker’s status from PKWT to PKWTT has been adjusted in details on the Employment Act and other regulation that related with employment. However, the expiry will still be needed in the regulation of worker’s severance payment right. The regulation is purposed to guarantee the legal certainty, either for the one who demands his right or the one who will be accused to fulfill his responsibility."