Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerbitan surat utang/obligasi paling diminati sebagai sumber pendanaan perusahaan, karena jumlahnya besar, biaya kecil dan jangka waktu panjang. Didorong akan kebutuhan mata uang asing terutama dollar Amerika Serikat, maka perusahaan-perusahaan Indonesia cenderung menerbitkan obligasi/bonds mata uang asing di luar wilayah Indonesia. Struktur transaksi yang digunakan yaitu dengan cara (i) mendirikan special purpose vehicle (?SPV?) dengan kepemilikan 100% oleh perusahaan Indonesia; (ii) penerbitan bonds dijamin oleh perusahaan Indonesia; (iii) uang yang diterima SPV dari penerbitan bonds kemudian dipinjamkan kepada perusahaan Indonesia. Krisis ekonomi tahun 1997mengakibatkan perusahaan Indonesia tidak dapat membayar kepada SPV, yang mengakibatkan SPV wanprestasi kepada bondholders, sehingga set-aset yang dijaminkan oleh perusahaan Indonesia akan dilelang untuk membayar pinjaman bonds. Untuk mempertahankan aset-asetnya, perusahaan-perusahaan Indonesia yang beritikad tidak baik mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan Indonesia, agar perjanjian-perjanjian yang telah mereka tanda tangani dinyatakan batal demi hukum. Salah satu contoh kasusnya adalah gugatan atas perkara Nomor: 05/PDT.G./2003/ PN-BKS (Kasus Indah Kiat), telah diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA) dengan No. 381/K/Pdt./2006, yang isi putusannya menolak kasasi dari para investor, sehingga yang berlaku adalah putusan Pengadilan Negeri Bengkalis (?PN Bengkalis?) yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau. Putusan PN Bengkalis adalah (i) menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum; dan (ii) menyatakan perjanjian-perjanjian pokok tidak sah dan batal demi hukum dan perjanjian-perjanjian jaminan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Putusan MA ini harus dianalisis secara cermat dan seksama karena akan merugikan perekomian Indonesia, karena dalam dunia bisnis semakin tinggi semakin tinggi risiko, semakin tinggi bunga yang harus dibayar oleh debitor. Meskipun pemilihan yurisdiksi Pengadilan Negara Bagian New York dalam Kasus Indah Kiat bersifat non-ekslusive dan pengadilan Indonesia mempunyai kewenangan yurisdiksional untuk memeriksa perkara tersebut, namun PN Bengkalis berdasarkan asas lis alibi pendens harus menolak untuk memeriksa perkara Kasus Indah Kiat. Untuk perjanjian jaminan kebendaan, penggugat harusnya mengajukan gugatan ke pengadilan negeri tempat penggugat berdomisili, karena tidak ada satupun dari tergugat yang berdomisili di Bengkalis. Selain itu perbuatan melawan hukum yang didalilkan kepada para tergugat tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, kecuali penandatanganan akta hipotik yang berdasarkan pada perjanjian yang dibuat di luar negeri, namun dalam perbuatan tersebut, unsur kerugian dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tidak terpenuhi. Selain itu perjanjian-perjanjian yang ditandatangani para pihak terkait telah memenuhi kausa yang halal, kecuali akta hipotik, sehingga sebagai konsekwensinya akta hipotik batal demi hukum, namun tidak mengakibatkan batalnya perjanjian pokok.

---

Issuing bonds is the most popular fund rising strategy chosen by companies, since such it will result funding in a great amount, low cost and the long term maturity. Due to the business activity requirement in foreign currency, mainly in United States Dollar, there is a tendency for Indonesian companies to issue bonds out of Indonesian territory. The structure used in issuing the bonds by way of (i) establishing a special purpose vehicle which 100% owned by Indonesian Companies (?SPV?); (ii) such issuance guaranteed by Indonesian Companies by way of the provision of corporate guarantee and the creation of securities over their assets; (iii) the proceeds received from issuing bonds will be on-lent from SPV to Indonesian Companies. Economic crisis on 1997 caused Indonesian companies were not able to repay its debts to SPV, and then SPV were not able to repay its debts to note holders, and consequently, the assets of Indonesian companies that has been placed as security would be seized and sold in a public auction to settle such debt. To avoid enforcement for of security over their assets, the bad faith Indonesian companies submitted a claim to Indonesian court to declare the contracts that they have been entered into null and void. One of the cases using similar structure was the case Number: 05/PDT.G./2003/PN-BKS, has been decided by Indonesia Supreme Court with decision Number: 381/K/Pdt./2006 that rejected cassation of the investors. Therefore the decision of Bengkalis District Court that has been firmed by Riau High Court will take place. Bengkalis District Court declares that the Defendants have conducted unlawful action and the principal agreements that have been entered into by the parties were null and void. This decision result in the investors construed that make investment in Indonesia is high risk, and it will be disadvantages for the development of Indonesian economics. In view of the above, the judgments consideration in deciding the case must be thoroughly analyzed. The agreements that have been entered into in issuing the bonds were governed by the States of New York Law and the choice of jurisdiction was the court of the States of New York. Prior to the claim was submitted to the Indonesian Court, the defendants has submitted claim to the court of the States of New York, therefore nevertheless the choice of jurisdiction was non-exclusive, and Indonesian court has jurisdictional competency to examine the case, based on the principle of lis alibi pendens the district court of Bengkalis must decline to examine the case. With regard to the security documents, the plaintiff should submit its claim to the district court within the jurisdiction of the domicile of plaintiff. According to the legal reasoning of the judge council of Bengkalis District Court and Riau High Court in their decisions, it can be concluded that the legal action of the defendants was not meet the elements of unlawful action. The only legal action that can be construed as an unlawful action was the entering into Hypothec Deed, but it was not meet the elements of (i) damages; and (ii) the causality between the damages and such action. In addition, the agreements that have been entered into by the parties have met the lawful causal, except the hypothec deed, and consequently, such hypothec deed was null and void, but it would not cause the invalidity of the principal agreements."

"Skripsi ini merupakan refleksi atas teks ?Force de Loi: Le Fondement Mystique de l?Autorite? karya Jacques Derrida. Force de Loi seakan hendak menyibak wajah antagonis dari hukum modern, yang tak lain merupakan buah cinta modernisme. Keadilan, bagi hukum modern, menjadi sesuatu terberi. Wewenang (autorité) dalam hukum lantas menjadi kreator dan pemelihara kekerasan dalam pengemasan keadilan sebagai hukum itu. Hukum menjadi beku, dingin, dan penuh kekerasan. Maka, dengan merangkul dekonstruksi Derridean, skripsi ini bertujuan untuk melontarkan pandangan alternatif untuk memecah kebekuan itu. Dioperasikan dalam ranah sosio-legal, skripsi ini menggunakan metode content analysis, yang menggelar hamparan hukum yang senantiasa dapat didekonstruksi. Dekonstruksi merayakan keberagaman, menyangkal makna tunggal dalam hukum.This thesis is a reflective writing on Jacques Derrida?s ?Force de Loi: Le Fondement Mystique de l?Autorite?. Force de Loi intended to unveil the antagonistic face of modern law ? which born in modernism milieu. Justice, for modern law, is a gifted telos. Then, authority of law becomes the creator and caretaker of violence in wrapping ?justice as law?. Finally, law becomes cold and full of violence. So, using derridean deconstruction, this thesis has a goal to provide an alternative paradigm to break such colderness. Operated in socio-legal field, this thesis using ?content analysis? as method. Deconstruction celebrates plurality, and deny monolithic nuance in law."

"Kehamilan bagi seorang ibu rumah tangga adalah hal yang alamiah. Akan tetapi kehamilan yang tidak direncanakan atau diluar kehendak ibu rumah tangga tersebut, merupakan masalah atau beban baru baginya. Masalah-masalah inilah yang pada akhirnya menimbulkan konflik batin dalam diri ibu hamil tersebut. Konflik batin ini akan membuat ibu hamil tersebut menentukan pilihan, apakah tetap mempertahankan janin tersebut hingga lahir atau memilih untuk melakukan aborsi. Beberapa dari ibu hamil tersebut memilih jalan untuk melakukan aborsi, baik secara aman/melalui medis ataupun secara tidak aman/tidak melalui medis, kedua alasan tersebut dilakukan dengan adanya campur tangan suami ataupun tidak. Apabila pilihan jatuh pada aborsi, maka jelaslah pilihan ini akan dilakukan secara sembunyisembunyi, sebab telah ada Undang-undang yang melarang adanya aborsi, dan banyak dari kelompok-kelompok agama yang menentang dan bahkan dengan tegas-tegas melarang tindakan aborsi ini. Ibu-ibu rumah tangga di Indonesia pada umumnya mengetahui adanya peraturan yang berlaku di Indonesia, terutama peraturan mengenai aborsi, namun apa saja isinya dan bagaimana bunyinya mereka kurang memahaminya. Akibat dari minimnya pengetahuan para ibu rumah tangga tersebut membuat mereka menjadi sasaran empuk para oknum petugas yang dengan sengaja ingin mengambil keuntungan, beberapa diantaranya adalah oknum dari petugas kepolisian dan juga oknum dari petugas medis. Di Indonesia, beberapa ibu hamil yang memutuskan untuk mengambil tindakan aborsi mendapat perlakuan berbeda dari mereka. Ini menimbulkan ketidak setaraan jender. Maka dibutuhkan segera adanya perlindungan terhadap perempuan di Indonesia guna menjalankan hak-hak mereka sebagai warga negara sekaligus sebagai individu yang bertanggung jawab."

"Skripsi ini fokus membahas mengenai perlindungan hukum atas hak kesehatan pekerja perempuan tetap PT SIL. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang berpersepektif perempuan. Pengalaman perempuan akan digali untuk mengetahui bagaimana hukum melindungi hak-hak dan kepentingan perempuan. Penelitian ini akan dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu metode kepustakaan dan studi lapangan. Metode kepustakaan dilakukan dengan cara menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait serta peraturan perusahaan (PKB PT SIL) dengan menggali informasi dari berbagai sumber buku-buku, internet, jurnal, dan artikel. Metode studi lapangan dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara mendalam dengan informan, yaitu pekerja perempuan tetap PT SIL dan observasi langsung ke PT SIL, hasil penelitian menemukan bahwa peraturan perusahaan (PKB PT SIL) telah mengakomodir dan memenuhi hak-hak kesehatan bagi pekerja perempuan tetap PT SIL dan perempuan tidak pernah merasa rugi atas peraturan tersebut. Sedangkan ditemukan juga suatu catatan kecil mengenai hasil penelitian adalah minimnya pemahaman dan pengetahuan pekerja perempuan tetap PT SIL akan peraturan-peraturan yang mengatur saat mereka bekerja.

---

This thesis focus on discussing the legal protection of the right to health of women workers remained PT SIL. This research is law that focus on women. Women's experiences will be explored to determine how the law protects the rights and interests of women. The research will be carried out with 2 (two) methods, namely literature and field studies. The method is done by analyzing the literature legislation and regulations related to the company (PKB PT SIL) to gather information from various sources of books, internet, journals, and articles. Methods of field study conducted by in-depth interviews with informants, the women workers remained at Sweet Indolampung Company and direct observation to Sweet Indolampung Company, the research found that companies rules has to accommodate and fulfill health rights for women workers remained Sweet Indolampung Comapany and women never feel the loss on these rules. While also found a small note about the results of the study is the lack of understanding and knowledge of working women still Sweet Indolampung Company of the rules governing when they work."

"ABSTRAKDalam dunia modern saat ini, kehidupan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan serta peran penting sektor jasa keuangan pada umumnya dan perbankan pada khususnya. Melalui perbankan dana atau potensi investasi yang ada pada masyarakat disalurkan kedalam kegiatan-kegiatan produktif, sehingga pertumbuhan ekonomi terwujud. Salah satu kegiatan usaha bank adalah memberikan kredit. Seiring dengan meningkatnya jurnlah pemberian kredit, kredit macet pun menjadi masalah bagi dunia perbankan. Bukan saja itu, terdapat juga masalah penyelesaian kredit macet itu sendiri. Khusus mengenai masalah penyelesaian kredit macet pada bank BUMN selama ini berbeda dengan bank swasta lainnya. Pengertian kekayaan negara yang dipisahkan berupa modal pada bank BUMN, menjadikan penyelesaian kredit macet pada bank BUMN tersebut hams diselesailcan melalui PUPN (KP2LN). Penyelesaian kredit macet bank BUMN di PUPN terdapat kendala-kendala yang harus dihadapi oleh PUPN. Sehingga perlu dipildrkan cars penyelesaian kredit rnacet BUMN yang lebih tepat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam pembangunan ekonomi sangat dibutuhkan kepastian hukum termasuk kepastian hokum dalam menyelesaikan kredit macet. Perkembangan pengertian terhadap kekayaan negara yang dipisahkan dalam penyertaan pada BUMN menjadikan perubahan penyelesaian kredit macet. Bertitik tolak pada peraturan mengenai penyelesaian kredit macet bank BUMN yang dilakukan sendiri oleh Bank BUMN dan penyelesaian kredit macet yang diteruskan kepada PUPN. Penelitian ini diarahkan untuk menjawab persoalan pilihan kebijakan yang tepat dalam penyelesaian kredit macet ini dengan melihat pada pengertian kekayaan negara yang ada pada bank BUMN. Dan bank BUMN sendiri (PT.Bank BRI (Persero) Cabang Yogyakarta) mempunyai langkah awal dalam penyelesaian berdasarkan peraturan sebagai sebuah bank. Sebagaimana bank BUMN berdasarkan UU No.49Prp. tahun 1960 tentang PUPN penyelesaiapun diteruskan ke PUPN seandainya penyelesaian oleh Bank BUMN tidak mendapatkan hasil. Tetapi penyelesaian pada PUPN juga menghadapi kendala-kendala walaupun penyelesaian sudah berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan dikeluarkannya PP Nomor 33 Tabun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, maka menjadi jelaslah bagaimana penyelesaian kredit macet kepada masing-masing bank berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan UU BUMN. Dengan adanya kepastian hukum dalam penegakkan kredit macet pada BUMN dapat menjadikan penyelesaian kredit macet lebih cepat. Dan Bank-bank BUMN akan mampu bersaing secara sehat dengan bank-bank swasta lainnya dalam menjalankan fungsi dan tujuannya sehingga stabilitas ekonomipun dapat tercapai.;"

"Hubungan bisnis dilakukan oleh pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya dalam dunia usaha dengan tujuan ekonomis, yaitu mendapatkan keuntungan. Dalam prakteknya perikatan yang dilakukan para pelaku bisnis tersebut terkadang menimbulkan masalah di saat perikatan yang disepakati oleh para pihak ternyata tidak dapat dilaksanakan, yang kemudian menimbulkan utang yang harus dipenuhi. Penyelesaian utang piutang itu sendiri dapat dilakukan melalui jalur kepailitan melalui Pengadilan Niaga, apabila ternyata terdapat dua atau lebih pihak yang mempunyai piutang terhadap debitur yang memiliki utang. Adapun pengertian utang sebagai salah satu syarat penting dalam perkara kepailitan inilah yang kadangkala menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para sarjana hukum. Hal ini disebabkan karena meskipun telah diberikan definisi secara jelas melalui Undang-Undang Kepailitan 2004 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetapi pemahaman Hakim atas batasan-batasan pengertian tersebut seringkali menjadi rancu apalagi apabila dikaitkan dengan persyaratan kepailitan yang lain, yaitu jatuh waktu serta dapat ditagih, dan perlunya pembuktian secara sederhana atas adanya utang tersebut. Pengertian utang secara mendalam yang tidak hanya berasal dari konstruksi perjanjian pinjam meminjam, melainkan juga berasal balk karena perjanjian lainnya atau karena adanya perikatan yang lahir karena undangundang inilah yang harus dipahami oleh Hakim, dimana pelaksanaan Undang-Undang Kepailitan 2004 dengan demikian dapat dilakukan secara maksimal.

---

Business relations are done between one business practitioners with another with the economic purpose of achieving profit. In practice, contract between business practitioners sometimes causes difficulty when it can not be fulfilled, which then resulted in the form of debt which must be remunerated. The completion of the debt itself can be done through bankruptcy process in Business Court, if there are two or more parties acting as creditors to the debtor. Whereas, although it has been explained thoroughly in Bankruptcy Act 2004 and Civil Code Book, there are still arguments amongst law scholars regarding debt as one of important conditions in bankruptcy cases. It is caused by the lack of understanding from the Judges on the boundaries of debt, especially if it was connected with other bankruptcy conditions of overdue and liable, also the need of simple evidential phase on the debt. Therefore Judges should have profound knowledge on debt, as not only liabilities derived from loan agreement, but also resulting from other agreements or because of contract which were originated from the law, in order to have the Bankruptcy Act 2004 be exercised properly."

"Dewasa ini, perkembangan dunia perdagangan dan dunia usaha semakin meningkat, dimana produksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat semakin meningkat, baik dari segi jenisnya maupun jumlahnya. Oleh karena itu, hubungan diantara para. pihak tersebut haruslah dituangkan ke dalam sebuah perjanjian. Perjanjian-perjanjian dalam dunia usaha dan perdagangan itu akan aelalu terjadi dan kemungkinan terjadi berulang-ulang pada objek ataupun tempat yang sama.Untuk menciptakan efisiensi terhadap kerja, waktu Serta biaya, maka di kemudian hari timbul apa yang disebut dengan Perjanjian Baku (Standard Contract) atau perjanjian dengan syarat-syarat baku yang dilakukan oleh kedua belah pihak.Yang dimaksud dengan Perjanjian Baku adalah suatu perjanjian tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut, di mana pihak lain dalam perjanjian tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya perjanjian baku tersebut sangat berat sebelah.Dengan kemajuan perekonomian di dunia yang selalu akan diikuti dengan meningkatnya arus produksi barang dan jasa dan tingginya daya bali masyarakat, mengakibatkan kurangnya ketel it ian dari para produsen di dalam menghasilkan produk mereka, baik dari segi kualitas dan higienis, yang kualitasnya tidak baik dan dalam kondisi yang nwmbahayakan hidup orang banyak. Dalam hal yang demikian, maka diperlukan suatu aspek yang mengatur mengenai perlindungan konsumen.Dikarenakan produsen memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan dengan konsumen, maka menimbulkan permasalahan karena mendorong kegiatan proses konsumsi mengarah atau bertitik tolak pada kepentingan-kepentingan dari produsen, di mana kebutuhan konsumen diatur sesuai dengan kepentingan dari produsen dan konsumen tidak dapat berbuat apa-apa.Berdasarkan permasalahan teraebut diatas, maka lahirlah suatu Undang-Undang, yaitu UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999 (Lembar Negara Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999).

---

Presently, the longer growth of trading and business worlds had increased in which goods and service products required by society had increased either its quality or quantity. Hence, correlation among those parties should be expressed within any agreement. The agreement in those trading and business worlds will always occur, possibly, it will occur at the same object or place repeatedly. Then, to create efficiency of work, time and cost, in the future it will rise so called Standard Contract or agreement by standardized requirement conducted by both parties.The meaning of such Standard Contract is any agreement in written solely, it just be made by any party where other party had not been given opportunity and if any it is only a bit to negotiate or revise the clauses had been made by such any party, hence, usually, such agreement is not supposed fair.In line with economic growth in the world that always be followed by increasing of goods and service flows and height of purchase power of society, it result in producers had produced their products inaccurately, ether in quality or hygiene aspects which of quality is not good and in condition endangering so many people. Then, in such case, it is required any aspect regulating consumer's protection.As result of producers has more capability than consumers, then, it had resulted in problems as spurring consumption process activities directing or underlying producers' s interests in which consumer' s needs had been regulated in accordance with producer's interest but, consumers may not do anything.Based on such problem above, then, it had been issued any legislation, it is Laws No.8 year 1999 on Consumer Protection on April 20, 1999 (State Gazette of Republic of Indonesia No.42 year 1999)."

"Penelitian ini menganalisis pelaksanaan tanggung jawab perusahaan jasa penerbangan terhadap penumpang, dan dianalisis dengan dasar hukum Undang - Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang - Undang No.15 Tahun 1999 tentang Penerbangan, Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara, dan berbagai macam konvensi internasional. Undang - Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang - Undang No.15 Tahun 1992 tentang Penerbangan menganut prinsip tanggung jawab praduga bersalah dengan beban pembuktian terbalik, yaitu pelaku usaha yang berkewajiban untuk melakukan pembuktian.Sementara itu hukum angkutan udara menerapkan tanggung jawab mutlak dengan alasan bahwa pertama, hukum angkutan udara memiliki karakteristik internasional, dan Indonesia merupakan anggota ICAO, yang harus tunduk pada ketentuan penerbangan internasional. Kedua,dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum angkutan udara maka memudahkan korban untuk memperoleh kompensasi dengan cepat apabila terjadi kecelakaan hal yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha yaitu adanya klausula baku. Dalam undang - undang pembuatan klausula baku diperbolehkan, asal tidak merugikan konsumen. Terkadang isi dari klausula baku merugikan konsumen,dan konsumen selalu berada dalam posisi yang lemah. Untuk menciptakan keadilan,keseimbangan konsumen dan pelaku usaha, diperlukan peran pemerintah dalam menciptakan, melaksanakan kepastian penegakkan hukum,supaya pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan di antara keduanya dapat memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Jenis penelitian ini mempergunakan deskriptif yuridis analitis, analisis data dilakukan dengan cara yuridis kualitatif dan pendekatan dilakukan secara yuridis normatif.

---

This research analyze Implementation of the airways? liability to the passenger based on Undang - Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, which was analyzed according to the Undang - Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang - Undang No.15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, Peraturan Femerintah No.40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara, and many International Conventions. The Undang - Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang - Undang No.15 Tahun 1992 tentang Penerbangan subservient presumption of liability principle. Meanwhile, the regulation of airway transportation is to give the absolute liability with the reason of first, the regulation of airway transportation has international characteristic, and Indonesia is ICAO member, which has to subservient to international aviation regulation. Second, is to implement the principle of absolute liability on airway transportation regulation, that is mitigate the victim to get compensation quickly when any accident. Anything which could limit the liability the stakeholders are standard contract. In the regulation, to create standard contract, is to be allowed as long as disservice consumers. Sometime the content of standard contract was disservice consumers, and consumers always on marginal position. To create the justice, equilibrium consumers and stakeholders is to be needed the role of government to establish, implementation the rule of law, in order to the stakeholders and consumers law abiding and in between of both could have justice to conduct consumers protection. Type of this research is using descriptive juridical analysis, data analysis are conducted with juridical qualitative, and juridical normative approach."

"ABSTRAKTesis ini membahas praktik pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingankomersial dan kesesuaiannya dengan prinsip serta hakikat perwakafan tanah danpengaturan mengenai perwakafan tanah berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku di Indonesia, termasuk pengecualian yang diatur dalamperaturan perundang-undangan yang membuka peluang terhadap perubahan statustanah wakaf dan mekanisme-mekanisme yang dapat dilakukan dalam melakukanpemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan komersial. Penelitian ini adalahpenelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitianmenunjukan bahwa pengaturan mengenai pengecualian terkait denganpemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan komersial tidak secara tegas dannyata diatur dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan dan mekanismeyang dapat ditempuh dalam rangka melakukan pemanfaatan tanah wakaf untukkepentingan komersial adalah dengan cara pertukaran/perubahan status tanahwakaf atau dengan cara pendayagunaan tanah wakaf baik melalui sewa maupunmelalui kerjasama pemanfaatan tanah wakaf. Penelitian ini menyarankan agarPemerintah dapat menyusun suatu peraturan perundang-undangan yang mengatursecara jelas dan rinci mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan komersialsebagai pedoman yang memberikan batasan bagi setiap pendayagunaan tanahwakaf untuk kepentingan komersial yang kemudian ditindaklanjuti denganpengaturan mengenai mekanisme pertukaran/perubahan status tanah wakaf sertamekanisme pendayagunaan tanah wakaf secara rinci yang mengakomodirkepentingan pengusaha dan kepentingan Pemerintah dalam pengawasannya(singkat namun tetap ketat dalam pengawasannya).

---

ABSTRACTThe focus of this study is a congruence between utilization of waqf land practicesfor commercial purposes and its compliance with the principles of the waqf natureand with the prevailing laws and regulations in Indonesia, including the exceptionto the exchange/change status of the waqf land as set forth in the prevailingregulations and mechanisms in order to the utilization of waqf land forcommercial purposes. This research is juridical normative with the descriptiveanalytic. This study shows that the arrangements regarding the exception to theutilization of the waqf land for commercial purposes not expressly provided in aspecific regulation. In addition, this study also shows the mechanisms that can beconducted in order to the utilization of waqf land for commercial purposes are theexchange/change of status or the utilization of waqf land either through the leasemechanism or through the cooperation utilization mechanism of waqf land. Theresearcher suggests that the Government may compile a regulation thatspecifically regulates clearly and detail on procurement of waqf land forcommercial purposes as the guideline that provides limit for any utilization of thewaqf land for commercial purposes practices which followed up by thearrangements in detail on the exchange/change status mechanism of waqf landand on the waqf land utilization mechanism that accommodate the interest of theentrepreneurs and Government (short mechanism but still tight in Government’scontrol)."