Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan luar negeri Iran era Khatami memasuki suatu face baru, bergerak dari konfrontasi ke konsiliasi. Dalam gagasan kebijakan luar negerinya, tidak terdapat "benturan antar kebudayaan", dia lebih memilih "dialog antar kebudayaan". Kebijakan "detente" Khatami telah menciptakan suatu atmosfir yang mendukung untuk meningkatkan hubungan dengan dunia luar. Teheran tengah meningkatkan upayanya untuk memainkan peranan yang lebih besar di kawasan Teluk dan sekitarnya. Sekarang kebijakan "detente" menjadi "cornerstone" dalam Kebijakan Luar Negeri Iran.Masalah ini menarik untuk dikaji mengingat dibawah kepemimpinan Khatami, politik luar negeri Iran mempunyai corak baru yang secara signifikan berbeda dengan pendahulunya. Namun menyimpulkan bahwa Khatami sangat dominan dalam peran perubahan tersebut adalah terlalu menyederhanakan masalah. Sistem politik Iran yang khas, faktor geopolitik, geostrategi dan geoekonomi, tuntutan domestik, nasionalisme, agama, dan tentunya lingkungan eksternal, mempunyai peran yang tidak bisa diabaikan dalam perubahan ini.Tulisan ini akan berusaha mengeksplorasi perubahan dalam kebijakan luar negeri di Iran sejak revolusi tahun 1979, dengan titik berat pada masa pemerintahan Presiden Mohammad Khatami (1997-2001). Pertanyaan yang muncul dalam konteks ini adalah bagaimana suatu sistem politik yang pada mulanya berdasarkan pada doktrin religius secara ketat berhadapan dengan tuntutan domestik dan konteks internasional yang harus disikapi. Hal ini akan memperlihatkan bagamana suatu kebijakan luar negeri, yang berusaha untuk tetap hidup dalam prinsip-prinsip revolusi dan agama, secara simultan tiba pada suatu term pengembangan hubungan yang lebih rasional dan praktis dengan negara luar.Kerangka pemikiran yang digunakan untuk menjelaskan perubahan ini adalah teori determinants factors, serta teori pengambilan kebijakan. Dari hasil penelitian didapat bahwa peningkatan pragmatisme dalam kebijakan luar negeri Iran pada masa pemerintahan Khatami mempunyai kaitan dengan adanya perubahan dalam pola pengambilan keputusan dalam sistem politik Iran, kemunculan kaum reformis dalam kekuasaan eksekutif yang diikuti oleh kemenangan dalam pemilihan parlemen, kebutuhan ekonomi dan pertahanan serta perubahan konteks internasional.Pertimbangan-pertimbangan pragmatis kepentingan domestik berperan dalam terjadinya peningkatan pragmatisme dalam kebijakan luar negeri Iran. Pertimbangan pragmatis tersebut menyebabkan faktor-faktor normatif, seperti konsitusi, revolusi Islam dan nasionalisme Iran yang pada masa awal-awal revolusi Iran menjadi pendorong utama politik luar negeri Iran, pada masa Pemerintahan Khatami tidak lagi mendominasi."

"Penelitian ini berupaya untuk memahami dan menjelaskan berbagai faktor yang secara signifikan melatarbelakangi persaingan antara Cina dengan Jepang untuk meningkatkan hubungan ekonominya dengan ASEAN. Untuk itu dalam kerangka pemikiran digunakan pendekatan neo-realis dan teori kepentingan nasional. National interest digunakan untuk melihat kepentingan Cina dan Jepang dalam meningkatkan hubungan ekonomi dengan ASEAN.Hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa persaingan antara Cina dengan Jepang dalam hubungan ekonomi dengan ASEAN disebabkan oleh (1) keinginan Cina untuk memperbesar pengaruh di kawasan Asia; dan (2) keinginan Jepang untuk memelihara pengaruh di kawasan Asia.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat beberapa kepentingan yang melatarbelakangi Cina dalam meningkatkan hubungan ekonomi dengan ASEAN, diantaranya yaitu; (1) keinginan Cina untuk meningkatkan perdagangan dengan ASEAN; (2) peningkatan investasi Cina-ASEAN; (3) keinginan Cina untuk mengembangkan propinsi barat daya Cina; (4) mempermudah akses bahan mentah dari negara-negara anggota ASEAN; dan (5) memperbaiki pandangan negara-negara Asia Tenggara terhadap Cina. Kepentingan-kepentingan Cina tersebut pada akhirnya akan mendukung kepentingan Cina untuk memperbesar pengaruh di kawasan Asia Tenggara. Kepentingan Jepang dalam meningkatkan hubungan ekonomi dengan ASEAN pada dasarnya dilihat sebagai kepentingan Jepang untuk memelihara pengaruhnya di kawasan yang didukung oleh beberapa kepentingan Jepang lainnya seperti mempertahankan perdagangan Jepang-ASEAN, mempertahankan investasi Jepang di ASEAN, serta mempertahankan Negara-negara anggota ASEAN sebagai penyedia bahan mentah.Persaingan antara Cina dengan Jepang dilihat dari bagaimana kedua negara mengelola berbagai kebijakan dengan ASEAN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitasnya. Persaingan antara Cina dengan Jepang dalam hubungan ekonomi dengan ASEAN dalam rangka mencapai national interest-nya dilihat sebagai kepentingan Cina untuk memperbesar pengaruhnya dan disisi lain merupakan kepentingan Jepang untuk memelihara pengaruh di kawasan.(xiv + 107) halaman (4 tabel+ 13 grafik)+daftar pustaka (17 buku+16 jurnal+1 media massa+20 situs)+ 5 lampiran."

"Penelitian ini bertujuan untuk memahanai dan menjelaskan kebijakan ekonomi Malaysia, khususnya kebijakan industri pada pemerintahan Mahatir bin Mohamad dalam periode 1983-1990 dalam bidang otomotif. Tujuan lain dalam penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan Mahatir, sebagai Perdana Menteri Malaysia, dalam menjalankan tujuan industrialisasi.Kebijakan industri yang dijalankan oleh Mahatir pada tahun sebagaimana tersebut di atas, tidaklah berdiri sendiri dan semata-mata hasil rancangan yang hanya dibangun oleh Mahatir sendiri. Kebijakan ekonomi yang dijalankan Mahatir, khususnya dalam bidang industri memiliki hubungan dengan dinanlika sosial yang hadir sebelum Mahatir berkuasa, seperti kerusuhan etnis yang menjadi fakta sosial yang mendorong munculnya kebijakan yang disebut dengan the New Economic Policy. Kebijakan the New Economic Policy telah memberi konstribnusi cukup besar dalam langkah kebijakan-kebijakan Malaysia setelahnya. Kebijakan industri yang dijalankan oleh Mahatir didukung oleh kehadiran modal Jepang malalui kebijakan yang dikeluarkan Mahatir, yaitu Look East Policy. Modal Jepang menjadi sangat penting bagi Malaysia, terutama awal-awal pemerintahan Mahatir karena Jepang pada saat yang sama menjadi kekuatan ekonomi terbesar di kawasan Asia yang memiliki pengaruh besar. Malaysia juga membutuhkan modal/ dana dalam usaha membangun perekonomian di Malaysia. Modal Jepang digunakan oleh Malaysia sebagai alat untuk mencapai tujuan domestik Malaysia Sendiri.Adapun tujuan domestik Malaysia adalah mengurangi kemiskinan dan menata struktur sosial yang ada di Malaysia. Guna mendukung langkah ini, pemerintah di bawah kepemimpinan Mahatir mendirikan satu badan khusus yang menangani sektor industri berat, yaitu IJICOM. Untuk mendukung HICGM dalam menjalankan usahanya, Mahatir mengeluarkan kebijakan Look East Policy yang salah satu targetnya adalah mendatangkan modal dari Jepang.Penelitian ini mengeunakan teori "Kebijakan Industri" untuk melihat bagaimana kebijakan industri dijalankan di Malaysia. pada masa pemerintahan Mahatir. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu pemaparan data-data yang ada dalam proses industrialisasi Malaysia serta menganalisa agar hasilnya bisa dipahami.Dalam bab II, penulis menjelaskan tentang dinamika sosial politik yang muncul serta kaitannya dengan kebijakan industri di Malaysia.Pada bab III, penulis menjelaskan tentang modal Jepang, yang meliputi penjelasan secara umum modal Jepang di kawasan Asia Tenggara, kemudian masuknya modal Jepang ke Malaysia serta penjelasan modal Jepang serta kaitannya dengan kebijakan industri Malaysia.Pada bab IV, penulis menjelaskan kebijakan industri dalam bidang otomotif yang dijalankan di Malaysia pada tahun 1983 sampai 1990 dengan kasus khusus perusahaan Otomobil Nasional (Proton).Akhirnya pada bab V, setelah melalui analisa atas data yang telah dikumpulkan dalam bab-bab sebelumya, penulis berkesimpulan bahwa, kebijakan industri yang dijalankan di Malaysia pada masa Pemerintahan Mahatir memperlihatkan campur tangan negara yang tinggi dalam bidang industri bisa memberi hasil yang, paling tidak mendekati taget yang telah ditetapkan dalam the New Economic Policy."

"Perusahaan penerbangan adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang angkutan udara baik untuk penumpang maupun barang (cargo). Pada awalnya industri jasa ini dimulai sekitar tahun 1930-an di Amerika Serikat, pesawat angkutan yang dipergunakan masih sangat sederhana baik dalam bentuk maupun performansinya, seperti kapasitas angkut dan keccpatan terbang dan jarak jelajah. Praktis pada saat itu jenis angkutan lainnya seperti angkutan lain dan angkutan darat masih merupakan jasa substitusi yang dapat dipergunakan sebagai alternatif dalam menggunakan jasa angkutan. Bisnis penerbangan merupakan bisnis yang memerlukan investasi tinggi, mempergunakan teknologi tinggi dan beresiko tinggi. Kenapa dikatakan beresiko tinggi karena dalam bisnis ini sering dijadikan objek sasaran oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan, seperti misalnya : pembajakan pesawat, pemboman, serangan terorisrne. Pesawat udara merupakan modal dalam bisnis penerbangan. Sementara batasan pesawat udara itu sendiri dalam Annex Konvensi Chicago 1944, yakni Annexes 8,9 dan 10 yang mengatakan bahwa pesawat udara adalah " setiap pesawat yang memiliki tenaga (power) untuk bergerak di ruang udara atau di atmosfir, karena memperoleh reaksi gas udara kepadanya dan reaksi ini bukan reaksi clan permukaan bumf, misalnya hydrofoil ". Kejelasan arti pesawat udara (aircraft) diperlukan, sebab dari pusat kegiatan penerbangan, salah satu faktornya adalah pesawat udara. Peristiwa penyerangan teroris pada 11 September 2001 yang lalu memberikan dampak yang cukup besar tcrhadap bisnis penerbangan internasional dan dunia pariwisata yang berkaitan erat dengan penerbangan internasional. Peristiwa tersebut menyebabkan banyak perusahaan yang mengalami kerugian bahkan kebangkrutan seperti yang dialarni beberapa penerbangan di Amerika Serikat. Dampak tersebut tercermin dengan adanya perubahan besarbesaran dalam dunia penerbangan, seperti misalnya : Restrukturisasi perusahaan, pengurangan rute penerbangan, penurunan operasi perusahaan, penurunan pendapatan, melemahnya / menurunnya harga saham, rasionalisasi pegawal Berdasarkan uraian lersebut di atas, penulis mencoba melakukan penelitian mengenai " Efisiensi Strategi Bisnis PT.Garuda Indonesia Pasca Scrangan Tcrorisme 11 September 2001". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak peristiwa penyerangan gedung WTC di Amerika Serikat pada 11 September 2001 terhadap PT.Garuda Indonesia dan sejauh mana efsiensi strategi yang dilakukan PT.Garuda Indonesia pasca peristiwa tersebut. Untuk membahas pokok pcrmasalahan dalam tesis ini, penulis mcmpergunakan penelitian yang bersifat deskritif analitis yang bertujuan mendeskripsikan dan menganalisa hal-hal yang ada sehingga hasil penelitian dari data-data yang telah diperoleh tersebut dapat memberikan dukungan yang kuat terhadap teori atau konsep yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini. Dalam penulisan tesis ini dipergunakan data berupa angka-angka, namun angka-angka tersebut hanya berfungsi sebagai pelengkap karena adanya penerapan metode penulisan kualitatif. "

"Tesis ini untuk menjelaskan bagaimana penerapan butir-butir kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan IMF yang tertuang dalam Letter of Intent (Loi) yang terjadi di era pemerintahan Soeharto, Habibie dan Abdurrahman Wahid.Pada saat terjadi krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, pemerintah Indonesia akhirnya meminta bantuan ke lembaga keuangan internasional atau IMF. Sebagai konsekuensinya, pemerintah harus siap menerima berbagai rekomendasi kebijakan yang disarankan oleh IMF, bagi upaya pemulihan krises ekonomi. Rekomendasi ini tidak diberikan secara sembarangan, karena harus diikuti oleh sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia.Awalnya, pemerintah Soeharto saat itu terlihat keberatan dengan berbagai program pemulihan ekonomi seperti yang tertuang dalam Loi pertama, maupun kedua. Hal ini terjadi karena pemerintah Soeharto saat itu menjalankan roda perekonomian yang diduga banyak melakukan tindakan KKN. Padahal, IMF dalam rekomendasinya, menuntut agar segala bentuk monopoli, KKN dalam Iingkungan bisnis dihilangkan. Tarik ulur antara pemerintahan Soeharto dan IMF pun terjadi. Soeharto sempat mencari altematif kebijakan pemulihan krisis seperti membahas ide sistem dewan mata uang atau lebih dikenal dengan Currency Board System (CBS). Namun, IMF lagi-lagi menolak. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan Loi yang terjadi di era Habibie maupun Abdurrahman Wahid. Latar belakang politik saat itu, juga ikut mempengaruhi bagaimana butir-butir Loi itu dijalankan. Berbagai hal ikut mempengaruhi proses tersebut. Mulai dari faktor ekonomi, sosial hingga politik.Tujuan untuk melihat bagaimana ketiga presiden itu menjalankan resep IMF inilah yang ingin diketahui dalam penulisan ini. Hal ini dilakukan dengan menggunakan berbagai teori, mulal dari teori ekonomi politik internasional yang pertama yakni aliran liberalis, kedua aliran nasionalis dan ketiga strukturalis. Dibagian lain, untuk mengupas tentang permasalahan, digunakan teori yang membahas tentang politik domestik diperkuat dengan berbagai tipe kepemimpinan dalam membuat kebijakan nasional.Pada kenyataannya, penerapan Loi antara IMF dan Indonesia sangat menuntut konsistensi serta political will dari pemerintah dalam menuntaskan krisis ekonomi. Hal inilah yang kurang dilakukan oleh ketiga presiden itu sehingga tidak jarang target waktu pelaksanaan Loi itu sering tidak tepat waktu.Tesis. ini merupakan kajian kualitatif dan penelitian tesis ini adalah dekriptif eksplanatif. Data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan teknis pengumpulan data dan kepustakaan."

"Perubahan situasi politik internasional setelah Perang Dingin menjadi bergeser, aktor negara yang sebelumnya mempunyai peran dominan disusul perannya oleh berbagai aktor kepentingan di percaturan dunia. Aktor individu, aktor golongan maupun kelompok semuanya berperan menampilkan kepentingannya masing-masing. Terorisme dalam perjuangan politiknya juga ikut memainkan peran kepentingannya.Tindakan kekerasan terorisme selalu menimbulkan akibat kepada masyarakat. Kekerasan teorisme secara psikologis telah menimbulkan trauma rasa takut yang tertanam dan dapat mengancam keselamatan manusia. Trauma takut akan ancaman menyebabkan orang untuk tidak mau mengambil risiko tinggi dalam aktivitasnya. Risiko akan ancaman keselamatan yang tinggi dapat berpengaruh ke sektor-sektor lain, seperti ekonomi, sosial, budaya dan lainnya. Resiko tinggi yang berpengaruh pada sektor ekonomi khususnya lingkungan bisnis dapat dilihat pada tragedi WTC dan Pentagon di Amerika.Bisnis penerbangan internasional mengalami kemunduran setelah serangan teroris pada tragedi World Trade Center dan Pentagon tanggal 11 September 2001 di Amerika Serikat. Bukan hanya korban nyawa dari penumpang pesawat yang menabrak gedung WTC dan Pentagon saja yang terjadi, melainkan paska peristiwa ini yang berimplikasi ke berbagai sektor kehidupan masyarakat. Bisnis Penerbangan intemasional pada khususnya menerima dampak tragedi ini. Produksi penerbangan menurun, penutupan rute penerbangan, peningkatan biaya asuransi, pemberhentian pegawai, bahkan sampai penutupan perusahaan terjadi karena tindakan kekerasan terorisme.Sekali tindakan teroris dilakukan mempunyai efek ke berbagai sektor kehidupan, bukan hanya persoalan yang terlibat langsung saja terkena dampaknya, melainkan ke hal-hal lain yang ikut merasakan kehancuran. Bukan hanya pegawai penerbangan saja yang dipecat, melainkan anggota keluarga lain juga merasakan malapetaka tindak kekerasan.Di balik masalah yang dihadapi bisnis penerbangan akan ada bisnis-bisnis lain yang mengalami situasi serupa, karena keterkaitan bisnisnya, seperti bisnis pariwisata, hotel, ekspor-import dan lain sebagainya. Bagaimanakah dengan sekor-sektor lain ?Pada tulisan ini hanya memaparkan dampak serangan teroris paska tragedi WTC dan Pentagon tanggal 11 September 2001 di Amerika Serikat pada sektor bisnis penerbangan internasional.Antisipasi dan kewaspadaan terhadap teroris perlu diperangi sejak dini. Salah satu langkah yang diperintahkan Perserikalan Bangsa-Bangsa dengan Resolusi Dewan Keamanan No. 1373 untuk memblokir dana-dana teroris."

"Penelitian ini berusaha untuk memahami dan menjelaskan berbagai faktor atau alasan apa yang membuat Cina berupaya meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi dengan ASEAN dan bagaimana hubungan kerjasama itu berlangsung antara tahun 1998 hingga 2003. Untuk mengamati hal ini, penulis menggunakan pendekatan neo-realis dengan didasarkan pada landasan teoritik tentang kepentingan nasional dan konsep saling ketergantungan.Hipotesis dalam penelitian ini adaiah bahwa peningkatan kerjasama ekonomi yang dilakukan Cina dengan ASEAN merupakan bagian tidak terpisahan dari upaya Cina dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya, terutama dalam hal penguasaan pasar intemasional dan untuk mcmpermudah mendapatkan akses bahan mentah. Untuk mewujudkan itulah Cina bemsaha menggandeng ASEAN, bahkan kedua pihak memperkuat hubungan ilu dalam bentuk kelembagaan dengan mendesainnya kedalam China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA), yaitu suatu kerjasama ekonomi yang menciptakan wilayah perdagangan bebas antara kedua pihak.Hasil peneiitian yang ditemukan menunjukkan bahwa ternyata Cina meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi dengan ASEAN dengan berbagai dorongan tertentu, yang juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari kepentingan nasionalnya, yaitu (1) adanya keinginan Cina untuk meneruskan kebijakan reformasi ekonominya (2) karena kebijakan Cina yang memang menempatkan ASEAN sebagai bagian dari negara tetangga yang baik (3) karena kedekatan geografis dan sejarah antara Cina dengan ASEAN (4) karena keterbatasan bahan mentah yang Cina (5) karena pada saal yang sama ASEAN juga ternyata memiliki kehendak yang kuat untuk menjalin hubungan ekonomi yang lebih erat dengan Cina (6) karena Cina mempunyai keinginan yang kuat untuk menggantikan posisi hegemoni ekonomi Jepang di ASEAN.Perlu disampaikan juga bahwa hubungan kerjasama ekonomi yang dilakukan Cina dengan ASEAN dalam periode 1998 hingga 2003 temyala terbukti perdagangan intemasional dan aktivitas penanaman modal asing yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam konteks ini terlihat bahwa dari tahun ke tahun terdapat kenaikan volume perdagangan yang disertai dengan adanya keuntungan timbal balik antara kedua belah pihak dalam melakukan hubungan ekonomi tersebut."

"Karena sifatnya yang strategis, sejak awal sektor pertanian telah menjadi perhatian utama dalam negosiasi perdagangan WTO. Perhatian tersebut diberikan karena selama ini disadari sering terjadi dislorsi perdagangan atas produk-produk pertanian sebagai akibat pemberlakuan kuota impor dan pemberian subsidi domestik maupun subsidi ekspor. Agreement on Agriculture (AoA) atau Perjanjian Bidang Pertanian pasca Putaran Uruguay memuat kesepakatan untuk mengurangi hambatan perdagangan pertanian melalui program reformasi jangka panjang secara bertahap (gradual reform), sehingga tercipta suatu sistem perdagangan hasil pertanian yang adil dan berorientasi kepada pasar (a fair and equitable market-oriented agricultural trading system). AoA juga memuat kewajiban semua anggota untuk membuka pasar dan mengurangi berbagai subsidi/bantuan kepada petani/produsen hasil pertanian yang mengganggu perdagangan internasional. Jepang sebagai salah satu negara industri maju dan pendiri WTO telah sejak awal merasa keberatan dengan ketentuan mengenai liberalisasi pertanian. Jepang merasa khawatir dengan dibebaskannya tarif atas produk-produk pertanian impor akan mematikan pertanian mereka. Enam tahun setelah Putaran Uruguay, Jepang masih belum melakukan pengurangan subsidi yang signifikan seperti yang telah disepakati, dan hingga saat ini tingkat tarif Jepang masih merupakan salah satu yang tertinggi diantara negara-negara Organization for Economic cooperation and Development (OECD). Salah satu produk pertanian yang paling diproteksi oleh pemerintah Jepang sejak Iama adalah beras. Kombinasi dari akses pasar yang terbatas, tarif yang tinggi, serta dukungan terhadap petani melalui subsidi dan kontrol produksi menyebabkan konsumen Jepang membayar harga beras jauh lebih mahal dibanding negara lain. Liberalisasi perdagangan diyakini oleh pendukungnya akan memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian dunia. Namun Jepang tidak sependapat dengan hal tersebut. Bagi mereka, pertanian mutlak harus dilindungi dan proteksi harus tetap ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan upaya Jepang sebagai salah satu negara industri maju dan negara pendiri WTO dalam mempertahankan proteksi sektor pertaniannya, khususnya beras, dalam menghadapi lekanan WTO berkaitan dengan pelaksanaan liberalisasi pertanian. Untuk itu digunakan beberapa konsep yang relevan, yaitu konsep mengenai liberalisasi perdagangan/pertanian dan konsep yang relevan, yaitu konsep mengenai liberalisasi perdagangan/pertanian dan konsep mengenai proteksi. Tesis ini juga menggunakan konsep politik domestik Jepang Untuk memberikan pemahaman mengenai posisi petani dalam pengambilan kebijakan disektor pertanian. Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian eksplanatif yaitu berupaya menjelaskan mengapa jepang tetap mempertahankan proteksi sektor pertanian, khususnya beras, dalam menghadapi tekanan liberalisasi pertanian WTO."

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri pemerintahan Mahathir di Malaysia pasca 11 September 2001 yang berkaitan dengan kepentingan politik domestik dan eksternal pemerintahan Mahathir.Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data data sekunder dari buku, jurnal, artikel serta website, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yang menggambarkan suatu fenomena. Kebijakan luar negeri pemerintahan Mahathir pada pasca 11 September 2001.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan luar negeri KJ Holsti, mengenai output komponen gagasan politik luar negeri, yang menjelaskan tindakan kebijakan luar negeri Malaysia, teori Ideosinkretik dan Sistemile, yang sifatnya mendukung proses output kebijakan luar negeri Malaysia itu sendiri. Selanjutnya terdapat teori Determinan domestik yang mendukung penjelasan pembentukan kebijakan luar negeri pemerintahan Mahathir dan Output sistem politik ?Easton? yang mendukung teori KJ Holsti tersebut di atas, serta teori ?Two Level Games? yang digunakan untuk menjelaskan secara keseluruhan fenomena kebijakan luar negeri pemerintahan Mahathir yang dilatar belakangi oleh kepentingan domestik dan eksternal bagi pemerintahan Mahathir.Berdasarkan hipotesa dan asumsi pada awal bab memaparkan Kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh faktor faktor domestik dan internasional, yakni adanya kepentingan domestik dan eksternal yang mempengaruhi output kebijakan luar negeri suatu negara tersebut dan bahwa kebijakan luar negeri pemerintahan Mahathir yang merespon isu terorisme yang dikampanyekan oleh AS merupakan wujud tindakan untuk memperbaiki citra politiknya di kalangan Negara Barat/AS serta kepentingan domestik bagi pemerintahannya di dalam negeri.Analisa dari data-data yang diperoleh, memperlihatkan adanya kepentingan domestik pemerintahan Mahathir bagi partainya dan kepemimpinannya serta kepentingan eksternal yang hendak diperjuangkan, dalam hal ini terhadap AS, dan adanya isu terorisme pasca 11 September 2001 dipergunakan sebagai isu dalam peningkatan hubungan luar negeri pemerintahan Malaysia berupa respon dan kerjasama Malaysia dengan internasional, sekaligus mendapatkan keuntungan bagi kepentingan politik domestik pemerintahan Mahathir.Kepentingan Domestik pemerintahan Mahathir adalah eksistensinya sebagai pemimpin Negara yang tetap dipercaya dan dihormati oleh masyarakatnya, juga melalui kepercayaan masyarakat terhadap partai UMNO di dalam koalisi Barisan Nasional. Selanjutnya kepentingan eksternal, yakni menarik kembali perhatian dunia dan kepercayaan AS terhadap eksistensi Negara Malaysia di dalam forum internasional dengan kebijakan luar negerinya melalui upaya upaya mendukung kampanye global anti terorisme AS, dengan melakukan pertukaran informasi dan prosedur pengembangan sistem komunikasi dengan Negara lain, inisiatif keamanan pengangkutan barang barang keluar dan masuk, penangkapan para tersangaka kelompok Islam garis keras, penandatangan deklarasi untuk melawan terorisme dengan AS, berbagi intelejen dengan AS serta partisipasi aktif PM Mahathir di dalam ASEAN."

"Sejak Deng Xiaoping mengambil tampuk kepemimpinan di China pada tahun 1978 terjadi perubahan mendasar dalam politik luar negeri China. Kebijakan Politik Luar Negeri menjadi terbuka, lebih aktif di forum internasional dan lebih canggih dalam membina hubungan dengan negara-negara lain. Di bidang ekonomi, Deng menggandeng dua lembaga keuangan internasional yang sangat berpengaruh, yaitu IMF dan Bank Dunia sebagai advisor sehingga Foreign Direct Investment (FDI) China meningkat secara pesat yang berujung pada tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi. Tumbuhnya China sebagai kekuatan baru di kawasan mengubah secara signifikan konstelasi politik internasional terutama di Kawasan Asia Timur apalagi pada saat bersamaan pertumbuhan ekonomi Jepang, yang sebelumnya menjadi negara Asia yang paling maju, stagnan. Dalam perjalanannya, hubungan bilateral China dan Jepang justru semakin tegang, terutama di era pemerintahan Perdana Menteri Junichiro Koizumi. Pemicunya berkaitan dengan isu kolonialisme. Koizumi setiap tahun sejak menduduki posisi sebagai Perdana Menteri Jepang selalu berkunjung ke kuil Yasukuni setiap tahun sesuai janji yang diikrarkan, di mana terdapat 14 penjahat perang kelas A pada Perang Dunia II dimakamkan. Selain itu, Jepang berupaya menyembunyikan kekejaman pasukan beserta dirinya pada masa kolonialisme Jepang di China dalam buku sejarahnya.Kurang harmonisnya hubungan China dan Jepang berdampak negatif terhadap kawasan Asia Timur apalagi mereka berdua diharapkan dapat menjadi backbone dalam pembentukan Komunitas Asia Timur yang telah disepakati para pemimpina negara di kawasan ini. Berangkat dari pentingnya hubungan bilateral China-Jepang tersebut, penelitian ini mengkaji lebih jauh isu kolonialisme yang menjadi kerikil tajam dalam hubungan China dan Jepang. Teori-teori utama yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori struktur politik dari Kenneth Wattz, teori, sistem internasional dari Chris Brown, teori perilaku dari Samuel S. Kim, dan teori kebijakan politik luar negeri dari David M. Lampton. Pertanyaan penelitian dalam tesis ini adalah bagaimana pemerintah China menggunakan isu kolonialisme dalam politik luar negeri-nya dalam menjalin hubungan bilateral dengan Jepang dan apa keunungan yang diperoleh China dalam memainkan isu kolonialisme, khususnya dalam tata pergaulan internasional.Dengan menggunakan penelitian deskriptis analitis, dapat dikatakan bahwa pemerintah China memainkan isu kolonialisme sebagai upaya mempengaruhi lingkungan eksternal dan internal. Jepang, bagaimanapun juga adalah saingan China dalam sistem internasional yang bersifat anarkis. Melalui isu kolonialisme, kekejaman Jepang dalam era Perang Dunia II akan selalu dikenang oleh masyarakat internasional sehingga upaya Jepang menjadi negara berpengaruh di dunia internasional, khususnya di Asia Timur, terganggu. Melalui isu kolonialisme, dukungan masyarakat China atas legitimasi Partai Komunis semakin meningkat karena Partai Komunis adalah pihak yang paling gigih berjuang saat pendudukan Jepang."