Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Problematika yang dihadapi oleh Penghayat Kepercayaan adalah belum adanya pengakuan yang pasti. Terutama dalam perkara pernikahan dan perceraian, dengan belum diaturnya mengenai perceraian bagi agama non muslim semakin menyusahkan dalam proses administrasi. Ketika melihat permasalahan bahwa warga Sapta tidak mengakui adanya perceraian. Tidak menutup kemungkinan adanya problematika yang dialami oleh setiap keluarga yang akan memicu putusnya pernikahan dengan jalan perceraian. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif, yakni dengan menelusuri literatur sebagai studi dokumen pada data sekunder yang diperkuat dengan hasil dari wawancara. Adapun dari hasil penelitian mengemukakan bahwa belum adanya pengaturan yang bersifat jelas dan transparan yang dilakukan oleh pemerintah. Mendengar pengakuan dari pengurus Warga Sapta Darma sendiri yang tidak mengakui adanya perceraian, dan menyadari bahwa dengan adanya perceraian adalah bukti kegagalan dari pembinaan terhadap warga Sapta Darma. Sekalipun mereka memahami bahwa tidak menutup kemungkinan akan terjadi lika-liku dalam kehidupan berumah tangga. Dari peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 mengenai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang di dalamnya hanya disebutkan pengaturan mengenai perceraian bagi yang beragama islam. ......The problem faced by Believers is that there is no definite acknowledgment yet. Especially in the case of marriage and divorce, whit the issue of divorce not being regulated for non-Muslim religions, it is increasingly difficult in the administrative prosess. When he saw the problem that the Sapta Darma did not recognize the divorce. It is possible that there are problems experienced by evary family that will trigger the breakup of a marriage by way of divorce. This research method uses a normative juridical method, whih a qualitative approach, namely by browsing the literature as a document study on secondary data which is strengthened by the result of interviews. The results of the study indicate thet the is no clear and transparent arrangement carried out by the government. Heard the confession from the administrators of warga Sapta Darma themselves who did not acknowlegge the existence of divorce, and realized that the exixtence of divorce was evidence of the failure of the guidance of Sapta Darma residents. Even if they understand that it is possible that there will be twists and turns in married life. From government regulation number 9 of 1975 concerning regulations of Law Nymber 16 of 2019 it inly mentions arrangements regarding divorce for Muslims.

Abstrak :
Dalam Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor: 439/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst tertanggal 09 Februari 2021 (Putusan PKPU), melalui dalil Tanggapan dari Termohon PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) yang menyatakan bahwa terjadi kondisi force majeure akibat penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung sehingga menimbulkan konflik yang terkesan tidak acuh terhadap kewajibannya sebagai perusahaan asuransi yang menanggung pertanggungan asuransi kepada nasabahnya dengan alasan adanya keadaan memaksa atau force majeure akibat penyitaan SRE milik Wanaartha Life oleh Kejaksaan Republik Indonesia untuk pembuktian dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/ 2020/PN.Jkt.Pst tertanggal 23 Oktober 2020 dengan Terdakwa Benny Tjokrosaputro (Putusan Tipikor). Diketahui hal tersebut diawali dengan permasalahan hukum antara Wanaartha Life dengan Benny Tjokrosaputro sebagai pemilik PT. Hanson International Tbk (Hanson), yang dimana Wanaartha Life melakukan transaksi jual-beli saham Hanson sebesar Rp45.000.000.000.- (Empat Puluh Lima Miliar Rupiah) sebanyak 2.277.221.900 lembar saham atau sekitar 2 % (dua persen) komposisi kepemilikan saham Hanson. Transaksi jual-beli saham tersebut dilakukan menggunakan dana polis asuransi nasabahnya, hal ini dilakukan untuk mencari return kepada nasabahnya sebagaimana fungsi dan tujuan dari produk asuransi Unit Link. Dalam Putusan Tipikor, sebelum adanya transaksi jual-beli saham telah dilakukan Nominee Arrangement antara Benny Tjokrosaputro dan menunjuk Wanaartha Life sebagai pembeli saham, praktik tersebut dilarang untuk dilakukan dalam hukum positif Indonesia, dikarenakan pembelian saham hanya mengenal praktik jual-beli saham atas nama (aan opname) bukanlah saham atas tunjuk (aan toonder). Sehingga dalam thesis ini, dapat disimpulkan bahwa tindakan Wanaartha Life telah diawali dengan itikad buruk (bad faith) yang mengakibatkan gagal bayarnya Wanaartha Life terhadap nasabahnya. ......The court’s decision Number: 439 .Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst dated 09 February 2021 (PKPU Decision) has been used to delay a legal obligation to pay consumers by PT. Adisarana Wanaartha Life Insurance (Wanaartha Life) by arguing that the confiscation of its securities sub-accounts ("SRE") as the subject of the Corruption Crime case Number: 29/Pid.Sus-TPK/ 2020/PN.Jkt.Pst dated October 23, 2020 with the Defendant Benny Tjokrosaputro (Corruption Verdict) creates compelling circumstances namely force majeures. The case began with legal dispute between Wanaartha Life and Benny Tjokrosaputro as the owner of PT. Hanson International Tbk (Hanson), in which Wanaartha Life made transactions for buying and selling Hanson shares of Rp45,000,000,000.- (Forty Five Billion Rupiah) totaling 2,277,221,900 shares or approximately 2% (two percent) of the composition of Hanson's share ownership. The share buying and selling transactions are carried out using the customer's insurance policy funds, this is to seek returns to the customers according to the function and purpose of the Unit Link insurance product. In the Corruption Judgment as concerned, prior to the sale and purchase of shares, there was an agreement on a share upon appointment between a Nominee Arrangement between Benny Tjokrosaputro and appointed Wanaartha Life as the purchaser of shares. This practice is prohibited under the Indonesian positive law, because the purchase of shares only recognizes the practice of buying and selling shares on behalf (aanopname) is not a share upon appointment (aan toonder). Hence, this thesis argued that Wanaartha Life's actions started with bad faith which resulted in Wanaartha Life's failure to pay its customers.

Abstrak :
Kemajuan teknologi informasi saat ini memudahkan dalam melakukan berbagai aktivitas online, khususnya di bidang investasi. Trading merupakan suatu kegiatan atau praktik dalam pasar modal yang merupakan kegiatan yang serupa tetapi tidak sama dengan investasi. Saat ini sedang ramai mengenai konsep investasi bernama trading binary option yang dilakukan melalui platform berbasis online yang mirip dengan kegiatan perjudian dan telah merugikan masyarakat. Metode penelitian penulis dalam penelitian ini ialah bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan data jenis sekunder berupa bahan pustaka melalui peraturan perundang-undangan, artikel, dan pandangan ahli. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan dalam studi atas pernyataan atau tanggapan yang dibuat oleh informan pada suatu topik atau masalah melalui wawancara. Dengan berdasar dalam Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019, tertulis komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka dan didalamnya tidak termasuk kegiatan binary option untuk dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Segala kontrak atas komoditi-komoditi bisa diperdagangkan jika ketentuan dan persyaratannya telah disetujui oleh Kepala Bappebti, oleh karena peraturan tersebut maka binary option bersifat ilegal karena tidak memiliki persetujuan. Bagi para korban affiiliator binary option dapat memperoleh perlindungan hukum dengan mengajukan upaya hukum secara pidana ataupun perdata. Para korban juga bisa mengajukan upaya restitusi atau upaya ganti rugi pelaku dengan mengajukan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan merujuk Undang-undang No. 31 Tahun 2014 dimana korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana berhak memperoleh restitusi. ......Advances in information technology currently make it easier to carry out various online activities, especially in the investment sector. Trading is an activity or practice in the capital market which is similar to but not the same as investing. Currently, there is a lot of buzz about an investment concept called binary options trading which is carried out through an online-based platform that is similar to gambling activities and has harmed the community. The author's research method in this study is normative juridical, using secondary type data in the form of library materials through legislation, articles, and expert views. Data analysis was carried out with a qualitative approach which was carried out in a study of statements or responses made by informants on a topic or problem through interviews. Based on Regulation Bappebti Number 3, 2019, it is written that commodities can be subject to futures contracts and do not include binary options activities to be traded on futures exchanges. All contracts on commodities can be traded if the terms and conditions have been approved by the Head of Bappebti, because of these regulations, binary options are illegal because they do not have approval. Binary options affiliate victims can get legal protection by filing Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Victims can also apply for restitution or compensation for the perpetrator by submitting to the Witness and Victim Protection Agency by referring to Undang-undang Number 31, 2014  where victims who have suffered losses due to criminal acts are entitled to restitution.

Abstrak :
Tesis ini membahas terkait prinsip business judgement rule yang akan memberi perlindungan hukum pimpinan/direksi Operator Investasi Pemerintah dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah. Investasi Pemerintah merupakan hal yang baru yang diterapkan di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (PP No. 63/2019), yang secara operasional dilaksanakan oleh Operator Investasi Pemerintah (OIP). Dalam menjalankan Investasi Pemerintah, OIP berpotensi menghadapi risiko investasi. untuk melindungi pimpinan/direksi OIP dari pertanggungjawaban hukum atas kerugian tersebut, PP No.63/2019 mengadopsi prinsip business judgement rule. Namun di kalangan aparat penegak hukum maupun hakim prinsip ini tidak sepenuhnya diterapkan. Hal tersebut dapat menghambat tugas OIP dalam melaksanakan tugas Investasi Pemerintah, karena dibayangi ketakutan pertanggungjawaban hukum jika terjadi kerugian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana Penulis melakukan penelaahan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara normatif PP No.63/2019 yang mengadopsi prinsip business judgement rule seharusnya mampu memberi perlindungan hukum bagi pimpinan/direksi OIP. Penulis menyarankan agar perlindungan hukum tersebut lebih optimal, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1) mengatur Investasi Pemerintah dalam bentuk undang-undang; 2) menegaskan dalam regulasi bahwa Investasi Pemerintah masuk ke dalam ranah keuangan privat (untuk mencegah aparat penegak hukum mudah mengkaitkan kerugian investasi dengan kerugian keuangan negara);  dan 3) mensosialisasikan business judgement rule di kalangan aparat penegak hukum dan hakim agar memiliki kesamaan pemahaman. ......This thesis discusses the principles of business judgment rule that will provide legal protection for the leaders/directors of Government Investment Operators in the implementation of Government Investments. Government Investment is a new thing implemented in Indonesia based on Government Regulation Number 63 of 2019 concerning Government Investment (Government Regulation No. 63/2019), which is operationally implemented by Government Investment Operators. In carrying out Government Investment, Government Investment Operators faces investment risk. In order to protect the Government Investment Operators leaders/directors from legal liability for these losses, Government Regulation No. 63/2019 applies the business judgment rule principle. However, among law enforcement officers and judges this principle has not been fully implemented. This can hinder Government Investment Operators 's task in carrying out Government Investment duties, because it is overshadowed by the fear of legal liability in the event of a loss. This study uses a normative juridical method, where the author reviews the primary legal materials in the form of statutory regulations and judges' decisions. From this research, it can be said that normatively Government Regulation No. 63/2019 which applies the business judgment rule principle should be able to provide legal protection for Government Investment Operators leaders/directors. The author suggests that the legal protection is more optimal, it is necessary to do the following things: 1) regulate Government Investment in the form of a law; 2) it is stated in the financial regulations that Government Investment enters the private sphere (to prevent law enforcement officers from easily linking investment losses with state financial losses); and 3) socializing the business judgment rule among law enforcement officers and judges in order to have a common understanding.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai bagaimana keabsahan dan kedudukan sertifikat hak atas tanah yang digunakan sebagai jaminan pembayaran serta bagaimana efektivitas dan risiko dari penggunaan sertifikat hak atas tanah sebagai jaminan pembayaran di PT Universal Agri Bisnisindo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris, yaitu menganalisis penerapan hukum normatif (law in books) dalam penggunaannya di masyarakat (law in action). Dari penelitian ini disimpulkan bahwa penggunaan sertifikat hak atas tanah yang dijadikan jaminan atas pembayaran dapat diterima atau sah secara hukum. Bahwa, keseluruhan objek jaminan yang dimiliki oleh PT Universal Agri Bisnisindo berupa sertifikat hak atas tanah yang tidak dibebankan dengan hak tanggungan, yang dengan demikian maka kedudukan dari objek jaminan tersebut ialah jaminan umum. Sehingga, PT Universal Agri Bisnisindo harus membebankan jaminan khusus berupa hak tanggungan terhadap bidang tanah yang digunakan sebagai jaminan pembayaran para pelanggannya, serta PT Universal Agri Bisnisindo harus melakukan seleksi yang ketat terhadap calon pelanggan untuk melihat kemampuan pelanggan atau potensi pasar di wilayahnya masing-masing. ......This research discusses how the validity and position of land rights certificates are used as payment guarantees and how the effectiveness and risks of using land rights certificates as payment guarantees in PT Universal Agri Bisnisindo. The method used in this research is juridical-empirical, namely analyzing the application of normative law (law in books) in its use in society (law in action). From this research, it is concluded that the use of land rights certificates which are used as collateral for payment can be accepted or legally valid. The entire collateral objects used by PT Universal Agri Bisnisindo are in the form of land rights certificates which are not charged with mortgage, hence the position of the collateral objects are general guarantee. Therefore, PT Universal Agri Bisnisindo must impose a special guarantee as mortgage to the parcels of land used as payment guarantees for its customers, and PT Universal Agri Bisnisindo must conduct a strict selection of potential customers to see the customer's ability or market potential in their respective areas.

Abstrak :
Putusan perdata nomor 918/PDT.G/2016/PN.Jkt.Sel yang menolak gugatan dari penggugat yang dalam gugatannya menyatakan bahwa Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pemblokiran Rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa keabsahan pemblokiran yang dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang dijalankan berdasarkan instruksi dari Bareskrim Polri, serta untuk mengkaji bahwa putusan perkara nomor 918/PDT.G/2016/PN.Jkt.Sel yang tidak membatalkan pemblokiran yang dilakukan oleh KSEI apakah termasuk dalam hukum progresif. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Bareskrim Polri sebagai satuan tingkat Kepolisian yang berada di atas Kepolisian Daerah memiliki wewenang untuk melakukan pemblokiran dilihat dari kedudukannya. Tindakan hakim dalam menolak gugatan dapat dimasukkan sebagai putusan hukum progresif, karena putusan yang diberikan hakim tersebut masuk ke dalam aliran progresif. ......The Verdict Number 918/PDT.G/2016/PN.Jkt.Sel which rejects the lawsuit from a related party who in his lawsuit states that the Criminal Investigation Agency of the Indonesian National Police (Bareskrim Polri) does not have authority to block Securities Accounts as referred to in Article 59 paragraph (3) of Law Number 8 Year of 1995 concerning Capital Markets (UUPM). The purpose of this study is to find out and analyze the validity of the blocking carried out by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, which was carried out based on instructions from the Bareskrim Polri, and to examine whether the decision in the case number 918/PDT .G/2016/PN.Jkt.Sel that does not cancel the blocking carried out by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, which was carried out based on instructions from the Bareskrim Polri as a progressive legal step. The results of the study show that the Bareskrim Polri, as a Police level unit which is above the Regional Police has the authority to carry out blocking in terms of its position. The judge's action in rejecting the lawsuit can be included as a progressive legal decision, because the decision given by the judge is included in the progressive stream.

Abstrak :
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (“UU Persaingan Usaha”) dan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 (“PP Persaingan Usaha”), tidak mengatur pengambilalihan aset. Padahal pengambilalihan aset khususnya yang bernilai signifikan dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat. Ketiadaan pengaturan pengambilalihan aset dalam kedua peraturan perundang-undangan Persaingan Usaha menyebabkan KPPU menerbitkan peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 ("Perkom No. 3 Tahun 2019) yang salah satu ketentuannya mengatur tentang pengambilalihan aset. Keberadaan pengaturan pengambilalihan aset dalam Perkom No. 3 Tahun 2019 menimbulkan permasalahan yuridis mengenai: (i) kewenangan KPPU untuk mengatur pengambilalihan aset, dan (ii) harmonisasi norma dan kekuatan mengikat dari ketentuan pengambilalihan aset dalam Perkom No. 3 Tahun 2019 tersebut. Hal tersebut karena pengaturan pengambilalihan aset dalam Perkom No. 3 Tahun 2019 seharusnya dibuat berdasarkan perintah atau bersumber dari peraturan yang lebih tinggi. Sementara peraturan yang lebih tinggi yaitu UU Persaingan Usaha dan PP Persaingan Usaha tidak mengatur pengambilalihan aset. Permasalahan ini penulis teliti dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan melakukan penelahan peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KPPU tidak berwenang mengatur pengambilalihan aset dan pengaturan pengambilalihan aset dalam Perkom No. 3 Tahun 2019 tidak harmonis dengan peraturan yang ada diatasnya dan tidak berlaku efektif. ......Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (“Business Competition Law”) and Government Regulation no. 57 of 2010 concerning Merger or Consolidation of Business Entities and Acquisition of Company Shares Which Can Result in Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (“PP Business Competition”), does not regulate the acquisition of assets. Whereas, the acquisiton of assets, especially those of significant value, can disrupt fair business competition. The absence of arrangements for the acquisition of assets in both of Business Competition Laws and regulations and the importance of arrangements for the acquisition of assets, have caused KPPU to issue KPPU's regulation No. 3 of 2019 which one of the provisions regulates the acquisitioh of assets. The existence of provision of the acquisition of assets in Perkom No. 3 of 2019 raises juridical issues regarding: (i) the authority of the KPPU to formulate provision for the acquisition of assets and (ii) harmonization of norms and binding powers of the provisions for the acquisition of assets as regulated in Perkom No. 3 of 2019. This is because, the provision concerning the acquisition of assets in Perkom No. 3 of 2019 should be made based on orders or sourced from higher regulations, whereas the higher regulations, namely the Business Competition Law and the Business Competition Regulations do not regulate the acquisition of assets. This problem examined by using a normative juridical research method by examining the laws and regulations and related books. The results of this study indicate that KPPU does not have the authority to formulate provisions for the acquisition of assets and provisions for the acquisition of assets as regulated in Perkom No. 3 of 2019 is not in harmony with the existing laws and regulations and is not effective and has no binding legal force.

Abstrak :

Prostitusi merupakan permasalahan yang pelik di Indonesia. Di Indonesia, peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan prostitusi selalu dikaitkan dengan isu moral dan agama. Padahal seyogianya, prostitusi juga melibatkan pekerja seks sebagai pemangku kepentingan dalam pembuatan kebijakan, karena perempuan rentan dalam prostitusi. Kebijakan rehabilitasi sosial merupakan kebijakan yang muncul lebih atas dasar agama dan moralitas ketimbang perlindungan bagi perempuan. Dalam penelitian ini, pembahasan mencakup ditelaahnya prostitusi dalam segi peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga memberikan ruang bagi suara perempuan pekerja seks yang sedang menjalani rehabilitasi sosial. Hal ini untuk melihat dan pada akhirnya mengambil kesimpulan tepat atau tidak tepatnya kebijakan rehabilitasi sosial yang berlaku sekarang untuk menanggulangi prostitusi. Adapun konsep yang digunakan adalah feminist jurisprudence, khususnya sexual dominance model. Metode penelitian adalah yuridis-empiris. Hasil yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah bahwa rehabilitasi sosial bukan merupakan kebijakan yang tepat baik untuk menanggulangi atau menghapuskan prostitusi, maupun untuk menjaga ketertiban umum.

---

Prostitution is a complex problem in Indonesia. In Indonesia, regulations and policies relating to prostitution are always associated with moral and religious issues. Yet in fact, prostitution should also involve sex workers as stakeholders in policy making, because women are vulnerable in prostitution. Social rehabilitation policy is a policy that appears more on the basis of religion and morality than protection for women. In this study, the discussion includes the study of prostitution in terms of laws and regulations. The research also provides space for the voices of women sex workers who are undergoing social rehabilitation. This is to see and finally draw conclusions about the right or inaccurate social rehabilitation policies that apply now to tackle prostitution. The concept used is feminist jurisprudence, specifically the sexual dominance model. The research method is juridist-empiric. The results obtained from the writing of this thesis are that social rehabilitation is not an appropriate policy either to tackle or eliminate prostitution, or to maintain public order.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana hukum hak cipta dapat mempengaruhi kreativitas. Pada awalnya, hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta kemudian dibatasi hanya sebatas 14 tahun, dengan tujuan agar ketika jangka waktu tersebut habis dan suatu karya cipta masuk ke dalam ranah domain publik, maka masyarakat dapat mengakses karya cipta tersebut secara gratis dan tanpa hambatan. Namun dalam perkembangannya jangka waktu tersebut kemudian diperpanjang secara bertahap hingga sangat lama, yang mana hal ini akan berdampak pada semakin lamanya karya cipta tersebut masuk ke dalam ranah domain publik, dan semakin sedikit pula karya cipta yang tersedia untuk digunakan secara bebas. Sebagai salah satu respon atas keadaan ini kemudian hadir lisensi Creative Commons yang ternyata memberikaan manfaat tersendiri bagi aktivitas Komunitas Web Series Indonesia. ......This thesis emphasize how copyright law can affect creativity. The term of copyright protection was originally fourteen years. After that the work entered the public domain, enable the public to gain free and unhindered access to creative endeavors. However, the term of protection has continually expanded. As one response to this situation, at present, there are Creative Commons licenses that provides benefits to Komunitas Web Series Indonesia's activities.

Abstrak :
ABSTRAK
Pekerjaan adalah hal yang fundamental untuk mencari nafkah, meraih kepercayaan diri, dan berpartisipasi dalam masyarakat, tetapi Tuli usia kerja sering kali tidak mendapatkan pekerjaan. Meskipun ada perbaikan dalam kebijakan hukum seputar akses dan tenaga kerja, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penggunaan bahasa isyarat memengaruhi prospek pekerjaan Tuli usia kerja. Padahal bahasa isyarat sangat penting untuk Tuli usia kerja supaya dapat berkomunikasi, mengekspresikan diri, dan belajar. Tuli usia kerja juga dapat menghadapi diskriminasi dari calon pemberi kerja. Skripsi ini bertujuan untuk menentukan apakah akses penuh ke pekerjaan untuk Tuli usia kerja dijamin oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama di DKI Jakarta, dan disusun dalam dua bagian. Di bagian pertama, terdapat analisis data sekunder peraturan perundang-undangan di Indonesia. Analisis mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia ini memberikan landasan bagi hak atas pekerjaan bagi para penyandang disabilitas. Pada bagian kedua, dilakukan wawancara kualitatif dengan seorang pejabat pemerintah provinsi DKI Jakarta dan seorang tuli mengenai pengalaman kerjanya di perusahaan swasta. Hasil dari makalah ini menunjukkan bahwa Indonesia mengklaim memberikan kesempatan kerja kepada tuli yang akan memungkinkan mereka untuk mencapai potensi maksimal mereka melalui peraturan perundang-undangan, tetapi hambatan utama terhadap hak atas pekerjaan timbul dari lingkungan yang tidak dapat diakses terkait dengan praktik perekrutan, kesalahpahaman, dan sikap terhadap Tuli, bukannya ketidakmampuan untuk mendengar.

---

ABSTRACT
Employment is fundamental to earning money, attaining self-confidence, and participating in society, but deaf adults are often denied an employment. Despite improvements in legal policies surrounding access and the workforce, particularly through Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities, the usage of sign language for deaf adults affects their employment prospects. Sign language is critical for deaf people to be able to communicate, express themselves, and learn. Deaf adults may also face discrimination from potential employers. This paper aims to determine whether the current Indonesian legislation ensures the deaf adults to have full access to employment, especially in the capital of Indonesia, Jakarta, and is organized into two sections. In the first section, secondary data analysis of Indonesian laws and regulations is presented. This analysis regarding Indonesian laws and regulations provide a foundation for right to work of the persons with disabilities. In the second section, qualitative interviews with a Jakarta city government official and a deaf private sector employee are conducted. Results from this paper show that Indonesia claims to provide deaf adults with employment opportunities which will enable them to succeed to their maximum potential through laws and regulations, but the main barriers to employment arise from inaccessible environments associated with employers hiring practices, misconceptions and attitudes, rather than an inability to hear.