::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 762 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ratu Maura Rezky, author
Perkawinan adalah ikatan yang kokoh bertujuan untuk membangun dan mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Namun, dalam berjalannya perkawinan dapat terjadinya  hal-hal yang mengakhiri ikatan perkawinan, seperti Pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan dalam penelitian ini terjadi atas dasar penipuan atau salah sangka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan pembatalan perkawinan, para...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Sarah Nathaya Wibowo, author
Perkawinan bertujuan untuk membentuk ikatan lahir batin yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap manusia pasti memiliki harapan bahwa perkawinan yang mereka jalani akan berlangsung seumur hidup. Namun, pada kenyataannya tidak selamanya perkawinan antara suatu pasangan suami istri bersifat kekal. Dijelaskan lebih lanjut melalui Pasal 38 UU Perkawinan, suatu...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Lubis, Mulianti Ratnasari, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995
S20657
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Fera Belinda, author
[ABSTRAK
Tesis ini membahas proses penegakan hukum oleh Subdit III Tipikor Direktorat Reserses Kriminal Khusus Polda Bali terkait penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala daerah (studi kasus : kasus dugaan korupsi pipanisasi yang melibatkan Bupati Karangasem Bali I Wayan Geredeg). Permasalahan penelitian difokuskan pada proses penyidikan kasus korupsi pipanisasi yang dilakukan oleh penyidik Subdit Tipikor...
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Hesti Widyaningrum, author
Penyidik KPK dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, namun ketentuan ini tidak sesuai dengan aturan umum yang diatur dalam KUHAP. Dalam penulisan tesis ini terdapat tiga pertanyaan penelitian, yaitu: Mengapa KPK diberikan kewenangan untuk melakukan penyitaan tanpa izin dari...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41812
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Nurul Hudia, author
Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun pada kenyataannya banyak terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah perkawinan yang hanya dilakukan secara hukum agama dan tidak dicatatkan. Dimana suatu perkawinan yang hanya dilakukan menurut hukum agama atau biasa disebut dengan perkawinan di bawah tangan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Putri Apriyanti, author
Pembuatan akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) tanpa surat kuasa yang sah (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 472/PK/PDT/2019) diangkat karena banyak PPAT yang terjerat di Pengadilan baik perkara perdata maupun pidana, salah satunya karena terjadinya perbuatan melawan hukum.  Dalam putusan Mahkamah Agung No. 472/PK/PDT/2019,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Dhia Fairuz, author
Penelitian ini membahas bagaimana sanksi pemberhentian yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum namun tidak diberhentikan dari jabatan Notaris, sehingga walaupun Notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana, Notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Fara Deinara Dewantoro, author
Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Pengadilan dikarenakan akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu yang dimasukkan oleh penghadap dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di bawah tangan yang dilakukan tanpa sepengetahuan Notaris, yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri No 208/Pdt.G/2019/PN TJK. Permasalahan dalam penelitian ini adalah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ismaya Putri Karissa, author
Dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris berwenang untuk membuat akta, yang disebut juga sebagai minuta akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Salah satu kewajiban notaris adalah untuk mengeluarkan salinan akta yang merupakan salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa diberikan sebagai salinan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library