Hasil Pencarian

Ditemukan 715 dokumen yang sesuai dengan query

Masri Alanwari, author

Perubahan susunan pemegang saham perseroan terbatas yang dituangkan dalam akta notaris berdasarkan putusan deklaratoir yang berkekuatan hukum tetap (studi putusan peninjauan kembali Nomor 53 PK/TUN/2014 tanggal 12 Agustus 2014) = Alteration limited liability company board of shareholder's as stated in the notary deed based on a permanent legal declaratory verdict (study of the judicial review verdict Number 53 PK/TUN/2014 dated August, 12 of 2014)

Pada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan hukum mengenai perubahan susunan pemegang saham perseroan terbatas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Latar belakang permasalahannya adalah pembuatan akta Pernyataan keputusan Rapat (PKR) tentang perubahan susunan pemegang saham didasari oleh ketidakwenangan penghadap dalam bertindak. Penghadap mendasari kewenangannya berdasarkan Putusan Deklaratoir yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T52211

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ananda Nabilla, author

Keberlakuan suatu keputusan di luar rapat umum pemegang saham yang tidak dinyatakan ke dalam akta notaris = Enfoceability of a resolution in lieu of general meeting of shareholders that is not stated in a notarial deed

Keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham adalah pengambilan keputusan yang dilakukan tanpa diadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Keputusan di luar Rapat...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T51736

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sulaiman Hamid, author

Lembaga suaka dalam Hukum Internasional

Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002

341 SUL l

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Azyyati, author

Status hukum anak hasil inseminasi buatan dan hak warisnya menurut hukum Islam dan hukum perdata Barat di Indonesia = The legal status and inheritance of the Children born through artificial insemination according to Islamic law and western civil Law in Indonesia

[ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai status hukum dan hak waris dari anak yang dilahirkan melalui inseminasi buatan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis dengan metode kualitatif yang menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, status hukum dan hak waris anak didasarkan pada jenis inseminasi buatannya. Menurut hukum...

Universitas Indonesia, 2016

S61577

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rifqy Hidayat, author

Akibat hukum akta tidak berbahasa Indonesia : analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR = Legal implication on deed not made in Indonesian language Court Verdict : analysis on West Jakarta District Court Nomor 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR

Globalisasi ekonomi menjadi kenyataan yang tidak terhindarkan pada kehidupan nyata sekarang ini. Dengan banyaknya investor asing yang masuk dan menanamkan modal dalam dunia usaha Indonesia menjadikan profesi notaris sebagai pembuat akta otentik harus lebih berhati-hati dalam membuat akta dikarenakan ada kemungkinan bagi akta yang dibuat tidak dalam bahasa Indonesia berakibat...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

T48342

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hilda Herlita, author

Kewenangan notaris dalam memberikan penyuluhan hukum melalui media internet = The authority of notary public in providing legal counseling through internet media

Di Indonesia, banyak sekali terjadi penyuluhan hukum oleh Notaris melalui media internet. Hal tersebut menyebabkan dilanggarnya ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN mengenai kewenangan Notaris yang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta. Salah satu Notaris yang menggunakan media internet untuk memberikan penyuluhan hukum kepada...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T50154

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Vivi Novita Ranadireksa, author

Tinjauan yuridis tentang risalah rapat yang dibuat oleh notaries

Seorang Notaris sebagai salah satu pejabat umum dapat membuat Akta Otentik. Untuk jabatan tersebut seorang Notaris mempunyai fungsi umum dan khusus. Fungsi umum didapat karena wewenangnya untuk membuat akta-akta yang bersifat perdata yang diberikan Pemerintah kepadanya. Sedangkan fungsi khusus adalah karena wewenangnya membuat akta yang di.scbutkan khusus olch peraturan perundang-undangan,...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T16314

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Neti Herawati, author

Kewenangan notaris dalam membuat akta pertanahan berdasarkan pasal 15 ayat (2) butir F undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaries analisis praktik di Jakarta Pusat

Dengan lahirnya undang-undang nomor 30 tahun 2004 pada tanggal 6 oktober 2004 tentang jabatan notaries timbul hal-hal baru yang harus dihadapi notaris dalam mejalankan profesinya.salah satu perkembangan hokum yang timbul yaitu adanya perluasan kewenangan Notaris berupa kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) butir f yakni kewenangan membuat akta...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16584

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adiati Sutjipto, author

Pembatalan akta notaris oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia analisa putusan mahkamah agung RI nomor 3148 k/PDT/1988

ABSTRAK
Putusan Mahkamah Agung nomor 3148 K/PDT/1988 tanggal 21 Juni 1989 menyatakan batal demi hukum akta notaris tanggal 29 Desember 1983 nomor 422 dan 423, akta notaris nomor 173 tanggal 15 Maret 1985, akta notaris nomor 151 tanggal 15 Agustus 1984. Putusan tersebut menimbulkan konsekuens-ikonsekuensi hukum bagi notaris, para pihak yang...

2007

T17028

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nur Hayati, author

Ketiadaan sanksi pidana dalam Undang ? Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris

Dalam kepatuhan hukum yang bersifat compliance sanksi merupakan alasan utama kepatuhan hukum. Dalam suatu undang-undang sanksi memegang peranan yang cukup esensial. Sanksi terdiri atas sanksi perdata, sanksi administratif dan sanksi pidana. sanksi pidana merupakan sanksi yang memiliki daya paksa paling kuat. Penegakan sanksi pidana melibatkan peran negara dengan otoritasnya. Notaris...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T14587

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian