Ditemukan 19 dokumen yang sesuai dengan query
Silvia Septiyani, author
ABSTRAK
Kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam kegiatan pertambangan. Para pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan pertambangan harus menaati aturan-aturan yang ada agar terlaksananya penambangan yang baik. Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan kepada pelaku usaha agar terlaksananya kegiatan pertambangan...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Foni Vebrilioni, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai penerbitan izin usaha pertambangan batubara
melalui lelang berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 yang bertujuan
untuk menekan jual beli izin usaha pertambangan yang sering dilakukan oleh
pemilik IUP Batubara. Penelitian ini adalah metode kepustakaan yang bersifat
penelitian yuridis normatif yang juga didukung dengan pendekatan kasus. Hasil
penelitian ini adalah untuk mengetahui penerbitan...
2012
T31870
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Alodia Nathania, author
Skripsi ini membahas mengenai dua pokok permasalahan seperti pengaturan terkait kewenangan di bidang mineral dan batubara khususnya dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan serta pengaruh sentralisasi kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan setelah berlakunya UU No. 3/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penarikan kembali...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Frieschika Atshiilah, author
Skripsi berikut membahas tentang energi dan sumber daya yaitu mineral dan pertambangan batubara yang merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan dan membutuhkan pengelolaan yang baik. Dasar pengelolaan sumber daya alam diamanatkan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa hak menguasasi Negara dan bertujuan ldquo;manfaat terbesar untuk sebesar-besarnya...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Auzan Qasthary, author
Langkah Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mengeluarkan keputusannya nomor: 66/I/IUP/PMA/2017 menerangkan perihal menerbitkan izin usaha kepada PT. Mineral Emas Murni (EMM) akan melakukan penambangan emas di daerah Beutong, daerah Nagan Raya, daerah Pegasing, dan daerah Aceh Tengah dimana Perusahaan tersebut berada, yang mana areanya terkena dalam Kawasan Ekosistem...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Viktor I Suripatty, author
ABSTRAK
Indonesia memiliki suatu sistem hukum pertambangan dalam mengatur penanaman
modal asing dalam bidang pertambangan yaitu sistem kontrak karya yang dimulai
pada tahun 1967 hingga tahun 2008. Pada tahun 2009, terjadi perubahan paradigma
hukum pertambangan setelah Indonesia mengeluarkan suatu undang-undang baru
yang mengatur pengusahaan pertambangan mineral dan batubara yaitu Undang-
Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang...
2009
T37354
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Prakoso Anto Nugroho, author
ABSTRAK
Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang sangat berlimpah.
Diantaranya adalah bahan galian tambang. Bahan galian tambang di Indonesia
merupakan bahan galian tambang yang sangat baik dan diinginkan oleh negara?
negara lain sehingga mempunya nilai jual yang tinggi. Bahan galian tambang
seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat, maka Pemerintah berusaha
mengakomodir pengusahaan tambang demi kemakmuran rakyat....
Universitas Indonesia, 2012
S43205
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Sri Suryani, author
ABSTRAK
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengganti sistem kontrak karya sistem perizinan. Undang-undang tersebut menentukan bahwa kontrak karya yang telah ada sebelum UU ini dikeluarkan dinyatakan tetap berlaku hingga jangka waktunya berakhir sehingga pemegang kontrak karya masih dapat melanjutkan kegiatan pengusahaan pertambangannya dengan landasan kontrak. Namun...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Revia Adini, author
Implikasi lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan perubahan kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan. Adanya perubahan kewenangan tersebut menimbulkan suatu kemungkinan terjadinya kesalahan dari pejabat pemerintah dalam melakukan kegiatan pengaturan dan pengurusan di sector pertambangan. Oleh karenanya, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Lidya Rahmawati, author
Putusan hakim yang diterbitkan berlaku sebagai undang-undang, dan mempunyai daya eksekutorial. Terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali untuk kembali melakukan pemeriksaan terhadap sebuah perkara. Dalam praktik, dapat terjadi titik singgung diantara dua kamar peradilan yang menerbitkan putusan yang saling bertolak belakang seperti yang terjadi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
