Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query
Asrof Sibilli, author
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pertambangan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang penerapan pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai dasar peraturan pertambangan di Indonesia menyebut subjek hukum...
2015
S60389
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Budi Bahreisy, author
Perkembangan pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana adalah sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum untuk memberikan sarana perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, sebab kecenderungan melakukan pelanggaran hukum untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya telah menjadi realita masyarakat. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda,...
Universitas Dharmawangsa, 2016
330 MIWD 49 (2016)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Ronny Setiawan, author
Kabupaten Belitung merupakan wilayah yang secara administratif
tergabung dalam wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.,
Kabupaten ini telah lama dikenal sebagai daerah penghasil timah.
Sejarah pengembangan pulau ini tidak lepas dari penambangan timah
yang menurut beberapa catatan telah dilakukan sejak lebih dari seratus
lima puluh tahun yang lalu (Sujitno, 1996). Penambangan timah di daerah
ini telah berhasil...
Depok: Sekolah Ilmu Lingkungan Uiniversitas Indonesia, 2006
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sidjabat, Pandapotan, author
Tesis ini membahas tentang fenomena child abduction yang dewasa ini semakin sering terjadi di Indonesia. Dengan telah ditemuinya kasus-kasus child abduction di Indonesia, keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Hague 1980 perlu dipertimbangkan.
Di dalam Konvensi Hague 1980 dibahas mengenai hal-hal antara lain tujuan dari Konvensi, definisi dari pemindahan anak secara tidak sah...
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T44853
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Cahya Febriana, author
Penggunaan tanah tanpa izin yang berhak menjadi permasalahan bagi pemegang hak atas tanah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengosongan atas pemakaian tanah tanpa izin yang berhak dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Eko Susanda, author
Wilayah Provinsi Bangka Belitung terkenal sebagai penghasil timah. Kegiatan pertambangan hampir di seluruh wilayahnya, membuat rona muka tanah mengalami perubahan dan meninggalkan ratusan kolong atau lobang bekas tambang yang berisi air. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa peran Polri dalam mencegah dan menegakkan hukum dalam kegiatan pertambangan timah tanpa izin, menganalisa...
Depok: Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, 2018
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Arista Salsabila Hakimah, author
Bank memegang peranan penting yang menunjang pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia. Pada pelaksanaannya, setiap pihak yang ingin melakukan kegiatan perbankan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, harus terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia (saat ini OJK). Adapun pada praktiknya, kasus praktik bank tanpa izin seperti penerbitan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Novi, author
Artikel ini membahas environmental justice pada kawasan pertambangan emas di tambang Pongkor. PETI dianggap sangat merugikan lingkungan serta masyarakat sekitar. PETI sebagai polemik yang besar untuk masyarakat dan penambang itu sendiri karena membahayakan keselamatan serta lingkungan mereka, dimana penggunaan material berbahaya yang tidak mereka ketahui dampaknya, serta kurangnya pengetahuan tentang...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Simanjuntak, Tumpal, author
Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan menyatakan bahwa bumi, air, dan Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara, digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Atas hal tersebut, negara diberi kewajiban untuk mengurus dan mengelola kekayaan alam, termasuk pemanfaatanya, dan bertanggung jawab meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun demikian banyak kegiatan pengambilan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Hanan Nugroho, author
Di balik reputasi sebagai negara produsen dan pengekspor bahan-bahan tambang terkemuka, Indonesia memiliki banyak kegiatan pertambangan rakyat skala kecil yang digolongkan sebagai PETI (pertambangan tanpa izin). Covid-19 memperjelas posisi mereka yang rentan terhadap aspek kesehatan, ekonomi, sosial, hukum, dan lingkungan. Perlu mengubah kebijakan dengan memberi tempat bagi kegiatan...
Jakarta: Badan Perencanaan PembangunaN Nasional (BAPPENAS), 2020
330 JPP 4:2 (2020)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
