Ditemukan 563 dokumen yang sesuai dengan query
Nurmansyah, author
Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan serapat-rapatnya isi akta sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Jabatan Notaris (P.J.N). Di sisi lain notaris juga mempunyai kewajiban untuk hadir apabila notaris dipanggil menjadi saksi di muka pengadilan. Seorang notaris yang dipanggil menjadi saksi dapat menggunakan hak ingkar atau hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi....
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14485
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
I Gede Satria Budi, author
Formasi Notaris adalah penentuan jumlah Notaris di suatu wilayah kerja, dimana yang berwenang untuk menentukan formasi tersebut adalah Menteri Kehakiman.Keberadaan dan jumlah Notaris disuatu tempat harus ditetapkan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang meminta jasanya, dengan kriteria formasi antara lain: pertumbuhan ekonomi dengan indikasi jumlah bank, developer, pertumbuhan industri, jumlah...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14494
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Haryanti Sutanto, author
Pengaruh dari perkembangan globalisme, lebih tampak dari sisi produk hukum. Oleh karena itu diperlukan adanya produk hukum Nasional masing-masing Negara yang kompatibel dengan perkembangannya. Hukum sebagai alat perubahan sosial sekaligus sarana pengaturan ketertiban masyarakat haruslah mencerminkan keadaan masyarakat yang diaturnya. Di samping itu hukum yang berlaku juga harus mampu menyelesaikan...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14497
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhamad Nur, author
Untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Pendaftaran Tanah baik itu pemindahan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah dan akta-akta lainnya yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14534
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Alvie Siti Nurviantiny, author
Akta Pernyataan Keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas dapat berupa akta yang disusun berdasarkan risalah rapat yang dibuat di bawah tangan. Notaris dalam membuat akta tersebut dituntut bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya tersebut. Akta Pernyataan Keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas yang dibuat berdasarkan risalah...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14545
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nur Hayati, author
Dalam kepatuhan hukum yang bersifat compliance sanksi merupakan alasan utama kepatuhan hukum. Dalam suatu undang-undang sanksi memegang peranan yang cukup esensial. Sanksi terdiri atas sanksi perdata, sanksi administratif dan sanksi pidana. sanksi pidana merupakan sanksi yang memiliki daya paksa paling kuat. Penegakan sanksi pidana melibatkan peran negara dengan otoritasnya. Notaris...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14587
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Tanti Lena, author
Apabila investor asing ingin menanamkan modal di Indonesia tentu membutuhkan suatu badan hukum untuk digunakan sebagai tempat memberikan perlindungan hukum dan membatasi ruang geraknya agar tetap berada dalam pengawasan dan tidak keluar dari jalur yang telah diatur oleh UU No.1 Tahun 1967 tentang PMA dan UU No. 1 Tahun 1995...
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T 18939
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Rakuntadati Devie Nugraheni, author
Pemberian fasilitas kredit adalah fungsi utama dari bisnis perbankan, yakni menyalurkan dana kepada mereka yang memerlukan, setelah menerima penguznpulan dana. Dalam kinerjanya Bank harus memegang teguh prinsip kehati-hatian dan menganalisa kredit yang mencakup 5C's calon Debitur. Pemberian kredit tersebut wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis, balk dibawah tangan atau...
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T19376
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Miryam Indrani Wiardi, author
Restrukturisasi Perseroan Terbatas dapat dilakukan melalui Penggabungan (Merger), Peleburan (Konsolidasi) atau Pengambilalihan (Akuisisi).
Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan dir. dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih...
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T19827
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Rani Julie Sandyarini, author
Salah satu ukuran keberhasilan pemerintah dalam mendorong sekaligus memperoleh manfaat dari peranan dunia usaha bagi pertumbuhan ekonomi nasional adalah seberapa tinggi keberhasilannya dalam membina, menunjang perkembangan dan melindungi Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Permasalahan yang timbul adalah bagaimana Pemerintah memberikan perlindungan terhadap posisi hukum UKM serta bagaimana Notaris dapat berperan...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T19867
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
