Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang aspek hukum perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa internet PT. First Media, Tbk. Penelitian ini menemukan adanya beberapa permasalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. First Media, Tbk. Selain itu, di dalam skripsi ini juga dibahas tentang sanksi yang dapat diterapkan terhadap PT. First Media, Tbk. Sanksi yang dapat diberikan bagi PT. First Media, Tbk selaku perusahaan penyedia jasa internet yang melanggar hak konsumen ini terdapat dalam UUPK pada Pasal 60 dan 62.This Bachelor thesis discussed an issue concerning the aspects of consumer protection law on internet service user of PT. First Media, Tbk. This research found some problem concerning the services of PT. First Media, Tbk. More over, PT. First Media have infringed the law. This bachelor thesis also discussed about the penalty that can be applied to PT. First Media, Tbk that have infringed consumers? right. This penalty is stated in Consumer Protection Act Article 60 and 62."

"Iklan merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pelaku usaha untuk menawarkan produk kepada masyarakat. Namun demikian, di dalam mengiklankan sebuah produk, Pelaku usaha selalu di tuntut agar menyampaikan informasi yang jujur, benar, dan dapat dipertanggunjawabkan. Hal tersebut demi melindungi kepentingan konsumen yang akan membeli produk tersebut, dari informasi yang menyesatkan yang dapat merugikan kepentingan konsumen sendiri, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Dalam tulisan ini Penulis memaparkan kajian terhadap iklan yang dibuat dan kemudian disebarluaskan oleh dua perusahaan penyedia layanan jasa internet yang digugat oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat karena diduga telah merugikan konsumen dengan iklannya yang menyesatkan.

---

Advertising is one way used by business actors to offer products to the public. However, in advertising a product, business actors are always in demand to convey information which is honest, true, and accountable. This is to protect the interests of consumers who will buy the product, from any misleading informations that could harm the interests of the consumers themselves, as stipulated in Law No. 18 of 1999 on Consumer Protection.

In this paper author describes a study of advertising that is created and then distributed by two internet service providers companies which were sued by a non-governmental organization for allegedly harming consumers' interests with misleading advertising."

"Peranan telekomunikasi dewasa ini semakin berkembang dengan munculnya berbagai macam penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi bergerak seluler. Salah satu layanan yang disediakan adalah penggunaan kartu pra bayar, yang ternyata sangat diminati oleh masyarakat. Penyelenggara jasa telekomunikasi melakukan berbagai cara dan strategi untuk menarik minat masyarakat untuk memakai jasa layanannya. Permasalahan yang sering timbul dalam hubungan hukum antara penyelenggara jasa telekomunikasi bergerak seluler prabayar dengan konsumennya adalah perbuatan melawan hukum yang sering dilakukan oleh pihak penyelenggara jasa telekomunikasi bergerak seluler. Tidak adanya hubungan kontraktual antara penyelenggara jasa telekomunikasi bergerak seluler dengan konsumen pra bayar sering dijadikan alasan oleh pihak penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menghindari tuntutan ganti rugi dari konsumen. Hal ini pula yang terjadi dalam kasus antar ProXL dengan konsumen pra bayar. Sebagai konsumen, masyarakat pengguna jasa layanan pra bayar masih awam terhadap hak dan kewajibannya karena masih kurangnya sosialisasi atas UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Pemerintah sebagai badan pengawas dan pembina dalam penyelenggaraan telekomunikasi perlu lebih aktif lagi untuk mensosialisasikan keberadaan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Telekomunikasi agar kepentingan konsumen mendapat jaminan kepastian dan perlindungan hukum."

"Seiring dengan pemberlakuan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai undangundang yang mengintegrasi dan memperkuat hak-hak konsumen Indonesia, membawa dampak juga terhadap hak-hak konsumen pengguna jasa kesehatan atau pasien. Pasien semakin sadar akan hak-haknya dalam beberapa waktu belakangan ini. Beberapa kasus gugatan maupun tuduhan malpraktek terhadap tenaga kesehatan kerap kita baca dan dengar di media massa. Hal ini memberikan gambaran kepada kita, bahwa masyarakat sebagai health receivers kini telah menuntut pelaksanaan hak-hak yang mereka miliki. Perawat sebagai salah satu tenaga kesehatan tidak dapat dipisahkan dari sistem pelayanan kesehatan. Bahkan dapat dikatakan layanan keperawatan merupakan ujung tombaknya, dimana pasien berhubungan langsung dengan perawat. Pekerjaan perawat yang berhubungan langsung dengan kesehatan pasien menyebabkan is harus hati-hati dan penuh pertimbangan dalam menjalankan tugasnya. Karena salah dalam mengambil tindakan maka dapat berakibat fatal tidak hanya bagi_ pasien tetapi juga bagi perawat itu sendiri. Perbuatan perawat yang tidak memenuhi standar profesi dapat disebut sebagai tindakan malpraktek. Tanggung jawab perawat terhadap tindakan malpraktek dikategorikan menjadi dua, yaitu tanggung jawab terhadap ketentuan-ketentuan profesi dan tanggung jawab terhadap ketentuan umum seperti pidana, perdata dan administratif. Jasa pelayanan kesehatan merupakan jasa yang memiliki karakteristik, oleh karena itu dalam penerapan UUPK dalam bidang kesehatan harus' memperhatikan karakteristik tersebut. Hal ini membawa pengaruh terhadap jasa yang diberikan oleh perawat dimana tidak semua ketentuan yang terdapat dalam UUPK berlaku bagi perawat."

"Tesis ini membahas mengenai aspek perlindungan konsumen terhadap konsumen pengguna jasa pembiayaan konsumen yang ada di dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa aktivitas pembiayaan konsumen, yang mana di dalamnya terdapat hubungan hukum antara konsumen sebagai debitur dan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur, dalam kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen terikat pada beberapa peraturan yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan juga ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya peraturan pelaksanaan mengenai perlindungan konsumen dan juga mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan. Keberadaan keseluruhan pengaturan tersebut mengindikasikan adanya perkembangan hukum yang responsif dalam rangka mewujudkan keadilan yang substantive dalam rangka melindungi konsumen jasa pembiayaan konsumen. Namun dalam upaya penegakannya, yang mana masih menggunakan konstruksi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dirasakan bahwa perlindungan terhadap konsumen belum cukup memadai karena sengketa yang terjadi diposisikan sebagai hubungan hukum antara kreditor-debitor biasa dan merupakan sengketa konsumen.

---

This thesis discusses the aspect of consumer protection of consumer using consumer finance service in which existed in the law and regulations of Republic of Indonesia. This research is a literature research with qualitative approach. The research find that the consumer finance activity, in which the legal relation between consumer as the debtor and financing company as the creditor, in relation with law regarding consumer protection, is bound to the provisions in the Civil Code, The Law Number 8 Year 1999 Regarding Consumer Protection, and Law Number 21 Year 2001 Regarding Financial Service Authority and its implementing regulations especially Financial Service Authority regulation regarding consumer protection and regulation regarding the implementation of financing business. The existece of the aforementioned regulations indicate the rise of responsive law in order to provide the substantive justice to protect the consumer. However, in the term of law enforcement, in which is still implementing the contstruction within the Law Number 8 Year 1999 Regarding Consumer Protection, the protection of consumer is considered inadequate because any dispute arise is positioned as regular dispute between creditor-debtor and not the dispute regarding consumer protection."

"Skripsi ini membahas tentang aspek perlindungan konsumen pengguna jasa internet Smartfren, akibat adanya gangguan layanan akses data internet yang terjadi beberapa waktu lalu. Penyebab terjadinya gangguan tersebut diantaranya kabel jaringan yang terputus karena jangkar kapal dan bencana alam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan permasalahan hukum lainnya yang dilakukan oleh PT. Smartfren telecom, tbk. Dengan demikian, terdapat pelanggaran hukum baik menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan telekomunikasi. Selain itu, adanya sanksi yang dapat diterapkan untuk PT. Smartfren Telecom, tbk sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha. Adapun sanksi yang dapat dikenakan yaitu sanksi ganti rugi, sanksi administrasi dan sanksi pidana.

---

This thesis discusses about the aspects of consumer protection on internet services user of Smartfren, due to distruption of data access services internet some time ago. The cause of the distruption such as disconnected network cable because of ship anchor and natural disaster. This research uses normative analytical descriptive. This research found other legal issues conducted by PT. Smartfren Telecom, Tbk. Thus, there are law violations in Consumer Protection Act and the regulations related to telecommunications. In addition, there are sanctions that can be applied to the PT. Smartfren Telecom, Tbk as a form of enterpreneur’s responsibility. The sanctions that can be applied are compensation, administrative sanction and criminal sanction."

"Internet saat ini tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Berkat kemajuan teknologi, akses internet pun menjadi semakin terjangkau. Akan tetapi di balik kemajuan tersebut, akses pornografi juga semakin meningkat. Sebagai konsumen, pelanggan dan/atau pemakai layanan internet merasa haknya kenyamanan dan keamanan dalam meggunakan layanan internet menjadi terganggu. Sebagai pelaku usaha, PJI bertanggung jawab menyediakan akses internet yang sehat dengan cara melakukan penyaringan pornografi. Tanggung jawab tersebut berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait pornografi. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang berbasis pada analisis norma hukum dan bersifat deskriptif dengan menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini berupa analisis dan saran mengenai proporsionalitas perlindungan pelanggan dan/atau pengguna jasa internet sebagai konsumen dan juga PJI sebagai pelaku usaha yang beritikad baik dikaitkan dengan tanggung jawab penyaringan pornografi yang dibebankan kepada PJI ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

---

Nowadays internet is inseparable from people's daily life. Thank to the progress in technology, internet becomes more and more accessible. On the other hand, access to pornography is also getting easier and easier. As consumers, internet subscribers and/or users feel that their rights for comfort and security in accessing the internet have been violated. As an enterprise, internet provider has the responsibility to provide an ethical internet access that is by filtering pornography. The responsibility is originated from the regulations concerning pornography. This is a normative legal research based on legal norm analysis and is descriptive in nature based on reference study.

The result of this research is an analysis and suggestion on proportional protection for internet subscribers and/or users as consumers as well as for internet provider as an enterprise with goodwill related to its responsibility to filter pornography which is bound to it based on regulation no.8 year 1999 on consumer protection."

"Bank merupakan salah satu usaha yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Untuk dapat bersaing dalam dunia perbankan maka suatu bank harus dapat berusaha untuk meningkatkan pelayanan mereka kepada para nasabah, sehingga nasabah tersebut tidak tertarik untuk menggunakan jasa bank lain yang mereka nilai lebih memberikan kenyamanan bagi mereka. Teknologi sistem informasi dan telekomunikasi yang semakin berkembang merupakan sarana yang dapat dipergunakan oleh bank untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Salah satu jenis pelayanan yang sudah lazim saat ini diberikan adalah Internet banking. Yang menjadi focus pembahasan pada tesis ini adalah ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan internet banking dan tanggung jawab dari pelaku usaha (Bank) sebagai penyelenggara layanan Internet banking, adalah Pasal 6 huruf n Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah diubah melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Selain itu Bank Indonesia melalui SKDBI No.27/164/KEP/DIR dan SEBI No.27/9/UUPB tanggal 31 Maret 1995 menginstruksikan Penggunaan Sistem Informasi Oleh Bank yang merupakan pedoman pelaksanaan teknologi informasi. Pada tanggal 20 April 2004 Bank Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6/18/DNDP perihal Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet (Internet Banking). Bank sebagai penyelenggara layanan wajib memberikan jaminan kenyamanan dan keamanan bagi nasabah dalam bertransaksi melalui internet banking dengan mengikuti standarisasi yang telah ditetapkan dan menerapkan manajemen risiko pada aktivitas internet banking secara efektif."

"Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini akan menjawab permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini, yakni bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa telekomunikasi dalam menerima informasi yang merugikan (SMS Spam), bagaimana ketentuan hukum mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia, serta bagaimana tanggung jawab penyedia jasa (provider) telekomunikasi seluler terhadap kerugian yang dialami pengguna jasa telekomunikasi dalam menerima informasi yang merugikan. Di Indonesia ada beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan privasi dan data pribadi, yakni Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sementara Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum melindungi privasi dan data pribadi konsumen secara komprehensif. Secara umum perlindungan privasi dan data pribadi konsumen jasa telekomunikasi telah diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Namun demikian belum terdapat mekanisme dan ketentuan yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran atas peraturan yang dimaksud. Perlu dibentuk pranata hukum yang secara khusus membahas dan mengatur mengenai perlindungan data pribadi agar perlindungan mengenai data pribadi dapat dilaksanakan dengan lebih menyeluruh.

---

By employing normative juridical research method, this thesis will attempt to answer the issues raised in this paper, starting from the legal protection towards the telecommunication consumers in receiving adverse information (i.e: spam message), how does the current Indonesian law regulates the protection of personal data, and lastly, the liability of telecommunication provider towards the loss suffered by the consumers, in receiving such adverse information.

In Indonesia, there are several regulations in regards to the protection of privacy and personal data, inter alia, Law on Telecommunications and Law on Information and Electronic Transactions, nonetheless, the Law on Consumer Protection is not sufficient to protect consumers' privacy and personal data.

Although the protection of consumers' privacy and personal has been regulated in legislation, however there exists no provision and mechanism that able to prevent the violation of such law. Therefore, it is necessary to establish legal institution that specifically discusses and regulates the protection of personal data, so that the protection of the personal data can be implemented thoroughly."