Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDi dunia Industri pembiayaan konsumen selalu ada perikatan dan perjanjian-perjanjian yang dibentuk untuk melindungi kepentingan antara perusahaan pembiayaan dan konsumen yang mana sepenuhnya merupakan ranah hukum privat atau hukum perdata. Jaminan Fidusia yang didasarkan dan diperuntukan untuk menjamin kepastian hukum atas jaminan benda pada kenyataannya merupakan suatu bentuk pilihan dan bukan wajib sifatnya dalam pembebanan dan pendaftarannya. Karena jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok, Dan jika memang membebankan jaminan fidusia maka sudah pasti timbul kewajiban dari penerima jaminan fidusia untuk membayar biaya pendaftaran jaminan fidusia yang besarnya biaya diatur didalam Peraturan Pemerintah No.86 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2009 serta merupakan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), Namun pada kenyataannya kaidah hukum ini tidak dipahami dengan baik oleh pihak aparatur Kejaksaan Negeri dan Pihak Kepolisian dimana telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan dalam dugaan tindak pidana pendaftaran jaminan fidusia sebagai delik korupsi dan delik pidana lainnya bagi perusahaan pembiayaan yang tidak membebankan dan mendaftarkan jaminan fidusia, yang justru pada akhirnya akan membuat ketidakpastian hukum, karenanya pada penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa-analisa yuridis normatif terhadap tindakan penyidikan yang dilakukan tersebut dengan metoda pendekatan terhadap kasus dan yang terjadi pada perusahaan pembiayaan pada tahun 2011 hingga tahun 2013, sehingga pada akhirnya dapat menyimpulkan apakah penerapan hukum dalam Penyidikan yang dilakukan oleh Pihak Kejaksaan Negeri dan Pihak Kepolisian telah sesuai dan pada akhirnya penulisakan dapat menguraikan saran-saran yang sebaiknya dilakukan bagi Pihak Kejaksaan Negeri dan Pihak Kepolisian.

---

ABSTRACTIn the world there is always the consumer finance industry engagement and agreements are established to protect the interests of the consumer finance company and which is entirely the domain of private law or civil law . Fiduciary based and is intended to ensure the legal certainty of the object is in fact a guarantee of a form of choice and not mandatory in nature and the imposition of a fiduciary pendaftarannya.Karena follow the agreement of the principal agreement , and if it imposes a fiduciary obligation arises then it is definitely a fiduciary of the recipient to pay a registration fee in the amount fiduciary regulated in Government Regulation No. jo .86 2000 Government Regulation No.38 of 2009 and is a non-tax revenues ( non-tax revenues ) , but in fact the rule of law is not well understood by the apparatus of the State Attorney and the Police have conducted a series of actions in which the investigation into alleged criminal acts fiduciary registration as corruption offenses and other criminal offenses for which the finance company does not charge and register the fiduciary , which will eventually make it legal uncertainty , therefore this study aims to conduct analyzes of the normative acts of the investigations conducted by the method approach to the case and that occurred at a finance company in 2011 to 2013 , which in turn can conclude whether the law enforcement investigation conducted by the Party and the State Attorney and the Police have corresponding author will eventually come outlines suggestions that should be done for the prosecution and the State Police ."

"ABSTRAKJaminan fidusia adalah suatu perjanjian accessoir antara debitur dan kreditur yang berisipernyataan penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda-benda bergerak milik debiturkepada kreditur namun benda-benda tersebut masih tetap dikuasai oleh debitur sebagai peminjampakai dan bertujuan hanya untuk jaminan atas pembayaran kembali uang yang telah dipinjam.Berkenaan dengan pendaftaran Fidusia, pada tanggal 7 Agustus 2012 telah ditetapkan peraturanmengenai pendaftaran Fidusia dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari yaitu Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran jaminan fidusiaBagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk kendaraanBermotor Dengan Pembebanan jaminan fidusia yang berlaku mulai tanggal 7 Oktober 2012,dengan adanya jangka waktu Pendaftaran Fidusia selama 30 (tiga puluh) hari kalender yangcukup singkat, dimana apabila perusahaan pembiayaan konsumen (Penerima Fidusia) dalammelakukan Pendaftaran Fidusia melebihi jangka waktu yang telah ditentukan akan dikenakansanksi yaitu berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha sampai pencabutan izin usaha, makadibuatlah suatu pola pelayanan yang tepat dan dibutuhkan masyarakat yakni sistem pendaftaranpermohonan Jaminan Fidusia yang berbasis elektronik yang dapat diakses oleh masyarakatkapan saja dan dimana saja atau yang biasa kita sebut sebagai Fidusia Online yang diharapkandapat mempersingkat waktu yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia.

---

ABSTRACTFiduciary is an accessoir agreement between the debtor and creditor containing a statement oftrust in the transfer of property rights over movables object owned by the debtor to the creditor,but the objects still controlled by the debtor as a borrower and intended only for use as collateralfor the repayment of money that has been borrowed. Regarding to the registration of Fiducia, onAugust 7, 2012 the regulation regarding fiduciary registration for a period of 30 (thirty) days hasbeen set Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number.130/PMK.010/2012 regarding fiducia Registration for The Finance Companies that FinancingThe Consumer To Perform With Imposition vehicles fiduciary which came into force on October7, 2012, with the Fiduciary Registration period for 30 (thirty) calendar days is quite short, if thefinance company (Recipient Fiduciary) in conduct the Fiducia Registration exceeds apredetermined period of time will be penalized in the form of a warning, suspension of businessactivity until revocation effort, then made a pattern of appropriate services and the communityneeds Fiduciary service System registration-based electronics can be accessed by the public atany time and anywhere, or what we refer to as Online Fiducia is expected to shorten the timerequired to perform the registration of fiduciary."

"Jaminan fidusia sangat berperan besar dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan kredit dengan pemberian jaminan tetapi penguasaan benda yang menjadi obyek jaminan tetap di tangan debitur. Hukum jaminan fidusia di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan penyesuaian demi memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para pihak yang berkepentingan, salah satunya adalah dengan dibentuknya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan Akta Notaris. Hal ini dikarenakan Akta Notaris adalah akta yang otentik. Akta Jaminan Fidusia tersebut nantinya akan digunakan untuk pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia menghasilkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan bukti lahirnya jaminan fidusia tersebut. Permasalahannya adalah meskipun dalam undang-undang telah diatur pelarangan untuk mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran yang tidak hanya berakibat hukum bagi penerima fidusia, tetapi juga kepada pemberi fidusia dan pihak ketiga yang menerima peralihan tersebut contohnya seperti pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 295/Pid.Sus/2016/PN Gto. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia merupakan sebuah bentuk pelanggaran hukum dan dapat memberikan akibat hukum bagi yang mengalihkan maupun yang menerima peralihan tersebut sesuai peraturan yang berlaku sehingga sebaiknya para pihak yang terkait mematuhi peraturan dan perjanjian yang telah dibuat.

---

Fiduciary guarantee play a big role in the community to fulfill the need for credit by providing guarantee but the possession of things that are objects of guarantee remains in the hands of the debtor. Fiduciary law in Indonesia has undergone many changes and adjustments to provide legal certainty and legal protection to concerned parties, one of which is the establishment of Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee. In the law, it is stated that the imposition of objects with fiduciary guarantee must be made with a Notary Deed. This is because the Notary Deed is an authentic deed. The Fiduciary Guarantee Deed will later be used for registration of fiduciary guarantee. Fiduciary guarantee registration result in a Fiduciary Guarantee Certificate which is proof of the birth of the fiduciary guarantee. The problem is even though the law already regulates the prohibition for transferring things that are objects of fiduciary guarantee without prior written approval from fiduciary acceptor, in reality there are still many violations which not only have legal consequences for fiduciary acceptor, but also to fiduciary giver and third parties which get the transfer, for example as can be seen in the case of the Gorontalo District Court`s Decision Number 295/Pid.Sus/2016/PN Gto. The research method used in this study is normative juridical with a qualitative approach and descriptive analytical. This study concludes that the transfer of things that are objects of fiduciary guarantee without prior written approval from the fiduciary recipient is a form of violation of law and can provide legal consequences for those who transfer or those who receive the transfer in accordance with applicable regulations therefore the parties involved should comply with the regulations and agreements that has been made."

"Tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia menjadi salah satu perkara penting yang banyak ditangani oleh penyidik di Satuan Reserse Kriminal khususnya di wilayah hukum Polres Pandeglang. Banyak lembaga jasa pembayaran yang mengeluhkan bahwa debitur yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya kemudian melakukan take over di bawah tangan atau sepengetahuan leasing. Banyak masyarakat awam yang mengira bahwa mengalihkan objek jaminan fidusia hanyalah ranah perdata yang apabila dikemudian hari terjadi ganti rugi maka permasalahn selesai. Namun yang diatur dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya di pasal 36 menyebutkan bahwa debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia jelas melakukan tindak pidana. Ditambah lagi pihak-pihak ketiga, keempat, dan seterusnya menganggap bahwa permasalahan tersebut hanyalah sebatas antara kreditur dan debitur atau yang bertanda tangan dalam kontrak. Dalam hal ini penyidik Polres Pandeglang, mempunyai peran penting dalam penegakan hukum. Apalagi dalam azaz hukum dikenal adanya azaz keadilan, yang mana dalam perkara pengalihan objek jaminan fidusia, harus dituntaskan sampai ke tangan terakhir. Dijelaskan juga bahwa perbuatan melawan hukum berkaitan dengan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga pihak tersebut dapat memberikan gugatan, sehingga dapat dimaknai bahwa penerima objek jaminan fidusia di luar dari kontrak pun melakukan tindak pidana. Namun dalam hal ini, terdapat beberapa kendala yang dialami penyidik seperti sulitnya mencari alat bukti yang mengarah tentang take over di bawah tangan, kemudian barang bukti yang sulit ditemukan, serta terlapor maupun saksi yang sulit untuk dimintai keterangan. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui sejauh mana peran penyidik Sat Reskrim Polres Pandeglang dalam menangani perkara pengalihan objek jaminan fidusia dengan menggunakan teori peran, konsep perbuatan melawan hukum, konsep penyidikan, serta konsep fidusia itu sendiri. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus agar lebih tajam dalam menganalisa peran penyidik.

---

The crime of transferring the object of fiduciary security is one of the important cases that is handled by many investigators in the Criminal Investigation Unit, especially in the jurisdiction of the Pandeglang Police. Many payment service institutions complain that debtors who are unable to carry out their obligations then take over under the hand or with the knowledge of the leasing. Many ordinary people think that transferring the object of fiduciary guarantees is only a civil matter, if compensation occurs in the future, the problem will be solved. However, what is regulated in Law no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, especially in article 36 states that the debtor who transfers the object of the fiduciary guarantee is clearly committing a crime. In addition, third, fourth and so on parties consider that the problem is only between the creditor and the debtor or those who sign the contract. In this case the Pandeglang Police investigator has an important role in law enforcement. Moreover, in the principle of law, there is a principle of justice, which in cases of transfer of objects of fiduciary guarantees, must be completed to the last hand. It was also explained that acts against the law are related to actions that can cause harm to other parties so that the party can file a lawsuit, so it can be interpreted that the recipient of the fiduciary object outside of the contract also commits a crime. However, in this case, there were several obstacles experienced by investigators, such as the difficulty in finding evidence that led to underhanded take-over, then evidence that was difficult to find, and the reported and witnesses who were difficult to question. So that the purpose of this study is to find out the extent of the role of investigators from the Criminal Investigation Unit of the Pandeglang Police in handling cases of transferring fiduciary guarantee objects by using role theory, the concept of unlawful acts, the investigative concept, and the fiduciary concept itself. In this study a qualitative method was used with the type of case study research in order to be sharper in analyzing the role of the investigator.

"

"ABSTRAKTesis ini membahas Jaminan Resi Gudang dan Jaminan Fidusia dalam memberikan kepastian hukum bagi pemegang Jaminan. Resi Gudang atau Pemegang Jaminan Fidusia. Sejak Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2011, maka sejak saat itu lahirlah lembaga jaminan baru dalam sistem hukum di Indonesia terhadap benda bergerak yang spesifikasi nama benda bergerak yang dapat diajadikan objek jaminan Resi Gudang terbatas dan berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan. Penelitian ini dimaksudkan memberikan gambaran bahwa jaminan Resi Gudang dan Jaminan Fidusia adalah sistem jaminan untuk benda bergerak namun berbeda dalam mekanismene pemberian jaminan yang dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada Pemegang Jaminan Resi Gudang atau Jaminan fidusia, serta memiliki hak yang diutamakan. Persamaan objek benda bergerak sebagai jaminan namun berbeda dalam sistem pemberian jaminan dalam memberikan perlindungan hukum, menurut penulis dapat memberi ketidakpastian dan permasalahan di kemudian hari, yang justru dapat merugikan salah satu pemegang jaminan Resi Gudang atau pemegang Jaminan Fidusia.

---

ABSTRACTThis Thesis discussed Juridical Analysis on Warehouse Receipt Security and Fiduciary Guarantee to give legal protection to the Security holder. Since the implementation on Law No 9/2006 on Warehouse Receipt System, which has been amended with Law No. 9/2011, there is new security law for the specific moveable goods namely Security on Warehouse Receipt (Hak Jaminan atas Resi Gudang). This new security law has similarity with fiduciary guarantee, in terms of moveable goods as the security object but different in system and mechanism to the effectiveness of the security. This thesis will give further analysis how Warehouse Receipt Security and Fiduciary Guarantee will give legal protection to the security holder and how the law will give legal protection to the security holder if there is any dispute in relation with the same object stated under Warehouse Receipt Security and Fiduciary Gurantee."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kasus yang cukup menarik mengenai gugatan BankMandiri atas lelang kopi PT. Tripanca Group. Disebutkan bahwa Bank Mandiriharus melepaskan salah satu aset berupa komoditas kopi milik PT. TripancaGroup (dalam keadaan pailit). Setelah permohonan upaya hukum peninjauankembali (PK) untuk membatalkan proses lelang kopi sebanyak 26 ribu ton atausenilai Rp. 277,5 miliar ditolak Majelis Hakim. Kasus ini bermula dari gugatanpengugat (Bank Mandiri, Bank Ekspor Indonesia, dan Tim Kurator PT. TripancaGroup (dalam pailit) terkait pelelangan asset debitur pailit PT. Tripanca Groupyang sebelumnya telah diagunkan kepada pemegang hak fidusia. Pada tingkatpertama di Pengadilan Niaga, gugatan tersebut dikabulkan pengadilan denganmemerintahkan menyerahkan uang hasil pelelangan kepada tim kurator. Tergugat(PT. Perkebunan Indonesia Lestari, Bank Mega dan KPKNL Bandar Lampung),kemudian mengajukan permohonan kasasi dengan pertanyaan utama apakahpelaksanaan lelang seperti ini tidak diperbolehkan. Mahkamah Agung akhirnyamenyatakan membatalkan putusan Pengadilan Niaga, dengan dasar bahwameskipun terdapat ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004yang melarang adanya perjanjian yang bermaksud memindahtangankan apapun,termasuk objek jaminan fidusia, namun harus dipertimbangkan pula ketentuanPasal 55 Undang-undang tersebut yang mengatur bahwa pemegang jaminanfidusia dapat mengeksekusi hak-haknya, seolah-olah tidak ada kepailitan.Mahkamah Agung menegaskan bahwa larangan dalam Pasal 34 harus ditafsirkanbahwa yang tidak diperbolehkan adalah melakukan perjanjian, sementara bilaperjanjian telah sempurna, maka yang berlaku adalah Pasal 55. Dengan demikian,pelelangan atas objek jaminan fidusia dalam kasus ini tidaklah bertentangandengan hukum.

---

ABSTRACTThis thesis discusses an interesting case, namely the lawsuit of BankMandiri on the coffee auction of Tripanca Group. In this case the Bank Mandirishould release one asset in the form of coffee commodity owned by PT. TripancaGroup (in a state of bankruptcy) after the Supreme Court (Mahkamah Agung)review the application for legal remedy (PK) and decide that the proceed ofauction coffee process, 26 thousand tons of coffee with total value Rp. 277.5billions granted to Bank Mega as the holder of fiduciary collateral. This casestems from a lawsuit plaintiff (Bank Mandiri, Bank Ekspor Indonesia, and CuratorTeam of PT. Tripanca Group (in bankruptcy) related to asset auction of thebankrupt debtor of PT. Tripanca Group (in bankruptcy) that have previously beenpledged by Bank Mega, the holder of fiduciary collateral. At the first levelCommercial Court, granted that the auction proceeds handed over to the curators.Defendant (PT. Perkebunan Indonesia Lestari, Bank Mega and KPKNL BandarLampung), then filed an appeal questioning whether the auction as this is notallowed. Supreme Court ultimately declared the decision to cancel theCommercial Court, on the grounds provision of Article 34 of Bankrupt Law No.37 Years 2004, which prohibits any agreement intended to transfer any kind,including fiduciary objects, must also consider the provisions of Article 55 of theBankrupt Act which provides that fiduciary holder may execute their rights as ifthere is no bankruptcy. Therefore, the prohibition in Article 34 of Bankrupt Actshould be interpreted to mean that is not allowed is to the agreement, while if theagreement is complete, then the effect is Article 55 of the Bankrupt Act.Accordingly, auction of the object auctions fiduciary in this case is not against thelaw."

"ABSTRAKLahirnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di Indonesia, mengatur mengenai pendaftaran jaminan fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan fidusia memberikan hak didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka dibuatkan akta oleh Notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, yang nantinya kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung (parate eksekusi) apabila debitur lalai atau melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditur berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Persoalan yang akan muncul ketika harus dilakukan eksekusi terhadap objek fidusia yang tidak dibuatkan akta Notaris dan tidak didaftarkan di Kantor pendaftaran fidusia sehingga sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial seperti halnya keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat diterbitkan. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi kreditur terhadap benda objek perjanjian fidusia dalam akta jaminan fidusia dan akibat hukum dalam tindakan parate eksekusi atas objek jaminan yang dijaminkan melalui perjanjian fidusia di bawah tangan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, menggunakan alat pengumpulan data studi dokumen. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif yang menghasilkan penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses eksekusi terhadap jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan hanya bisa dilakukan melalui pengadilan karena tidak adanya kekuatan eksekutorial di dalam akta jaminan tersebut. Oleh karena itu, kreditur tidak bisa melakukan eksekusi langsung (parate eksekusi) atas objek jaminan tersebut tanpa diperolehnya terlebih dahulu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

---

ABSTRACT

The enactment of the Law Number 42 Year 1999 on the Fiduciary Guarantee in Indonesia, regulates on the registration of the fiduciary guarantee in order to give a legal certainty to the parties that have interest and the registration of the fiduciary guarantee gives a preference right to the fiduciary receiver to the other creditor. In order to guarantee legal certainty to the creditor, therefore the notary deed is made and registered to the fiduciary registration office, then the creditor will receive the fiduciary guarantee certificate as an executorial title "For the Justice on the Almighty God" that has an direct executorial right (parate execution) if the debtor defaults or commits breach on the fiduciary agreement to the creditor based on the Law Number 42 Year 1999 on the Fiduciary Guarantee. The matter that will incur when the execution is performed on the fiduciary object that does not have the notary deed and is not registered to the fiduciary registration office, therefore the fiduciary guarantee certificate that has an executorial power such as the judgment that has legally binding power may not be issued. This thesis is on the legal protection for creditor on the object of fiduciary agreement in the fiduciary guarantee deed and the legal consequence in the parate execution on the guaranteed object through the unofficial fiduciary agreement. This research is juridical normative in nature, by using the document data collection tool. In the data processing, it is used the qualitative method that produce the descriptive analytical research. The result of this research showed that the execution process on the fiduciary guarantee that made unofficial is only performed through the court because there is no executorial power in the concerned guarantee deed. Therefore, the creditor may not perform direct execution (parate execution) on the concerned guarantee object without obtain the court judgment that has legally binding power."

"ABSTRAKPenulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yangbersifat preskriptif analitis. Tesis ini membahas mengenai kaitan lahirnya jaminanfidusia dengan larangan penarikan fidusia sebagaimana disebutkan dalam pasal 3PMK No. 130/ PMK. 010/ 2012, kemudian bagaimana perlindungan hukum bagiperusahaan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor sebagai penerima fidusiaketika akan melakukan eksekusi tetapi belum menerima sertifikat jaminan fidusia,dan bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan baik oleh perusahaan pembiayaan,kantor pendaftaran fidusia dan notaris untuk dapat melaksanakan pendaftaranfidusia secara efektif berdasarkan PMK tersebut? UUJF secara hierarki lebihtinggi daripada Peraturan Menteri Keuangan, legal standing lahirnya jaminanfidusia dalam pasal 14 UUJF adalah tanggal pada saat dicatatkannya jaminanfidusia dalam Buku Daftar Fidusia sesuai tanggal permohonannya dimanaSertifikat jaminan fidusia akan diterbitkan pada hari yang sama, maka ketentuanlarangan penarikan karena sertifikat jaminan fidusia belum terbit dalam PMKtersebut kurang sesuai. Perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan berbedapada saat sebelum diberlakukannya Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011 dan setelahdiberlakukan PMK Nomor 130/ PMK. 010/ 2012. Upaya-upaya yang dilakukanseperti over credit, pengalihan piutang, permohonan untuk segera diterbitkan SJF,pendekatan secara intensif dan persuasif kepada nasabah. Pelaksanaan pendaftaranfidusia secara efektif berdasarkan PMK tersebut dibutuhkan kecermatan,ketelitian, sikap dinamis dan inovatif dari Notaris,tertib administratif bagiperusahaan pembiayaan agar tidak dikenai sanksi administratif dari keterlambatanmendaftarkan jaminan fidusia maupun penarikan jaminan fidusia dan kantorPendaftaran Fidusia saat ini telah berusaha melaksanakan sistem pendaftaranfidusia one day service dengan adanya sistem fidusia online. (Cahyo AyuSetiowati)

---

ABSTRACTThis research is a normative legal research with prescriptive analysis. Thisthesis discusses about the relation between the legal standing of the birth offiduciary with the prohibition of fiducia guarantee withdrawal as defined inarticle 3 the PMK No. 130/ MK. 010/ 2012, then how legal protection for themotor vehicle consumer financing company as fiduciary when it will be executedbut not yet received a fiducia certificate , and how efforts to do either by financecompanies, Fiduciary Office Registration and Notary, to be able to effectivelycarry out fiduciary registration based on PMK No. 130/ PMK.010/ 2012? UUJFhierarchically higher than the Regulation Of The Finance Minister, the legalstanding of the birth fiduciary in UUJF mentioned in article 14 is the date whenthe fiducia guarantee has been sign in the list of the book registration in KPF asthe aplication given on the date, and fiduciary certificate will be published on thesame day, there for the withdrawal of prohibition because the certificate has notbeen issued in the PMK is less appropriate. Legal protection for finance companybefore the enforcement of Perkapolri No. 8, 2011 and after the enforcement PMKNo. 130/ PMK. 010/ 2012 are different. There are some solutions for financecompany can do are over credit, transfer of receivables, request immediatelyissued a fiduciary certificate to KPF, intensive and persuasive approach tocustomer. The effectivity implementation of fiduciary registration is required byPMK needs accuracy, precision, dynamic and innovative attitude of the notary,also the orderly administration of the finance company in order to avoidadministration sanction for delay in doing fiduciary registration at the limit timegiven or about fiduciary withdrawal, and now KPF has been launch an onlinefiduciary registration system with one day service. (Cahyo Ayu Setiowati)"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai aspek-aspek hukum pidana yang berlaku di Indonesia, dan penerapan-penerapannya terhadap tindak pidana di bidang Fidusia, yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis-normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan putusan-putusan Pengadilan Negeri yang telah menjadi putusan berkekuatan hukum tetap dan dianalisis berdasarkan ketentuan undang-undang terkait ketentuan pidana di bidang fidusia. Hasil penelitian adalah adanya aspek hukum pidana berupa ketentuan pidana khusus di bidang fidusia, yang penerapannya sangat minim dilakukan walaupun merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang telah tersedia dan paling tepat untuk diterapkan. Hasil penelitian menyarankan bagi penegak hukum untuk bekerja sama dengan korban tindak pidana di bidang fidusia sehingga asas kepastian hukum dapat terwujud, dan bagi masyarakat umum untuk diberikan penyuluhan mengenai adanya ketentuan pidana dalam bidang Fidusia, yang dapat digunakan sebagai suatu perlindungan hukum.

---

ABSTRACTThe focus of this study is the aspects of Criminal Law in Indonesia, and the application on criminal act in Fiduciary, in which the provisions is set in Law No. 42 of 1999 on Fiduciary. The method of this research is juridical normative, and uses statute approach as well as case approach. The research analyzes district court decisions that are legally binding and are based on laws relating to criminal provisions in Fiduciary. The results of this research show the existence of criminal law aspects in the form of special criminal provisions in Fiduciary, whose application is still minimal even though it is a form of legal protection that is already available and most appropriate to be applied. The results of this research suggest for the law enforcement to cooperate with the victims of criminal acts in fiduciary so that the principle of legal certainty can be fulfilled, and for the public to be given socialization about the existence of criminal provisions in the fiduciary field, which can be used as a legal protection. "

"ABSTRAKTesis ini membahas apakah rekening bank yang berupa rekeningpenampungan/escrow account dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia atautidak. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum UmumNomor C.HT.01.10-22 Tanggal 15 Maret 2005 tentang Standardisasi ProsedurPendaftaran Fidusia (Surat Edaran Dirjen AHU 2005), rekening bank bukanlahbenda yang dapat objek Jaminan Fidusia karena rekening bank adalah termasukbenda dengan hak perorangan. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifatyuridis normatif dengan tipologi penelitian yang sifatnya eksploratoris dan jugametode analisis data yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwarekening bank adalah perjanjian dan perjanjian bukanlah suatu benda, sehinggaSurat Edaran Dirjen AHU 2005 yang menyatakan rekening bank bukan sebagaiobjek Jaminan Fidusia adalah sudah tepat, namun alasan pertimbangan yangterdapat dalam Surat Edaran Dirjen AHU 2005 tersebut yang menyatakan bahwarekening bank adalah termasuk hak perorangan adalah kurang tepat, karenarekening bank tidak termasuk benda baik itu berupa barang maupun haksebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-Undang HukumPerdata.

---

ABSTRACTThis thesis reviews whether a bank account in the form of an escrow account canbe used as the object of fiducia or not. Pursuant to the Director General of GeneralLaw Administration’s Decree No. C.HT.01.10-22 dated March 15, 2005 regardingStandardization of Fiducia Registration Procedures (Surat Edaran Dirjen AHU2005), a bank account is not an object of Fiducia because the bank account is anobject with personal right. This thesis uses a legal normative method, exploratoryresearch and qualitative data analysis method. This thesis concludes that the bankaccount is an agreement, and the agreement is not an object, so that the SuratEdaran Dirjen AHU 2005 which stated that the bank account is not an object offiducia has correct, but the considerations of Surat Edaran Dirjen AHU 2005which stated that the bank account is a personal right is not correct, because thebank account is not an object either in the form of goods or rights referred toArticle 499 of Indonesian Civil Code."