Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan terhadap buruh/ pekerja. Salah satu hal yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 ialah upah minimum. Skripsi ini membahas mengenai penegakan hukum pidana dalam masalah pembayaran upah di bawah ketentuan upah minimum beserta kendala-kendala dalam penegakannya yang diakibatkan oleh ketentuan Perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif disertai wawancara dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum pidana dalam masalah pembayaran upah di bawah ketentuan upah minimum masih kurang optimal.

---

The Government of the Republic of Indonesia issued Law no. 13 of 2003 on Labour as a form of protection for workers / employees. One of the matters covered by the Law. 13 of 2003 is the minimum wage. This thesis discusses the enforcement of criminal law in the issue of payment of wages below the minimum wage as well as the obstacles caused by the regulation. This study uses a normative study and interviews with law enforcement officers. Research showed a criminal law enforcement in the issue of payment of wages below the minimum wage is not optimal."

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan upah minimum Provinsi yang memenuhi asas kepastian dan keadilan hukum, dan menjelaskan bagaimana penerapan dan kedudukan asas kepastian dan keadilan hukum dalam pelaksanaan upah minimum Provinsi. Permasalahannya yang dibahas adalah proses penetapan upah minimum Provinsi yang berlaku di Indonesia dan pelaksanaan upah minimum Provinsi yang memenuhi standar kebutuhan dasar bagi buruh. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian deskriptif. Data yang diambil untuk keperluan penelitian ini didapat dari penelusuran kepustakaan, dan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitiannya proses penetapan upah minimum Provinsi Indonesia diperkenalkan dengan pembentukan Dewan Penelitian Pengupahan Nasional dengan didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak KHL yang memenuhi standar kebutuhan bagi buruh dan keluarganya dengan memperhatikan komponen-komponen dan jenis kebutuhan hidup para buruh/pekerja, maka yang menjadi acuan penulisan ini didasarkan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dengan dibuatnya aturan mengenai upah minimum maka seharusnya pengusaha wajib mematuhi dan melaksanakan aturan tersebut, akan tetapi masih banyak pengusaha yang melanggar dengan membayar upah dibawah upah minimum seperti kasus dalam penulisan ini.

---

This essay discusses the implementation of provincial minimum wage that meets the principles of legal certainty and justice, and explains how the application and position of the principle of certainty and legal justice in the implementation of provincial minimum wage. The issues discussed are the provincial minimum wage fixing process in Indonesia and the implementation of provincial minimum wages that meet the basic needs standards for laborers. The type of research used in this study is normative juridical research. This type of descriptive research. Data taken for the purpose of this study were obtained from literature search, and using qualitative data analysis.

The results of research on the process of determining the minimum wage of the Province of Indonesia was introduced with the establishment of National Wage Research Council based on the Living Needs that meet the standard requirements for workers taking into account the components and types of people 39 s living needs. Laborers, the reference is based on this article in Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower and Government Regulation Number 78 Year 2015 on Wages. With regulations on minimum wages, employers must obey and apply the rules, but there are still many entrepreneurs who violate by paying wages below the minimum wage as well as in this paper."

"Penulisan tesis ini secara umum memiliki tujuan untuk menganalisis faktor kenaikan upah minimum sebagai variabel utama yang dikontrol oleh pertumbuhan ekonomi, jumlah pekerja, dan partisipasi perempuan terhadap kesenjangan upah pada setiap provinsi di Indonesia. Penelitian ini juga akan menganalisis kesenjangan upah di sektor Pertanian, Manufaktur, dan Jasa, serta menganalisis kesenjangan upah di Tingkat Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi. Menggunakan data panel, 33 provinsi di Indonesia selama periode tahun 2007 hingga 2013. Hasil estimasi dengan metode fixed effect yang memungkinkan adanya perbedaan kesenjangan upah pada setiap provinsi di Indonesia, menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum mempengaruhi kenaikan kesenjangan upah di seluruh model.

---

The thesis has generally the purpose to analyze the effect of the increase in the minimum wage on the wage gap in each province in Indonesia. It also analyzed other factors such as economic growth, employment, and the women's participation as control variable on the wage gap. Beside that the wage gap in Agriculture, Manufacturing, and Services and the wage gap in the Basic Education Level, Medium and High also to be analyzed. The data used is panel data of 33 provinces in Indonesia between 2007 to 2013. The estimation result with fixed effect model that allow for differences in the wage gap in every province in Indonesia indicates that the increase in minimum wage affects the increase in the wage gap in all models."

"ABSTRAKUpah minimum dibentuk sebagai jaring pengaman pemberian upah pada pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 satu tahun yang ditetapkan dengan formula tertentu dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Peraturan pengupahan ini dibentuk guna menciptakan keadilan bagi pengusaha dan pekerja. Pada lingkup UMKM, upah minimum sulit untuk diterapkan karena berbagai faktor. Antara lain adalah pendapatan UMKM tidak mencukupi dan adanya fasilitas tambahan yang diberikan. Namun demikian, UMKM adalah pengusaha yang menurut hukum positif tidak dikecualikan untuk harus tunduk pada Peraturan Pengupahan. Penelitian ini dilakukan untuk meninjau implementasi upah minimum dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang dilakukan oleh UMKM berdasarkan Hukum Islam, yang dasar penetapan upahnya adalah prinsip keadilan, kelayakan dan kebajikan. Peneliti melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode normatif-empiris yaitu metode yang melihat suatu peraturan dan penerapannya di masyarakat. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara mengenai sistem upah yang dilakukan oleh 30 pelaku Usaha di wilayah Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur kemudian melakukan analisis berdasarkan hukum Islam mengenai sistem upah tersebut. Dari hasil analisis yang dilakukan diketahui bahwa pemberian upah dibawah upah minimum oleh UMKM sudah cukup mendekati prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan. Mengingat bahwa keadilan, kelayakan, dan kebajikan dapat menjadi hal yang subjektif, maka diperlukan adanya suatu pengaturan yang khusus mengatur mengenai pengupahan pada lingkup UMKM.

---

ABSTRACTMinimum wage is created as the guidelines wage for the worker who works for less than a year. This minimum wage determined by certain formula based on Indonesian Government Regulation Number 78 Year 2015 About ManPower. This minimum wage set to conduct justice for both the entrepreneur and the worker. On micro, small, and medium scale enterprises, this rule is hard to apply because of several factor. One of them is the income that is not enough to pay as the minimum wage, and the fasilities the give to the workers. However, this MSME is the subject of the rule and has to obey it anyway. This research conduct to analys the implementation of minimum wage based on Indonesian Government Regulation Number 78 Year 2015 About ManPower in terms of Islamic Law. This research is done using normative empiric methods to analys the rules and its impelementation in society. The researcher doing interview with 30 MSME in Kalisari, Pasar Rebo Jakarta Timur to analys the implementation of minimum wage that is using there. Moreover in Islamic Law, wage determine by justice, worthiness and virtue principle. As the result, the wage conducted by MSME is close to the justice, worthiness and virtue principle in Islamic Law eventough it is lower than the minimum wage. "

"Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaringan pengaman. Pemberian upah harus didasari dengan peraturan yang berlaku khususnya peraturan yang ditetapkan di setiap wilayahnya. Setiap kota atau Kabupaten telah menentukan nominalnya tersendiri terkait Upah Minimum Kota (UMK). Tulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya pemberian upah kepada PT.X yang berada di kota Makassar dimana upah yang diberikan yakni di bawah ketentuan nominal UMK yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yang didasari dari pandangan hukum merupakan norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional, hal ini sangat lumrah dengan kalimat sebagai berikut “law as it is written in the book”. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dimana metode ini digunakan sebagai suatu proses untuk menganalisis dan menemukan suatu aturan hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang dilakukan atas dasar pengumpulan data yang sistematis dan menyeluruh untuk memperoleh jawaban terkait penelitian yang akan diteliti dengan menggunakan jenis dara sekunder. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak berkiblat pada peraturan yang telah ditentukan terkait pemberian upah sehingga melanggar SK Gubernur Sulawesi Selatan No. 2345/XI/2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2017. Hal ini perlu ada perlindungan hukum terkait pekerja yang diberikan upah dibawah ketentuan UMK yang berlaku agar hak-hak pekerja dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

---

The minimum wage is the lowest monthly wage consisting of basic wages including fixed allowances set by the Governor as a safety net. The provision of wages must be based on applica ble regulations, especially the regulations stipulated in each region. Each city or regency has determined its own nominal related to the City Minimum Wage (UMK). This paper is motivated by the provision of wages to PT. X which is in the city of Makassar w here the wages given are below the nominal UMK applicable. The research method used in this paper is research based on the view that the law is positive norms in the national legal legislation system, this is very common with the following sentence "law as it is written in the book". The type of research method used is normative juridical where this method is used as a process to analyze and find a rule of law to answer the legal problems faced. This research is analytical descriptive using qualitative data analysis methods which are carried out on the basis of systematic and comprehensive data collection to obtain answers related to the research to be studied using secondary data types. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the comp any is not oriented to the regulations that have been determined regarding the provision of wages so that it violates the Decree of the Governor of South Sulawesi No. 2345/XI/2016 concerning the Determination of the Makassar City Minimum Wage in 2017. This requires legal protection regarding workers who are given wages under the applicable UMK provisions so that workers' rights can be fulfilled properly."

"Penelitian ini memiliki fokus utama yang berusaha melihat formulasi kebijakan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ada di kabupaten Bekasi. Adapun, hal tersebut dilatarbelakangi oleh maraknya isu penolakan penetapan upah minimum oleh serikat buruh Kabupaten Bekasi melalui PP 78 Tahun 2015. Perspektif teoritis mengenai hubungan industrial serta formulasi kebijakan publik. Dalam konteks hubungan industrial, penelitian ini melibatkan empat elemen stakeholders yang terdiri atas pemerintah baik pusat maupun daerah, pengusaha maupun asosiasinya, pekerja/buruh maupun serikatnya serta akademisi. Adapun, persoalaan yang dibahas penelitian ini didasarkan pada ketentuan yuridis yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Adanya regulasi tersebut kemudian menggantikan ketentuan sebelumnya yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam realitasnya, hal tersebut menimbulkan sejumlah persoalan seperti perbedaan dasar dalam menentukan besaran upah minimum, tidak berperannya fungsi Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta penolakan serikat pekerja/buruh karena dianggap telah merugikan hak-hak yang dimilikinya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini merujuk kepada proses perumusan kebijakan publik dan juga akto-aktor yang terkait dari Anderson serta teori hubungan industrial dari Payman Simanjuntak dalam menjaga hubungan harmonis para pihak yang terikat dalam hubungan industrial. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perubahan regulasi dalam kebijakan penetapan upah minimum dilakukan semata-mata dalam menjaga kondusifitas hubungan industrial dan juga kestabilan ekonomi sosial serta iklim investasi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka pihak pemerintah yaitu Kementrian Ketenagakerjaan RI khususnya Direktorat Pengupahan disarankan dapat menjaga konflik kepentingan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja dengan melakukan pertemuan bersama membahas latar belakang serta tujuan dari regulasi kebijakan penetapan upah minimum sehingga dapat diketahui dan dipahami oleh semua pihak.

---

This study has a main focus that seeks to look at the formulation of policies for the determination of Regency/City Minimum Wages (UMK) in Bekasi district. Meanwhile, this is motivated by the issue of the rejection of the determination of minimum wages by trade unions in Bekasi Regency through PP 78 of 2015. Theoretical perspective on industrial relations and the formulation of public policies. In the context of industrial relations, this research involves four elements of stakeholders consisting of central and regional governments, employers and their associations, workers/laborers and their unions and academics. Meanwhile, the issues discussed in this study are based on juridical provisions stipulated in Government Regulation (PP) Number 78 of 2015 concerning Wages. The existence of this regulation then replaced the previous applicable provisions, namely Law Number 13 of 2003 concerning Labor. In reality, this raises a number of problems such as the basic difference in determining the minimum wage, the role of the Provincial and District/City Wages Council and the refusal of trade unions because they are considered to have detrimental to their rights. The theory used in this study refers to the process of public policy formulation and also related actors from Anderson and the industrial relations theory of Payman Simanjuntak in maintaining the harmonious relations of parties bound in industrial relations. The approach used in this research is a qualitative approach and conducts data collection by conducting in-depth interviews and literature studies as secondary data. The results of this study indicate that changes in regulation in the minimum wage setting policy are carried out solely in maintaining the conduciveness of industrial relations as well as social economic stability and the investment climate in Indonesia. Based on the results of the research above, the government, namely the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia, especially the Directorate of Wages, is advised to maintain conflicts of interest between employers and workers by holding joint meetings to discuss the background and objectives of minimum wage setting policy regulations so that all parties can know and understand ."

"Penelitian ini didasarkan pada pemberlakuan pemberian upah dibawah ketentuan upah minimum bagi usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan usaha kecil. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa ketentuan upah minimum kabupaten dan kota adalah sebagai bentuk jaring pengaman bagi kehidupan ekonomis pekerja Indonesia. Namun seringkali menjadi permasalahan umum bagi usaha mikro dan usaha kecil adalah bahwa mereka tidak bisa memenuhi ketentuan upah minimum tersebut dikarenakan memang dari kemampuan finansial usaha mereka sendiri yang memang berbeda dengan usaha-usaha besar. Melalui Undang Undang Cipta Kerja pemerintah akhirnya membuat aturan perubahan dalam klaster ketenagakerjaan dengan memberikan aturan pengkhususan bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam hal pemberian upah dibawah ketentuan upah minimum. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai persyaratan untuk dapat memberikan upah dibawah ketentuan upah minimum dan bagaimana pemberian upah dibawah ketentuan upah minimum. Metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Adapun hasil penelitian adalah mengenai penjelasan syarat usaha yang dapat membayar upah pekerjanya dibawah ketentuan upah minimum, bagaimana tata cara pembuatan Kesepakatan Bersama agar dapat membayar upah dibawah ketentuan upah minimum

---

This research is based on the application of wages below the minimum wage for businesses that meet the criteria for micro and small businesses. As it is known that the provisions of the district and city minimum wages are a form of safety net for the economic life of Indonesian workers. However, often a common problem for micro and small businesses is that they cannot meet the minimum wage requirements because the economic capacity of their own businesses is different from that of large businesses. Through the Employment Creation Act, the government finally made changes to the labor cluster by providing special rules for micro and small businesses in terms of providing wages below the minimum wage. The problems that will be studied in this research are regarding the requirements to be able to provide wages below the minimum wage provisions and how to provide wages under the minimum wage provisions. The method used by the author in this study is a normative juridical research. The results of the research are an explanation of the conditions for businesses that can pay their workers' wages below the minimum wage, how to make a Collective Agreement so that they can pay wages below the minimum wage."

"ABSTRAKDengan menggunakan Indonesian Family Life Survey 5 (IFLS5) untuk menyusun data panel tahun 2013 dan 2014, penelitian ini menganalisis apakah perubahan upah minimum mempengaruhi pekerjaan dan pendidikan untuk remaja berusia 15-19 tahun di Indonesia. Tiga spesifikasi yang berbeda untuk pengukuran upah minimum dengan pendekatan Difference-in-Difference, serta lagged effect dari upah minimum untuk pendekatan Fixed-Effects digunakan sebagai upaya untuk membandingkan hasil dari dua pendekatan ini. Pendekatan Difference-in-Difference dengan fraction below dan Fixed-Effects dengan upah minimum relatif satu tahun lag merupakan spesifikasi yang lebih disukai karena pertimbangan utama dalam penelitian ini adalah rendahnya kepatuhan terhadap peraturan upah minimum di Indonesia. Hasil estimasi menemukan efek pengangguran dari upah minimum, serta tidak ada bukti bahwa siswa memilih putus sekolah untuk mencari pekerjaan dengan upah minimum atau mengganti non-siswa di pasar tenaga kerja. Dampak pengangguran ini menunjukkan upah minimum yang somewhat-binding, meskipun adanya ketidakpatuhan. Temuan ini menunjukkan bahwa remaja yang tidak bekerja berkontribusi terhadap meningkatnya proporsi remaja yang tidak bekerja dan tidak sekolah setelah kenaikan upah minimum.

---

ABSTRACT

Using the Indonesia Family Life Survey 5 (IFLS5) survey for constructing 2013 and 2014 panel data, this study analyzed whether changes in the minimum wage affect employment and school enrollment for teenagers aged 15-19 years in Indonesia. Three different specifications for the minimum wage measurement in the Difference-in-Difference estimates, and a lagged effect of minimum wage in the Fixed-Effects estimates are employed in an attempt to reconcile the results of the two approaches. The Difference-in-Difference approach with fraction below and Fixed-Effects approach with a one-year lag relative minimum wage are the preferred specifications because the main consideration in this study is the low compliance with minimum wage laws in Indonesia. The estimates found a disemployment effect and no evidence that students drop out of school to queue for minimum-wage jobs or substitute for non-students in the labor market. The dis-employment effect indicates a somewhat-binding minimum wage, in spite of non-compliance. These findings suggest that the dis-employed teenagers contribute to the increases proportion of teenagers becoming idle after a minimum wage increase."