Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 162573 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Jessica
Tinjauan yuridis batasan nilai atas gratifikasi dan pelaksanaan lelang pada barang hasil gratifikasi = The study of gratification limitation and the auction concerning gratification goods
"[Tesis ini membahas kepastian hukum atas batasan nilai gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi perihal nilai gratifikasi dibawah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), serta mengenai pelaksanaan lelang atas barang gratifikasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat ekplanatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak pengaturan mengenai nilai standar gratifikasi yang berbeda-beda. Muncul juga penafsiran gratifikasi yang tidak sesuai dengan UU Tindak Pidana Korupsi. Sehingga penulis menyarankan agar dilakukan unifikasi hukum nasional atas Pasal 12B ayat (1) huruf b UU Tindak Pidana Korupsi melalui peraturan pemerintah. Lelang Barang Gratifikasi dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui lelang non-eksekusi wajib, lelang dilakukan secara lelang terbuka dan terkadang melalui lelang internet.;This thesis analizes the legal certainty of the gratification limitation as regulated by Article 12B paragraph (1) letter b Law Number 20/2001 concerning Corruption Law the amount of gratification under Rp 10.000.000,- (ten million rupiah), as well as the auction of the gratification goods. This thesis is a explorative normative legal study. The study found many regulations give distinctive minimum amount of gratification. Furthermore, some intrepretation even dissent with the Corruption Law. Therefore, the writer suggests the goverment to make some unification of national law concerning the Article 12B paragraph (1) letter b Corruption Law through the enacment of Government Regulation. The Auction concerning gratification goods is executed by Ministry of Finance through compulsory non execution auction, the auction carried by open outcry auction and seldom by online auction., This thesis analizes the legal certainty of the gratification limitation as regulated by Article 12B
paragraph (1) letter b Law Number 20/2001 concerning Corruption Law the amount of
gratification under Rp 10.000.000,- (ten million rupiah), as well as the auction of the gratification
goods. This thesis is a explorative normative legal study. The study found many regulations give
distinctive minimum amount of gratification. Furthermore, some intrepretation even dissent with
the Corruption Law. Therefore, the writer suggests the goverment to make some unification of
national law concerning the Article 12B paragraph (1) letter b Corruption Law through the
enacment of Government Regulation. The Auction concerning gratification goods is executed by
Ministry of Finance through compulsory non execution auction, the auction carried by open
outcry auction and seldom by online auction]"
Universitas Indonesia, 2015
T43990
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dian Ariani
Pengaruh Penerimaan Pesan Ancaman dan Pesan Efikasi Terhadap Kampanye Anti Gratifikasi: Studi Eksperimen pada Pesan Anti Gratifikasi Pendekatan Rasa Takut di Organisasi Pemerintah = The Effect Of Receiving Threat Messages And Efficacy Message On The Anti-Gratification Campaign: Experimental Study On Anti-Gratification Messages Fear Appeal Approach In Government Organizations
"Tujuan Penelitian tesis ini untuk meneliti pengaruh penerimaan pesan ancaman dan pesan efikasi terhadap motivasi proteksi dan motivasi defensif dalam konteks komunikasi internal khususnya pesan kampanye anti gratifikasi di organisasi pemerintah dengan menggunakan model EPPM (Extended Parallel Process Model).

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian menggunakan desain eksperimen faktorial 3x2. Eksperimen dilakukan terhadap 180 pegawai di Kementerian PUPR di bagi 6 kelompok secara acak menggunakan platform Qualtrics survey. Uji hipotesis menggunakan Uji Non parametrik Kruskal Wallis. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh signifikan perbedaan tingkatan ancaman terhadap motivasi proteksi namun temuan lainnya berbeda dengan prediksi Extended Parallel Process Model (Witte, 1992). Tidak terdapat pengaruh signifikan perbedaan level ancaman terhadap motivasi defensif serta tidak terdapat perbedaan signifikan pesan efikasi tinggi dan rendah terhadap baik motivasi proteksi maupun defensif. Faktor penilaian pesan ancaman dan efikasi, budaya organisasi, hirarki struktural mungkin saja mempengaruhi hasil penelitian.

Hasil penelitian menyarankan pentingnya merancang pesan persuasi komunikasi dalam organisasi pemerintah dengan pendekatan rasa takut dengan merumuskan bentuk-bentuk ancaman yang relevan dan mengembangkan pesan efikasi yang lebih efektif sehingga respon yang dihasilkan sesuai dengan tujuan komunikasi yang ingin di capai yaitu terciptanya kepatuhan dalam organisasi (internal).

The aim of this thesis research is to examine the influence of receiving threat messages and efficacy messages on protection motivation and defensive motivation in the context of internal communication, especially anti-gratification campaign messages in government organizations using the EPPM (Extended Parallel Process Model).

This research is qualitative research with a research design using a 3x2 factorial experimental design. The experiment was carried out on 180 employees at the PUPR Ministry divided into 6 groups randomly using the Qualtrics survey platform. Hypothesis testing using the Kruskal Wallis Non-parametric Test. The research results show that there is a significant influence of different levels of threat on protection motivation, but other findings differ from the predictions of the Extended Parallel Process Model (Witte, 1992). There was no significant effect of different levels of threat on defensive motivation and there was no significant difference between high and low efficacy messages on either protective or defensive motivation. Factors assessing threat and efficacy messages, organizational culture, structural hierarchy may influence research results. The research results suggest the importance of designing communication persuasion messages in government organizations using a fear approach by formulating relevant forms of threats and developing more effective efficacy messages so that the resulting response is in accordance with the communication objectives to be achieved, namely creating compliance within the organization (internal)."

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eneng Fatonah
Analisis pelaksanaan upaya pengendalian gratifikasi dalam rangka reformasi birokrasidi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi = Implementation of the gratification control efforts analyzes in term of Bureaucracy Reform in the Indonesia Ministry of Administrative Reform
"Tesis ini diKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB yang bertempat di Jl. Jenderal Sudirman Kavling 69 Jakarta.Dalam tesis ini dipaparkan secara ringkas konsep-konsep mengenai Reformasi Birokrasi, budaya organisasidan budaya kerja, strategi untuk mengubah dan menguatkan budaya organisasi, budaya kerja, gratifikasi, pengendalian gratifikasi, dan kerangka pemikiran penelitian yang mendasarkan diri pada teori penguatan budaya organisasi yang dikembangkan oleh teori Steven Lattimore McShaneand Tony Travaglione 2006. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mendasarkan pada pengelolaan informasi/data yang primer maupun sekunder untuk keperluan problem solving.
Fokus penelitian ini ditekankan pada pelaksanaan upaya pengendalian gratifikasi di dan internalisasi pengendalian gratifikasi ke dalam budaya kerja. Framework yang digunakan adalah strategi penguatan budaya organisasi yang menggarisbawahi lima strategi untuk penguatan organisasi yaitu melalui tindakan pimpinan organisasi, pengenalan mekanisme penghargaan, pemeliharaan keajegan gugus tugas, pengelolaan jejaring budaya, dan pemilihan dan sosialisasi kepadaanggota organisasi yang baru. Penelitian ini memberikan gagasan dan wawasan bahwa pelaksanaan upaya pengendalian gratifikasi akan berjalan efektif jika diinternalisasikan ke dalam budaya kerja dan didukung oleh seluruh entitas organisasi dengan memahami dan menerapkan sikap anti gratifikasi.
The thesis discusses the Implementation of the gratuity control efforts in in Ministry of Administrative Reform located on Jl. Jenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta.This thesis also gives brief summary of the administrative reform concepts, culture organization culture, strategy for changing and strengthening organizational culture, gratuity, internal control, and research framework based on the strengthening organizational culture theory developed by Steven Lattimore Mcshane and Tony Travaglione 2006 .The reaseach uses qualitative methodology that lean on the analyzes of primary and secondary data toward problem solving.
The thesis focuses on the implementation of gratuity control effort in Ministry of Administrtaive Reform. The framework of the thesis is strategy on strengthening organizational culture consist of five strategies leadership, reward mechanism, taskforce establishment, maintenance of culture networking, and selection and disemination for new member.The research gives a notion and perspective that the gratuity control efforts shall effectively be implemented bythe engaging the whole organization."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
T47308
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Maki Zaenudin Subarkah
Peningkatan kemampuan menunda kesenangan jangka pendek sebagai upaya untuk meningkatkan kehadiran siswa di sekolah = Increasing delayed gratification as short term intervention to increase student attendance at school / Maki Zaenudin Subarkah
"Siswa yang mengalami putus sekolah merupakan ancaman bagi suatu negara. Karena dengan adanya hal tersebut penerimaan pajak menurun dan pengeluaran biaya kesejahteraan sosial meningkat (Thorstensen, 2004).Salah satu prediktor dari putus sekolah adalah ketidakhadiran siswa (Attendanceworks.org, 2015; Suyanto, 2010). Dari hasil baseline study pada 56 siswa ditemukan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi ketidakhadiran adalah rendahnya kemampuan academic delay of gratification (ADOG). Intervensi dilakukan dengan memberikan pelatihan penundaan kesenangan jangka pendek selama 2 hari kepada peserta. Pelatihan ini menggunakan teori sumber perubahan perilaku yang dikembangkan Petterson et.al (2013). Pelatihan ini menggunakan disain eksperimen within group pre-post test. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kenaikan secara signifikan (z = -2,807 dengan P 0,005 < 0 ,05). Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan pelatihan penundaan kesenangan jangka pendek dapat meningkatkan keterampilan menunda kesenangan. Namun demikian, tidak digunakannya kuesioner menjadi kelemahan penelitian ini.Tidak digunakannya kuesioner dikarenakan tidak konsistennya para siswa dalam mengisi kuesioner yang diberikan ketika baseline study.
Students who dropped out of school is a threat for a country. That problem declining tax revenue and rising social welfare expenditure (Thorstensen, 2004) .One of the predictors of dropout is a student absenteeism (Attendanceworks.org, 2015; Suyanto, 2010 ). Finding from baseline study on 56 students found that one of the factors that affect absenteeism is the low ability to academic delay of gratification (ADOG). the intervention is providing training delay gratification for 2 days to the participants. The training uses a source of behavioral change theory developed by Petterson et.al (2013). The training uses experimental design within group pre-post test. The results of this study indicate that there is an increase significantly (z = -2.807 to 0.005 P <0, 05). This study found that delay gratification training improving delay gratification ability in student. However, this research has limitation for not using the questionnaire for measuring the ADOG item. Decision to not using questionnaires due to the inconsistency of the students in filling out questionnaires given when the baseline study."
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2016
T46389
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rijal Bahtiar
From Nine Lives to One: A Psychoanalytic Exploration of Pussâ€Character Development in Puss in Boots: The Last Wish (2022 = Dari Sembilan Nyawa Menjadi Satu: Sebuah Eksplorasi Psikoanalitik Perkembangan Karakter Puss di Puss in Boots: The Last Wish (2022) = )
"Animation movies have become one of the most popular genres in cinema, with fairy tale adaptations being a particularly common theme. Most animated movies avoid the serious genre because they think children are not ready to understand the topic. However, there is a growing need to explore how animated films can address serious themes in a way that is accessible to children. In Puss in Boots: The Last Wish (2022), a fairy tale adaptation story that has a theme about mortality is built upon how a character demonstrates his heroism just for seeking instant gratification until he deals with the problem of mortality, which slowly turns his life upside down and changes personality. This paper addresses the problem of how animated films can effectively portray complex issues like mortality. Applying textual analysis and Freud’s psychoanalytical approach, this paper concludes that the character Puss in Boots in Puss in Boots: The Last Wish (2022) demonstrates the psychological struggle of maintaining heroic values through the interplay of the Id, Ego, and Superego while facing mortality. Keywords: instant gratification, fairy-tale analysis, animation study, character analysis, Puss in Boots = Film animasi telah menjadi salah satu genre paling populer di sinema, dengan adaptasi dongeng menjadi tema yang sangat umum. Sebagian besar film animasi menghindari genre serius karena menganggap anak-anak belum siap memahami topik tersebut. Namun, ada kebutuhan yang semakin meningkat untuk mengeksplorasi bagaimana film animasi dapat mengangkat tema serius dengan cara yang dapat diakses oleh anak-anak. Dalam Puss in Boots: The Last Wish (2022), cerita adaptasi dongeng yang bertema tentang kematian dibangun berdasarkan bagaimana seorang karakter menunjukkan kepahlawanannya hanya untuk mencari kepuasan instan sampai dia menghadapi masalah kematian, yang perlahan mengubah hidupnya dan mengubah kepribadiannya. Karya ini membahas masalah bagaimana film animasi dapat secara efektif menggambarkan isu-isu kompleks seperti kematian. Dengan menerapkan analisis tekstual dan pendekatan psikoanalitik Freud, karya ini menyimpulkan bahwa karakter Puss in Boots dalam Puss in Boots: The Last Wish (2022) menunjukkan perjuangan psikologis dalam mempertahankan nilai-nilai kepahlawanan melalui interaksi Id, Ego, dan Superego saat menghadapi kematian."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2024
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Misty Agustini Diah Ekawati
Gratifikasi orientasional pada khalayak Pemirsa Siaran Televisi Global (Studi Uses and Gratification dan Konsep Gratifikasi Berita pada Khalayak Pemirsa Siaran Televisi Global (CNN))
"Informasi telah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat dunia saat ini.
Perkembangan pesat dunia komunikasi menegaskan bahwa informasi kekuatan
tersendiri pada masa kini. Peranan media massa sebagai pembawa informasi bagi khalayak menjadi semakin penting. Setiap manusia akan berusaha mencapai pemenuhann keputuhan iformasinya.
Saat ini, banyak sistem televisi global yang memancarkan siaramya ke seluruh dunia Sebagian darinya mengkhususkan dir-i pada satu pola mata acara. Salah satunya adalah CNN, stasiun televisi global yang menyiarkan berita dan informasii 24 jam dalam sehari. CNN mulai dikenalluas sejak terjadinya Perang Teluk tahun 1991., dan sejak saat itu moto The World Leader in 24 Hour News and Information. menjadi tanda pengenal CNN.
Kebutuhan inanusia didorong oleh motivasi untuk memenuhi kebutuhanilya
(gratifikasi). Hal ini dipengaruhi oleh terpaan yang dialami khalayak pada media yang dipllumya·
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1995
S4114
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Tando Natanegara
Pengaruh Personal Branding dan Gratifikasi Terhadap Loyalitas Penonton = Influence of Personal Branding and Gratification on Audience Loyalty
"Maraknya live streaming di ruang hiburan gim Indonesia melahirkan cara-cara baru untuk mengikat penonton. Riset ini mengobservasi dan menganalisis personal branding Windah Basudara beserta interaktivitasnya terhadap penonton, sekaligus proses gratifikasi yang dialami penonton. Selain itu, riset ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa metode pengumpulan data sekunder, khususnya dalam bentuk observasi postingan konten video digital pada platform YouTube. Ditemukan bahwa dalam live streaming yang dilakukan oleh Windah Basudara, personal branding yang dikonstruksi oleh dirinya efektif dalam meningkatkan interaksi dengan penonton. Proses interaktivitas yang berlangsung memberikan gratifikasi kepada penonton, persisnya secara kepuasan dan kesenangan penonton. Melalui personal branding dan interaktivitas, tercipta efek yang lebih dalam dengan penonton, yaitu loyalitas terhadap konten Windah Basudara.
The advent of live streaming in the Indonesian game space gave birth to new ways of engaging the audience. This research observes and analyzes Windah Basudara's personal branding and its interactivity toward his audience, as well as the gratification process that is experienced by his audience. Aside from that, this research utilizes a qualitative approach in the form of secondary data collection, specifically via observing videos on YouTube. It was found that in the live streaming conducted by Basudara, the personal branding constructed by him was effective in increasing interaction with his audience. The ongoing process of interactivity was effective in achieving audience gratification, precisely in terms of audience satisfaction and delight. Through personal branding and interactivity, a deeper effect was formed with the audience, and that effect was audience loyalty to Basudara’s content. "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Irvan Sebastian Iskandar
Analisis gratifikasi melalui pendekatan motif kecurangan pada Badan Usaha Milik Negara: studi kasus pada Bank X = Analysis of gratification through fraud motives in state-owned enterprises: case study on X Bank
"Dari hasil rekapitulasi laporan gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama tahun 2015 sampai 2019. Badan Usaha Milik Negara selalu menempati daftar instansi dengan laporan gratifikasi terbanyak kedua setelah instansi eksekutif. Penelitian ini mencoba mengetahui motif kecurangan apa yang mendorong penerimaan terhadap gratifikasi dan bagaimana upaya pengendalian yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dengan metode kualitatif melalui wawancara para narasumber terpilih dan studi literatur terhadap BUMN bidang perbankan dan jasa keuangan, Bank X, sebagai salah satu objek penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan kalau motif kecurangan berlian (fraud diamond) memberi dorongan terhadap penerimaan gratifikasi di lingkungan BUMN Bank X. Ada empat faktor berupa tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas yang membentuk motif kecurangan berlian terhadap perbuatan gratifikasi. Dalam upayanya mengendalikan gratifikasi, usaha yang dilakukan Bank X telah dipersiapkan dengan baik melalui sistem pengendalian internal yang dibentuk secara lengkap dan terpenuhi semua prinsipnya. Penelitian ini memberi saran sebagai upaya perbaikan pengendalian gratifikasi lebih lanjut untuk Bank X, yaitu: (1) Melakukan pembaruan terkait rujukan regulasi yang baru untuk pedoman pengendalian gratifikasi perusahaan; (2) Menambah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia terkait urusan gratifikasi dan kebijakan antikorupsi organisasi; (3) Membangun kesadaran kepada segenap staf hingga pimpinan organisasi segala level supaya mau melaporkan segala bentuk penerimaan dan penolakan gratifikasi; (4) Segera melakukan dan melaksanakan SNI ISO 3700:2016 sebagai sertifikasi manajemen anti suap (SMAP); (5) Membuat penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas dari aktivitas pengendalian gratifikasi yang sudah dilakukan.
According to the recapitulation report of gratification from the Corruption Eradication Commission (KPK) from 2015 until 2019. State-Owned Enterprises were always in the second place after executive agencies. This study is trying to find out what kind of fraud motives that could encourage the acceptances of illegal gratuities and how to control that activities has been made by State-Owned Enterprises. This study uses a post-positivist paradigm with a qualitative method through interviews with the key informants and literature study toward banking and financial services State-Owned Enterprises, X Bank, as one of these research objects. The results showed that diamond fraud motive could encourage the acceptances of illegal gratuities on X Bank. There are four factors in the form of pressure, opportunity, rationalization, and capabilities that shaped as a diamond fraud motive towards gratification. As an effort to control that activity, The Bank has been well prepared through their complete action and fulfill the principles of the internal control system. There are a number of suggestions to improve gratification control for the Bank, namely: (1) Making an update for their guidelines on corporate gratification control related to the new regulation; (2) Upgrade the quality and quantity of their human resources that related to gratification matters and organizational anti-corruption policies; (3) Building awareness to the all staff and the leaders at any levels, so they would to report all of forms in acceptance and rejection of any gratuities; (4) Implement and execute the ISO 3700:2016 as anti-bribery management certification in the organization; (5) Make a further research on the effectiveness of gratification control activities that have been done."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pardede, Tri Yanti Merlyn Christin
Pengaturan gratifikasi sebagai tindak pidana di Indonesia: tinjauan terhadap pasal 12B UU pemberantasan tindak pidana korupsi = Regulation of gratification as a crime in Indonesia: review of article 12B of corruption eradication act
"ABSTRAK
Tulisan ini memiliki dua pokok bahasan. Pertama, mengenai pengaturan gratifikasi di Indonesia yaitu meliputi tipologi gratifikasi sebagai tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta perbedaannya dengan tindak pidana suap. Kedua, mengenai perkembangan gratifikasi sebagai tindak pidana di Indonesia yaitu meliputi pembahasan mengenai relevansi pengaturan gratifikasi di Indonesia dilihat dari review UNODC, perkembangan bentuk gratifikasi sebagai tindak pidana, dan kaitan gratifikasi sebagai tindak pidana dengan illicit enrichment. Penggunaan metode penelitian kepustakaan yang dilengkapi dengan penelitian lapangan berupa wawancara terhadap pihak-pihak terkait bertujuan untuk memberikan paparan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya mengenai gratifikasi sebagai tindak pidana. Hukum yang berlaku yaitu berbagai macam peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu juga disertakan juga perbandingan mengenai definisi dan gratifikasi sebagai tindak pidana dengan beberapa negara yaitu Malaysia, India, dan Singapura. Dari paparan tersebut kemudian dapat ditemukan inti permasalahan serta solusi dalam menghadapi permasalah tersebut.
ABSTRACT
This research mainly discusses about three problems. Firstly, is concerning the management of gratification in Indonesia that includes gratification typology as a criminal act as regulated in Article 12 B of Law Number 20 Year 2001 concerning Amendment to Law Number 31 Year 1999 concerning the Eradication of Corruption and its difference with the crime of bribery. Second, concerning the development of gratification as a criminal act in Indonesia that covers the discussion about the relevance of gratification arrangement in Indonesia seen from UNODC review, the development of gratification form as a criminal act, and the link of gratification as a criminal act with illicit enrichment. By using literature research methods combined by field research in the form of interviews with related parties aims to provide an overview of the applicable law and its application in the field of eradication of criminal acts of corruption, especially regarding gratification as a crime. The applicable law is a variety of regulations concerning the eradication of criminal acts of corruption. It also includes a comparison of definition and gratification as a criminal offense with several countries namely Malaysia, India, and Singapore. From the exposure can then be found the core problems and solutions in the face of the problem"
2017
S68715
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hafizah Hasan
Penegakan hukum tindak pidana gratifikasi dan suap di Indonesia: studi kasus tindak pidana korupsi mantan Gubernur Jambi Zumi Zola = Law enforcement of gratification and bribery in Indonesia: corruption case study of former Jambi Governor Zumi Zola
"Tesis ini membahas terkait implementasi rumusan pasal-pasal tindak pidana suap dan gratifikasi yang mayoritas diadopsi dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Penyalinan dan pencabutan aturan tindak pidana suap di KUHP, merupakan suatu kebijakan yang beresiko, hal ini dikarenakan bentuk-bentuk tindak pidana suap yang memiliki bobot rumusan delik yang berbeda, tetapi memiliki ancaman pidana yang sama. Upaya pembaharuan bentuk penerimaan kepada pegawai negeri yang dirumuskan sebagai tindak pidana gratifikasi justru memberikan celah bagi kepada pegawai negeri untuk lepas dari jerat pidana, dengan cara melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada KPK. Meskipun objek penerimaan tersebut sudah beralih kepemilikannya dari pemberi kepada penerima, yang jika dirumuskan dengan menerapkan pasal-pasal tindak pidana suap, atas penerimaan tersebut, unsur-unsur delik telah terpenuhi secara sempurna. Ketentuan tindak pidana gratifikasi juga tidak mengatur bentuk pertanggungjawaban bagi pemberi gratifikasi. Tesis ini akan mengkaji Tumpang tindih dan inkonsistensi antar peraturan perundang-undangan dalam UUPTPK mempersulit upaya penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi, khususnya tindak pidana suap dan tindak pidana gratifikasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dibantu dengan Pendekatan Kasus (Case Approach) dan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute Approach) untuk memahami penegakan hukum tindak pidana gratifikasi dan suap di Indonesia. Adapun yang menjadi kesimpulan dari tesis ini adalah untuk segera melakukan perubahan dan revisi UUPTPK 2001 dengan mengimplementasikan anjuran dari United Nations Convection Against Corruption (UNCAC) 2003 terhadap ketentuan tindak pidana suap dan gratifikasi.
This thesis discusses the implementation of the formulation of articles on bribery and gratification, the majority of which adopted from criminal code (KUHP). The copying and repeal of the regulations on bribery in the Criminal Code is a risky policy, this is because the forms of bribery have a different weight of offense formulations, but have the same criminal threat. Efforts to reform the structure of admission to civil servants, which have been formulated as a crime of gratification, have provided an opportunity for public servants to escape from criminal traps by reporting the receipt of such gratification to KPK. The object of acceptance has transferred ownership from the giver to the recipient, which, if formulated by applying the articles of the criminal act of bribery, for such approval, the elements of EVen though the offense has wholly fulfilled. The provisions for the crime of gratification also do not regulate the form of responsibility for the giver of gratification. This thesis will examine the overlaps and inconsistencies between laws and regulations in the UUPTPK, complicating law enforcement efforts to eradicate corruption, particularly bribery and gratification in Indonesia. Also, this research is assisted by a Case Approach and a Statute Approach to understand law enforcement on criminal acts of gratification and bribery in Indonesia. The conclusion of this thesis is to immediately make amendments and revisions to the 2001 UUPTPK by implementing the recommendations from the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 regarding the provisions of the criminal act of bribery and gratification."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>