Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas Karya Akhir ini membahas tentang proses terbentuknya suatu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pekerja Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan proses terbentuknya Permenaker No.2 Tahun 2015. Teori yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini antara lain kebijakan publik, sektor informal dan perlindungan tenaga kerja. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur/dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah formulasi Permenaker ini memiliki 3 tahapan, yakni pertama masukan-masukan dari masyarakat, kedua pembuatan draft Permenaker No.2 Tahun 2015 dan ketiga disahkannya Permenaker No.2 Tahun 2015 memfokuskan kepada lembaga penyalur. Hal ini disebabkan terdapat beberapa hal yang akan sulit diterapkan jika memfokuskan kepada PRT seperti jam kerja dan upah. Upaya pemerintah dalam melindungi pekerja rumah tangga anak telah terlihat dengan adanya pelarangan dalam permenaker ini. Namun permenaker ini masih belum cukup kuat untuk melindungi PRT dan kurang partisipatif dalam pembuatannya.

---

This minor thesis discusses about the process of formation of Regulation No.2/2015 about Domestic Workers, from the Ministry of Employment of the Republic Indonesia. This research aims to explain or describe the formation process of Permenaker 2 2015. The theories used to explain this research include public policy, the informal sector, and labor protection. The methods of this thesis using qualitative approach of data collection, using the study of literature or documents and in-depth interviews. The results of this study is the formulation of Ministry of Employmemt Regulation has three steps, the first is input from the public, the second is the drafting of Permenaker No.2/2015, and the third is legalization of Permenaker No.2/2015 that focused on the distributor of domestic workers. This is due to there are some things that would be difficult to implement if the focus to domestic workers such as working hours and wages. Government efforts to protect child domestic workers have been seen by the prohibition in this Ministrial Regulation. However this regulation from the Ministry of Employment of the Republic Indonesia is still not strong enough to protect domestic workers and less participative in the making."

"Globalisasi juga telah membuka kesempatan bagi warga negara asing dapat bekerja di Indonesia. Untuk menanggapinya, pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu peraturan yang khusus mengatur tata cara penggunaan TKI di Indonesia. Namun peraturan tersebut menyebabkan persaingan pekerja lokal menjadi semakin berat. Penelitian ini berusaha mengungkap ideologi neoliberalisme, serta latar belakang memasukkan ideologi tersebut ke dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Peneliti juga hendak mengungkap pengaruh asing yang mendorong pemerintah menggunakan ideologi tersebut ke dalam peraturan. Konsep yang digunakan adalah neoliberalisme, globalisasi, kapitalisme baru, determinisme teknologi, analisis wacana kritis, dan semiotika. Penelitian dengan paradigma kritis ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dengan metode penelitian analisis wacana kritis pada level teks, praktik kewacanaan, dan praktik sosiokultural, terungkap bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut terdapat tanda-tanda yang menunjukkan adanya deregulasi, liberalisasi perdagangan dan industri, debirokratisasi, pemotongan pajak, kebijakan bersifat moneter, perluasan pasar internasional, dan privatisasi badan publik. Ideologi neoliberalisme dalam peraturan digunakan karena tekanan investor.

---

Globalization has opened up opportunities for foreign workers to work in Indonesia. In respond, the Indonesian Government has issued regulations that specifically regulate the use of migrant worker in Indonesia, that caused a tough working competition. This research seeks to reveal the ideology of neoliberalism, as well as the background of using it in the Minister of Manpower Regulation No. 16 of 2015 and the Minister of Manpower Regulation No. 35 of 2015. Researchers also want to reveal the influence of foreign parties that encouraged the government in using the ideology. The concepts used are neoliberalism, globalization, new capitalism, technological determinism, critical discourse analysis, and semiotics. This is a research with critical paradigm and qualitative research approach. Using critical discourse analysis methods at the level of text, discourse practice, and sociocultural practices, revealed in the regulations there are signs that indicate deregulation, trade and industrial liberalization, debureaucracy, tax cuts, monetary care policies, international market expansion, and privatization of public bodies. The ideology of neoliberalism in regulation is used due to the force of investors."

"Skripsi ini membahas tentang alasan hamil untuk memutuskan hubungan kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan dan menganalisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 297 K/Pdt.Sus-PHI/2015. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hasil penelitiannya hakim tidak mempertimbangkan alasan hamil untuk memutuskan hubungan kerja sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh pengusaha dan hakim kurang teliti dan saksama dalam melihat putusan PHI No. 13/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Tjk karena telah salah dalam menentukan jenis PHK sehingga menyebabkan penerapan hukum yang salah.

---

This thesis discusses about pregnancy reason to decide employment. This research used normative legal with descriptive analysis , which describes and analyzes the decision of the Supreme Court Republic of Indonesia Number 297 K/ Pdt.Sus-PHI/2015. The purpose of the study was to determine the suitability of consideration of the judge in the verdict by Law Act No. 13 of 2003 about Employment. The results of the study are the judge did not consider the pregnancy reason to decide employment as a violation of the provisions Law Act about Employment and the Human Rights committed by businessmen and judges are less careful and thorough in seeing the verdict of PHI Number 13/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Tjk because it has been wrong in determining the type of termination of employment, so that it causes the incorrect application of the law."

"Pemerintah Indonesia pada tanggal 15 April 2015 menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 dan peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Menteri Agraria Nomor 29 Tahun 2016, yang mengatur ketentuan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh WNA dalam pemilikan satuan ruamh susun. dengan adanya ketentuan yang memberikan syarat kepada WNA, dalam tesis ini dibahas tentang Kepemilikan tanah dan bangunan atas satuan rumah susun oleh WNA yang berkedudukan di Indonesia dengan mengkaji dan menganalisa PP No. 103/2015 dan Permen No.29/2016 dikaitkan dengan UU No. 5 /1960 tentang Peraturan Dasa Pokok-Pokok Agraria dan peraturan lain yang berkaitan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah PP No.103/2015 dan Permen No.29/2016 ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ataukah belum.

---

Indonesia's Government on April 15th 2015 is enacted Government Regulation No.103 2015 on Ownership og Dwelling of Residency House By Foreign Persons Domiciled In Indonesia and Subordinate legislation is enacted by The Ministry of Agrarian and Spatial Planning Affairs Regulation No.29 2016, is stipulated the condition of foreigners based in Indonesia concerning to completed the requirement of the ownership of land and building right on Apartments. According the requirement on the ownership of apartments, in this thesis is discussed and analyzed the government regulation No.103 2015 and The Ministry of Agrarian Regulation No.29 2016 in related to Law No. 5 1960 on Basic Agrarian Law. and others Law and regulation related to term and condition the ownership of apartments and foreigners. thereby, it would have concluded that the government reglation No.103 2015 and The Ministry Regulation No.29 2016 is connected to Indonesia's Law or not."

"Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif-deskriptif untuk mempelajari sejauh mana negara melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia berperan dalam perlindungan pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara melalui Kemnaker mengambil peran yang sangat minimal dalam perlindungan PRT di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan dua temuan utama: pertama, kecilnya kewenangan organisasional Kemnaker untuk melakukan perlindungan terhadap PRT; dan kedua, kegagalan Kemnaker dalam mendorong formalisasi PRT melalui pembentukan regulasi spesifik yang secara khusus mengatur perlindungan PRT.

---

The objective of this explorative/descriptive research is to explore to what extent the state, through the Ministry of Manpower (Kementerian Ketenagakerjaan – Kemnaker), has protected the Indonesian domestic workers. The research has employed a qualitative approach using in-depth interviews and secondary data study as the data collecting method. The findings of this research showed that the state through Kemnaker has taken a very minimalistic role to protect Indonesian domestic workers. This argument is based on two main findings of the research: firstly, the insufficiency of Kemnaker‟s organizational authority in the issue of domestic worker protection and secondly, the failure of Kemnaker to take initiative to formalize domestic workers through specific regulation on the issue of domestic workers‟ protection."

"ABSTRAKTesis ini membahas perlindungan upah bagi pekerja di Indonesia pasca berlakunya Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015. Kondisi pasar kerja yang timpang di Indonesia menyebabkan lemahnya posisi pekerja dalam perundingan upah. Untuk itu pemerintah berperan memberikan perlindungan melalui kebijakan pengupahan. Selanjutnya dibahas mengenai penerapan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015, yang dikhususkan pada penetapan upah minimum dan struktur skala upah di perusahaan. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan mengkaji aspek perlindungan upah dalam pasal-pasal pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 dan penerapan ketentuan formula penetapan upah minimum dan struktur skala upah. Jenis data yang digunakan bersifat sekunder dari bahan hukum yang sifatnya perimer, sekunder dan tertier. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 belum sempurna memenuhi aspek perlindungan upah pekerja dan dalam penerapannya belum secara maksimal dapat dilaksanakan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses wage protection for workers in Indonesia after the enactment of Government Regulation number 78 year 2015. The unfair labor market conditions in Indonesia lead to weaker workers 39 position in wage negotiations. The government has a role in providing protection through wage policy. Further discussed of its implementation devoted to the determination of the minimum wage and structure and scale of wages. This Thesis used normative empiric research method in examining the aspects of wage protection in the articles on Government Regulation no. 78 of 2015 and the application of the provisions of the formula of minimum wage determination and wage scale structure. The result of the research showed that Government Regulation number 78 Year 2015 has not been perfectly fulfilling the wage protection aspect of the workers and in its implementation has not been maximally implemented."

"Formula baru upah minimum telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Akibatnya, kebutuhan hidup layak KHL , sebagai faktor utama dalam penentuan angka upah minimum juga harus direvisi regulasinya. Selain itu, penentuan nilai KHL pada awalnya ditentukan melalui survei harga pasar yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah. Akan tetapi, pada implementasinya, penentuan nilai KHL berdasarkan survei menjadi tidak valid karena adanya kepentingan pribadi dari masing-masing unsur Dewan Pengupahan. Skripsi ini membahas bagaimana formulasi kebijakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak dan bagaimana keterlibatan unsur tripartit dalam formulasi Peraturan Menteri tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dianalisis dengan data primer berupa wawancara mendalam dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan Permenaker 21/2016 telah melalui beberapa tahapan seperti identifikasi masalah, persiapan penyusunan rancangan peraturan menteri, pembuatan draf, harmonisasi final, dan pada akhirnya ditetapkan sebagai suatu kebijakan. Formulasi Permenaker ini juga melibatkan keseluruhan unsur tripartit pada tahap identifikasi masalah. Sempitnya waktu dalam pembuatan kebijakan serta kurangnya keterbukaan selama proses formulasi kebijakan memengaruhi kualitas Permenaker 21/2016 dan mengarah pada penolakan serikat pekerja. Kurangnya sosialisasi dan resistensi serikat pekerja juga memperparah penolakan yang muncul dari serikat pekerja terhadap Permenaker 21/2016.

---

The new minimum wages formula has been stipulated in Peraturan Pemerintah No 78 of 2015 about wages. As a result, the previous regulation about decent living needs KHL, as a main factor in determining minimum wages must be revised. Besides that, KHL value initially determined by market price survey that conducted by Local Wage Council. However, the implementation which based on survey became invalid due to the difference self interests between each of the elements of Local Wage Council. This thesis discusses how policy formulation process of Minister of Manpower Regulation No 21 of 2016 about Decent Living Needs KHL and how tripartite actors have been involved in that formulation. This research used qualitative approach and was analyzed using primary data which is collected by in depth interview. To support the primary data, researcher also used secondary data, ie literature study. The results of this research shows that Policy Formulation of Permenaker 21 2016 has through several stages, such as problem identification, preparation in making draft, drafting choose the best alternative, final harmonization, and establishment the regulation. Formulation of Permenaker 21 2016 also involve the whole tripartite actors on problem identification step. Limited time and lack of transparency during the formulation process affect the quality of policy and lead to the rejection by unions. Lack of socialization and unions resistence exacerbate the rejection from unions to the Permenaker 21 2016. Key Words Decent Living Needs, Minimum Wages, Policy Formulation, Tripartite."

"ABSTRAK

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian konflik norma peraturan perundang-undangan memlalui jalur mediasi yang dilakukan oleh lembaga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi. Berlakunya Permenkumham No. 2 Tahun 2019 ini kemudian memunculkan permasalahan, yang itu berkaitan degan kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menyelesaikan konflik norma peraturan perundang-undangan melalui mediasi dan mengenai mekanisme mediasi itu sendiri dan akibat hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, sejarah, dan konseptual. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kemenkumham tidak memiliki kewenangan dalam menyelesaikan konflik norma peraturan perundang-undangan melalui mediasi  dan penyelesaian konflik norma peraturan perundang-undangan melalui mediasi tidak termasuk dalam tugas dan fungsi Kemenkumham maupun Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian dalam hal mekanisme mediasi yang digunakan merupakan suatu kekeliruan, karena mediasi merupakan mekanisme yang biasa diterapkan dalam perkara yang bersifat privat, dimana para pihak bertindak untuk dan atas namanya sendiri. sehingga menjadi aneh apabila mediasi digunakan dalam penyelesaian konflik norma peraturan perundang-undangan yang normanya mengatur secara umum. Adapun hasil dari mediasi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak memiberikan dampak hukum terhadap keberlakuan dari norma peraturan perundang-undangan yang telah disepakati.

---

ABSTRACT

---

Abstract

This research discusses the conflict completion of legislative norm through mediation path which is held by Ministry of Justice and Human Rights based on Justice and Human Rights Ministry Regulation No. 2/2019 about Completion Disharmony of Regulation by Mediation. The validity of Justice and Human Rights Ministry Regulation No. 2/2019 brings some problems up which related to authority of Ministry of Justice and Human Right on completing conflict of legislative norm by mediation, the mediation mechanism, and legal consequences. This study is normative which used statute, historical, and conceptual approach. The result showed Ministry of Justice and Human Rights did not has any authority for completing legislative norm by mediation and conflict compelation of legislative norm through mediation is not include in duties and function of the Ministry of Justice and Human Rights or Directorate General of Legislation. Moreover, mediation mechanism used by Justice and Human Rights Ministry is a mistake. Mediation is a mechanism which is used on private cases, in which the parties act and to their name self. As a result, mediation is a weird feature if it used for completing legislative norm conflict which was created for general norm. Its outcomes have no binding legal force and no legal consequence on the validity of legislative norm which was agreed.

"

"ABSTRAKPenelitian kualitatif ini bertujuan untuk menemukan tampilan citra Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti dalam berita di surat kabar harian Kompas dan surat kabar harian Media Indonesia periode November 2014-April 2015. Konsep analisis yang digunakan adalah Analisis Wacana Teun A. Van Dijk dengan paradigma penelitian kritis. Metode analisis Van Dijk mengamanatkan tiga elemen yang menjadi lingkup analisis teks berita yaitu struktur makro, super struktur dan struktur mikro. Terhadap berita, penulis menganalisis berdasarkan tiga elemen, di mana ditemukan adanya kecenderungan konstruksi tampilan citra Menteri Kelautan dan Perikanan dalam berita di setiap headline secara positif lewat perangkat teks yakni tematik, skematik, semantik, sintaksis, stilistik dan retoris. Peneliti menyimpulkan pemberitaan dengan tampilan citra positif terwakilkan oleh kedua surat kabar Kompas dan Media Indonesia. Dari kesebelas berita yang dijadikan objek penelitian ditemukan bahwa baik surat kabar harian Kompas dan Media Indonesia secara jelas mengkonstruksi citra dengan menampilkan berita yang menghasilkan citra positif bagi Menteri Susi Pudjiastuti. Oleh karena itu penulis menyarankan agar media massa cetak, khususnya Kompas dan Media Indonesia agar lebih kritis dalam menghadirkan berita karena apa yang diberitakan akan menjadi rujukan bagi masyarakat luas.

---

ABSTRACtThis qualitative research aims to discover the image of The Minister of Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Susi Pudjiastuti, within news coverage in Kompas and Media Indonesia. This research conduct text analysis by Teun A. Van Dijk in critical paradigm. Van Dijk mandated three elements that are include in text analysis, macro stucture, super structure and micro structure. The writer analyze based on three elements, and found that there is a tendency in building Minister’ image positively thorugh several text strategies, which are thematic, schematic, semantic, syntactic, stylistic and rhetorical. This research concludes that positive images of Minister represents by this two media, Kompas and Media Indonesia. From the eleventh news that made the object this research found that both daily newspapers, Kompas and Media Indonesia, clearly constructing the image by showing news that supprot a positive image for the Minister, Susi Pudjiastuti. Therefore, the writer would like to suggest printed mass media, for Kompas and Media Indonesia especially, to be more critical when provides news because it will be references in society"

"ABSTRAKPeraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 mengenai perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik memiliki tujuan untuk melindungi data pribadi milik warga negara Indonesia. Peraturan ini dibentuk sebagai akibat dari pesatnya perkembangan teknologi dan juga besarnya resiko yang dihadapi dari penggunaan data pribadi dan juga dari penyimpanan data pribadi itu sendiri dalam jumlah yang besar di suatu media penyimpanan. Perlindungan terhadap kerahasiaan data di Indonesia sudah dibahas dan diatur di dalam peraturan tersebut. Namun, apakah perlindungan tersebut sudah dapat dikatakan cukup baik dalam memenuhi tujuannya? Oleh karena itu, akan dilakukan analisa terhadapnya yang didasari atas standarisasi yang sudah diakui secara internasional dalam tulisan ini.

---

ABSTRACT

Ministry of Communication and Informatics Republic of Indonesia Regulation Number 20 Year 2016 about private data protection in electronic systems intended to protect private data owned by Indonesian citizens. This regulation was made becasue of quick and rapid development of technology and the amount of risks faced by usage and safekeeping of big amount private data in a certain storage media. Protection of data confidentiality in Indonesia already regulated through that regulation. But, is the protection already sufficient enough to fulfill its goals? Therefore, analysis will be made based on a standarization that is already recognized and approved internationally."