Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"TKI yang tersebar di luar negeri berpotensi menimbulkan munculnya kasus termasuk kasus ancaman hukuman mati yang dapat berubah menjadi krisis bagi Kementerian Luar Negeri. Oleh karena itu penting dilakukan analisis manajemen komunikasi krisis agar penanganan krisis dapat dilakukan secara optimal.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan paradigma post-positivisme. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kementerian Luar Negeri melakukan manajemen komunikasi krisis ketika menghadapi krisis pada level pre-crisis, crisis dan post-crisis serta untuk mengetahui pemilihan crisis response strategy yang digunakan oleh Kementerian Luar Negeri dikaitkan dengan jenis krisis dan atribusi tanggung jawab dalam kerangka Situational Crisis Communication Theory SCCT. Penelitian ini mengambil data dari wawancara berbagai sumber, media pemberitaan, dan dokumen pendukung lainnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Luar Negeri belum secara optimal menerapkan manajemen komunikasi krisis. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ketidaksamaan konsep dengan hasil penelitian di level pre-crisis. Namun pelaksanaan manjemen komunikasi krisis pada level crisis dan post-crisis telah dilaksanakan secara optimal. Selanjutnya ditemui bahwa dengan jenis krisis victim cluster kategori rumor dan accidental cluster dengan kategori challenge, attribution level of crisis responsibility yang melekat pada Kementerian Luar Negeri adalah sangat sedikit dan rendah namun adanya desakan dan demo menjadikan beban tanggung jawab Kementerian Luar Negeri menjadi besar. Dengan jenis krisis dan attribution level of crisis responsilibity tersebut, Kementerian Luar Negeri menggunakan strategi: a Deny Strategy yaitu scapegoat; b Diminish Strategy yaitu justification; c Reinforcing Strategy yaitu reminder dan ingratiation; d Diversionary strategy yaitu concession; dan e Vocal commiseration yaitu concern.

---

Indonesian workers spread all over the world potentially face cases including death sentenced case of which it can lead to crisis for Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. Hence, it rsquo s essential to have crisis communication management analized in order to optimalize the crisis management. It is a descriptive qualitative research that uses post positivism paradigm.

The purposes of this research is to know how Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia executes crisis communication management at the level of pre crisis, crisis and post crisis as well as to know the selection of crisis response strategy linked to the crisis types and attribution level of crisis responsibility in the frame of Situational Crisis Communication Theory SCCT.

This research collects data from interviews, news media and other supporting documents. It found that Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia is not optimal in implementing crisis communication management. It is shown by the dissimilarity between the concept and the research finding at the level of pre crisis. Yet, the crisis communication management in the level of crisis and post crisis has been optimally implemented.

Besides, it is found that the crisis type of which Ministry of Foreign Affairs faced is victim cluster rumour and accidental cluster challenge. Related to the type of crisis faced by Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Indonesia has very little and low of attribution level of crisis responsibility, however due to demo and pressure from external parties, the level of crisis responsibility becomes strong. Based on the crisis types and attribution level of crisis responsibility attached, Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Indonesia uses strategies including a deny strategy scapegoat b Diminish strategy justification c Reinforcing strategy reminder and ingratiation d Diversionary strategy concession and e vocal commiseration concern."

"[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya tindak kekerasan yang dialami para TKI sektor domestik ketika bekerja di luar negeri bahkan keadaan ini membawa dampak yang lebih buruk yaitu terdapat TKI yang terjerat hukuman mati terutama di Arab Saudi. Selama ini kebijakan penempatan TKI di luar negeri masih belum dapat melindungi para TKI dari jeratan hukuman mati tersebut, seperti UU No. 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban bagaimana implementasi kebijakan perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap TKI melalui UU No. 39 Tahun 2004, dan penelitian ini juga ingin mengetahui peran Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan pada proses pembebasan TKI Darsem binti Dawud Tawar dan Satinah binti Jumadi Ahmad dari vonis hukuman mati yang diterima di Arab Saudi. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori konflik dan konsensus dari Maswadi Rauf, teori feminisme sosial dari Irish M. Young dan Allison Jagger, dan perspektif perbudakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak dari berbagai kementerian terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, BNP2TKI, dan beberapa orang TKI dari Kabupaten Indramayu yang pernah berangkat ke Arab Saudi.Temuan di lapangan menunjukkan bahwa dalam menyelamatkan Darsem dan Satinah, pemerintah telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri serta negosiasi dengan keluarga ahli waris korban terkait besaran uang diyat. Namun, pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan membayar uang diyat dalam menyelamatkan TKI terjerat hukuman mati, tetapi harus memperbaiki kebijakan penempatan yang lebih baik karena implementasi aturan hukum yang ada belum mampu mengurangi tindakan kekerasan dan vonis hukuman mati yang dialami TKI di Arab Saudi.Implikasi teoritis menunjukkan bahwa konsep perbudakan masih kuat dalam mindset orang Arab terutama dalam memandang dan memperlakukan para TKI sektor domestik, sehingga tindak kekerasan banyak dialami para TKI dan dalam rangka melindungi dirinya banyak para TKI melawan yang berujung pada pembunuhan dengan ancaman hukuman mati. Untuk menyelamatkan para TKI terjerat hukuman mati seperti Darsem dan Satinah, pemerintah berhasil melakukan konsensus dengan berbagai pihak seperti Pemerintahan Arab Saudi dan keluarga ahli waris korban sesuai dengan pendapat Maswadi Rauf;This research is motivated by the many acts of violence experienced by the domestic sector workers while working abroad and the fact is this situation brings worse impact that there are workers who ensnared the death penalty, especially in Saudi Arabia. During this placement policy workers abroad are still not able to protect the workers from the bondage of the death penalty, such as UU No. 39 of 2004 on PPTKILN. Therefore, this research was conducted to seek answers to how the implementation of the policy of the Indonesian government protection of migrant workers through UU No. 39 of 2004, and this research also wanted to know the role of the Indonesian government in providing protection to the acquisition process TKI Darsem binti Dawud Tawar and Satinah binti Ahmad Jumadi of received death sentences in Saudi Arabia.As a theoretical foundation, this research uses the theory of conflict and consensus of Maswadi Rauf, social feminist theory of Irish M. Young and Allison Jagger, and the perspective of slavery. This research used qualitative methods, while the technique of data collection is done by collecting data and conduct in-depth interviews with various stakeholders from various relevant ministries such as the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Manpower and Transmigration, Coordinating Ministry for Political, Legal and Security, BNP2TKI, and some migrant workers from Indramayu district that went to Saudi Arabia.Field findings show that in rescuing Darsem and Satinah, the government has been coordinating with various parties inside and outside the country as well as negotiations with the heirs of the victim family related diyat amount of money. However, the government can not simply rely pay diyat in rescuing trapped TKI death penalty, but must fix better placement policy for the implementation of existing legal rules have not been able to reduce the violence and the death penalty suffered by migrant workers in Saudi Arabia.The theoretical implication shows that the concept of slavery is still strong in the Arab mindset, especially in view and treat the domestic sector workers, so that acts of violence were experienced by the workers and in order to protect itself against a lot of the workers that led to the murder death penalty. To save the workers trapped death penalty as Darsem and Satinah, the government managed to make consensus with various stakeholders such as the Government of Saudi Arabia and the victim's family heirs in accordance with the opinion of Maswadi Rauf., This research is motivated by the many acts of violence experienced by the domestic sector workers while working abroad and the fact is this situation brings worse impact that there are workers who ensnared the death penalty, especially in Saudi Arabia. During this placement policy workers abroad are still not able to protect the workers from the bondage of the death penalty, such as UU No. 39 of 2004 on PPTKILN. Therefore, this research was conducted to seek answers to how the implementation of the policy of the Indonesian government protection of migrant workers through UU No. 39 of 2004, and this research also wanted to know the role of the Indonesian government in providing protection to the acquisition process TKI Darsem binti Dawud Tawar and Satinah binti Ahmad Jumadi of received death sentences in Saudi Arabia.As a theoretical foundation, this research uses the theory of conflict and consensus of Maswadi Rauf, social feminist theory of Irish M. Young and Allison Jagger, and the perspective of slavery. This research used qualitative methods, while the technique of data collection is done by collecting data and conduct in-depth interviews with various stakeholders from various relevant ministries such as the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Manpower and Transmigration, Coordinating Ministry for Political, Legal and Security, BNP2TKI, and some migrant workers from Indramayu district that went to Saudi Arabia.Field findings show that in rescuing Darsem and Satinah, the government has been coordinating with various parties inside and outside the country as well as negotiations with the heirs of the victim family related diyat amount of money. However, the government can not simply rely pay diyat in rescuing trapped TKI death penalty, but must fix better placement policy for the implementation of existing legal rules have not been able to reduce the violence and the death penalty suffered by migrant workers in Saudi Arabia.The theoretical implication shows that the concept of slavery is still strong in the Arab mindset, especially in view and treat the domestic sector workers, so that acts of violence were experienced by the workers and in order to protect itself against a lot of the workers that led to the murder death penalty. To save the workers trapped death penalty as Darsem and Satinah, the government managed to make consensus with various stakeholders such as the Government of Saudi Arabia and the victim's family heirs in accordance with the opinion of Maswadi Rauf.]"

"Advanced Persistent Threats (APT) adalah istilah yang digunakan untuk sebuah serangan cyber yang didanai oleh pemerintah asing dengan kemampuan yang sangat tinggi dalam melakukan serangannya sekaligus mampu melakukannya dalam jangka panjang dengan target yang sangat spesifik seperti pencurian informasi. Pusat Komunikasi (Puskom) merupakan unit kerja yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kementerian Luar Negeri di bidang pelaksanaan, pembinaan dan pengamanan pemberitaan serta pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI. Karena tugasnya tersebut, Pusat Komunikasi Kementerian Luar Negeri dituntut untuk dapat menjamin ketersediaan layanan dan menjamin keamanan sistem Teknologi informasi dan komunikasi khususnya dalam hal pemberitaan rahasia. Berdasarkan penelitian pada tahun 2012 pengelolaan keamanan informasi yang dilakukan oleh Puskom masih tergolong rentan dan memerlukan strategi penguatan dalam menghadapi ancaman yang kian meningkat.

---

Advanced Persistent Threats (APT) was an adversary that possesses sophisticated levels of expertise and significant resources which allow it to create opportunities to achieve its objectives by using multiple attack vectors. Communication Center (Puskom) is a main unit in charge of carrying out some tasks of the Ministry of Foreign Affairs in the implementation and development information security management systems of Ministry of Foreign Affairs. Puskom are required to ensure the availability of services and guarantee the information security and communication technology systems, especially the secrecy of information. Based on the research in 2012 information security management conducted by the Puskom is still vulnerable and require reinforcement strategy against APTs threats."

"Tesis ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian intern atas pengelolaan kas besi pada Perwakilan RI. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif melalui survei dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern belum memadai diantaranya belum adanya pedoman hukum yang kuat terkait pengelolaannya serta pembebanan biaya mutasi Home Staff Perwakilan RI yang mempengaruhi likuiditas anggaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian intern pengelolaan kas besi di Perwakilan RI di antaranya kebutuhan anggaran yang mendadak, perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang tidak sejalan, revolving uang persediaan yang terlambat, adanya Pembukuan Fihak Ketiga PFK minus yang belum diselesaikan, kompetensi sumber daya manusia, komitmen dan keteladanan dari Pimpinan, ketersediaan infrastruktur dan efektivitas peran pengawasan intern Inspektorat Jenderal yang dapat memberikan rekomendasi atas pelaksanaan anggaran di Perwakilan RI.

---

The aim of this research is to identify factors that affect the internal control systems to the management of reserved fund at Indonesian Embassies. This research is a qualitative research with descriptive design through survey and interview. The results of the research indicate the internal control system still indaquate cause of the absence of legal guidelines and the imposition of the deployment cost. The factors that affected the internal control system are improper budgetary planning, delayed of revolving, bookkeeping unrelated to third parties, competence of employees, commitment and role model of leadership, infrastructure and the effectiveness of internal control Inspectorat General."

"Keterbukaan informasi secara global tanpa batas serta didukung perkembangan teknologi yang pesat berisiko memberikan kerawanan terhadap obyek informasi yang terekspose yang memberi celah kepada pihak yang tidak berkepentingan untuk mengambil atau memanipulasi informasi Organisasi Kementerian Luar Negeri mengelenggarakan fungsi fungsi sesuai dengan Perpres RI Nomor 9 Tahun 2005 dan UU RI Nomor 39 tahun 2008 membutuhkan informasi yang cepat tepat akurat serta terjamin keamanannya Sehingga tuntutan ketersediaan suatu Manajemen Resiko yang efektif merupakan sesuatu yang mendesak Manajemen Resiko diperlukan untuk melindungi aset informasi organisasi dan melanjutkan misi dan visi organisasi Dalam penelitian ini penulis melakukan Perancangan Manajemen Resiko Sistem Informasi studi kasus Pusat Komunikasi Kementerian Luar Negeri dengan metodologi NIST Hasil dari penelitian menggambarkan tingkat kematangan dan kelengkapan penerapan manajemen resiko di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

---

Disclosure of information globally seamless and supported the development of technologies that provide rapid risk exposure to information objects that give loopholes exposed to unauthorized parties to retrieve or manipulate information Organization of the Ministry of Foreign Affairs provide functions in accordance with Presidential Decree No 9 of 2005 and Act No 39 of 2008 need information fast precise accurate and guaranteed safety So the demand for the availability of an effective risk management is something urgent Risk management is needed to protect the information assets of the organization and continue the mission and vision of the organization In this study the authors conducted a Risk Management Information System Design case study Communication Center Ministry of Foreign Affairs with NIST methodology The results of the study illustrate the level of maturity and completeness of the application of risk management in the Ministry of Foreign Affairs."

"Skripsi ini mencoba menganilisis tingkat kesadaran manajemen terhadap pendukung layanan dan penyampaian layanan dalam sistem informasi pengelolaan arsip digital REMIS dengan menggunakan kerangka Information Technology Infrastructure Library (ITIL) di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Analisis tingkat kesadaran ini merupakan suatu pendekatan lain dalam mengevaluasi kesadaran manajemen terhadap sistem informasi. Hasil dari penelitian akan mengetahui dimana skala tingkatan kesadaran manajemen. Skala tingkatan kematangan dalam ITIL dimulai dari tingkat 0 - 5. Setiap tingkatan akan menunjukan efektifitas dan efisiensi kesadaran manajemen dalam mengelola sistem informasi REMIS.

---

This thesis aims to analyze Awareness level of management over service support and service delivery within the archival management information system REMIS using Information Infrastructure Library framework in Ministry of Foreign Affairs. This analysis level is one of approach in evaluating the management awareness over information system. The result of this research will determine in which level of management awareness exist. The maturity level scale of ITIL starts from 0 - 5. Every level will show the effectiveness and efficiency of management awareness in managing information systems REMI."

"ABSTRAKHubungan media media relations merupakan salah satu fungsi manajemen public relations yang dipelihara demi keberhasilan publisitas organisasi. Setiap organisasi menjalankan dimensi hubungan media sesuai strategi komunikasi public relations organisasinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dimensi hubungan media Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia serta pengaruhnya pada publikasi pemberitaan media. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yaitu melakukan wawancara mendalam dengan informan. Penelitian menunjukkan dimensi hubungan media Kemlu dominan pada hubungan personal dan pelayanan informasi, tetapi tidak pada mengantisipasi keadaan darurat. Temuan penelitian adalah hubungan personal mempengaruhi loyalitas media pada organisasi tetapi tidak dapat mengubah fakta pada materi publikasi berita.

---

ABSTRACTABSTRACT Media relations defined as the management functions of public relations that maintained for the successful publicity of an organization. An organization apply different dimensions of media relations in accordance to public relations strategic communication in organization. The research objective is to determine Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia dimensions of media relations and its influence on the publication of the news media. Research shows that the dimensions of media relations in Foreign Ministry dominant on personal contact and information services, but not on contingency plan. The research findings is personal relationships affect media loyalty to the organization, but could not change the facts on the news publicity materials. Key words Media relations dimensions, news media publicity, public relations"

"ABSTRACTPenelitian ini membahas tentang iklim komunikasi organisasi perpustakaan Ali Alatas Kementerian Luar Negeri RI yang dilihat dari aliran informasi dan lima dimensi iklim komunikasi yaitu dukungan, partisipasi pembuatan keputusan, keterbukaan, kepercayaan, dan tujuan kinerja tinggi. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami dan memberikan gambaran iklim komunikasi organisasi di perpustakaan Ali Alatas Kementerian Luar Negeri RI dan faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan iklim tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah Kabag PPDI, Kasubag Perpustakaan, Kasubag Publikasi, dan dua orang staf perpustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa iklim komunikasi yang terbentuk di perpustakaan Ali Alatas adalah iklim komunikasi yang tidak mendukung/negatif karena didominasi oleh aliran informasi ke bawah komunikasi atasan ke bawahan. Pengambilan keputusan yang bersifat lsquo;top-down rsquo; menyebabkan para pegawai merasa diabaikan. Situasi ini disebabkan karena komunikasi dalam pengelolaan perpustkaan bersifat hubungan hirarkis antara atasan dengan bawahan. Selain itu, adanya kepentingan ditingkat eselon I membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan pekerjaan staf perpustakaan seperti piket cuci mobil dan tugas tambahan sebagai sopir. Hal ini menyebabkan timbulnya perasaan kurang dihargai dan perasaan tidak dianggap penting bagi organisasi.

---

ABSTRACTThis research discusses the organizational communication climate in Ali Alatas library Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia which is seen from the information flow and the five dimensions of the communication climate, such as supportiveness, participate decision making, openness, trust, and high performance goals. The purpose of this study is to understand and provide an overview of the Ali Alatas library organizational communication climate and the factors that influence the formation of the climate. This research uses a qualitative approach and case study method. The method of data collection is by observation, interviews, and document analysis. The informants in this research is the Head of the PPDI, the Head of the Library, the Head of Publication, and two library staff. The results of this research is showing that the communication climate in Ali Alatas library is not supportive negative because it is dominated by the flow of information top down communication of superiors to subordinates . Top down decision making causes employees feel ignored. This situation caused because the communication in library management is a hierarchical relationship between superiors and subordinates. In addition, the existence of interests at echelon I level makes policies that not accordance with the work of library staff, such as car wash pickets and additional duties as a driver. This causes underappreciation and not considered important feelings to the organization.information flow "

"ABSTRAKKementerian Luar Negeri (Kemlu) merupakan Kementerian Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan luar negeri dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Satu Data Indonesia (SDI) no. 39 tahun 2019 pada bulan Juni 2019, Kemlu harus bersiap diri dan menaati peraturan tersebut dengan membuat peraturan menteri tentang manajemen data. Dampak yang ditimbulkan apabila belum ada peraturan tentang manajemen data adalah dapat memengaruhi kinerja Kemlu, terjadi pemborosan karena banyaknya aplikasi yang silo dan duplikasi data, serta belum dapat mendukung interoperability antar sistem yang berbeda dan tidak mendukung berbagi pakai antar Kementerian atau Lembaga di Indonesia. Untuk membangun keseluruhan proses di dalam manajemen data memerlukan waktu yang lama, sehingga penelitian ini difokuskan untuk membuat perencanaan tata kelola data terlebih dahulu, karena tata kelola merupakan pondasi dasar yang harus disiapkan untuk dapat menerapkan manajemen data. Tujuan penelitian ini adalah agar dapat dijadikan masukan oleh Kemlu dalam membuat strategi dan roadmap tata kelola data, menentukan walidata, menentukan tugas dan tanggung jawab terhadap data, dapat mendukung terlaksananya program SDI, mendukung terlaksananya integrasi data sehingga dapat menghilangkan aplikasi yang silo dan duplikasi sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini merujuk kepada kerangka kerja dari Dama International (DMBOK, 2017).

---

ABSTRACT

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia (Kemlu) is a state ministry that has the task of managing foreign affairs within the government to assist the President in organizing the government of the country. The background of this research is concerning of the Presidential Regulation (Perpres) Satu Data Indonesia (SDI) no. 39 of 2019 that has been established in June 2019, therefore Kemlu must prepare and obey the regulation by establishing data management regulation. The impact if there is no data management regulation, it can affect the performance of Kemlu, the occurrence of budget waste due to the many applications that silos and data duplication, and can not support interoperability between different systems and sharing of use between Ministries or Institutions in Indonesia. To build the whole process in data management requires a long time, so this research is focused on making data governance planning because governance is the basic foundation that must be prepared to be able to implement data management. The purpose of this research is to be used as an input by Kemlu in making data governance

strategies and roadmap, determining data stewardship, determining tasks and responsibilities for data, support the implementation of the SDI program, and support data integration to eliminate the silos applications and data duplication to reduce budget wasted. The methodology used in this study refers to the framework of Dama International (DMBOK, 2017)."

"Reformasi birokrasi di Indonesia mulai dilaksanakan di berbagai Kementerian/Lembaga RI termasuk Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI). Salah satu program reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan di Kemlu RI adalah penataan kelembagaan melalui Restrukturisasi Organisasi Tahun 2011. Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan restrukturisasi organisasi di Kemlu RI. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dengan panitia pelaksana restrukturisasi dan pihakpihak terkait serta studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa tahapan dari ke-empat tahap pelaksanaan restrukturisasi Kemlu RI telah dilaksanakan dengan baik. Namun, pada tahapan merencanakan restrukturisasi, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) masih belum optimal dan pada tahap melaksanakan restrukturisasi, Kemlu RI mengalami kesulitan dalam menempatkan SDM di dalam strukturnya akibat kurangnya sumber daya manusia.

---

Bureaucratic reform in Indonesia began to be implemented in the various Ministries / Agencies including the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. One of bureaucratic reform program that has been implemented in the Ministry of Foreign Affairs is the institutional arrangement through Organizational Restructuring in 2011. Researcher is interested in knowing how the implementation of organizational restructuring in the Ministry of Foreign Affairs. This study is a qualitative research with interview data collection techniques with restructuring committee and related parties, and literature study. Results of this study indicate that some stages of the fourth stage of the restructuring implementation in Ministry of Foreign Affairs has been well implemented. However, in the restructuring plan stage, the competence of the Human Resources is not optimal, and in the restructuring stage, the Ministry of Foreign Affairs had difficulty in placing human resources in the structure due to the lack of human resources."