Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKUpah minimum dibentuk sebagai jaring pengaman pemberian upah pada pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 satu tahun yang ditetapkan dengan formula tertentu dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Peraturan pengupahan ini dibentuk guna menciptakan keadilan bagi pengusaha dan pekerja. Pada lingkup UMKM, upah minimum sulit untuk diterapkan karena berbagai faktor. Antara lain adalah pendapatan UMKM tidak mencukupi dan adanya fasilitas tambahan yang diberikan. Namun demikian, UMKM adalah pengusaha yang menurut hukum positif tidak dikecualikan untuk harus tunduk pada Peraturan Pengupahan. Penelitian ini dilakukan untuk meninjau implementasi upah minimum dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang dilakukan oleh UMKM berdasarkan Hukum Islam, yang dasar penetapan upahnya adalah prinsip keadilan, kelayakan dan kebajikan. Peneliti melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode normatif-empiris yaitu metode yang melihat suatu peraturan dan penerapannya di masyarakat. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara mengenai sistem upah yang dilakukan oleh 30 pelaku Usaha di wilayah Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur kemudian melakukan analisis berdasarkan hukum Islam mengenai sistem upah tersebut. Dari hasil analisis yang dilakukan diketahui bahwa pemberian upah dibawah upah minimum oleh UMKM sudah cukup mendekati prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan. Mengingat bahwa keadilan, kelayakan, dan kebajikan dapat menjadi hal yang subjektif, maka diperlukan adanya suatu pengaturan yang khusus mengatur mengenai pengupahan pada lingkup UMKM.

---

ABSTRACTMinimum wage is created as the guidelines wage for the worker who works for less than a year. This minimum wage determined by certain formula based on Indonesian Government Regulation Number 78 Year 2015 About ManPower. This minimum wage set to conduct justice for both the entrepreneur and the worker. On micro, small, and medium scale enterprises, this rule is hard to apply because of several factor. One of them is the income that is not enough to pay as the minimum wage, and the fasilities the give to the workers. However, this MSME is the subject of the rule and has to obey it anyway. This research conduct to analys the implementation of minimum wage based on Indonesian Government Regulation Number 78 Year 2015 About ManPower in terms of Islamic Law. This research is done using normative empiric methods to analys the rules and its impelementation in society. The researcher doing interview with 30 MSME in Kalisari, Pasar Rebo Jakarta Timur to analys the implementation of minimum wage that is using there. Moreover in Islamic Law, wage determine by justice, worthiness and virtue principle. As the result, the wage conducted by MSME is close to the justice, worthiness and virtue principle in Islamic Law eventough it is lower than the minimum wage. "

"ABSTRAKTesis ini membahas perlindungan upah bagi pekerja di Indonesia pasca berlakunya Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015. Kondisi pasar kerja yang timpang di Indonesia menyebabkan lemahnya posisi pekerja dalam perundingan upah. Untuk itu pemerintah berperan memberikan perlindungan melalui kebijakan pengupahan. Selanjutnya dibahas mengenai penerapan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015, yang dikhususkan pada penetapan upah minimum dan struktur skala upah di perusahaan. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan mengkaji aspek perlindungan upah dalam pasal-pasal pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 dan penerapan ketentuan formula penetapan upah minimum dan struktur skala upah. Jenis data yang digunakan bersifat sekunder dari bahan hukum yang sifatnya perimer, sekunder dan tertier. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 belum sempurna memenuhi aspek perlindungan upah pekerja dan dalam penerapannya belum secara maksimal dapat dilaksanakan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses wage protection for workers in Indonesia after the enactment of Government Regulation number 78 year 2015. The unfair labor market conditions in Indonesia lead to weaker workers 39 position in wage negotiations. The government has a role in providing protection through wage policy. Further discussed of its implementation devoted to the determination of the minimum wage and structure and scale of wages. This Thesis used normative empiric research method in examining the aspects of wage protection in the articles on Government Regulation no. 78 of 2015 and the application of the provisions of the formula of minimum wage determination and wage scale structure. The result of the research showed that Government Regulation number 78 Year 2015 has not been perfectly fulfilling the wage protection aspect of the workers and in its implementation has not been maximally implemented."

"ABSTRACTPekerja merupakan aktor penting dalam hubungan industrial. Di dalam hubungan industrial tidak terlepas dari permasalahan tenaga kerja, salah satunya ialah masalah upah. Untuk itu, Pemerintah mengatasi permasalahan upah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tentang Pengupahan. Akan tetapi, setelah dikeluarkannya dan dilaksanakannya PP 78/2015 banyak dari serikat pekerja yang menolak karena ada perubahan metode dalam pembayaran upah yang merugikan pekerja. Skripsi ini membahas tentang bagaimana evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan dan apa permasalahan dan tantangan dalam penetapan upah minimum di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan dimensi-dimensi kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan. Data diperoleh wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menujukkan bahwa evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan PP 78/2015 belum memenuhi penghasilan kebutuhan hidup layak pekerja/buruh dimana bahwa dari enam dimensi dan indikator yang digunakan dalam evaluasi belum terlaksana dengan baik. Permasalahan dalam penetepan upah minimum di Provinsi DKI Jakarta yakni dikarenakan PP 78/2015 bertentangan dengan UU 13/2013 tentang Ketenagakerjaan, tidak melibatkan peran Dewan Pengupahan, intervensi politik, dan perbedaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha. Disisi lain, terdapat tantangan dalam penetapan upah minimum Provinsi DKI Jakarta yakni harus sesuai dengan kebutuhan riil pekerja, dan mengembalikan konsep safety net.

---

ABSTRACTWorkers are the main factor in industrial relations. Industrial relations can not be separated from men power issues, one of which is wages. The Government works to resolve the following issue by formulating the Government Regulation No. 78 of 2015 on Wages. However, after being released and implemented, many labor unions decline the regulation since there is an amandment of method in wage payment that harms the workers. This study discusses the evaluation of implementations of Government Regulation No. 78 of 2015 on Wages and what are the issues in formulating the provincial minimum wage in Jakarta. This study uses post positivist approach with the dimensions of policy evaluation criteria proposed by Dunn that is effectiveness, effieciency, adequacy, fairness, responsiveness, and accuracy. The data is obtained from the interviews and the study of literature. The result of this study shows that the evaluation of the implementation of the following regulation has not yet reached the need of proper living of the workers based on the six dimensions and indicators that are used in this study. The issues in fomulation provincial minimum wage in Jakarta is because the regulation is not legally harmonized with Act No. 13 of 2003 on Manpower, in which the act does not involve any role from Wage Councils, political intervention, and distinction of interests between workers and entrepreneurs. On the other hand, there are also two obstacles along the way which must be in accordance with the real needs of workers and restore the concept of safety net. "

"[ABSTRAKSeluruh warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Kebijakan upah minimum merupakan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan bagi seluruh pekerja untuk dapat hidup layak di suatu wilayah, namun begitu kemampuan untuk memberikan upah sesuai ketentuan upah minimum sulit untuk dilakukan oleh UMKM. Penelitian ini mengkaji dampak implementasi kebijakan upah minimum terhadap UMKM di Kota Tangerang Selatan. Peran dan upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mengimplementasikan kebijakan upah minimum pada UMKM dan dampak implementasi kebijakan tersebut terhadap UMKM akan menjadi sorotan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan adalah teori kebijakan publik, teori hubungan industrial, teori kebutuhan, teori upah, dan teori UMKM. Penelitian ini merupakan menggunakan pendekatan kualitatif, metode wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar UMKM mengambil kebijakan belum menerapkan upah minimum.

---

ABSTRACT

;All the Indonesian citizens have the right to earn a decent living. The minimum wage policy is the government effort to provide guarantees for all workers to make a decent living in a region, yet the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are still struggling to pay workers minimum wage. This study wanted to examine the impact of implementation of the minimum wage policy on MSMEs in South Tangerang. The role and efforts of South Tangerang Local Government to implement the local minimum wage policy on MSMEs and the impact of implementation of minimum wage on MSMEs will be highlighted in this study. The theories that are used in this reseach are theory of public policy, theory of industrial relation, theory of needs, theory of wages, and theory of MSMEs. This research used a qualitative approach, with in-depth interviews and literature study. The result of research showed that the majority of MSMEs? policy hasn?t implemented minimum wage policy yet.

, All the Indonesian citizens have the right to earn a decent living. The minimum wage policy is the government effort to provide guarantees for all workers to make a decent living in a region, yet the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are still struggling to pay workers minimum wage. This study wanted to examine the impact of implementation of the minimum wage policy on MSMEs in South Tangerang. The role and efforts of South Tangerang Local Government to implement the local minimum wage policy on MSMEs and the impact of implementation of minimum wage on MSMEs will be highlighted in this study. The theories that are used in this reseach are theory of public policy, theory of industrial relation, theory of needs, theory of wages, and theory of MSMEs. This research used a qualitative approach, with in-depth interviews and literature study. The result of research showed that the majority of MSMEs’ policy hasn’t implemented minimum wage policy yet.

]"

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana prinsip keadilan dalam sistem pengaturan Upah Minimum khususnya didalam wilayah DKI Jakarta. Prinsip keadilan yang digunakan untuk melihat keadilan dalam sistem pengupahan adalah Teori keadilan dari John Rawls. Dalam penelitian ini juga membahas mengenai peranan Pemerintah untuk memfasilitasi Pekerja dan Pengusaha agar mencapai terciptanya keadilan pengupahan. Perbedaan pandangan antara Pekerja dan Pengusaha dalam melihat upah menyebabkan sulitnya untuk tercapai keadilan pengupahan tersebut, untuk mencapai terciptanya keadilan pengupahan tersebut juga dibutuhkan peranan Pemerintah untuk menjaga hubungan antara Pekerja dan Pengusaha tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan konsep keadilan dalam penentuan Upah Minimum dan peranan Pemerintah dalam terciptanya keadilan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normatif. Sistem pengupahan yang saat ini berlaku di DKI Jakarta dirasa belum adil bagi Pekerja maupun Pengusaha, dan untuk mencapai keadilan dalam pengupahan tersebut melalui Upah Minimum adalah dengan adanya keseimbangan antara beban kerja, upah, dan produktivitas dari pekerja serta keselarahan hubungan antara Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah.

---

This study discusses how the principle of justice in the Minimum Wage regulation system, especially in the DKI Jakarta area. The principle of justice used to see justice in the wage system is John Rawls's theory of justice. In this study also discusses the role of the Government in facilitating workers and employers in order to achieve wage justice. Differences in views between workers and employers in seeing wages make it difficult to achieve fair wages. In order to achieve wage justice, the role of the government is also needed to maintain the relationship between workers and entrepreneurs. This research was conducted to determine the application of the concept of justice in determining the Minimum Wage and the role of the Government in creating this justice. The research method used in this research is the Normative research method. The wage system currently in effect in DKI Jakarta is deemed unfair for both Workers and Employers, and to achieve fairness in wages through the Minimum Wage is a balance between the workload, wages and productivity of workers and the alignment of relations between Workers, Employers and Government."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris terkait hubungan langsung maupun tidak langsung antara konsentrasi pasar jasa audit dan kualitas audit yang dimediasi oleh biaya audit dan melihat apakah regulasi terkait rotasi yang diterbitkan yaitu PP No. 20 Tahun 2015 mempengaruhi hubungan tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan industri non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017. Penelitian ini menemukan dengan adanya penghapusan kewajiban rotasi KAP pada PP No. 20 Tahun 2015, mempengaruhi hubungan konsentrasi pasar jasa audit dan kualitas audit secara tidak langsung dalam hal ini di mediasi oleh biaya audit. Penelitian juga menemukan hubungan konsentrasi pasar jasa audit berhubungan positif signifikan dengan biaya audit. Biaya audit juga memiliki hubungan positif signifikan dengan kualitas audit. Hal tersebut dilatarbelakangi adanya perubahan regulasi terkait rotasi, dalam hal ini adalah PP Nomor 20 Tahun 2015.

---

This study aims to obtain empirical evidence related to the direct and indirect relationship between audit service market concentration and audit quality mediated by audit costs and see whether regulations related to rotations issued are PP No. 20 of 2015 affects the relationship. The sample used in this study is a non-financial industrial company listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013-2017. This study found that with the abolition of KAPs rotation obligation on PP No. 20 of 2015, affects the relationship of audit market concentration and audit quality indirectly in this case mediated by audit fees. The study also found that the relationship between audit service market concentration was significantly positive with audit fees. Audit costs also have a significant positive relationship with audit quality. This is motivated by the existence of regulatory changes related to rotation, in this case is Indonesian Government Regulation Number 20 Year 2015.

"

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan upah minimum Provinsi yang memenuhi asas kepastian dan keadilan hukum, dan menjelaskan bagaimana penerapan dan kedudukan asas kepastian dan keadilan hukum dalam pelaksanaan upah minimum Provinsi. Permasalahannya yang dibahas adalah proses penetapan upah minimum Provinsi yang berlaku di Indonesia dan pelaksanaan upah minimum Provinsi yang memenuhi standar kebutuhan dasar bagi buruh. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian deskriptif. Data yang diambil untuk keperluan penelitian ini didapat dari penelusuran kepustakaan, dan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitiannya proses penetapan upah minimum Provinsi Indonesia diperkenalkan dengan pembentukan Dewan Penelitian Pengupahan Nasional dengan didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak KHL yang memenuhi standar kebutuhan bagi buruh dan keluarganya dengan memperhatikan komponen-komponen dan jenis kebutuhan hidup para buruh/pekerja, maka yang menjadi acuan penulisan ini didasarkan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dengan dibuatnya aturan mengenai upah minimum maka seharusnya pengusaha wajib mematuhi dan melaksanakan aturan tersebut, akan tetapi masih banyak pengusaha yang melanggar dengan membayar upah dibawah upah minimum seperti kasus dalam penulisan ini.

---

This essay discusses the implementation of provincial minimum wage that meets the principles of legal certainty and justice, and explains how the application and position of the principle of certainty and legal justice in the implementation of provincial minimum wage. The issues discussed are the provincial minimum wage fixing process in Indonesia and the implementation of provincial minimum wages that meet the basic needs standards for laborers. The type of research used in this study is normative juridical research. This type of descriptive research. Data taken for the purpose of this study were obtained from literature search, and using qualitative data analysis.

The results of research on the process of determining the minimum wage of the Province of Indonesia was introduced with the establishment of National Wage Research Council based on the Living Needs that meet the standard requirements for workers taking into account the components and types of people 39 s living needs. Laborers, the reference is based on this article in Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower and Government Regulation Number 78 Year 2015 on Wages. With regulations on minimum wages, employers must obey and apply the rules, but there are still many entrepreneurs who violate by paying wages below the minimum wage as well as in this paper."

"Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan terhadap buruh/ pekerja. Salah satu hal yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 ialah upah minimum. Skripsi ini membahas mengenai penegakan hukum pidana dalam masalah pembayaran upah di bawah ketentuan upah minimum beserta kendala-kendala dalam penegakannya yang diakibatkan oleh ketentuan Perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif disertai wawancara dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum pidana dalam masalah pembayaran upah di bawah ketentuan upah minimum masih kurang optimal.

---

The Government of the Republic of Indonesia issued Law no. 13 of 2003 on Labour as a form of protection for workers / employees. One of the matters covered by the Law. 13 of 2003 is the minimum wage. This thesis discusses the enforcement of criminal law in the issue of payment of wages below the minimum wage as well as the obstacles caused by the regulation. This study uses a normative study and interviews with law enforcement officers. Research showed a criminal law enforcement in the issue of payment of wages below the minimum wage is not optimal."

"Skripsi ini membahas penetapan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam rangka kebijakan Upah Minimum. Sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, KHL merupakan pertimbangan utama dalam menetapkan Upah Minimum. Di tingkat provinsi, nilai KHL ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) setempat melalui serangkaian kegiatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, penetapan nilai KHL sering menjadi perdebatan setiap unsur di Depeprov, yang berujung pada demostrasi pekerja/buruh. Di Provinsi DKI Jakarta, beberapa demostrasi dilakukan pekerja/buruh untuk menolak hasil penetapan nilai KHL 2014 akibat ketidakpuasan terhadap proses tersebut. Untuk itu, skripsi ini akan membahas secara menyeluruh proses penetapan nilai KHL 2014 di Provinsi DKI Jakarta dengan berpedoman pada setiap ketentuan hukum terkait. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis, sehingga diharapkan mampu menemukan masalah yang selama ini terjadi dan menghasilkan rekomendasi solusi atas permasalahan tersebut.

---

This thesis discusses about the specification of eligible lifestyle needs (KHL) in terms of minimum wages policy. As regulated in Law No. 13 of 2003 concerning Labour, KHL is the main concern in determining the minimum wage. On the provincial level, KHL is specified by a local Provincial Wage Council (Depeprov), performed according to a list of procedures ruled by the laws. In performance, KHL specification is often to be highly debated by the elements in Depeprov, usually resulting in labor demonstration. In Jakarta, some labor demonstration was staged to reject the final specification of KHL 2014 as a result of dissatisfaction towards the process that made it. Therefore, this thesis will thoroughly discuss about the specification of KHL 2014 in Jakarta Capital Province with accordance to every relevant legal rules. This thesis uses descriptive analitic as research method, hopefully able to identify the occuring, underlying problems, and to produce recommended solutions for the problems."

"

Korupsi adalah salah satu alasan pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang. Saat melakukan proses pencucian uang, pelaku biasanya dibantu oleh pihak lain untuk dapat melakukan transaksi keuangan sedemikian rupa sehingga tidak terlihat mencurigakan. Notaris termasuk profesi yang ditetapkan sebagai pihak pelapor dan mempunyai kewajiban untuk melakukan pelaporan apabila mengetahui transaksi keuangan yang mencurigakan saat bekerja dengan kliennya. Identifikasi permasalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah regulasi yang mengatur kewajiban Notaris sebagai pihak pelapor dan peranannya saat menjadi saksi perkara korupsi dan pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan studi dokumen dan selanjutnya data-data yang dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk profesi Notaris dalam melaksanakan kewajiban pelaporan. Kelalaian melaksanakan kewajiban pelaporan akan diberikan sanksi administrasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai peraturan yang berlaku Melaksanakan kewajiban pelaporan berarti menjaga reputasi sebagai profesi yang kredibel, dapat dipercaya serta merupakan cara memperluas jaringan dan pengembangan bisnis.

---

Corruption is one of the main reason law offenders commit money laundering. While performing money-laundering process, it is common for corruptor to find assistance from other parties to carry out financial transactions in such a way that the transactions will not appear suspicious. Notary is included as a profession appointed as reporting parties and required to submit reports if finding suspicious financial transactions while working with their client. Problems identification to be analyse on this case study are government regulations that regulate Notary obligation as reporting parties and their role while acting as witness on corruption and money laundering case. Research method in this writing is normative legal research with analytical descriptions.  The type of data use is secondary data using document studies and further data collected and analysed using qualitative approaches. The Ministry of Law and Human Rights is the Supervisory and Regulatory Institution that administer Notary reporting obligations. Failure to comply with reporting obligations will impose administrative sanctions by the Ministry of Law and Human Rights in accordance with applicable regulations. Performing obligatory reports means maintaining reputation as a credible, trustworthy profession, this is one of method to expand networks and develop business.

"