Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas reformasi birokrasi bidang tata laksana terkait standar operasional prosedur di lingkungan Kementerian Sosial. Tesis ini menggunakan metode peneilitian yuridis normatif. Bagaimana kebutuhan PNS di lingkungan Kementerian Sosial penggunaan SOP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 32 Tahun 2012 serta bagaimanakah hukuman yang sebaiknya diterapkan terhadap pelanggaran SOP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010? Keberadaan SOP bagi PNS merupakan pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan secara lebih efektif dan efisien. Keberadaan SOP tersebut membuat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PNS menjadi lebih terukur dan dapat dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya. SOP yang telah disusun dan ditetapkan tersebut juga sebagai pelindung bagi aparatur bagi terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya tuduhan melakukan penyelewengan. Hukuman yang diterapkan terhadap pelanggaran SOP adalah hukuman disiplin yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dengan melihat seberapa besar dampaknya terhadap organisasi. Kementerian Sosial perlu menyusun perencanaan yang lebih matang dan terintegrasi lintas sektor. Selain itu Kementerian Sosial juga perlu mengadakan sosialisasi dan internalisasi terkait SOP secara reguler dan periodik.

---

This thesis discussed bureaucracy reform in Ministry of Social Affairs related to standard operational procedures. This thesis used normative juridicial research. How is the need of civil servants in the Ministry of Social Affairs using SOP as regulated in the Regulation of the Minister of Social Affairs No. 32 of 2012 and how the penalties should be applied to the violation of SOP rsquo s based on Goverment Regulation No 53 of 2010 The existence of SOP is a guide of for more effectivly and efficiently civil servant activities. With the presence of SOP the civil servants acitivies become more measurable and evaluatable. SOP could be protector for civil servant for the posibility of allegations abuse. The penalty could be applied to SOP violation based on the disciplinary punishment which refers to Government Regulation Number 53 of 2010 by seeing how bid its impact to the organization. The Ministry of Social Affairs needs to develope a more mature and integrated plan among sectors. In addition, the Ministry of Social Affairs also needs to hold socialization and internalization related to SOP regularly and periodically."

"Reformasi birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan di Indonesia dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (good governance). Dalam kaitan itu maka perlu pelaksanaan reformasi birokrasi secara komprehensif dalam tiap-tiap aspeknya dan bukan lagi sekedar pembenahan parsial. Kementerian PANRB telah ditunjuk sebagai leading sector dalam pelaksanaan reformasi birokrasi 2010-2025. Namun demikian, apakah Kementerian PAN-RB memiliki kapabilitas dalam melaksanakan program reformasi birokrasi nasional? Problematika faktual yang dihadapi oleh Kementerian PAN-RB sebagai prime mover untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Indonesia setidaknya: a) Keterbatasan sumber daya manusia b) keterbatasan otoritas c) keterbatasan dukungan pendanaan d) besarnya program reformasi yang harus dilaksanakan. Sedangkan conceptual framework bagi sebuah institusi yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang dinamis (dynamic governance) sesuai dengan perubahan lingstranya maka institusi tersebut harus memiliki kapabilitas able people dan agile process dengan karakateristik thinking ahead, thinking again dan thinking across sebagaimana dinyatakan oleh Neo dan Chen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menjawab 2 (dua) pertanyaan pokok, yaitu: 1) Bagaimana kesiapan kapabilitas Kementerian PAN-RB dalam melaksanakan Program Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) ditinjau dari aspek able people dan agile process? 2) Bagaimanakah kendala di Kementerian PAN-RB dalam melaksanakan Program RBN ditinjau dari aspek able people dan agile process? Analisis terhadap people, process dan karakteristik thinking ahead, thinking again dan thinking across di Kementerian PAN-RB menemukan "kesenjangan" antara realitas aktual di kementerian dengan yang seharusnya dimiliki secara konseptual yaitu tersedianya able peole dan agile process guna melaksanakan berbagai program reformasi birokrasi dalam sebagai bagian dari upaya strategis Kementerian dalam melaksanakan dynamics governance. Ditengah kekurangmaksimalan able people serta agile process-nya, Kementerian PAN-RB tetap dapat mendesain dan melaksanakan program-program reformasi birokrasi yang strategis, komprehensif, integral dan masif. Hal ini dapat terjadi karena terdapat faktor yang sangat penting yaitu enabling macro policy environment yang terdiri dari: a) kepemimpinan yang transformasional b) policy community dan c) policy network. Penelitian ini merekomendasikan bagi Kementerian PAN-RB untuk memperkuat able peple melalui penguatan talent scouting, people development, leadership dan people retaining. Untuk memperkuat agile process melalui peningkatan mengantisipasi masa depan, mengalokasi sumber daya serta menyusun program kerja dan unit kerja yang terintegrasi, baik secara horizontal maupun vertikal. Untuk kesinambungan program reformasi birokrasi nasional, Kementerian PAN-RB disarankan untuk segera memfinalisasi Roadmap RBN 2015-2019, RPJMN 2015-2019 serta blueprint untuk World Class Bureaucracy 2025."

"Tesis ini diKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB yang bertempat di Jl. Jenderal Sudirman Kavling 69 Jakarta.Dalam tesis ini dipaparkan secara ringkas konsep-konsep mengenai Reformasi Birokrasi, budaya organisasidan budaya kerja, strategi untuk mengubah dan menguatkan budaya organisasi, budaya kerja, gratifikasi, pengendalian gratifikasi, dan kerangka pemikiran penelitian yang mendasarkan diri pada teori penguatan budaya organisasi yang dikembangkan oleh teori Steven Lattimore McShaneand Tony Travaglione 2006. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mendasarkan pada pengelolaan informasi/data yang primer maupun sekunder untuk keperluan problem solving. Fokus penelitian ini ditekankan pada pelaksanaan upaya pengendalian gratifikasi di dan internalisasi pengendalian gratifikasi ke dalam budaya kerja. Framework yang digunakan adalah strategi penguatan budaya organisasi yang menggarisbawahi lima strategi untuk penguatan organisasi yaitu melalui tindakan pimpinan organisasi, pengenalan mekanisme penghargaan, pemeliharaan keajegan gugus tugas, pengelolaan jejaring budaya, dan pemilihan dan sosialisasi kepadaanggota organisasi yang baru. Penelitian ini memberikan gagasan dan wawasan bahwa pelaksanaan upaya pengendalian gratifikasi akan berjalan efektif jika diinternalisasikan ke dalam budaya kerja dan didukung oleh seluruh entitas organisasi dengan memahami dan menerapkan sikap anti gratifikasi.

---

The thesis discusses the Implementation of the gratuity control efforts in in Ministry of Administrative Reform located on Jl. Jenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta.This thesis also gives brief summary of the administrative reform concepts, culture organization culture, strategy for changing and strengthening organizational culture, gratuity, internal control, and research framework based on the strengthening organizational culture theory developed by Steven Lattimore Mcshane and Tony Travaglione 2006 .The reaseach uses qualitative methodology that lean on the analyzes of primary and secondary data toward problem solving.

The thesis focuses on the implementation of gratuity control effort in Ministry of Administrtaive Reform. The framework of the thesis is strategy on strengthening organizational culture consist of five strategies leadership, reward mechanism, taskforce establishment, maintenance of culture networking, and selection and disemination for new member.The research gives a notion and perspective that the gratuity control efforts shall effectively be implemented bythe engaging the whole organization."

"Penelitian ini membahas pengaruh reformasi birokrasi dan remunerasi secara parsial maupun simultan terhadap perilaku koruptif di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 170 responden yang disebar kepada pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis melalui analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa secara parsial hanya reformasi birokrasi yang berpengaruh signifikan terhadap perilaku koruptif, namun secara simultan reformasi birokrasi dan remunerasi berpengaruh signifikan terhadap perilaku koruptif di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

---

Focus of this study is to determine the influence of bureaucracy reforms and remuneration partially or simultaneously to corruptive behavior at The Coordinating Ministry for People's Welfare. Sample in this study amounted to 170 respondents were distributed to the employees of The Coordinating Ministry for People's Welfare. Data analysis methods used are quantitative analyzes using the validity and reliability test, the assumption of classical test, and a multiple linear regression analysis. Results of this study revealed that partially only bureaucracy reforms has a significant influence to corruptive behavior, but simultaneously bureaucracy reforms and remuneration has a significant influence to corruptive behavior at The Coordinating Ministry for People's Welfare."

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kapasitas sumber daya manusia, kepemimpinan, sistem pengendalian intern, dan remunerasi berpengaruh terhadap terwujudnya sasaran reformasi birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berupa analisis regresi. Data primer berupa persepsi responden terhadap variabel-variabel penelitian, dengan sampel pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pusat Statistik, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Perindustrian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, kepemimpinan, sistem pengendalian intern, dan remunerasi berpengaruh signifikan terhadap terwujudnya sasaran reformasi birokrasi.

---

ABSTRACT

---

This study aims to determine whether the capacity of human resources, leadership, internal control systems, and remuneration affect the realization of the target of bureaucratic reform. This research uses quantitative methods such as regression analysis. The primary data of respondents' perceptions of the variables the study, with a sample of the Directorate General of Customs and Excise, Financial and Development Supervisory Agency, the Central Bureau of Statistics, the Ministry of Justice and Human Rights, and the Ministry of Industry. Results from the study showed that the capacity of human resources, leadership, internal control systems, and remuneration significant effect on the realization of the target of bureaucratic reform.

"

"ABSTRAKReformasi Birokrasi memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaanpembangunan nasional bidang kesehatan. Evaluasi menuju Wilayah BebasKorupsi /Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dilakukan secara penilaian mandirioleh Tim Penilai Internal di tingkat Kementerian Kesehatan, yang selanjutnyaakan dilakukan oleh Tim Penilai Nasional dari Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terdapat perbedaan yang cukupsignifikan antara hasil evaluasi yang dilakukan oleh TPI dengan TPN. Tujuanpenelitian ini untuk mengetahui efektivitas Penilaian mandiri dalam evaluasiWilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani yang dilakukanInspektorat Jenderal untuk mempercepat Reformasi Birokrasi. Penelitianmerupakan studi deskriptif dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitianmenyebutkan bahwa regulasi belum lengkap, komunikasi pelaksanaan evaluasisudah jelas, pemimpin belum memahami sepenuhnya mengenai WBK/WBBM,masih terdapat benturan kepentingan, terdapat perbedaan karakteristik satuankerja, masih terdapat perbedaan motivasi, persepsi dan kemampuan sumber dayamanusia menjadi faktor yang berpengaruh dalam efektifitas pelaksanaan evaluasimenuju WBK/WBBM di Kementerian Kesehatan. Pelaksanaan penilaian mandirievaluasi menuju WBK/WBBM di Kementerian Kesehatan belum efektif sehinggamemerlukan evaluasi dan perbaikan lebih lanjut.

---

ABSTRACTImplementation of Bureaucratic Reform has an important role in supporting theimplementation of national development in the field of health. Evaluation to Freeof Corruption Area/Clean and Serve Bureaucratic Area was conducted throughself assessment by Internal Assessment Team (IAT) at Ministry of Health level,which will be futher evaluate by National Assessment Team (NAT) from Ministryof Empowerment of State Apparatus and Bureaucracy Reform. There is asignificant difference between the evaluation results conducted by IAT and NAT.The purpose of this study is to determine the effectiveness of Self Assessment ofFree of Corruption Area/Clean and Serve Bureaucratic Area Evaluation conductedby Itjen Kemenkes in achieving Bureaucracy Reform in the Ministry of Health.This research is a descriptive study with qualitative analysis method. The studywas conducted in May-June 2017, located in DKI Jakarta area. The result of theresearch stated that the regulation is not yet complete, the communication of theevaluation implementation clear, the leader has not fully understand about WBK/WBBM, there is still conflict of interest, there are differences of work unitcharacteristic, there is still difference of motivation, perception and humanresource competence become a factors that influence effectiveness of theevaluation towards WBK/WBBM in the Ministry of Health. Self Assessmentimplementation towards WBK/WBBM evaluation in Ministry of Health havenot effective so require evaluation and further improvement."

"Dalam rangka mendapatkan pegawai yang berkualitas dibutuhkan berbagai tahap kegiatan manajemen sumber daya manusia. Pada tahap awal manajemen sumber daya manusia dimulai pada tahap rekrutmen yang dapat menghasilkan calon-calon pegawai yang berkualitas. Saat ini proses pengangkatan jabatan pada instansi pemerintah seperti kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi telah menerapkan suatu sistem pengangkatan jabatan terbuka yang disebut dengan istilah open bidding. Open bidding merupakan suatu proses pengangkatan jabatan yang membuka kesempatan bagi pegawai yang berada di luar instansi agar dapat menjabat di instansi tersebut. tujuannya adalah agar memperluas cakupan sumber pegawainya. Oleh karena itu proses rekrutmen dalam open bidding ini yang menentukan banyak tidaknya kandidat yang dapat masuk dalam tahap seleksi. Karena apabila rekrutmen dapat berjalan dengan baik maka hasilnya akan mendapatkan banyak pelamar yang sudah memiliki kualitas yang baik pula.

---

In acquiring qualified personnel needed various stages of human resource management activities. In the early stages of human resource management begins at the stage of recruitment that can generate candidates qualified personnel. Currently the process of filling positions in government agencies have implemented a system of filling the position openly termed open bidding.

Open bidding is an appointments process that provides an opportunity for employees outside the agency to be able to hold office in the organization. The goal of this system is to expand the scope of employee resources. Therefore the recruitment process in open bidding that determines the success of candidates that can be included in the selection phase. Because if it can run properly then the result will get a lot of applicants who already have good quality as well."

"Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri menyebutkan bahwa Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan Pustekinfokom melaksanakan tugas penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem keamanan informasi dan persandian, teknologi informasi dan komunikasi, dan sistem komunikasi berita pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia. Sistem komunikasi berita yang dikelola Pustekinfokom KP tidak mencakup prosedur pengamanan pada konsep berita dan penyimpanan berita yang sudah terdistribusi ke pejabat pengguna. Hal ini menimbulkan ancaman terhadap keamanan informasi berita seperti yang sudah terjadi dengan beredarnya draft berita rahasia di salah satu majalah nasional Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan suatu ketentuan baku seperti pembuatan Prosedur Operasional Standar POS pengelolaan berita. POS pengelolaan berita tersebut disusun menggunakan Soft System Methodology SSM yang telah dimodifikasi. Kebutuhan prosedur yang harus dirancang didapatkan dari hasil wawancara yang hasilnya dianalisis menggunakan thematic analysis. Penelitian ini menghasilkan 8 delapan rancangan prosedur pengelolaan berita yang terdiri dari pembuatan konsep berita, kirim berita biasa, kirim berita rahasia, terima berita biasa, terima berita rahasia, monitoring berita, pengarsipan berita, dan komunikasi darurat.

---

The regulation of the Minister of Foreign Affairs number 02 year 2016 about The Organization and Working Procedures of the Foreign Ministry, said that the Center of Information and Communication Technology for Ministry and Indonesia Representative ICT Center has the functions as a technical policy formulation, implementation, monitoring, evaluation, and reporting in the development and management of information security system and encryption, the information and communication technologies, and news communication systems on the Ministry of Foreign Affairs and representatives of the Republic of Indonesia. News communication systems of ICT Center not included procedural safeguards for the concept of news and the news that already distributed to official users. This conditions poses a threat to information security as there are already happened with the release of a draft of secret news in one of Indonesia 39;s national magazine. Related to it, ICT Center required a Standard Operating Procedures SOP for news management. SOP for news management was compiled using Soft Systems Methodology SSM that have been modified. The needs of the procedure must be designed from the results of the interview results that were analyzed using the thematic analysis. This research resulted in 8 eight draft procedures for news management that consists of the creation of the concept of news, submit regular news, submit secret news, received regular news, received secret news, news monitoring, archiving, and news emergency communications."

"Skripsi ini membahas mengenai evaluasi yang meliputi dimensi efektivitas, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan terhadap pelaksanaan kompensasi di Direktorat Kepatuhan Internal dan Sumber Daya Aparatur Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka reformasi birokrasi. Fokus dari penelitian ini adalah evaluasi kebijakan kompensasi dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa kebijakan kompensasi yang berjalan telah sesuai dan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, maka penelitian ini menyarankan bahwa perlu adanya komponen-komponen lain yang dapat mewujudkan reformasi birokrasi baik di Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur maupun Direktorat Jenderal Pajak secara keseluruhan.

---

This study discusses an evaluation that includes the dimensions of effectiveness, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness of the compensation implementation in the Directorate Internal Subservience and Resources Apparatus Transformation Directorate General of Tax in order to bureaucracy reform. The focus of this research is policy evaluation of compensation in order to realize bureaucracy reform. This research is quantitative research with descriptive analysis.

The results from this study is that the implementation of the compensation is already appropriate and done in order to realize the bureaucracy reform, this research suggests that they need another components that can realize reform bureaucracy not only in the Directorate Internal Subservience and Resources Apparatus Transformation but also totally in the Directorate General of Tax."

"ABSTRACTKementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menerapkan kebijakanintranet untuk komunikasi internal organisasi. Setiap anggota organisasi ataucivitas Kominfo mempunyai single login access ke Portal Kominfo yangberfungsi sebagai gateway berbagai aplikasi e-Government dan ruang publik.Penelitian ini membahas implementasi keterbukaan informasi publik yangditerapkan melalui komunikasi ruang siber. Teori Konvergensi Simbolik yangdikembangkan oleh Ernest Bormann digunakan untuk mengetahui bagaimanaproses konstruksi kesadaran bersama. Penelitian menggunakan metoda kualitatifdengan prespektif konstruktivis interpretif dan dilakukan selama 3 bulan dariJanuari s.d Maret 2014. Untuk memperoleh validitas, data digali melalui tiga carayakni observasi, Fokus Grup Diskusi (FGD) dan wawancara mendalam terhadaptujuh informan yang telah ditentukan.Hasil dari penelitian menunjukan terjadi proses dramatisasi pesan yangmembentuk rantai fantasi. Jenis fantasi civitas dan organisasi yang membentukvisi retorikal : transparansi informasi. Tema fantasi yang ditemukan antara lainkesadaran terhadap proses reformasi birokrasi dan upaya-upaya menjadikanKementerian Kominfo sebagai leading di sektor komunikasi dan teknologiinformasi dalam fantasi : Kominfo gitu loh!.

---

ABSTRACTThe Ministry of ICT (Kominfo) implemented intranet policy for internalorganization communications. Every member of the organization or Civitas havea single login access to the portal that serves as a gateway for e-Governmentapplications and public spaces . This study discusses the implementation of publicdisclosure is implemented through cyber space communications. The SymbolicConvergence Theory that developed by Ernest Bormann used to determine howthe construction process of consciousness is formed. The study using qualitativemethods with interpretive constructivist perspective. Research conducted duringthe 3 months of January to March 2014. To obtain data validity through threeways : observation , Focus Group Discussion ( FGD ) and in-depth interviews ofseven informants who have been determined.The results of the study show a process of dramatization messages that formfantasy chain. Fantasy Type of community and organizations that made up therhetorical vision : information transparency. Fantasy theme found in theawareness of the process of bureaucratic reform. An efforts makes the Ministry ofICT as leading sector in communications and information technology sector whithfantasy theme: Kominfo Gitu Loh! ."