Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKGlobalisasi ekonomi dan perkembangan teknologi mengakibatkan beberapa perubahan terutama dalam sistem keuangan. Adanya perkembangan menuju kearah digital dan paperless serta perkembangan teknologi virtual currency yang memungkinkan pembayaran langsung tanpa melalui sistem perbankan formal dapat merubah tatanan sistem keuangan di seluruh dunia. Permasalahan yang timbul adalah fenomena virtual currency yang mulai menjadi trend dalam dunia keuangan akan tetapi masih belum terdapat suatu aturan khusus. Dengan tidak adanya suatu regulasi memungkinkan potensi buruk dari virtual currency dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan melanggar hukum seperti pencucian uang, pendanaan terorisme dan pengemplangan pajak. Dengan menggunakan dasar kajian literature maka diketahui kerangka regulasi yang berlaku umum untuk dapat meregulasi virtual currency secara global, dan dengan menggunakan model tersebut akan digunakan untuk mengkaji regulasi virtual currency di Indonesia. Berdasarkan kajian literature maka diketahui ada dua konsep regulasi yang dapat digunakan untuk menkaji regulasi di Indonesia yaitu konsep self regulation dan konsep multiple regulatory jurisdiction, dengan dua konsep ini digunakan untuk membuat kerangka regulasi yang sudah berlaku di Indonesia. Selanjutnya kerangka regulasi virtual cuurency dianalisis dengan menggunakan teori instrument kebijakan dan matriks respon kebijakan pemerintah dari IMF.Metode penelitian adalah deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif maka penelitian ini akan mengkaji kerangka hukum regulasi beberapa negara yang telah meregulasi virtual currency dan membandingkan dengan keadaan regulasi di Indonesia.

---

ABSTRACTEconomic globalization and the advancement of technology effect the financial area. The changes effect how the actors using different platform on their daily activity. The development in the virtual currency area enabling the actors to do direct payment without the involvement of third party, this can change the financial system to become digital and paperless. The issue from this emerging technology is about regulation. There are no specific regulation that regulate virtual currency can cause the downside nature of virtual currency to be used by bad actors to facilitate their activity such as money laundering, terrorism financing and tax evasion. Based on literature studies researcher is able to construct a virtual currency framework and the framework is used as a foundation and grand theory for this research. There are two models that can be use to analyze virtual currency globally, the first model is the self regulation model and the second is the multiple regulatory framework model. By using the framework we able to find which area that already been covered by the existing regulation in Indonesia. This research also used the Policy Instrument Theory by Hood and the Government Response Concept by the IMF. The research used the descriptive comparative studies and qualitative approach"

"ABSTRAKSistem pembayaran saat ini berkembang dengan cepat, mulai dari alat pembayaran konvensional seperti transfer tunai dan kartu kredit sampai kepada metode pembayaran baru yang berbasiskan internet, seperti bitcoin dan virtual currency lainnya. Bitcoin adalah serangkaian kode pemograman yang kemudian diamankan menggunakan kriptografi yang oleh komunitas tertentu digunakan sebagai alat pembayaran. Akan tetapi, sampai saat ini Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran belum bertindak tegas dalam mengatur bitcoin dan virtual currency lainnya. Walaupun sudah ada PBI Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, namun masih tetap dalam posisi grey area. Bank Indonesia saat ini masih mempelajari perkembangan dari bitcoin wait and see . Bitcoin dan virtual currency lainnya dapat diatur sebagai alat pembayaraan, sehingga PJSP termasuk bitcoin exchange diperbolehkan untuk memproses semua transaksi bitcoin dan virtual currency lainnya. Tujuan dari pengaturan tersebut, yaitu untuk mencegah bitcoin dan virtual currency lainnya digunakan dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh karena transaksinya yang bersifat pseudonymous. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana mengatur bitcoin dan virtual currency lainnya dengan memperbandingkan pada aturan yang berlaku di negara Amerika Serikat, Cina, dan Jepang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan comparative. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kata Kunci: Bitcoin, virtual currency, peraturan

---

ABSTRACTCurrently, a payment method develops significantly, from conventional such as cash transfer and credit card to new technological innovations internet based payments, such as bitcoin and other virtual currencies. Bitcoin is a type of unregulated, digital money, which is issued and usually controlled by its developers, and used and accepted among the members of a specific virtual community as a payment. Bank Indonesia issued statement related to bitcoin and other virtual currency on 6 February 2014. In view of the Act No. 7 Year 2012 concerning Currency and Act No. 23 Year 1999 which has been amended several times, the latest with Act No. 6 Year 2009, Bank Indonesia stated that bitcoin and other virtual currency are not currency or legal payment instrument in Indonesia. Any risk associated with utilization of virtual currency shall be borne solely by the user. On 19 November 2016, Bank Indonesia issued PBI Number 18 40 PBI 2016 on the Implementation of Payment Transaction Processing ldquo Regulation rdquo . The regulation prohibits Payment System Service Providers to use virtual currency as a payment tool, and does not regulate activities such as bitcoin mining and trading. Those using bitcoin as a payment method become user rsquo s own risk. However, Bank Indonesia remains in grey area position. Bitcoin and other virtual currencies are potentially abused for terrorism financing and money laundering. Therefore, they need to be regulated comprehensively, bitcoin and other virtual currencies companies shall report to Bank Indonesia. The research will discuss how to regulate bitcoin and other virtual currencies compared to regulation in the United States, China, and Japan. Descriptive comparative studies and normative legal research will be used to construct a legal framework with a qualitative approach. Key Words Bitcoin, Virtual Currency, Regulation."

"

Tesis ini membahas mengenai permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan yaitu mengenai pajak perusahaan digital asing Google. Polemik pajak yang dialami oleh Google disebabkan oleh penghasilan yang diterima oleh Google sulit untuk dikenakan pajak oleh pemerintah dan masih lemahnya peraturan yang mengatur mengenai perusahaan digital asing. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tesis ini mengkaji mengenai bagaimana pengaturan hukum pajak perusahaan digital asing (Google) di Indonesia dan kedudukan Google sebagai pembayar pajak di Indonesia. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur perusahaan digital asing (Google) yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan Menteri Keuangan Bentuk Usaha Tetap masih terdapat ketidaksamaan definisi bentuk usaha tetap dan terdapat perbedaan fungsi dimana Peraturan Menteri Keuangan hanya ditujukan kepada orang pribadi asing  dan badan asing bukan untuk subjek pajak pada umumnya. Untuk kedudukan Google sebagai pembayar pajak di Indonesia, kedudukan Google adalah subjek pajak dalam negeri berjenis bentuk usaha tetap dikarenakan dengan alasan bahwa faktanya Google memiliki kantor perwakilan di Indonesia dan oleh sebab itu penghasilan Google baik yang berada dalam jangkauan dalam negeri maupun luar negeri dapat dikenakan pajak, baik itu pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

This thesis discusses the issue that is currently being discussed, namely regarding Google's foreign digital corporation tax. Tax polemic experienced by Google is caused by the income received by Google is difficult to be taxed by the government and weak regulations governing foreign digital companies. Using normative juridical research methods, this thesis examines how the tax regulation of foreign digital companies (Google) in Indonesia and Google's position as taxpayers in Indonesia. Based on the analysis that has been done, that the statutory provisions in Indonesia that regulate foreign digital companies (Google), namely the Income Tax Act, the Value Added Tax Law and the Regulation of the Minister of Finance of Permanent Business Forms, there are still inequalities in the definition of permanent business forms and there are different functions where the Minister of Finance Regulation is only addressed to foreign individuals and foreign bodies not to tax subjects in general. For Google's position as a taxpayer in Indonesia, Google's position is a domestic tax subject of a permanent establishment due to the fact that Google has a representative office in Indonesia and therefore Google's income both within domestic and international reach may be taxed , both income tax and value added tax in accordance with applicable laws and regulations.

 

"

"Penggunaan Uang Elektronik sebagai instrumen pembayaran semakin marak yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah Uang Elektronik beredar, transaksi, serta jumlah Penerbit yang menawarkan produk Uang Elektronik. Dengan perkembangan yang besar, Uang Elektronik tentunya memiliki risiko-risiko dalam pengoperasiannya, termasuk risiko terhadap dana Pengguna yang harus dimitigasi dengan pengelolaan dana para Pengguna sebagai bentuk perlindungan konsumen dan pengendalian risiko oleh Penerbit karena dana tersebut masih menjadi kewajibannya terhadap Pengguna dan penyedia jasa dan/atau barang. Untuk itu, Penulis mencoba mendalami peraturan-peraturan terkait Uang Elektronik dan penggunaannya, serta menganalisis cara yang dapat diterapkan untuk mengelola dan melindungi dana pengguna.Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis untuk menganalisis bagaimana pendekatan dan regulasi yang mensyaratkan Penerbit Uang Elektronik untuk melindungi dana Pengguna dan mengelola dana float. Penulisan ini menemukan bahwa PBI No. 20/06/PBI/2018 tentang Uang Elektronik telah mengatur secara lengkap mengenai karakteristik dan tipe Uang Elektronik, perizinan bagi Penyelenggara, pengelolaan dana float, serta telah mengakomodasi prinsip Syariah dalam penggunaan Uang Elektronik. Risiko-risiko yang terkait dengan dana pengguna termasuk risiko likuiditas, risiko insolvensi, serta risiko operasional. Selain itu, cara-cara pengelolaan dan perlindungan dana yang diterapkan di negara-negara lain berbeda baik itu dengan menggunakan konsep Trust, Fidusia, maupun larangan penggunaan dana Pengguna.Kata kunci: Dana Float; Dana Pengguna; Uang Elektronik

---

The use of Electronic Money as a payment instrument is increasing as evidenced by the increasing number of Electronic Money circulation, transactions, and the number of Issuers offering Electronic Money products. With its great development, Electronic Money certainly has risks in its operations, including risks to customers’ funds that must be mitigated by the management of customer's funds as a form of consumer protection and risk management by the Issuer because such funds are still an obligation towards the customers and provider of goods and/or services. To that end, the author tries to explore the regulations related to Electronic Money and their use, and analyze the applicable means to manage and protect customer's funds.This writing is a normative legal research that uses descriptive analytical research method to analyze how approaches and regulations require Electronic Money Issuers to protect customer’s funds and manage Float Funds. This writing found that PBI No. 20/06/PBI/2018 on Electronic Money has thoroughly stipulated the characteristics and types of Electronic Money, licensing, Float Funds management, and has accommodated Sharia principles in the use of Electronic Money. Risks associated with customer’s funds include liquidity risk, insolvency risk, and operational risk. In addition, the methods of managing and protecting funds that are applied in other countries are different, whether it applies the concept of Trust, Fiduciary, or restriction of use."

"Inovasi keuangan telah mengubah lanskap keauangan dunia. Sebagai suatu inovasi yang memperkuat sisi anonimitas traksaksi, virtual asset perlu senantiasa dipantau perkembangannya mengingat adanya potensi untuk digunakan sebagai salah satu alternatif pendanaan terorisme. Tesis ini merupakan penelitian hukum normatif yang akan membahas mengenai peraturan pencegahan pendanaan terorisme yang dilakukan melalui virtual asset. Tesis ini memperlihatkan bahwa diperlukan penyempurnaan atas peraturan pencegahan pendanaan terorisme yang ada. Dalam hal ini, perlu ditetapkan definisi yang seragam, perlu ditinjau ulang ambang batas transaksi yang mana penyedia jasa virtual asset perlu untuk melakukan customer due diligence, dan perlu diperkuat proses implementasi regulasi dan sistem deteksi transaksi keuangan mencurigakan. Oleh karenanya, pemerintah perlu meninjau kembali tujuan awal mengatur virtual asset di Indonesia guna mendapatkan gambaran yang penuh akan potensinya dan menghindari risiko pendanaan terorisme yang muncul.

---

Financial innovation has changed the world's financial landscape. As an innovation that strengthens the anonymity of transactions, virtual asset needs to be continuously monitored for their development considering the potential to be used as an alternative to terrorist financing. This thesis is a judicial-normative research which discuss the regulation of preventing the financing of terrorism that is carried out through virtual asset. This thesis shows that it is necessary to improve the existing regulations to prevent the financing of terrorism. In this case, it is necessary to establish a uniform definition, review the transaction threshold at which virtual asset service providers need to carry out customer due diligence, and strengthen the regulatory implementation process and suspicious financial transaction detection system. Therefore, the government needs to reassess the purpose of regulating virtual asset in Indonesia to get a full picture of its potential and avoid the risks of terrorism financing that arise."

"Perkembangan teknologi berjalan sangat pesat salah satunya pada sektor keuangan. Kemampuan untuk berinovasi menciptakan perkenbangan jenis uang sebagai alat tukar yang semakin efisien, efektif, aman dan berbiaya murah yaitu cryptocurrency. Cryptocurrency merupakan uang yang diterbitkan privat diatas teknologi blockchain sehingga transaksi dapat dilakukan secara peer-to-peer. Saat ini terjadi adopsi yang semakin besar didukung perkembangan generasi blockchain. Bank Sentral kemudian merespon kehadiran teknologi blockchain dan kebutuhan akan blockchain sehingga menciptkan central bank digital currency. Penelitian ini akan menelaah keberadaan cryptocurrency dan central bank digital currency serta menganalisis penggunaanya berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (crypto asset) di Bursa Berjangka. Dalam penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis perlindungan yang diberikan terhadap penggunanya. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode yuridis normatif. Dalam penelitian akan dijelaskan bahwa keberadaan cryptocurrency di Indonesia bukan sebagai Mata Uang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Cryptocurrency melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 disebut sebagai aset komoditi. Dalam pelaksanaan perdagangan terdapat cryptocurrency exchange yang memfasilitasi kegiatan perdagangan. Pengguna jasa exchanger perlu untuk dilindungi mengingat perdagangan cryptocurrency merupakan kegiatan berisiko tinggi. Demikian juga dengan penerbitan central bank digital currency oleh Bank Sentral harus ditelaah risiko dan keuntungan penggunaannya. Penulis memberikan saran, perlindungan hukum terhadap penggunaan cryptocurrency dan central bank digital currency juga harus diatur dengan jelas agar pengguna terhindar dari risiko kerugian yang mungkin mucul.

---

Technology developments are progressing very rapidly, one of which is in the financial sector. The ability to innovate creates the development of types of money as an increasingly efficient, effective, safe, and low-cost medium of exchange, namely cryptocurrency. Cryptocurrency is money issued privately on blockchain technology so that transactions can be carried out peer-to-peer. Currently, there is growing adoption supported by the development of blockchain generation. The Central Bank then responded to the presence of blockchain technology and the need for blockchain, thus creating a central bank digital currency to withstand the growing use of cryptocurrencies. This study will examine the existence of cryptocurrencies and central bank digital currencies and analyze their use based on Law no. 7 of 2011 concerning on Currency and Commodity Futures Trading Supervisory Agency Regulation No. 8 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Crypto Asset Trading on the Futures Exchange. This study also aims to analyze the protection provided to its users. This research is qualitative and uses a normative juridical method. In this study, it will be explained that the existence of cryptocurrency in Indonesia is not a currency according to Law Number 7 of 2011 concerning Currency. Cryptocurrencies through Commodity Futures Trading Regulatory Agency Regulation Number 8 of 2021 are referred to as commodity assets. In the implementation of trading there is a cryptocurrency exchange that facilitates trading activities. Exchanger service users need to be protected considering cryptocurrency trading is a high-risk activity. Likewise, the issuance of a central bank digital currency by the Central Bank must examine the risks and benefits of using it. The author provides advice, legal protection against the use of cryptocurrencies and central bank digital currency must also be clearly regulated so that users avoid the risk of losses that may arise."

"Data Bank Indonesia menunjukkan penggunaan uang elektronik yang tinggi di Indonesia, yang didominasi dengan uang elektronik server based yang diterbitkan oleh penyelenggara teknologi finansial. PT Dompet Anak Bangsa (GoPay) merupakan salah satu penerbit uang elektronik berbentuk penyelenggara teknologi finansial terbesar di Indonesia yang telah beroperasi sejak tahun 2014. Namun, hingga saat ini masih terdapat berbagai pengaduan mengenai kehilangan nilai uang elektronik dari pengguna GoPay. Maka, Penulis mengangkat dua pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaturan perlindungan konsumen uang elektronik server based yang diterbitkan oleh penyelenggara teknologi finansial dan implementasinya oleh GoPay dalam kasus kehilangan nilai uang elektronik GoPay. Bentuk penelitian pada skripsi ini bersifat yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif yang didukung oleh alat pengumpulan data berupa bahan pustaka dan wawancara. Kesimpulan yang didapat adalah: 1) Pengaturan mengenai perlindungan konsumen uang elektronik server based yang diterbitkan oleh penyelenggara teknologi finansial antara lain diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran beserta ketentuan pelaksanaannya dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik beserta ketentuan pelaksanaannya; dan 2) Implementasi perlindungan konsumen uang elektronik server based yang dilakukan oleh GoPay dalam kasus kehilangan nilai uang elektronik GoPay sudah cukup baik, tetapi terdapat beberapa kewajiban terhadap konsumen yang belum GoPay laksanakan secara sepenuhnya.

---

Bank Indonesias data shows the high usage of electronic money in Indonesia, which is dominated by server based electronic money as issued by financial technology organizer. PT Dompet Anak Bangsa (GoPay) is one of the biggest electronic money issuers in the form of financial technology organizer that has been operating since 2014. And yet, until this day, there are still various reports regarding the loss of electronic money value from GoPay users. Therefore, the author brings two main issues, which are how consumer protection for server-based electronic money as issued by financial technology organizer is regulated and how such regulation is implemented by GoPay in the event of loss of GoPay electronic money value. The research method of this thesis is juridical-normative with descriptive research typology supported by data collection tools in the form of literature and interview. The conclusions are: 1) The regulations on consumer protection for server-based electronic money as issued by financial technology organizer are regulated in, among others, Bank Indonesia Regulation Number 16/1/PBI/2014 on Consumer Protection in Payment System Service along with the implementation provisions and Bank Indonesia Regulation Number 20/6/PBI/2018 on Electronic Money along with the implementation provisions; and 2) The implementation of the regulation on consumer protection for server-based electronic money by GoPay in the event of loss of GoPay electronic money value is quite well, however there are several obligations to consumers which GoPay has not yet fully implemented.

"

"Peningkatan perkembangan jumlah pemain dan popularitas game di seluruh dunia, menyebabkan game online berkembang menjadi suatu industri kreatif yang potensial. Peningkatan jumlah pemain juga meningkatkan aktivitas transaksi digital terutama pada pembelian item virtual dalam game tersebut juga mengalami peningkatan. Pertumbuhan popularitas, penyebaran informasi serta kompetisi menjadikan industri game tetap tumbuh di tengah pandemi, dan menjadi penyumbang pendapatan negara dalam industri kreatif. Penelitian ini menginvestigasi faktor-faktor yang mempengaruhi intensi pembelian item virtual dalam game di Indonesia. Metode analisis data meliputi analisis deskriptif, analisis Top Two Boxes, dan analisis Partial Least Square (PLS). Dari 151 responden pemain game, distribusi hasil menunjukkan mayoritas berusia 18-34 tahun, berpendidikan sarjana, dan berpenghasilan kurang dari Rp.5.000.000. Hasil analisis PLS mengungkapkan bahwa kepuasan diri, utilitas harga, komunikasi media, dan kebijakan pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Intensi Pembelian item virtual dalam game. Kepuasan bermain game, harga produk virtual, informasi yang diperoleh dari media sosial, dan kebijakan pemerintah mendukung mempengaruhi intensi pembelian pemain. Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa seluruh hipotesis diterima, menandakan hubungan signifikan antara variabel yang diteliti. Kesimpulannya, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya faktor-faktor psikologis dan ekonomi dalam memahami perilaku pembelian item virtual dalam game. Dengan demikian, pemerintah perlu meningkatkan regulasi dan sosialisasi tentang transaksi yang sah dan legal dalam game.

---

The rising of game popularity and numbers of players around the world causing online game flourish as potential creative industry. The rising numbers of player also increasing digital transaction mainly in virtual item purchasing. The growing popularity of video game, spreading of information, and gaming competitiveness cause the industry to keep growing in the midst of pandemic and becoming a contributor to national revenue within creative industry. This study investigates the factors influencing the purchase intention of virtual items in games in Indonesia. Data analysis methods include descriptive analysis, Top Two Boxes analysis, and Partial Least Square (PLS) analysis. From 151gamers respondents, the distribution of results indicates that the majority are aged between 18 to 34 years, have a bachelor's degree, and earn less than IDR 5 Million. The PLS analysis shows that Enjoyment, Price Utility, Media Communication, and Government Initiatives have a positive and significant influence on the Purchase Intention of virtual items in games. Player satisfaction, virtual product price, information obtained from social media, and government policies have significant impact in affecting players' purchase intentions. The hypothesis testing results shows that all hypotheses are accepted, signifying a significant relationships between the variables examined. In conclusion, this study highlights the importance of psychological and economic factors in understanding virtual items purchasing behaviour in games. Thus, the government needs to enhance regulation and socialization about the legitimate and legal transactions in gaming. "

"Local Currency Settlement (LCS) merupakan salah satu kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) di pasar valuta asing Indonesia dalam menekan risiko nilai tukar eksternal berupa penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal selain Dolar Amerika Serikat (USD). Dalam penelitian ini, diangkat pokok permasalahan, yaitu bagaimana pengaturan dan implementasi hukum dari pelaksanaan LCS dalam mekanisme penyelesaian transaksi valuta asing di Indonesia. Bentuk penelitian dalam skripsi ini bersifat doktrinal dengan didukung oleh alat pengumpulan data berupa bahan pustaka dan wawancara. Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah: 1. pengaturan LCS telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank (PBI LCS); dan 2. Implementasi hak dan kewajiban serta tanggung jawab hukum Pelaku dalam pelaksanaan LCS sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan pengaturan induknya. Meski telah menunjukkan perkembangan dalam implementasi LCS, masih ditemukan permasalahan hukum seperti belum diaturnya pelindungan hukum terhadap terjadinya risiko gagal bayar serta keterbatasan cakupan dari pengaturan LCS. Beberapa saran yang diberikan, antara lain: 1. BI harus dapat mengakomodasi pengaturan LCS yang memperluas cakupan transaksi dari sisi produk dan dari sisi pelaku; dan 2. BI bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk tetapi tidak terbatas pada yang tergabung dalam Satuan Tugas Nasional LCS, Bank-Bank ACCD di Indonesia, dan juga otoritas bank sentral Negara Mitra harus secara aktif mensosialisasikan mekanisme LCS dengan menawarkan efisiensi transaksi tanpa harus melakukan konversi ganda ke USD.

---

Local Currency Settlement (LCS) is one of the monetary policies of Bank Indonesia (BI) in Indonesia's foreign exchange market in suppressing external exchange rate risks in the form of settlement of transactions using local currencies other than the United States Dollar (USD). In this research, the subject matter is raised, namely how the legal arrangements and implementation of the implementation of LCS in the foreign exchange transaction settlement mechanism in Indonesia. The form of research in this thesis is doctrinal in nature supported by data collection tools in the form of library materials and interviews. The conclusions obtained from this research are: 1. the LCS arrangement has been regulated in Bank Indonesia Regulation Number 22/12/PBI/2020 concerning Bilateral Transaction Settlement Using Local Currency Through Banks (PBI LCS); and 2. the implementation of the rights and obligations and legal responsibilities of the Actors in the implementation of LCS has been carried out properly in accordance with the parent regulation. Although it has shown progress in the implementation of LCS, there are still legal problems such as the lack of legal protection against the risk of default and the limited scope of the LCS regulation. Some suggestions are given, among others: 1. BI must be able to accommodate LCS arrangements that expand the scope of transactions in terms of products and actors; and 2. BI together with all stakeholders, including but not limited to those who are members of the LCS National Task Force, ACCD Banks in Indonesia, and also the central bank authorities of Partner Countries must actively socialize the LCS mechanism which offers transaction efficiency without having to do double conversion with USD."

"Perkembangan teknologi finansial melahirkan suatu bentuk inovasi layanan pinjam meminjam secara online atau peer to peer lending (P2P lending), dimana salah satu bentuk upaya untuk menjaminkan perjanjian dan transaksi layanan pinjam meminjam online ini dilakukan secara aman adalah dengan penggunaan teknologi tanda tangan elektronik. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi tanda tangan elektronik di anggota asosiasi perusahaan P2P lending (AFPI). Metode Structural Equation Modelling (SEM) digunakan untuk menganalisis data kuesioner dari para pimpinan perusahaan P2P lending, dimana hasil SEM ini dimanfaatkan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Dengan penelitian ini diharapkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi tanda tangan elektronik di layanan P2P lending dapat diketahui sehingga membantu para perusahaan penyedia tanda tangan elektronik mengembangkan strategi pemasaran yang tepat untuk teknologi tanda tangan elektronik.

---

The development of financial technology has resulted in a form of innovation to online peer-to-peer lending services (p2p lending), where one form of efforts to guarantee agreements and transactions of online p2p lending is done securely by using digital signature technology. This study discusses the faktors that influence the acceptance of digital signature technology in members of Indonesian P2P Lending Company Associations (AFPI). The SEM (Structural Equation Modeling) method was used to analyze data from the management board of p2p lending companies as the sample and the SEM results were used to test hypotheses that had been made previously. With this research, it is expected that the faktors that influence the acceptance of digital signature technology in peer to peer lending services can be identified thus helping digital signature provider to develop marketing strategies based on the identified faktors"