Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPenelitian ini membahas tentang iklim komunikasi organisasi perpustakaan Ali Alatas Kementerian Luar Negeri RI yang dilihat dari aliran informasi dan lima dimensi iklim komunikasi yaitu dukungan, partisipasi pembuatan keputusan, keterbukaan, kepercayaan, dan tujuan kinerja tinggi. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami dan memberikan gambaran iklim komunikasi organisasi di perpustakaan Ali Alatas Kementerian Luar Negeri RI dan faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan iklim tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah Kabag PPDI, Kasubag Perpustakaan, Kasubag Publikasi, dan dua orang staf perpustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa iklim komunikasi yang terbentuk di perpustakaan Ali Alatas adalah iklim komunikasi yang tidak mendukung/negatif karena didominasi oleh aliran informasi ke bawah komunikasi atasan ke bawahan. Pengambilan keputusan yang bersifat lsquo;top-down rsquo; menyebabkan para pegawai merasa diabaikan. Situasi ini disebabkan karena komunikasi dalam pengelolaan perpustkaan bersifat hubungan hirarkis antara atasan dengan bawahan. Selain itu, adanya kepentingan ditingkat eselon I membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan pekerjaan staf perpustakaan seperti piket cuci mobil dan tugas tambahan sebagai sopir. Hal ini menyebabkan timbulnya perasaan kurang dihargai dan perasaan tidak dianggap penting bagi organisasi.

---

ABSTRACTThis research discusses the organizational communication climate in Ali Alatas library Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia which is seen from the information flow and the five dimensions of the communication climate, such as supportiveness, participate decision making, openness, trust, and high performance goals. The purpose of this study is to understand and provide an overview of the Ali Alatas library organizational communication climate and the factors that influence the formation of the climate. This research uses a qualitative approach and case study method. The method of data collection is by observation, interviews, and document analysis. The informants in this research is the Head of the PPDI, the Head of the Library, the Head of Publication, and two library staff. The results of this research is showing that the communication climate in Ali Alatas library is not supportive negative because it is dominated by the flow of information top down communication of superiors to subordinates . Top down decision making causes employees feel ignored. This situation caused because the communication in library management is a hierarchical relationship between superiors and subordinates. In addition, the existence of interests at echelon I level makes policies that not accordance with the work of library staff, such as car wash pickets and additional duties as a driver. This causes underappreciation and not considered important feelings to the organization.information flow "

"Penelitian ini membahas persepsi pemustaka terhadap layanan perpustakaan di Peprustakaan Ali Alatas Kementerian Luar Negeri RI. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei. Dimensi kuesioner untuk mengetahui persepsi pemustaka adalah dengan mengukur persepsi terhadap layanan perpustakaan, persepsi terhadap koleksi perpustakaan, persepsi terhadap sumber daya manusia perpustakaan,dan persepsi terhadap gedung dan fasilitas. Hasil penelitian menyatakan bahwa 30 responden berpersespi baik, dengan nilai 2,94, terhadap keseluruhan layanan perpustakaan di Perpustakaan Ali Alatas berdasarkan pada penghitungan yang dilakukan. Persepsi pemustaka terhadap layanan perpustakaan adalah baik dengan nilai 2,79, persepsi pemustaka terhadap koleksi perpustakaan adalah baik dengan nilai 2,78, persepsi pemustaka terhadap sumber daya manusia adalah sangat baik dengan nilai 3,28, dan persepsi pemustaka terhadap gedung dan fasilitas perpustakaan adalah baik dengan nilai 2,9.

---

This study discusses library users’ perception of library services at Ali Alatas Library of Ministry of Foreign Affairs of Republic of Indonesia. This research is quantitative research by using survey method. The dimension of questionnaire is to know library users perception by measuring perception of library services, library collection,human sources at library, and perception of its building and facilities.

The result of this research states that 30 respondens have good perception, with score 2,94, to overall library services at Ali Alatas Library based on calculation done. Users perception of library services is good with score 2,79, users perception of library collection is good with score 2,78, users perception of human sources at library is very good with score 3,28, and users perception of its’ building and facilities is good with score 2,9."

"Reformasi birokrasi di Indonesia mulai dilaksanakan di berbagai Kementerian/Lembaga RI termasuk Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI). Salah satu program reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan di Kemlu RI adalah penataan kelembagaan melalui Restrukturisasi Organisasi Tahun 2011. Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan restrukturisasi organisasi di Kemlu RI. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dengan panitia pelaksana restrukturisasi dan pihakpihak terkait serta studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa tahapan dari ke-empat tahap pelaksanaan restrukturisasi Kemlu RI telah dilaksanakan dengan baik. Namun, pada tahapan merencanakan restrukturisasi, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) masih belum optimal dan pada tahap melaksanakan restrukturisasi, Kemlu RI mengalami kesulitan dalam menempatkan SDM di dalam strukturnya akibat kurangnya sumber daya manusia.

---

Bureaucratic reform in Indonesia began to be implemented in the various Ministries / Agencies including the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. One of bureaucratic reform program that has been implemented in the Ministry of Foreign Affairs is the institutional arrangement through Organizational Restructuring in 2011. Researcher is interested in knowing how the implementation of organizational restructuring in the Ministry of Foreign Affairs. This study is a qualitative research with interview data collection techniques with restructuring committee and related parties, and literature study. Results of this study indicate that some stages of the fourth stage of the restructuring implementation in Ministry of Foreign Affairs has been well implemented. However, in the restructuring plan stage, the competence of the Human Resources is not optimal, and in the restructuring stage, the Ministry of Foreign Affairs had difficulty in placing human resources in the structure due to the lack of human resources."

"Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Luar Negeri termasuk dalam pelaksanaan tugas perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia di luar negeri. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri melalui Pernyataan Pers Tahunan Menteri (PPTM) Tahun 2017. Meningkatnya peranan TIK dalam mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Luar Negeri membutuhkan tata kelola yang baik agar strategi TIK selaras dengan strategi Kementerian Luar Negeri. Sehubungan dengan hal tersebut maka Menteri Luar Negeri menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan RI. Peraturan tersebut digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan tata kelola TIK di Kementerian Luar Negeri. Dengan adanya kebijakan tersebut, perlu diketahui sejauh mana tata kelola TIK di Kementerian Luar Negeri telah diterapkan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri tersebut. Dengan demikian, dapat diambil tindakan untuk penerapan tata kelola TIK selanjutnya maupun dilakukan perbaikan tata kelola TIK agar sesuai dengan strategi organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan thematic analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 57 pasal yang terdapat pada Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2016, terdapat 26 pasal yang sudah diterapkan sepenuhnya, 18 pasal baru diterapkan sebagian, dan 13 pasal belum diterapkan sama sekali. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan tata kelola TIK selanjutnya.

---

The use of ICT plays an important role in performing duties of Ministry of Foreign Affairs including the tasks of protecting Indonesian Citizen Abroad. This statement is conveyed by the Minister of Foreign Affairs through the Ministerial Annual Press Statement (PPTM) in the year 2017. The raise of ICT roles in supporting the execution of the MoFA's mission requires good governance in aligning both ministry and ICT strategy. In connection with that matter, Minister of Foreign Affairs stipulates the Regulation of the Minister of Foreign Affairs No. 4 of 2016 on the Policy on Information Technology and Communication Governance of Ministries and Indonesian Representatives. The regulation is then used as guidance in performing ICT governance in MoFA.

With the given policy, there is necessity to discover to what extent the ICT governance in MoFA has been implemented in accordance to the Regulation. Thus, necessary actions can be taken into account either for implementing the following ICT governance or for improving ICT governance to fit the organization strategy.

This research uses qualitative method where data are collected through interview, observation, and documentation studies. The data analysis is done by using thematic analysis.

The results of this study indicate that of the 57 articles contained in the Regulation of the Minister of Foreign Affairs No. 4 of 2016, there are 26 articles that have been fully applied, 18 new articles are applied in part, and 13 articles have not been applied at all. The results of this study can be used as input material for policy making in the implementation of subsequent ICT governance."

"Penelitian ini disusun untuk mengetahui pengaruh iklim komunikasi terhadap kepuasan kerja pegawai di Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI. Iklim komunikasi organisasi sebagai variabel independen diukur dengan Communication Climate Inventory oleh Pace dan Peterson. Kepuasan kerja sebagai variabel dependen diukur dengan Job Satisfaction Survey yang disusun oleh Spector. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Responden dalam penelitian ini dipilih teknik simple random sampling, yaitu sebanyak 52 orang. Analisis deskriptif menunjukan iklim komunikasi organisasi di Biro Komunikasi Kemenkes RI berada dalam kategori ‘’baik’’ dan tingkat kepuasan kerja karyawan dengan kategori ‘’puas’’. Analisis inferensial menunjukan bahwa iklim komunikasi organisasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI

---

This research was conducted to understand the influence of organizational communication climate on job satisfaction (study case in Communication and Public Service Bureau in Ministry of Health of the Republic of Indonesia). Organizational communication climate becomes the independent variable, measured by Communication Climate Inventory. On the other hand, job satisfaction becomes the dependent variable, measured by Job Satisfaction Survey. This research uses quantitative approach and the data was gathered by questionnaire. Respondents in this research were chosen by simple random sampling technique, 52 persons. Descriptive analysis has shown that the organizational communication climate in the communication bureau is in ‘good’ category. The job satisfaction is in the category ‘satisfied’. The inferential analysis has shown that organizational communication climate has positive and significant influence to job satisfaction of the employee in Communication and Public Service Bureau in Ministry of Health of the Republic of Indonesia."

"Advanced Persistent Threats (APT) adalah istilah yang digunakan untuk sebuah serangan cyber yang didanai oleh pemerintah asing dengan kemampuan yang sangat tinggi dalam melakukan serangannya sekaligus mampu melakukannya dalam jangka panjang dengan target yang sangat spesifik seperti pencurian informasi. Pusat Komunikasi (Puskom) merupakan unit kerja yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kementerian Luar Negeri di bidang pelaksanaan, pembinaan dan pengamanan pemberitaan serta pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI. Karena tugasnya tersebut, Pusat Komunikasi Kementerian Luar Negeri dituntut untuk dapat menjamin ketersediaan layanan dan menjamin keamanan sistem Teknologi informasi dan komunikasi khususnya dalam hal pemberitaan rahasia. Berdasarkan penelitian pada tahun 2012 pengelolaan keamanan informasi yang dilakukan oleh Puskom masih tergolong rentan dan memerlukan strategi penguatan dalam menghadapi ancaman yang kian meningkat.

---

Advanced Persistent Threats (APT) was an adversary that possesses sophisticated levels of expertise and significant resources which allow it to create opportunities to achieve its objectives by using multiple attack vectors. Communication Center (Puskom) is a main unit in charge of carrying out some tasks of the Ministry of Foreign Affairs in the implementation and development information security management systems of Ministry of Foreign Affairs. Puskom are required to ensure the availability of services and guarantee the information security and communication technology systems, especially the secrecy of information. Based on the research in 2012 information security management conducted by the Puskom is still vulnerable and require reinforcement strategy against APTs threats."

"TKI yang tersebar di luar negeri berpotensi menimbulkan munculnya kasus termasuk kasus ancaman hukuman mati yang dapat berubah menjadi krisis bagi Kementerian Luar Negeri. Oleh karena itu penting dilakukan analisis manajemen komunikasi krisis agar penanganan krisis dapat dilakukan secara optimal.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan paradigma post-positivisme. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kementerian Luar Negeri melakukan manajemen komunikasi krisis ketika menghadapi krisis pada level pre-crisis, crisis dan post-crisis serta untuk mengetahui pemilihan crisis response strategy yang digunakan oleh Kementerian Luar Negeri dikaitkan dengan jenis krisis dan atribusi tanggung jawab dalam kerangka Situational Crisis Communication Theory SCCT. Penelitian ini mengambil data dari wawancara berbagai sumber, media pemberitaan, dan dokumen pendukung lainnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Luar Negeri belum secara optimal menerapkan manajemen komunikasi krisis. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ketidaksamaan konsep dengan hasil penelitian di level pre-crisis. Namun pelaksanaan manjemen komunikasi krisis pada level crisis dan post-crisis telah dilaksanakan secara optimal. Selanjutnya ditemui bahwa dengan jenis krisis victim cluster kategori rumor dan accidental cluster dengan kategori challenge, attribution level of crisis responsibility yang melekat pada Kementerian Luar Negeri adalah sangat sedikit dan rendah namun adanya desakan dan demo menjadikan beban tanggung jawab Kementerian Luar Negeri menjadi besar. Dengan jenis krisis dan attribution level of crisis responsilibity tersebut, Kementerian Luar Negeri menggunakan strategi: a Deny Strategy yaitu scapegoat; b Diminish Strategy yaitu justification; c Reinforcing Strategy yaitu reminder dan ingratiation; d Diversionary strategy yaitu concession; dan e Vocal commiseration yaitu concern.

---

Indonesian workers spread all over the world potentially face cases including death sentenced case of which it can lead to crisis for Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. Hence, it rsquo s essential to have crisis communication management analized in order to optimalize the crisis management. It is a descriptive qualitative research that uses post positivism paradigm.

The purposes of this research is to know how Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia executes crisis communication management at the level of pre crisis, crisis and post crisis as well as to know the selection of crisis response strategy linked to the crisis types and attribution level of crisis responsibility in the frame of Situational Crisis Communication Theory SCCT.

This research collects data from interviews, news media and other supporting documents. It found that Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia is not optimal in implementing crisis communication management. It is shown by the dissimilarity between the concept and the research finding at the level of pre crisis. Yet, the crisis communication management in the level of crisis and post crisis has been optimally implemented.

Besides, it is found that the crisis type of which Ministry of Foreign Affairs faced is victim cluster rumour and accidental cluster challenge. Related to the type of crisis faced by Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Indonesia has very little and low of attribution level of crisis responsibility, however due to demo and pressure from external parties, the level of crisis responsibility becomes strong. Based on the crisis types and attribution level of crisis responsibility attached, Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Indonesia uses strategies including a deny strategy scapegoat b Diminish strategy justification c Reinforcing strategy reminder and ingratiation d Diversionary strategy concession and e vocal commiseration concern."

"Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci bagi terciptanya sebuah good governance. Salah satu perwujudan dari kedua aspek tersebut adalah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mulai diberlakukan sejak tahun 2010. Undang-Undang tersebut mewajibkan seluruh lembaga pemerintahan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Penelitian ini menganalisis penyelenggaraan Undang-Undang tersebut di salah satu instansi pemerintahan yaitu di Kementerian Luar Negeri RI dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemlu sudah siap menerapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan pelaksanaannya telah dilakukan dengan cukup baik. Akan tetapi masih terdapat kekurangan yaitu jumlah Sumber Daya Manusia sebagai pengelola unit PPID yang masih sangat kurang dan lamanya waktu yang dibutuhkan sampai masyarakat memperoleh informasi yang diminta.

---

Transparency and Accountability is the key of a good governance. One of the implementation of those two aspects is the Law on the Openness of Public Information which had been effective due on 2010. The law oblige all of public institution to establish a work unit called Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). This research analyze the execution of the law at one of the public institution which is Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia with qualitative approach.

The result of the research says that the Ministry has been ready to implement the law and the execution has been done quite well. But there are still some problems. The problems are the lack of human resources capable to run the work unit of PPID and people have to wait quite a long time to get for the information they asked for."

"Country Brand Index (CBI) Indonesia yang dirilis oleh Lembaga Future Brand pada tahun 2012 berada di urutan 78 di antara 118 negara, lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. CBI merupakan indeks persepsi global tentang citra sebuah negara di seluruh dunia yang ditinjau dari aspek budaya, industri, ekonomi dan kebijakan publik.Kementerian Luar Negeri telah melakukan sejumlah upaya peningkatan citra Indonesia melalui diplomasi publik, di antaranya dengan pemanfaatan media sosial. Namun, pemanfaatan media sosial tersebut masih belum optimal, di antaranya dapat terlihat dari masih rendahnya popularitas akun media sosial Kementerian Luar Negeri.Penelitian dilakukan dengan metodologi penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap pejabat Kemlu dan pakar media sosial, serta observasi terhadap kegiatan diplomasi publik dan media sosial Kementerian Luar Negeri. Analisis data dilakukan dengan analisis SWOT, McKinsey’s 7S, dan PEST. Penentuan prioritas strategi dilakukan dengan menggunakan QSPM.Penelitian ini berhasil mengidentifikasikan 5 kekuatan, 9 kelemahan, 8 peluang, dan 6 ancaman yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri. Analisis terhadap faktor-faktor tersebut menghasilkan 17 strategi pemanfaatan media sosial yang dipetakan ke dalam 6 sasaran strategis. Seluruh strategi tersebut kemudian dituangkan dalam suatu rencana kerja untuk rentang waktu tiga tahun. ;Country Brand Index (CBI) released in 2012 by the Institute of Future Brand renked Indonesia at 78th among 118 countries. It is lower than the rank previous years. CBI is an index of global perception of the image of a country in the world in terms of cultural, industrial, economic and public policy.The Ministry of Foreign Affairs has made a number of efforts to improve Indonesia's image through public diplomacy, including with the use of social media. However, the use of social media is not optimal yet, which can be seen from the low popularity of the Ministry’s social media accounts.The study was conducted with qualitative research methodology. Data were collected through semi-structured interviews to the Ministry officials and social media experts, and observations to the Ministry’s public diplomacy and social media activities. Data analysis was performed with SWOT, McKinsey's 7S, and PEST. Strategy prioritization was determined using QSPM.This research had identified 5 strengths, 9 weaknesses, 8 opportunities, and 6 threats owned by the Ministry. The analysis of those factors resulted in 17 social media strategies that mapped into 6 strategic objectives. The whole strategy is then poured in a work plan for a three-year period.

---

Country Brand Index (CBI) released in 2012 by the Institute of Future Brand renked Indonesia at 78th among 118 countries. It is lower than the rank previous years. CBI is an index of global perception of the image of a country in the world in terms of cultural, industrial, economic and public policy.

The Ministry of Foreign Affairs has made a number of efforts to improve Indonesia's image through public diplomacy, including with the use of social media. However, the use of social media is not optimal yet, which can be seen from the low popularity of the Ministry’s social media accounts.

The study was conducted with qualitative research methodology. Data were collected through semi-structured interviews to the Ministry officials and social media experts, and observations to the Ministry’s public diplomacy and social media activities. Data analysis was performed with SWOT, McKinsey's 7S, and PEST. Strategy prioritization was determined using QSPM.

This research had identified 5 strengths, 9 weaknesses, 8 opportunities, and 6 threats owned by the Ministry. The analysis of those factors resulted in 17 social media strategies that mapped into 6 strategic objectives. The whole strategy is then poured in a work plan for a three-year period."

"ABSTRAKKementerian Luar Negeri (Kemlu) merupakan Kementerian Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan luar negeri dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Satu Data Indonesia (SDI) no. 39 tahun 2019 pada bulan Juni 2019, Kemlu harus bersiap diri dan menaati peraturan tersebut dengan membuat peraturan menteri tentang manajemen data. Dampak yang ditimbulkan apabila belum ada peraturan tentang manajemen data adalah dapat memengaruhi kinerja Kemlu, terjadi pemborosan karena banyaknya aplikasi yang silo dan duplikasi data, serta belum dapat mendukung interoperability antar sistem yang berbeda dan tidak mendukung berbagi pakai antar Kementerian atau Lembaga di Indonesia. Untuk membangun keseluruhan proses di dalam manajemen data memerlukan waktu yang lama, sehingga penelitian ini difokuskan untuk membuat perencanaan tata kelola data terlebih dahulu, karena tata kelola merupakan pondasi dasar yang harus disiapkan untuk dapat menerapkan manajemen data. Tujuan penelitian ini adalah agar dapat dijadikan masukan oleh Kemlu dalam membuat strategi dan roadmap tata kelola data, menentukan walidata, menentukan tugas dan tanggung jawab terhadap data, dapat mendukung terlaksananya program SDI, mendukung terlaksananya integrasi data sehingga dapat menghilangkan aplikasi yang silo dan duplikasi sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini merujuk kepada kerangka kerja dari Dama International (DMBOK, 2017).

---

ABSTRACT

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia (Kemlu) is a state ministry that has the task of managing foreign affairs within the government to assist the President in organizing the government of the country. The background of this research is concerning of the Presidential Regulation (Perpres) Satu Data Indonesia (SDI) no. 39 of 2019 that has been established in June 2019, therefore Kemlu must prepare and obey the regulation by establishing data management regulation. The impact if there is no data management regulation, it can affect the performance of Kemlu, the occurrence of budget waste due to the many applications that silos and data duplication, and can not support interoperability between different systems and sharing of use between Ministries or Institutions in Indonesia. To build the whole process in data management requires a long time, so this research is focused on making data governance planning because governance is the basic foundation that must be prepared to be able to implement data management. The purpose of this research is to be used as an input by Kemlu in making data governance

strategies and roadmap, determining data stewardship, determining tasks and responsibilities for data, support the implementation of the SDI program, and support data integration to eliminate the silos applications and data duplication to reduce budget wasted. The methodology used in this study refers to the framework of Dama International (DMBOK, 2017)."