Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLembaga XYZ merupakan lembaga pemerintahan non-struktural yang bertanggung jawab langsung kepada presiden yang berfungsi untuk mengendalikan program-program prioritas, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Perubahan komponen sumber daya manusia yang terjadi dalam periode yang singkat menyebabkan banyaknya pengetahuan individu yang belum terdokumentasi untuk dapat digunakan kembali dalam mendukung pengambilan keputusan dan penyelesaian permasalahan di Lembaga XYZ. Selain itu, pengetahuan individu tersebut akan hilang seiring dengan berakhirnya masa bakti sumber daya manusianya. Maka dibutuhkan prosedur manajemen pengetahuan untuk mengelola pengetahuan tersebut. Implementasi manajemen pengetahuan harus memperhitungkan risiko kegagalan yang dapat dikurangi dengan mengetahui kesiapan organisasi dalam menerapkan manajemen pengetahuan tersebut. Penelitian ini membahas mengenai pengukuran kesiapan implementasi manajemen pengetahuan dengan menggunakan aspek abstrak, budaya organisasi, struktur organisasi, lingkungan fisik, infrastruktur teknologi informasi, penerimaan individu, dan kemauan terlibat manajemen pengetahuan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa level kesiapan organisasi berada pada level receptive yang berarti bahwa Lembaga XYZ siap dalam mengimplementasikan manajemen pengetahuan namun dengan memperbaiki aspek lingkungan fisik dan dimensi penghargaan pada aspek budaya organisasi.ABSTRACTThe XYZ institution is a non-structural government institution that is directly responsible to the president which functions to control priority programs, political communication, and management of strategic issues. Changes in the components of human resources that occur in a short period of time cause a lot of individual knowledge that has not been documented to be reused in supporting decision making and problem solving at the XYZ Institution. In addition, the individual's knowledge will be lost along with the end of the service period of his human resources. Then knowledge management procedures are needed to manage this knowledge. The implementation of knowledge management must take into account the risk of failure that can be reduced by knowing the readiness of the organization in implementing the knowledge management. This study discusses the measurement of knowledge management implementation readiness using abstract, organizational culture, organizational structure, physical environment, information technology infrastructure, individual acceptance, and willingness to engage knowledge management. The results of this study state that the level of organizational readiness is at the receptive level, which means that the XYZ Institution is ready to implement knowledge management by improving the physical environment and reward aspects."

"Fungsi IT Service Desk di dalam sebuah organisasi adalah sebagai kontak satu pintu yang menangani keluhan dari pengguna sistem aplikasi dan memberikan bantuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pengguna sistem. Untuk menunjang fungsi tersebut, pemanfaatan manajemen pengetahuan menjadi kebutuhan yang berperan penting dalam membantu mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara lengkap dan cepat. Berdasarkan data pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, penyelesaian complain IT Service Desk Bank XYZ belum mencapai SLA. Salah satu yang mempengaruhi hal tersebut adalah pengelolaan informasi atau pengetahuan di IT Service Desk dalam menunjang penyelesaian pekerjaan sehari-hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui level atau tingkat kematangan implementasi knowledge management pada IT Service Desk Bank XYZ serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam meningkatkan kualitas implementasi manajemen pengetahuan pada IT Service Desk Bank XYZ. Penelitian ini menggunakan metode mixed method. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan kuesioner yang disusun berdasarkan framework dari APO dengan responden pekerja di IT Service Desk Bank XYZ. Sedangkan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara. Dari hasil pengukuran tingkat kematangan dapat diketahui bahwa implementasi manajemen pengetahuan di IT Service Desk Bank XYZ berada pada tingkat kematangan level 4 (refinement). Penelitian ini menghasilkan sebelas rekomendasi perbaikan implementasi manajemen pengetahuan.

---

The function of the IT Service Desk in an organization is as a single point of contact that provides help and assistance to users to overcome problems of applications that they face. Utilizing knowledge management is crucial for supporting the function since it makes it easier to rapidly and completely gather the necessary information. Based on the data from 2020 until 2022, complaint resolution time in IT Service Desk Bank XYZ has not reach the target. The management of information or knowledge in the IT Service Desk to support the execution of everyday job is one of the causes of this. This study's goals are to assess the IT Service Desk's knowledge management maturity level and offer suggestions for strengthening knowledge management implementation quality. This research used both quantitative and qualitative or mixed method. An APO-based questionnaire that was issued to IT Service Desk staff members as respondents is used for quantitative research. According to the results of the maturity level measurement, the IT Service Desk at XYZ Bank has knowledge management maturity at level 4 (refinement).. Considering the questionnaire's findings, expert validation was carried out and then eleven recommendations for improvement were made."

"PT XYZ merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan salah satu dari 3 perusahaan yang menyelenggarakan perdagangan efek di pasar modal Indonesia. Selain sebagai penyelenggara perdagangan efek, PT XYZ juga memiliki visi dan misi untuk memajukan pasar modal Indonesia. Pengukuran indeks kepuasan pengguna jasa merupakan salah satu cara untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Knowledge Management (KM) merupakan hal penting bagi PT XYZ dan merupakan salah satu faktor yang dapat membantu pemenuhan target indeks kepuasan pengguna jasa. Oleh karena itu PT XYZ perlu untuk segera melakukan formalisasi KM. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat kesiapan PT XYZ sebelum mengimplementasikan KM dan menyusun strategi untuk meningkatkan kesiapan implementasi tersebut. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan Knowledge Management Critical Success Factor (KMCSF), KM Enabler, Infrastruktur KM dan Aspek KM. KMCSF dipetakan dengan KM Enabler dan Infrastruktur KM untuk mendapatkan KMCSF yang sesuai dengan PT XYZ. Kemudian hasil pemetaan tersebut dipetakan kembali ke dalam aspek KM sehingga KMCSF dikelompokkan ke dalam 3 aspek yaitu aspek abstract, soft, dan hard. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu tingkat kesiapan implementasi KM berada pada tingkat Receptive. Strategi peningkatan kesiapan implementasi dibentuk dengan membandingkan kondisi perusahaan saat ini dengan harapan di masa depan terhadap KM.

---

PT XYZ is a Depository and Settlement Institution and one of 3 companies that hold securities trading in the Indonesian capital market. Aside from being the organizer of the securities trading, PT XYZ also has its own vision and mission in advancing Indonesian capital market. The measurement of customer satisfaction index is one of many ways in realizing corporate vision and. Knowledge Management (KM) is a crucial factor that PT XYZ has and could help in achieving target of customer satisfaction index. Hence XYZ needs to formalize its KM implementation.

This research will be conducted to measure the level of readiness of PT XYZ before implementing KM and develop strategies to improve its readiness level. The measurement will be conducted by using Knowledge Management Critical Success Factor (KMCSF), KM Enabler, KM Infrastructure, and KM Aspects. KMCSF will be mapped together with KM Enabler and KM Infrastructure in order to create KMCSF that are suitable for PT XYZ. The mapping result will then be mapped again into KM Aspects so that the KMCSF will now be grouped into 3 aspects: abstract, soft, and hard.

Results obtained from this research is that the level of readiness of KM implementation of PT XYZ measured at the Receptive level. The strategies to improve readiness level are develop by conducting gap analysis between company current condition and future condition with the implementation of KM."

"Divisi IT GA pada PT. XYZ telah menetapkan KPI yang berhubungan dengan penyelesaian kasus-kasus pada IT Helpdesk sejak tahun 2015 sampai sekarang. Adanya gap pada KPI i-Care service solved by first level yang targetnya seharusnya dalam setahun harus mencapai 90 , tetapi kenyataannya hanya mencapai 81 , membuat KPI Divisi IT GA selalu menjadi sorotan dari pihak manajemen dari PT. XYZ. Implementasi Knowledge Management System pada IT Helpdesk diharapkan mampu mengangkat performansi dari 1 rsquo;st level support untuk menyelesaikan kasus-kasus yang masuk pada IT Helpdesk dan membuat KPI i-Care service solved by first level mencapai target yang telah ditentukan. Namun sebelum melakukan implementasi sebuah Knowledge Management System, harus dilakukan pengukuran terlebih dahulu terhadap tingkat kesiapan dari organisasi dalam mengadopsi sistem tersebut. Pengukuran tersebut dilakukan untuk meminimalisir resiko kegagalan dari implementasi Knowledge Management System pada sebuah organisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan implementasi Knowledge Management System pada IT Helpdesk PT. XYZ. Aspek Knowledge Management Enabler yang digunakan dalam penelitian ini berupa Organization Culture, Organization Structure dan IT Infrastructure. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan metodologi survey research pada 57 responden serta melakukan uji reliabilitas dan uji validitas dalam pengolahan datanya. Untuk pengukuran nilai kesiapannya sendiri menggunakan metode analisis statistik deskriptif yang kemudian dipetakan ke dalam skala Rao. Hasil dari penelitan ini adalah PT. XYZ telah mencapai tingkat kesiapan level 4 Receptive.

---

IT GA Division at PT. XYZ has established KPI related to cases resolution in IT Helpdesk since 2015 until now. The existence of a gap in the KPI ldquo;i-Care service is solved by first level rdquo;, which has target in a year should reach 90 , but in fact only reach 81 , making IT GA division KPI has always been highlighted by management of PT. XYZ. The implementation of Knowledge Management System in IT Helpdesk was expected to raise the performance of 1 39;st level support to solve the cases which come in IT Helpdesk and also make KPI ldquo;i-Care service solved by first level rdquo; reach the target that has been determined. However, prior to implementing a Knowledge Management System, measurements level of readiness must be made before the organization decide to adopt the system. Measurements are made to minimize the risk of failure from implementation of Knowledge Management System in the organization.

The purpose of this research is to know the readiness level of Knowledge Management System implementation in IT Helpdesk of PT. XYZ. Aspects of Knowledge Management Enabler that used in this research are Organization Culture, Organization Structure and IT Infrastructure. This is quantitative research by using survey research methodology on 57 respondents by conducting reliability test and validity test in data processing. Descriptive statistic analysis is using to measure the readiness level and then mapped into Rao scale. PT. XYZ has reached level 4 Receptive for the readiness level as result of this research. "

"ABSTRAKPT XYZ sebagai penyedia layanan TIMES (telecommunication, information,multimedia, edutaiment, services). PT XYZ sebagai alat kelengkapan negarasalah satunya memiliki tugas untuk memenuhi program pemerintah untukmelakukan perluasan jaringan di seluruh wilayah Indonesia. Divisi InformationSystem Center (ISC) merupakan divisi yang dipimpin oleh Senior Generalmanager, bertanggung jawab terhadap pengembangan, operasional, dan pelaksanakebijakan/tatakelola internal Aplikasi di XYZ. Sebagai anak perusahaan XYZ, PTXYZ Akses menggunakan aplikasi Inventory Access Network yang bernama ABCsebagai platform planning & design.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kematangan aplikasi ABC diPT XYZ dengan cara mengukur kapabilitas aplikasi tersebut. Kemudian hasiltingkat kematangan tersebut digunakan sebagai acuan untuk memberikanrekomendasi dalam rangka untuk meningkatkan Layanan aplikasi ABC .Pengukuran kapabilitas dan rekomendasi yang digunakan adalah COBIT 5 denganmetode kualitatif studi kasus dan expert review. Hasil penelitian ini berupapenilaian tingkat kapabilitas 21 proses COBIT 5 yang relevan denganpermasalahan layanan aplikasi ABC di PT XYZ Indonesia serta rekomendasiuntuk perbaikan layanan aplikasi ABC.

---

ABSTRACTPT XYZ as TIMES (telecommunication, information, multimedia, edutaiment,services). As Fitting Country, PT XYZ responsible to comply government networkexpansion program throughout Indonesia. Information System Center (ISC)Division is a division that lead by senior general manager that responsible fordevelopment, operational, and executor of internal application governance at PTXYZ Indonesia. As subsidiary of PT XYZ, PT XYZ Access utilize InventoryAccess Network application named ABC as a platform planning & design.This reseach is held to find out ABC application capability level at PT XYZ byusing capability level measurement. The result of of maturity level becomesreference for giving recommendation to improve ABC application service.Capability level measurement and recommendation used is COBIT 5 by usingqualitatif methodology case study and expert review. The result is used for gapanalysis so that recommendation achievement can be given. ProcessImprovement recommendation is created by using COBIT 5 framework. Theresult of this reseach is 21 COBIT 5 capability rating that relevant with ABCapplication service problems at PT XYZ and recommendation to improve ABCapplication service."

"ABSTRAKKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mempunyai tugas dan fungsi di bidang hak asasi manusia, peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, pemasyarakatan, dan keimigrasian. Laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Kemenkumham tahun 2017 menyebutkan bahwa 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) Kemenkumham, yaitu indeks integritas memiliki target nilai 3.3 dan indeks reformasi birokrasi memiliki target nilai 85. Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenkumham tahun 2017 menyebutkan bahwa nilai indeks integritas adalah 3.14 dan nilai indeks reformasi birokrasi adalah 76.33, sehingga target IKU yang sudah ditetapkan tidak tercapai. Penelitian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesiapan Kemenkumham dalam mengimplementasikan manajemen pengetahuan dan rekomendasi apa yang perlu diberikan terhadap hasil analisis untuk meningkatkannilaipenyelenggaraanreformasibirokrasidiKemenkumham. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi yang menggabungkan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif digunakan pada saat penyusunan kerangka teoretis dan penyusunan rekomendasi. Metode kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan pendapat pegawai Kemenkumham dan melakukan pembobotan faktor dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumennya. Pembobotan dilakukan dengan menggunakan analitycal hierarchy process (AHP). Berdasarkan hasil analisis, tingkat kesiapan Kemenkumham berada pada nilai 3.995 yang berarti Kemenkumham siap mengimplementasikan manajemen pengetahuan dengan sedikit peningkatan. Rekomendasi perbaikan diberikan kepada indikator dengan nilai kesiapan di bawah 4.2 atau indikator di bawah tingkat siap untuk mengimplementasikan manajeme n pengetahuan.

---

ABSTRACT

The Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) has duties and functions in the fields of human rights, legislation, general law administration, intellectual property rights, correctional and immigration. The 2017 Kemenkumham government agency performance report (LAKIP) states that 2 (two) key performance indicators (IKU) of Kemenkumham, namely the integrity index has a target value of 3.3 and the bureaucratic reform index has a target value of 85. The results of 2017 Kemenkumham bureaucratic reform implementation mention that the integrity index value is 3.14 and the bureaucratic reform index value is 76.33, so the target IKU that has been set is not achieved. The study was conducted to determine the extent of Kemenkumham readiness in implementing knowledge management and what recommendations need to be given to the results of the analysis to increase the value of implementing bureaucratic reform at Kemenkumham. This study uses a combination research method that combines qualitative methods and quantitative methods. Qualitative methods are used when compiling theoretical frameworks and formulating recommendations. The quantitative method is used to collect the opinions of Kemenkumham employees and do factor weighting using a questionnaire as an instrument. Weighting is done using the analitycal hierarchy process (AHP). Based on the results of the analysis, the level of readiness of Kemenkumham is at the value of 3,995 which means that the Ministry of Law and Human Rights is ready to implement knowledge management with a slight increase. Improvement recommendations are given to indicators with readiness values below 4.2 or indicators below the level ready to implement knowledge management."

"ABSTRAK

Permasalahan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengadaan dapat terjadi setiap tahun dengan objek berbeda namun terdapat kesamaan topik. Penerapan manajemen pengetahuan merupakan salah satu strategi untuk memberikan pilihan kepada manajemen dalam pengambilan keputusan yang lebih baik untuk menghadapi permasalahan yang rutin terjadi. Manajemen pengetahuan perlu didahului dengan mengetahui kesiapan organisasi dalam menerapkan konsep manajemen pengetahuan agar dapat memberikan manfaat yang diharapkan. Tujuan penelitian ini adalah mengukur tingkat kesiapan penerapan manajemen pengetahuan dan mengidentifikasi perbaikan-perbaikannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Tingkat kesiapan diperoleh dengan menghitung bobot faktor dari pendapat 11 ahli dihitung menggunakan metode Entropy dan nilai kesiapan dihitung dari hasil kuesioner metode statistik deskriptif rata-rata. Uji kehandalan menggunakan SPSS versi 25 dengan nilai Cronbachs Alpha untuk Entropy sebesar 0.861 dan untuk kuesioner sebesar 0.920. Hasil perhitungan tingkat kesiapan organisasi memiliki nilai 75,29% yaitu berada pada tingkat 3 (siap dengan perbaikan). Guna meningkatkan kesiapan penerapan manajemen pengetahuan, maka perbaikan yang diusulkan dibagi menjadi tiga prioritas. Prioritas pertama untuk memperbaiki faktor kepemimpinan dan komitmen sumber daya, prioritas kedua untuk memperbaiki faktor budaya dan strategi, dan prioritas ketiga untuk memperbaiki faktor pengukuran, pembelajaran, lingkungan fisik, teknologi informasi dan komunikasi, kepercayaan dan harapan kinerja."