Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNorma ketenagakerjaan di Indonesia dalam pelaksanaannya masih terlihat kurang karena masih banyak ditemukannya kasus pelanggaran oleh perusahaan kepada pekerjanya seperti keterlambatan membayar gaji/upah, pemutusan hubungan kerjamassal, buruh/pekerjatidak diperbolehkan berserikat, tidak diikutsertakan pada jaminan sosial tenaga kerja, dan lain sebagainya. Salah satu upaya dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaanagar perusahaan terus menerapkan norma ketenagakerjaan yaitu dengan penguatan dan sinkronisasi kerja antara pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan post positivist, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studidokumen. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kinerja Kementerian Ketenagakerjaan dalam penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaansudah baik karenaberdasarkan 6 (enam) dimensi kinerja organisasi olehBernardin (2003) telah memenuhi 4 (empat) dimensi, yaitu:kualitas,kuantitas,ketepatan waktu dan efektivitas biaya, sedangkan untuk dimensi perlunya pengawasan dan dampak interpersonal masih belum terpenuhi.Rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan kinerja Kementerian Ketenagakerjaandalam pelaksanaan perusahaan menerapkan norma ketenagakerjaan adalah segera meratifikasi Konvensi ILO Nomor 190 Tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasandan Pelecehan di Dunia Kerja, Menambah/ mengupradekualitas dan kuatitaspengawas ketenagakerjan sebanyak 21.861 untuk mencapai kebutuhan ideal pengawas ketenagakerjaan dengan rasio pemeriksaan 60 perusahaan dalam setahun, Melakukan sosialisasi peraturanketenagakerjaansecara menyeluruh kepada para pengusaha yang tidak bergabung di asosiasi ataupunpekerja yang tidak berserikat dan Meningkatkan kualitasKader Norma Ketenagakerjaan (KNK) serta Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di perusahaan dengan melakukan pendidikan dan pelatihan.

---

ABSTRACT

Labor norms in Indonesia are still lacking in the implementation because there are still many cases of violations that done by companies to their workers such as delay or postponed salaries/wage payment, mass layoffs, limited or not allowed to join the labour union, not registered to the social security, and many other violations. One of the effort that was made by the Ministry of Manpower so that the companies continously apply and obey the labor norms are by strenghtening and synchronizing the work between central government and the regional government in conducting labor supervision. The approach that used in this research is post positivist, with data collection through in-depth interview anddocumentstudies. The result of this research indicate that the perfomance of the Ministry of Manpower in implementing labor norms in the companiesis good becausebased on the 6 (six) dimensions of organizational performance by Bernardin (2003), has fulfills 4 (four) dimensions, namely: quality, quantity,timeliness, and cost effectiveness, while for the dimensions of the need for supervision and interpersonal impact have still not been met. Recommendations that given for the Ministry of Manpower to improve implementation labor norms on the companies are immediately ratify ILO Convention No. 190 of 2019 concerning the Elimination of Violence and Harassment in the World of Work, Increase/upgrade the qualityand quantity of 21,861 labor inspectors to meet the ideal needs of labor inspectors by the ratio of supervision of 60 companies under supervision,Conduct comprehensive socialization of labor regulationsto employers who do not join the labor unionorworkers who are not unionized and Improve the quality of KNK and P2K3 in companies by conducting educationand training."

"Sasaran ergonomi adalah tenaga kerja, baik pada sektor modern, tradisional maupun informal. Sehingga diharapkan penerapan norma-norma ergonomi yang telah disepakati ini dapat berperan dalam hal meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja oleh segenap pihak yang bersangkutan."

"Penelitian ini menganalisis peran pengawasan ketenagakerjaan terhadap hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha dengan studi dilakukan di Kota Depok. Melalui wawancara mendalam di 2 (dua) perusahaan dengan subjek penelitian pengurus perusahaan dan wakil dari serikat pekerja/serikat buruh, kemudian dilakukan observasi guna mendapatkan hasil yang optimal dari wawancara tersebut, dan dilakukan studi kepustakaan guna mendapatkan data pendukung terhadap peran pengawasan ketenagakerjaan tersebut. Penelitian ini menghasilkan analisis peran pengawasan ketenagakerjaan yang cukup penting dalam upaya penegakan hukum ketenagakerjaan utamanya dalam hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha di wilayah Kota Depok.

---

This research analyzes the role of labor inspection on the work relation between worker and employer, which the study held in municipal of depok. Through an indepth interviews in 2 (two) companies whose subject is the company management and the representative of the labor union, besides that an observation also held to get an optimal results from the in-depth interviews, literation study held to get backup data on the role of the labor inspection. The result of the research produce a very important analysis to the role of the labor inspection on the on the work relation bentween worker and employer."

"ABSTRAKPekerja anak merupakan masalah yang timbul akibat dampak permasalahanekonomi, sosial, dan kebudayaan di masyarakat. Penelitian ini membahasimplementasi Program Pengurangan Pekerja Anak Sebagai Pendorong ProgramKeluarga Harapan (PPA-PKH) dengan Studi di Kabupaten Mojokerto, denganparadigma post-positivis, dan melihat implementasi program dari Komunikasi,Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasinya. Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian inimenunjukkan bahwa secara keseluruhan implementasi program PPA-PKH belumcukup maksimal. Hal ini karena masih banyak permasalan dalam implementasiprogram. Oleh karena itu, dibutuhkan peran serta dan keterlibatan semua pihakterkait, agar terjalin hubungan koordinasi yang baik untuk memperbaikikekurangan dalam pengimplementasian program di tahun berikutnya danpencapaian kesamaan persepsi untuk membangun tujuan dan menghadapiberbagai kendala bersama menuju keberhasilan program.

---

ABSTRACTChild labor is a problem that arises due to the impact of economic problems,social, and culture in the community. This study discusses the implementation ofthe Child Labour Reduction Program For Drivers of the Family Hope Program, tostudy in Mojokerto regency, with post-positivist paradigm, and look at theimplementation of the program of Communication, Resources, disposition, andstructure of bureaucracy. This study is a qualitative research with descriptivedesign. The results of this study indicate that the overall implementation of theprogram, the maximum is not enough. This is because there are still a lot of theproblem lies in the implementation of the program. Therefore, it needs theparticipation and involvement of all parties concerned, in order to create a goodrelationship coordination to correct deficiencies in the implementation of theprogram in the next year and the achievement of a common perception to creategoals and face many obstacles together towards the success of the program."

"ABSTRAKDalam rangka menciptakan hubungan industrial yang harmonis berupa ketenangan dalam bekerja dan berusaha, dibutuhkan pengaturan syarat kerja dalam suatu hubungan industrial di setiap perusahaan. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah kesepakatan yang dicapai melalui perundingan antara serikat pekerja dengan perwakilan pengusaha mengenai hak dan kewajiban kedua pihak tersebut. Meskipun PKB merupakan bentuk pengaturan syarat kerja berlandaskan kesepakatan, jumlah perusahaan yang telah membuat PKB masih sangat jauh jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang menerapkan peraturan perusahaan (PP). Dikarenakan PKB yang menyangkut hubungan antara dua pihak, kehadiran pemerintah sebagai pihak ketiga yang berada di tengah dua kepentingan tersebut diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai upaya yang dilakukan oleh Direktorat Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan dalam meningkatkan pembuatan PKB di Indonesia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini hubungan industrial, perjanjian kerja bersama, serikat pekerja, serta teori nilai publik dari Moore guna meninjau upaya dilakukan oleh Direktorat Persyaratan melalui aspek kapasitas operasional, dan legitimacy and support. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Persyaratan Kerja guna meningkatkan pembuatan PKB diwujudkan melalui pelaksanaan program dialog sosial, bimbingan teknis, training of trainers (TOT), serta penyediaan pelayanan melalui pelayanan terpadu satu atap (PTSA). Dalam pelaksanaannya, program-program tersebut masih mengalami beberapa kendala, diantaranya serikat pekerja (SP) yang bersifat radikal, sikap denial yang ditunjukkan oleh calon peserta program, dan lemahnya sanksi yang diberikan saat terdapat perusahaan yang membuat PKB dengan kualitas lebih rendah dari undang-undang mengenai syarat kerja.

---

ABSTRACTIn order to create industrial peace among workers and companies, the arrangement of work requirements in industrial relations of every companies is necessary. Collective Labor Agreement (CLA) is an agreement reached by negotiations between workers union and companys delegation, which discuss both rights and duties. However, despite CLA is a form of arrangement of work requirements, the amount of the companies that have made CLA is still very far compared to the number of companies that implement company regulations. Because CLA involves both parties relation, therefore Governments presence as their third party and/or mediator is needed. This study aims to describe the efforts made by the Directorate of Work Requirements of the Ministry of Manpower in increasing the making of CLA in Indonesia. The theory used in this research are industrial relations, CLA, trade unions, and Moores public value theory to review efforts made by the Directorate of Requirements through aspects of operational capacity, and legitimacy and support. This study uses qualitative methods by collecting data through in-depth interviews and literature studies. The results of this study shows that the efforts made are realized through the implementation of a social dialogue program, technical guidance, training of trainers (TOT), and providing services through one-stop integrated services. In its implementation, these programs still experience several obstacles such as radical unions (SP), denial attitudes shown by prospective program participants, and weak sanctions given when there are companies that make the PKB with a quality lower than the law concerning work conditions."

"PBMC merupakan salah satu jenis kontrak yang berorientasi terhadap kinerja, tidak berdasarkan volume pekerjaan yang sudah dikerjakan seperti biasanya. Menurut William A Hyman (2009) terdapat dua puluh enam tahap business process pada pelaksanaan PBMC dan dari studi literature terdapat delapan puluh tiga indikator business process. Setelah melalui tahap validasi pakar, jumlah indikator business process berkurang dua nomor dan bertambah empat nomor sehingga menjadi delapan puluh lima indikator business process, yang kemudian dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan statistic deskriptif dievaluasi penerapannya pada dua pilot project penyelenggaraan jalan nasional di Direkrorat Jenderal Bina Marga, yaitu Peningkatan Struktur Ruas Jalan Ciasem - Pamanukan dan Peningkatan Struktur Ruas Jalan Demak - Trengguli.

---

PBMC is one type of contract that is oriented towards performance, not based on the volume of work that has been done as usual. According to William A Hyman (2009) there are twenty six stages of a business process on the implementation of PBMC and based on literature study there eighty three indicators of business process. After going through the expert validation, the number of the business process indicator reduced by two numbers and four numbers added, thus increased eighty five indicators of business process, which is then using Analytical Hierarchy Process (AHP) and descriptive statistics were evaluated its implementation to two pilot projects road organizing of Directorate General of Highways, namely : Peningkatan Struktur Struktur Ruas Jalan Ciasem - Pamanukan and Peningkatan Struktur Ruas Jalan Demak - Trengguli."

"Skripsi ini membahas tentang keterkaitan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan kinerja karyawan (Studi di divisi Credit Operations PT X). Penelitian Ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini termotivasi dengan pentingnya memperhatikan kinerja karyawan di suatu perusahaan. Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan atau sedang antara Program Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Karyawan dikaryawan Divisi Operasi Kredit PT X. Hal ini dapat disebabkan oleh Program Pengembangan sumber daya manusia adalah salah satu dari banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan.

---

This thesis discusses the relationship between Human Resource Development Program and employee performance (Study in the Credit Operations division of PT X). This research is a quantitative research with a descriptive design. This research is motivated by paying attention to employee performance in a company. The results showed that there was a significant or moderate relationship between the Human Resource Development Program on Employee Performance at

employees of the Credit Operations Division of PT X. This could be caused by the Program Human resource development is one of the many factors that can affect employee performance."