Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 98836 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Vidya Nurchaliza
Pengaturan akad syariah dalam investasi dana haji dengan skema wakaf produktif = Arrangement of sharia contracts in investment of Hajj funds with productive waqf scheme
"Pengelolaan dana haji oleh BPKH masih belum optimal. BPKH baru menempatkan dana haji dalam bentuk produk perbankan dan surat berharga. Padahal UU Pengelolaan Keuangan Haji juga mengamanatkan penempatan dana haji dalam bentuk penyertaan langsung. Di sisi lain, wakaf produktif merupakan tulang punggung perekonomian negara karena dapat menguras kesenjangan sosial. Namun pengelola harta wakaf (nazhir) mengalami kesulitan dalam mencari dana untuk meningkatkan pemanfaatan harta wakaf. Padahal hukum UU Wakaf mengamanatkan pengelolaan harta wakaf untuk kesejahteraan rakyat orang-orang. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian untuk mengkaji bagaimana pengaturan wakaf produktif dengan dana haji dapat disinergikan melalui kontrak syariah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu dengan mengkaji konsep hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait wakaf produktif dan pengelolaan keuangan haji. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber dari Badan Wakaf Indonesia. Hasil dari penelitian penempatan dana haji melalui wakaf produktif dapat dilakukan sah. Selain itu, pengelolaan dana haji dengan pengembangan wakaf merupakan kombinasi yang sinergis karena memiliki kesamaan karakteristik, prinsip, dan tujuan manajemen. Metode investasi yang dapat digunakan adalah: metode investasi properti wakaf langsung, metode investasi wakaf tunai langsung metode langsung, metode investasi melalui pembiayaan, metode kontrak bagi hasil dan tata cara pembelian saham atau sukuk wakaf. Dengan demikian, BPKH Disarankan untuk bekerja sama dengan lembaga wakaf untuk mengoptimalkan Dana haji dapat dimaksimalkan dan memberikan manfaat bagi umat Islam dan peziarah.
The management of hajj funds by BPKH is still not optimal. New BPKH placing hajj funds in the form of banking products and securities. Even though the Hajj Financial Management Act also mandates placement of Hajj funds in the form of direct participation. On the other hand, productive waqf is the backbone of the countrys economy because it can drain social inequality. However, the managers of waqf assets (nazhir) have difficulty in finding funds to increase the utilization of waqf assets. Whereas the law of the Waqf Law mandates the management of waqf assets for the welfare of the people people. Therefore, the authors conducted a study to examine how the arrangement of productive waqf with hajj funds can be synergized through sharia contracts. This research was conducted using the juridical-normative method, namely by examining the concept of Islamic law and the provisions of the legislation related to productive waqf and Hajj financial management. In addition, the author also conducted interviews with resource persons from the Indonesian Waqf Board. The results of the research on the placement of Hajj funds through productive waqf can be carried out legally. In addition, the management of hajj funds with the development of waqf is a synergistic combination because they have the same characteristics, principles, and management objectives. The investment methods that can be used are: direct waqf property investment method, direct cash waqf investment method direct method, investment method through financing, profit sharing contract method and procedures for purchasing waqf shares or sukuk. Thus, it is recommended that BPKH cooperate with waqf institutions to optimize Hajj funds so that they can be maximized and provide benefits for Muslims and pilgrims."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Vidya Nurchaliza
Pengaturan akad syariah dalam investasi dana haji dengan skema wakaf produktif = Arrangement of shariah contracts in hajj fund investment through productive waqf scheme
"ABSTRAK
Pengelolaan dana haji oleh BPKH masih belum optimal. BPKH baru menempatkan dana haji dalam bentuk produk perbankan dan surat berharga. Padahal Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji juga mengamanatkan penempatan dana haji dalam bentuk investasi langsung. Di sisi lain, wakaf produktif merupakan tulang punggung perekonomian negara karena dapat menipiskan kesenjangan sosial. Akan tetapi, pengelola harta wakaf (nazhir) kesulitan dalam mencari dana untuk meningkatkan pemanfaatan harta wakaf. Padahal UndangUndang Wakaf mengamanatkan pengelolaan harta wakaf untuk mensejahterakan umat. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian untuk mengkaji bagaimana pengaturan wakaf produktif dengan dana haji bisa disinergikan melalui pengaturan akad syariah. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif yaitu dengan mengkaji konsep hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait wakaf produktif dan pengelolaan keuangan haji. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber dari Badan Wakaf Indonesia. Hasil dari penelitian adalah penempatan dana haji melalui wakaf produktif dapat dilakukan secara hukum. Selain itu, pengelolaan dana haji dengan pengembangan wakaf adalah perpaduan yang sinergis karena memiliki kesamaan karakteristik, prinsip, dan tujuan pengelolaan. Metode investasi yang dapat digunakan yaitu dengan metode investasi harta wakaf secara langsung, metode investasi wakaf uang secara langsung, metode investasi melalui pembiayaan, metode akad kerja sama bagi hasil dan metode pembelian saham atau sukuk wakaf. Dengan demikian, BPKH disarankan untuk melakukan kerja sama dengan lembaga wakaf agar optimalisasi dana haji dapat dimaksimalkan dan memberikan kemashlahatan pada umat Islam dan Jemaah haji.
ABSTRACT
The management of the Hajj fund by BPKH is still not optimal. The BPKH only invested the Hajj funds in the form of banking products and securities. Even though the Hajj Financial Management Act also mandates the placement of Hajj funds in the form of direct investment. On the other hand, productive waqf is the backbone of the countrys economy because it can reduce social inequality. However, the waqf organizers (nazhir) have difficulty in finding funds to increase the utilization of waqf assets. Even though the Waqf Law mandates the management of waqf assets
for the welfare of the people. Therefore, the authors conducted a study to examine how the regulation of productive waqf with Hajj funds can be synergized through the arrangement of Islamic contracts. The research was conducted by juridicalnormative method, namely by reviewing the concepts of Islamic law and the provisions of legislation related to productive waqf and financial management of Hajj. In addition, the author also conducted interviews with an interviewee from the Indonesian Waqf Board (BWI). The results of the study are that the placement of Hajj funds through productive waqf can be done legally. In addition, the management of the Hajj fund with the development of waqf is a combination that is synergistic because it has the same characteristics, principles and management objectives. The investment methods that can be used are direct waqf investment method, direct cash waqf investment method, investment through financing method, contract of profit-sharing method and method of buying shares or sukuk waqf. Thus, BPKH is advised to collaborate with waqf institutions so that the optimization of hajj funds can be maximized and provide benefits to Muslims and Hajj pilgrims."
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Latifah K.Wardhani
Pengelolaan wakaf uang dalam bentuk reksa dana syariah : suatu tinjauan hukum pengelolaan wakaf uang dalam bentuk reksa dana syariah di badan wakaf Indonesia = Management cash waqf into sharia mutual fund : an overview of management cash waqf into sharia mutual fund in islamic waqf board
"ABSTRAK
Wakaf merupakan salah satu bentuk distribusi ekonomi Islam yang mempunyai peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan ummat. Ciri khas dari wakaf adalah keabadian harta benda yang diwakafkan dan hanya boleh dimanfaatkan hasilnya saja. Ciri khas ini yang pada akhirnya menuntut Nazhir untuk mengembangkan harta wakaf sekreatif mungkin sehingga harta wakaf tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Keberadaan wakaf uang yang fleksibel sangat berpeluang untuk dikelola dalam bentuk Reksa Dana syariah dengan segala keunggulannya dibandingkan instrumen investasi lain. Untuk memperoleh analisis yang komphrehensif, penulis menganalisis dua pokok permasalahan yaitu mengenai perkembangan pengaturan wakaf uang setelah Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, dan analisis mengenai penerapan pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam menganalisis dua pokok permasalahan ini, penulis menggunakan metode deskriptif sehingga menghasilkan skripsi yang deskriptif analitis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa wakaf uang di Indonesia dikenal ketika dikeluarkan Inpres No.1 Tahun 1999 dan fatwa MUI 11 Mei 2002, tetapi pada waktu itu belum diatur mengenai penerapan wakaf uang secara menyeluruh oleh karena itu pemerintah mengundangkan Undang-Undang Wakaf No.41 Tahun 2004 untuk menjamin kepastian hukum tentang wakaf uang. Secara kualifikasi, BWI telah memenuhi persyaratan untuk mengelola wakaf uang dalam bentuk investasi khususnya Reksa Dana Syariah, baik dari segi modal dalam bentuk peraturan, dana, maupun, Sumber Daya Manusia (SDM). Namun, hingga kini BWI belum menerapkan pengelolaan wakaf uang karena masih terfokus pada pembinaan Nazhir wakaf di Indonesia.
ABSTRACT
Waqf is a form of economic distribution of Islam which has a strategic role in realizing the welfare of the ummah. The hallmark of the waqf is eternity property and should only be used just results. These characteristics, which in turn requires Nazhir to develop the property waqf waqf creative as possible so the property can be utilized optimally. The existence of a flexible cash waqf is very likely to be managed in the form of Islamic Mutual Fund with all its advantages compared to other investment instruments. To obtain a komphrehensif analysis, the authors analyzed two main issues regarding the development of cash waqf regulation after Act No. 41 Year 2004, and an analysis of the application of cash waqf management in the Agency Endowments Indonesia (BWI). In analyzing these two fundamental issues, the author uses descriptive method to produce a descriptive analytical thesis. The study produced the conclusion that the waqf money in Indonesia known as issued Presidential Instruction No.1 of 1999 and May 11, 2002 MUI fatwa, but at times it has not been set concerning the application of waqf money overall and therefore the government enacted Act No.41 Year 2004 to ensure legal certainty regarding waqf money. In qualifying, BWI has met the requirements for managing the endowments of money in the form of investments in particular mutual fund Sharia, both in terms of capital in the form of regulations, funding, and, Human Resources (HR). However, until now BWI has not implemented the management of cash waqf because it is still focused on coaching Nazhir waqf in Indonesia. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S465
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Antiek Firdausi Putri
Tinjauan Hukum Terhadap Pendayagunaan Dana Zakat untuk Ististmar (Investasi) Melalui Instrumen Pasar Modal Syariah = Legal Review of the Utilization of Zakat Funds for Ististmar (Investment) Through Sharia Capital Market Instruments
"

Potensi penerimaan dana zakat memiliki jumlah yang cukup besar dan membuka peluang untuk dimanfaatkan baik melalui zakat konsumtif maupun zakat produktif. Inovasi dalam pendayagunaan zakat produktif yang dikembangkan saat ini adalah investasi dana zakat salah satunya melalui instrumen investasi tidak langsung pada pasar modal syariah. Salah satu problematika yang timbul yaitu belum adanya regulasi serta mekanisme yang mengatur terkait pelaksanaan investasi dana zakat pada instrumen pasar modal syariah. Penelitian ini akan membahas hukum investasi dana zakat dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis skema model pendayagunaan dana zakat melalui skema ististmar (investasi) pada instrumen pasar modal syariah. Metode yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini yaitu metode penelitian doktrinal. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat dua pandangan berbeda diantara para ulama terkait investasi dana zakat. Kelompok yang melarang investasi dana zakat berpendapat bahwa dana zakat adalah dana titipan yang harus segera disalurkan kepada yang berhak sehingga penangguhan atas harta tersebut menyimpangi hukum yang ada. Sedangkan golongan yang memperbolehkan investasi dana zakat beranggapan bahwa nilai dana zakat memiliki potensi untuk dikembangkan untuk kesejahteraan mustahik di masa mendatang. Pada hukum positif di Indonesia, konteks pendayagunaan dana zakat terbatas pada investasi secara langsung yaitu dengan pemberian modal kepada mustahik untuk usaha produktif. Model pendayagunaan dana zakat melalui skema investasi di pasar modal syariah dapat dilakukan pada instrumen sukuk tabungan, sukuk ritel, reksadana sukuk, dan reksadana pendapatan tetap. Adapun tahapan yang perlu dilakukan untuk melakukan investasi dana zakat pada instrumen pasar modal syariah dimulai dengan melakukan klasifikasi dana zakat, perencanaan kegiatan investasi oleh unit khusus, pengajuan izin, pelaksanaan kegiatan investasi, pengawasan, dan pembuatan laporan hasil investasi dana zakat.

The potential for receiving zakat funds is quite large and opens up opportunities to be utilized both through consumptive zakat and productive zakat. The innovation in the productive use of zakat that is currently being developed is investing in zakat funds, one of which is through indirect investment instruments in the sharia capital market. One of the problems that arises is the absence of regulations and mechanisms governing the implementation of zakat fund investments in sharia capital market instruments. This research will discuss the law on investing in zakat funds from the perspective of Islamic law and positive law that applies in Indonesia. Apart from that, this research will also analyze the model scheme for utilizing zakat funds through the ististmar (investment) scheme in sharia capital market instruments. The method used in preparing this article is the doctrinal research method. The results of this research show that there are two different views among ulama regarding investment in zakat funds. Groups that prohibit investment in zakat funds are of the opinion that zakat funds are deposited funds that must be immediately distributed to those entitled to them so that the suspension of these assets violates existing law. Meanwhile, groups that allow investment in zakat funds assume that the value of zakat funds has the potential to be developed for the welfare of mustahik in the future. In positive law in Indonesia, the context of utilizing zakat funds is limited to direct investment, namely by providing capital to mustahik for productive businesses. The model for utilizing zakat funds through investment schemes in the sharia capital market can be implemented in savings sukuk, retail sukuk, sukuk mutual funds and fixed income mutual funds. The stages that need to be taken to invest zakat funds in sharia capital market instruments start with classifying zakat funds, planning investment activities by a special unit, applying for permits, implementing investment activities, monitoring, and preparing reports on investment results of zakat funds."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Qurrota A`Yuni
Kelembagaan Pengelolaan Dana Haji = Institutional Management of Hajj Funds
"Pengelolaan dana haji di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan, yang semula dikelola oleh Kementerian Agama beralih di kelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Penelitian ini akan mengkaji tentang penataan kelembagaan berdasarkan prinsip good governance, perbandingan Kelembagaan pengelolaan dana haji pada Kementerian Agama dan Badan pengelola Keuangan Haji, serta penerapan good governance dalam pengelolaan dana haji. Bentuk penelitian ini adalah penelitian doktrinal. Hasil penelitian adalah Kemandirian lembaga pengelola dana haji merupakan aspek penting dalam memastikan pengelolaan dana yang efektif, efisien, dan transparan. Untuk mencapai kemandirian ini, lembaga harus memperhatikan prinsip-prinsip good governance. Secara keseluruhan perubahan pengelolaan dana haji menjadi di bawah Badan Pengelolaan Keuangan Haji sangat diperlukan untuk memastikan pengelolaan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan tujuan memberikan manfaat yang optimal bagi para calon Jemaah haji dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengeloaan dana haji. Dalam praktiknya, pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji menunjukan peningkatan nilai manfaat yang lebih dibandingakan dengan pengelolaan oleh Kementerian Agama dengan implementasi prinsip good governance dan akuntabilitas yang lebih ketat dan efisien.
The management of Hajj funds in Indonesia has undergone several changes, transitioning from being managed by the Ministry of Religious Affairs to being handled by the Hajj Fund Management Agency (BPKH). This study examines institutional arrangements based on the principles of good governance, comparing the institutional management of Hajj funds under the Ministry of Religious Affairs and the Hajj Financial Management Agency, and the implementation of good governance in Hajj fund management. The form of this research is doctrinal research. The findings indicate that the independence of the Hajj fund management institution is crucial to ensuring effective, efficient, and transparent fund management. To achieve this independence, the institution must adhere to good governance principles. Overall, the change in Hajj fund management to the Hajj Fund Management Agency is necessary to ensure more effective, efficient, transparent, and accountable management, with the goal of providing optimal benefits to prospective Hajj pilgrims and increasing public trust in Hajj fund management. In practice, the management of Hajj funds by the Hajj Fund Management Agency has shown an increase in benefits compared to management by the Ministry of Religious Affairs, with the implementation of stricter and more efficient good governance and accountability principles."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ita Puspitasari Hidayati
Analisis skema dana tabungan haji pada Bank umum Syariah di Indonesia = Analysis of hajj savings schemes in Islamic Banks in Indonesia
"ABSTRAK
Penelitian ini membahas skema dana tabungan haji pada bank syariah di Indonesia. Penelitian juga membahas tentang pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan akuntansi produk tabungan haji. Bank syariah yang dijadikan objek penelitian dikhususkan pada bank syariah yang sudah berstatus Bank Umum Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi laporan tahunan 2012 dari bank yang bersangkutan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan masih kecilnya nisbah yang diperoleh nasabah dalam dana tabungan haji akad mudharabah.
ABSTRACT
This research aims to assess the hajj savings schemes in Islamic banks in Indonesia. It also discusses the recording, the reporting, and the disclosure of the accounting of hajj saving products. The banks which are selected for research objects are specifically the Islamic banks that have achieved the status of “Bank Umum Syariah” (Islamic Public/Generic Bank). The method used in this research is descriptive qualitative data collection through interviews and observation of 2012 annual report from the respective bank. The result of this research shows how small the ratio (nisbah) earned by customers in hajj savings Mudharabah contract."
2014
S54461
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Farokhah Muzayinatun Niswah
Pengembangan wakaf dalam perumahan syariah: pendekatan Analytic Network Process (ANP) = The development of waqf in sharia housing: Analytic Network Process (ANP) approach
"Wakaf Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar. Namun, pengembangan wakaf sampai saat ini masih didominasi oleh kegiatan keagamaan, seperti pembangunan masjid. Wakaf perlu diproduktifkan sehingga manfaat yang
dihasilkan lebih banyak dan dapat dinikmati oleh lebih banyak orang. Salah satu bentuk wakaf produktif adalah perumahan syariah. Wakaf dapat dimanfaatkan dalam bisnis perumahan syariah. Bisnis perumahan syariah yang bersifat komersial mempunyai nilai ekonomi tinggi sehingga dapat menjaga nilai wakaf dan juga keberlangsungan usaha. Tanah wakaf dikembangkan untuk perumahan syariah dan disewakan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prioritas masalah, solusi atas masalah, dan strategi dalam pengembangan wakaf perumahan syariah. Jenis penelitian ini merupakan mix method, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan pendekatan Analytic Network Process (ANP). Data diperoleh dari wawancara mendalam dengan para pakar, praktisi dan
akademisi wakaf dan perumahan syariah. Hasil menunjukkan bahwa masalah muncul pada pengembangan wakaf perumahan syariah adalah masalah pada regulator, nazir, pengembang, dan masyarakat. Prioritas masalah pada regulator adalah spesifikasi aturan, pada nazir adalah administrasi, pada pengembang adalah status tanah, dan pada masyarakat adalah kesadaran. Prioritas solusi pada regulator adalah sosialisasi, pada nazir adalah administrasi, pada pengembang adalah branding, dan pada masyarakat adalah kepercayaan. Prioritas strategi adalah literasi, kemudian pengembangan usaha, dan sinergisitas.
Indonesian waqf has enormous potential. However, the development of waqf is still dominated by religious activities, such as the construction of mosques. Waqf needs to be productive so that the benefits can be generated more and enjoyed by more people. One form of productive waqf is sharia housing. Waqf can be developed in the sharia housing business. The commercial sharia housing business has a high economic value so that it can maintain the value of waqf and business continuity. Waqf land is developed for sharia housing and leased to the community. This study aims to analyze the priority of problems, solutions to problems, and strategies in the development of sharia housing waqf. This type of research is a mix method, namely qualitative and quantitative research using the Analytic Network Process (ANP) approach. Data obtained from in-depth interviews with experts, practitioners and academics of waqf and sharia housing. The results show that problems arising in the development of sharia housing waqf are problems on regulators, nazir, developers and the community. The priority problem in regulator is the rule specification, nazir is administration, developer is the land status, and community is awareness. The priority of the solution to the regulator is socialization, nazir is administration, developer is branding, and community is trust. Strategy priorities are literacy, then business development, and synergy.
"
Depok: Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, 2020
T54883
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aya Sofia
Mitigasi risiko nilai tukar untuk pengelolaan dana haji di Indonesia dengan emas dan pasar uang antarbank syariah (PUAS) = Exchange rate risk mitigation for hajj fund management in Indonesia by using gold and sharia interbank call money (PUAS)
"ABSTRAK
Tesis ini menganalisis tentang mitigasi risiko nilai tukar menggunakan emas dan PUAS untuk dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji BPIH di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa jumlah setoran dana awal BPIH oleh calon jemaah Haji, kurs Rupiah terhadap dolar AS Nilai Tengah Rupiah , rate PUAS, dan harga emas dunia per ons dengan teknik simulasi kuantitatif dengan metode simulasi matematik. Periode dibagi menjadi 2 dua , disaat keadaan ekonomi sedang krisis Januari 2004 sampai dengan Agustus 2011 dan keadaan ekonomi sedang stabil September 2011 sampai dengan Desember 2017 . Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah bulan yang mengalami excess dan deficit antara lindung nilai dengan emas dan PUAS baik untuk semua tenor maupun semua periode. Untuk periode pertama di saat krisis, baik lindung nilai dengan emas maupun PUAS, semakin panjang tenor maka semakin besar jumlah bulan yang mengalami excess. Dari sisi nilai manfaat, terdapat perbedaan pula antara lindung nilai dengan emas dan PUAS untuk semua tenor dan semua periode. Pada periode pertama, emas memiliki rata-rata nilai manfaat monthly rate lebih tinggi dibandingkan dengan PUAS, sedangkan pada periode kedua, rata-rata nilai manfaat PUAS lebih tinggi. Banyaknya jumlah bulan yang mengalami excess dan deficit tidak berpengaruh pada nilai manfaat yang dihasilkan pada masing-masing lindung nilai emas dan PUAS . Berdasarkan hasil simulasi dari penelitian ini, emas merupakan aset lindung nilai terhadap pergerakan USD/IDR pada keadaan sedang krisis. Waktu yang tepat untuk melakukan lindung nilai dengan penempatan pada emas adalah pada keadaan ekonomi sedang krisis dan tenor yang digunakan merupakan tenor panjang yaitu 12 bulan yang memiliki rata-rata nilai manfaat cukup tinggi namun risiko volatilitas nilai manfaat lebih rendah dibandingkan dengan tenor lainnya dan probabilitas bulan yang mengalami excess lebih besar.
ABSTRACT
This thesis analyzes the mitigation of exchange rate risk using gold and PUAS for Hajj fund in Indonesia. This study uses secondary data such as amount of initial fund deposit of BPIH by Hajj pilgrims, Rupiah exchange rate against US dollar Nilai Tengah Rupiah , PUAS rate, and world gold price per ounce by quantitative simulation technique with mathematical simulation method. Period is divided into 2 two , while the economic situation is in crisis January 2004 until August 2011 and the economic condition is stable September 2011 until December 2017 . The results show that there are differences in the number of months experiencing excess and deficit between hedging with gold and PUAS for all tenors and all periods. For the first period in times of crisis, whether hedging with gold or PUAS, the longer the tenor, the greater the number of months experiencing excess. In terms of yield, there are also differences between hedging with gold and PUAS for all tenors and all periods. First period, gold had an average monthly rate higher than PUAS, while in the second period, the average monthly rate of PUAS was higher. The number of months experiencing excess and deficit does not affect the monthly rate yield generated on each hedge gold and PUAS . Based on the simulation result from this research, gold is a hedging asset against the movement of USD IDR in a state of crisis. The right time to hedge with placement in gold is in the state of the crisis economy and the tenor used is long tenor of 12 months, which has the high average yield but the risk volatility of yield is lower than the other tenors and the probability of months experiencing greater excess."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Surbakti, Cindy Yullenda
Prosedur audit atas portofolio investasi syariah reksa dana SBF = Audit procedure of sharia investment portfolio SBF fund
"Laporan Magang ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis praktik audit pada akun terkait portofolio investasi syariah Reksa Dana SBF, salah satu Reksa Dana syariah dibawah manajer investasi PT M dan Bank Kustodian J yang diaudit oleh KAP RTS. Analisis prosedur audit portofolio Reksa Dana didasarkan pada pelaksanaan prosedur aktual kemudian dilakukan analisis kesesuaian prosedur tersebut dengan teori dan standar audit terkait.
Hasil analisis prosedur audit atas portofolio investasi menunjukkan terdapat defisiensi pelaksanaan audit. Pada tahap pertama pelaksanaan audit, Penulis menemukan defisiensi secara substansial prosedural. Sedangkan pada pelaksanaan audit selanjutnya, Penulis menemukan defisiensi prosedural pada uji substantif atas akun terkait portofolio investasi Reksa Dana SBF.
The ultimate purpose of this internship report is to analyze practical audit of sharia investment portfolio of SBF Fund which owned by Investment Manager PT M and Custodian Bank J, audited by KAP RTS. The analysis is started by explaining KAP RTS real practical audit for sharia portfolio investment and compare to the related theory and audit standard.
This analysis result to the several deficiencies finding. In the first audit phase, We found substancial procedural deficiency. Whereas in the further audit procedure, We found several procedural deficiencies related to substantive test regarding sharia investment portfolio."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Lu`liyatul Mutmainah
Optimalisasi wakaf produktif untuk pengembangan pariwisata halal di DKI Jakarta = Optimizing productive waqf for the development of halal Tourism in DKI Jakarta / Luliyatul Mutmainah
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prioritas masalah, solusi, dan strategi
dalam optimalisasi wakaf produktif untuk pengembangan pariwisata halal di DKI
Jakarta. Metode Analytic Network Process (ANP) digunakan dalam penelitian ini.
Penelitian ini melibatkan para ahli wakaf dan pariwisata halal untuk merumuskan
prioritas tersebut baik dari aspek regulator, praktisi maupun masyarakat akademisi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas masalah dari aspek regulator adalah
implementasi aturan, aspek masyarakat adalah dampak sosial, dan aspek praktisi
adalah lembaga wakaf. Sedangkan prioritas solusinya adalah standarisasi (regulator),
dampak ekonomi (masyarakat), dan pelatihan nazir (praktisi). Prioritas strategi yang
perlu dilakukan secara berturut-turut yaitu sertifikasi (sertifikasi nazir), sinergi
(kerjasama Badan Wakaf Indonesia dengan lembaga wakaf negara lain) dan promosi
(peningkatan literasi wakaf produktif untuk pariwisata halal). Penelitian
menunjukkan bahwa perlu regulasi yang secara spesifik mendorong optimalisasi
wakaf produktif, kerjasama lintas sektoral, standarisasi dan tata kelola lembaga
wakaf yang memadai serta peningkatan literasi wakaf produktif dan pariwisata halal
di semua lapisan masyarakat.
ABSTRACT
This study aims to analyze the priority problems, solutions, and strategies in
optimizing productive waqf for halal tourism development in DKI Jakarta. Analytic
Network Process (ANP) method is used in this research. This study involved waqf
and halal tourism experts to formulate these priorities in terms of regulators,
practitioners and academics. The results showed that the priority problem from the
regulator aspect is the implementation of the rules, the community aspect is the
social impact, and the practitioner aspect is the waqf institution. Whereas the priority
of the solution is standardization (regulator), economic impact (community), and
nazir training (practitioners). The priority strategies that need to be carried out in a
row are certification (nazir certification), synergy (cooperation between Indonesian
Waqf Board and waqf institutions in other countries) and promotion (increasing
literacy of productive waqf for halal tourism). Research shows that there is still a
need for regulations that specifically encourage the optimization of productive waqf,
cross-sectoral cooperation, adequate standardization and governance of waqf
institutions as well as increased literacy of productive waqf and halal tourism in all
walks of life.
"
2019
T54534
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>