Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Visi Saudi 2030 yang digagas oleh Muhammad bin Salman (MBS) ikut membawa perubahan dalam bidang pariwisata. Kebijakan MBS dalam perluasan pariwisata yang diberlakukan terlihat berdampak terhadap norma yang berlaku di Saudi. Adanya kebijakan yang dilakukan oleh MBS ini dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi Arab Saudi. Dengan menggunakan teori Thomas Dye tentang kebijakan publik, artikel ini akan menjawab beberapa masalah yang menjadi pertanyaan, mulai dari apa kebijakan pengembangan pariwisata Arab Saudi oleh MBS, apa saja perubahan norma yang terjadi akibat dari kebijakan pengembangan pariwisata oleh MBS. Selain itu apa dan siapa saja pihak yang diuntungkan dan dirugikan, serta bagaimana pandangan dan respon ulama atas kebijakan pengembangan pariwisata yang diberlakukan oleh MBS. Hasil penelitian ini menunjukan adanya perluasan destinasi pariwisata Saudi yang tidak terbatas pada pariwisata religi saja, serta banyaknya perubahan pada norma yang berlaku di Saudi saat ini akibat dari kebijakan MBS. Terlepas dari isu agama pengembangan pariwisata Saudi telah menguntungkan pemerintah maupun masyarakatnya. Kebijakan yang membuat banyaknya perubahan norma di Saudi telah menjelaskan secara tidak langsung bahwa MBS menginginkan praktik keagamaan yang tidak kaku ataupun konservatif, melainkan ingin lebih moderat ala barat. Namun nyatanya pelonggaran norma yang terjadi di Saudi ini bukan lagi menggambarkan kehidupan moderat, melainkan cenderung liberal.

---

Saudi Vision 2030 initiated by Muhammad Bin Salman (MBS) has brought changes in tourism. MBS's policy on tourism expansion that is implemented seems to have an impact on the norms that apply in Saudi. MBS's policy is motivated by Saudi's economic interests. By using Thomas Dye's theory of public policy, this article will answer some of the questions that are being asked, starting from what the MBS tourism expansion policy is, and what the changes in norms caused by MBS’s tourism development policies are. In addition, what and who are the beneficiaries and losers, and what are the views and responses of the scholars to the tourism development policies imposed by MBS? The results of this study show that the expansion of tourism destinations that are not limited to religious tourism only and there are many impacts that occur on the current norms in Saudi Arabia as a result of the policy of increasing tourism by MBS. Apart from religious issues, Saudi tourism development has benefited the government and its people. The policies that have led to many changes in the norms of life in Saudi have implied that MBS wants religious practices that are not rigid or conservative, but rather wants to be more moderate in the western style. But in fact, the loosening of norms that occurred in Saudi is no longer a reflection of moderate life but tends to be liberal."

"Penelitian ini menganalisa Liberalisasi Ekonomi Arab Saudi melalui Visi Saudi 2030 Sebagai Sekuritisasi Kepentingan Politik Muhammad bin Salman. Perekonomian Kerajaan Arab Saudi sangat bergantung pada sektor minyak dan gas bumi. Permasalahannya, sektor minyak dan gas bumi bukan merupakan sumber daya yang dapat diperbarui dan sektor minyak dan gas bumi mengalami fluktuasi harga. Hal tersebut membuat stabilitas ekonomi Kerajaan Arab Saudi sangat rentan. Guna menanggalkan ketergantungan terhadap sektor minyak dan gas bumi maka Muhammad Bin Salman selaku Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi menginisiasi program Visi Saudi 2030. Yi Feng mengatakan bahwa instabilitas ekonomi dapat mempengaruhi stabilitas politik. Berdasarkan pernyataan tersebut maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana Visi Saudi 2030 sebagai liberalisasi ekonomi dapat mengamankan kepentingan politik Muhammad bin Salman? Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan teori liberalisasi ekonomi serta teori keamanan rezim diharapkan mampu menjawab pertanyaan penelitian. Tulisan ini menyimpulkan bahwa Visi Saudi 2030 sebagai liberalisasi ekonomi Arab Saudi merupakan upaya untuk mengamankan kepentingan politik Muhammad bin Salman.

---

This study analyzes Saudi Arabia's Economic Liberalization through Saudi Vision 2030 as a Securitization of Political Interests of the Muhammad bin Salman Regime. The economy of the Kingdom of Saudi Arabia is highly dependent on the oil and gas sector. The problem is that the oil and gas sector is not a renewable resource and the oil and gas sector experiences price fluctuations. This makes the economic stability of the Kingdom of Saudi Arabia very vulnerable. In order to get rid of dependence on the oil and gas sector, Muhammad Bin Salman as the Crown Prince of the Kingdom of Saudi Arabia initiated the Saudi Vision 2030 program. Yi Feng said that economic instability could affect political stability. Based on this statement, the question of this research is how the Saudi Vision 2030 as economic liberalization can secure the regime of Muhammad bin Salman? By using qualitative research methods and using the theory of economic liberalization and regime security theory, it is expected to be able to answer research questions. This paper concludes that the Saudi Vision 2030 as Saudi Arabia's economic liberalization is an effort to secure the regime of Muhammad bin Salman."

"Perilaku mahasiswa yang merokok merupakan suatu masalah yang nyata di kantin Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Intervensi berupa spanduk larangan merokok belum bisa menghilangkan perilaku merokok yang terjadi di kantin Fakultas Psikologi. Kondisi ini jelas menimbulkan masalah lain karena dampak yang ditimbulkannya terhadap para perokok pasif, udara yang tercemar, dll. Perilaku bermasalah dapat terjadi karena adanya mispersepsi antara actual norms dengan perceived norms. Actual norms merupakan representasi sikap atau perilaku individu yang sebenarnya, sedangkan perceived norms adalah persepsi terhadap representasi sikap atau perilaku orang lain di sekitarnya. Norma sosial terbagi menjadi dua jenis norma yaitu injunctive norms dan descriptive norms. Injunctive norms adalah persetujuan orang lain terhadap suatu perilaku, sedangkan descriptive norms merupakan representasi perilaku individu dalam kelompok. Berdasarkan temuan studi baseline, ditemukan terjadi mispersepsi pada aspek descriptive norms. Intervensi dilakukan dengan memasang spanduk di kantin Fakultas Psikologi yang berisi descriptive norms messages, yaitu sebuah pesan yang berisi informasi tentang jumlah sebenarnya dari orang yang tidak merokok maupun orang yang merokok. Penelitian intervensi menggunakan disain quasy experiment one group pre-post test. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan secara signifikan skor mispersepsi dengan p value < 0.05 pada aspek descriptive norms. Namun perilaku merokok mahasiswa tidak menurun secara signifikan p value > 0.05. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan intervensi norma sosial ini berhasil mengurangi mispersepsi pada aspek descriptive norms namun belum mampu mengurangi jumlah mahasiswa yang merokok.

---

The behavior of students who smoke is a real problem in the cafeteria of the Faculty of Psychology, University Indonesia. Intervention in the form of banners smoking ban has not been able to eliminate the smoking behavior that occurs in the cafeteria of the Faculty of Psychology. This situation clearly raises other problems because of their impact on passive smokers, polluted air, etc. Behavioral problems can occur because of the misperception between the actual norms with perceived norms. Actual norms is actual representation of individual attitude and behavior, while perceived norms is the perception of attitude and behavior of others in the vicinity . Social norms are divided into two types of norms that injunctive and descriptive norms. Injunctive norms is the approval of others to a behavior, while descriptive norms is a representation of the behavior of individuals in the group. Based on the findings of the baseline study, found a misperception on the aspect of descriptive norms.

The intervention is done by putting up banners in the cafeteria of the Faculty of Psychology, which contains descriptive norms messages, which is a message that contains information about the actual number of people who do not smoke and those who smoke. Interventions research using quasy experimental design one group pre post test. The results of this study indicate that there is a significant reduction in scores misperception with p value 0.05 on aspects of descriptive norms. However, the smoking behavior of students not decrease significantly with p value 0.05. The conclusion of this study indicate social norms intervention is successful decreasing misperception on the aspect of descriptive norms but have not been able to decreasing the number of students who smoke."

"Penelitian ini menguji intervensi norma sosial dan arsitektur pilihan untuk mengurangi penggunaan sedotan plastik di restoran. Penelitian ini terdapat dua tahap, yaitu studi baseline dan intervensi. Pada tahap studi baseline menerapkan metode wawancara, observasi dan kuesioner. Target responden baseline terdiri dari 106 kuesioner dan 12 responden wawancara. Selama studi baseline ditemukan bahwa alasan penggunaan sedotan pada pengunjung karena disediakan, kebiasaan, dan penggunaan praktis. Norma deskriptif yang tergambarkan adalah sebagian besar pengunjung menggunakan sedotan ketika meminum, dan untuk norma injungtif menyatakan bahwa pengunjung mempercayai tidak menggunakan sedotan salah satu cara mengurangi sampah plastik. Pada tahap intervensi menggunakan quasi-ekperimental selama lima hari di ketiga kelompok , yakni dua kelompok intervensi dan satu kelompok kontrol. Studi intervensi menguji pemberian teknik arsitektur pilihan dengan pesan norma sosial dibandingkan kelompok kontrol, pemberian intervensi arsitektur pilihan dengan kelompok kontrol, dan pembandingan pemberian intervensi berganda arsitektur pilihan dengan pesan norma sosial dengan intervensi tunggal arsitektur pilihan. Hasil uji dengan Kruskal-Wallis terdapat perbedaan signifikan dari ketiga kelompok (p<,05). Selanjutnya dilakukan pengujian Mann-Whitney antar kelompok dengan p<,0167. Sehingga disimpulkan bahwa penerapan intervensi dinyatakan terdapat perbedaan penggunaan sedotan dibandingkan kelompok kontrol, dan jika dibandingkan antar kelompok intervensi ditemukan bahwa penerapan intervensi berganda arsitektur pilihan dan pesan norma sosial lebih signifikan dibandingkan intervensi tunggal arsitektur pilihan saja.

---

This study examined social norm interventions and architectural choices to reduce the use of plastic straws in restaurants. This study had two stages, namely the baseline study and intervention. At the baseline study stage, the interview method, observation, and questionnaire were applied. The target of the baseline respondents consisted of 106 questionnaires and 12 interview respondents. During the baseline study, it was found that the reason visitors using staws were because the straws are provided, habits, and practical use. Descriptive norms illustrated that most visitors use straws when drinking, and while in injunctive norms stated that visitors believe that they do not use straws one way to reduce plastic waste. At the intervention stage using quasi-experimental for five days in the three groups, namely two intervention groups, and one control group. Intervention studies examined the administration of selected architectural techniques with social norm messages versus the control group, the choice of architectural intervention options with the control group, and a comparison of the provision of multiple intervention architectural choices with messages of social norms with a single intervention of choice architecture. The results of the Kruskal-Wallis test showed significant differences from the three groups (p <.05). The Mann-Whitney test was then carried out between groups with p <.0167. So it was concluded that the application of the intervention stated that there were differences in the use of straws compared to the control group, and when compared between intervention groups it was found that the application of multiple intervention architectural choices and messages of social norms was more significant than single-choice architectural interventions."

"Pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam satu dekade terakhir di sejumlah negara Muslim menggambarkan suatu pertumbuhan yang tidak berkualitas akibat meningkatnya kesenjangan. Penerapan kebijakan fiskal dan moneter yang efektif dan efisien dapat mendukung pertumbuhan yang lebih inklusif, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk menikmati pertumbuhan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal meliputi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan pendidikan serta kebijakan moneter meliputi sasaran akhirnya yaitu inflasi dan kredit domestik perbankan terhadap pertumbuhan inklusif di 4 negara OKI yaitu Indonesia, Malaysia, Qatar dan Saudi Arabia dengan menggunakan pengukuran yang diformulasikan oleh Hakimian. Hasil estimasi dengan menggunakan ECM Error Correction Model menunjukkan bahwa baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif di Malaysia dan Qatar, sedangkan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia dan Saudi Arabia. Sementara itu, inflasi ditemukan hanya berpengaruh signifikan dalam jangka panjang baik di Indonesia, Qatar, Malaysia dan Saudi Arabia, sedangkan kredit domestik perbankan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif di Saudi Arabia, Malaysia dan Qatar dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil penelitian ini, perlu adanya peninjauan ulang porsi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan pendidikan dan efisiensi alokasi anggarannya untuk mendukung pertumbuhan inklusif. Selain itu, penguatan kebijakan moneter, stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, serta perluasan sektor keuangan financial deepening untuk mencapai kesetaraan masyarakat dalam mendapatkan akses keuangan dapat mendukung tercapainya pertumbuhan inklusif.

---

In the last decade, a number of Muslim countries experience an unqualified economic growth. It is indicated by a high economic growth with less equality. The usage of an effective and efficient fiscal and monetary policy can promote an inclusive growth. This study empirically investigates the impact of fiscal policy government spending on health and education and monetary policy target inflation and domestic credit by banks on inclusive growth in four selected OIC Organization of Islamic Cooperation member countries, namely Indonesia, Malaysia, Qatar and Saudi Arabia by using Hakimian's formulation.

Based on ECM Error Correction Model, the result of this investigation shows that government spending in health positively and significantly influences inclusive growth in Malaysia and Qatar, while government spending on education influences inclusive growth in Indonesia and Saudi Arabia positively and significantly both in the short and long term. In terms of monetary policy, there is a significant effect of inflation towards inclusive growth in Indonesia, Qatar, Malaysia and Saudi Arabia in the long term. Meanwhile, a significant and positive influence of domestic bank credit towards inclusive growth only happens in Malaysia, Qatar and Saudi Arabia in long term.

Based on these results, it is necessary to review the portion of government spending in health and education, to increase the efficiency of budget allocation to support the inclusive growth. In addition, it is also necessary to strengthen monetary policy, maintaining political stability and security of the country, as well as to enhance the finance sector by financial deepening to achieve the equality in access to finance to promote the inclusive growth. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menemukan ada atau tidaknya hubungan antara sikap, norma sosial, dan kontrol perilaku dengan willingness to buy pada kosmetik vegan di Indonesia. Sikap, norma sosial, dan kontrol perilaku terbukti memiliki peranan dalam willingness to buy produk kosmetik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian korelasional dan regresi. Partisipan mahasiswi Sarjana/Diploma (N = 70) yang mana pernah memakai, membeli, atau berniat menggunakan produk kosmetik vegan. Temuan utama dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang kuat dan positif antara sikap, norma sosial, dan kontrol perilaku dengan willingness to buy r(70) = 0,844 , R2 = 0,7, F = 54,668, p < .05. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya peranan sikap, norma sosial, dan kontrol perilaku dalam meningkatkan perilaku sustainability. Penelitian ini konsisten dengan prediksi theory planned behavior.

---

This study aims to determine whether or not there is a relationship between attitudes, social norms, and behavioral control with willingness to buy on vegan cosmetics in Indonesia. Attitudes, social norms, and behavioral control are proven to have a role in willingness to buy cosmetic products. This research uses correlational and regression research methods. Participants were undergraduate/diploma students (N = 70) who had used, purchased, or intended to use vegan cosmetic products. The main finding of this study is that there is a strong and positive relationship between attitudes, social norms, and behavioral control with willingness to buy r(70) = 0.844 , R2 = 0.7, F = 54.668, p < .05. The implication of this research is the importance of the role of attitudes, social norms, and behavior control in increasing sustainability behavior.This study is consistent with the predictions of the theory of planned behavior."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh norma Konfusianisme dalam kebijakan rok mini di Korea Selatan pada tahun 1973. Kebijakan rok mini adalah salah satu kebijakan yang ada di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ringan atau Gyeongbeomjoecheobeolbeop yang disahkan pada tahun 1973. Dalam undang-undang ini, salah satu jenis pelanggarannya berupa paparan tubuh wanita yang memakai rok mini.  Saat itu, biasanya polisi membawa penggaris saat berpatroli dan sering kali menghentikan para wanita yang memakai rok untuk diukur panjangnya. Jika rok yang dipakai mempunyai hemline 17 cm diatas lutut, maka wanita tersebut diberikan sanksi. Kebijakan ini dibuat karena pandangan akan rok mini tidak sesuai norma dan tradisi busana wanita Korea yang berlaku saat itu sehingga menciptakan kontroversi. Oleh karena itu, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana norma Konfusianisme menjustifikasi kebijakan rok mini untuk wanita muda di Korea Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang dibantu dengan studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan normakonfusianisme sebagai pengaruh pembentukan kebijakan rok mini Korea Selatan pada tahun 1973. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan kebijakan rok mini pada tahun 1973 dipicu oleh norma Konfusianisme khususnya pada etika berbusana bagi kaum wanita pada era Joseon. Norma ini ditekankan kembali pada masa Park Chung-hee yang konfusianis melalui kebijakan tersebut, guna memperkuat identitas bangsa Korea

---

This study analyses the influence of Confucian norms on the miniskirt policy in South Korea in 1973. Miniskirt policy is one of the policies contained in the Minor Offences Act or Gyeongbeomjoecheobeolbeop which was passed in 1973. In this law, one of the violations is overexposure, which refers to women wearing miniskirts. At that time, the police usually carried a ruler on patrol and often stopped women who wore skirts to measure the length. If the skirt worn has a hemline of 17 cm above the knee, the woman will be penalized. This policy was made because the view of the miniskirt does not fit the norms and traditions of the Korean women clothing, which creates controversy. Therefore, the research question in this study is how Confucianism norms justify the miniskirt policy for Korean women. This study uses a descriptive analysis method with the help of literature study. This study aims to explain Confucian norms as the influence of the establishment of the South Korean miniskirt policy in 1973. The results show that the establishment of the miniskirt policy in 1973 was caused by Confucian norms, especially dress etiquette for Korean women which were regulated by Confucian officials in the Joseon era. This norm was re-emphasized during the Park Chung-hee era through this policy, where Confucianism was a value that was applied to his government to strengthen the identity of the Korean nation. 

"

"ABSTRAKTulisan ini meruapakan sebuah kajian atas agama sebagai sebuah institusi kompleks yang tertanam dalam budaya sebuah masyarakat. Metode yang digunakan adalah analisis terhadap makna agama dalam kaitan dengan bidang-bidang kehidupan manusia lainnya, seperti budaya, politik dan bahkan kepribadian manusia. Agama lahir dari kompleksitas tersebut, dan turut serta membentuk serta melestarikan kompleksitas yang ada."

"Penelitian ini bermaksud untuk menemukan stigma yang menjadi target prasangka dalam konteks masyarakat Indonesia; menguji pengaruh sosial dalam ekspresi prasangka; serta menguji peran kejelasan norma sosial dan perceived controllability stigma dalam memoderasi pengaruh sosial terhadap ekspresi prasangka. Dari 373 mahasiswi dalam rentang usia antara 19 - 22 tahun ditemukan bahwa pengaruh sosial dalam bentuk kehadiran orang lain yang mengutuk atau mendukung diskriminasi akan mempengaruhi ekspresi prasangka. Pengaruh kehadiran orang lain yang mengutuk atau mendukung diskriminasi terhadap ekspresi prasangka dimoderasi oleh kejelasan norma sosial. Sementara itu pengaruh sosial terhadap ekspresi prasangka tidak dimoderasi oleh perceived controlability stigma.

---

This present study assesses stigma in Indonesian context and examined the effects social influence toward expression of prejudice through moderation of social norm clarity and perceived controllability stigma. Results from373 female college students aged between 19-22 years old showed that social influence has direct effect on expression of prejudice and social norm clarity was proved to moderating the effect of social influence on expression of prejudice. On the other hand, perceived controllability was not proved to be the moderator."

"

Penelitian kuantitatif ini dilakukan pada perusahaan di sektor Infrastruktur pada negara Indonesia, Singapura, Filipina dan Vietnam dengan tujuan melihat perbandingan kebijakan ekonomi dalam mempengaruhi kinerja perusahaan, kemajuan sektor infrastruktur serta penerapan yang baik pada masing – masing negara. Variabel ukuran kinerja perusahaan yang digunakan adalah ROE dan ROA. Penelitian ini dilakukan dengan cara preskriptif dengan mengumpulkan data sekunder dari situs resmi bursa efek yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI), Singapore Exchanged Limited  (SGX), Philippine Stock Exchange (PSE) dan Hanoi Stock Exchange (HNX). Untuk mendapatkan hubungan antar-variabel, analisis dan pengolahan data pada penelitian ini digunakan metode Vector Autoregressive (VAR). 

Hasil penelitian ini adalah Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh masing – masing negara memiliki dampak yang berbeda – beda menyesuaikan dengan keaadan ekonomi pada negara tersebut sehingga memberikan dampak yang berbeda dalam penerapan kebijakan moneter dan fiskalnya. Pada negara Indonesia dan Filipina, dampak kebijakan moneter suku bunga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan (pengaruh positif) secara signifikan, sedangkan pada negara Vietnam dan Singapura tidak terbukti memberikan pengaruh yang signifikan. Pada negara Indonesia dan Filipina, dampak kebijakan fiskal terlihat bahwa kinerja perusahaan di sektor infrastruktur terlihat dipengaruhi secara positif oleh APBN dan suku bunga tetapi di Vietnam dan Singapura tidak terlihat dipengaruhi secara positif.

 

 

---

This quantitative research was conducted on companies in the infrastructure sector in Indonesia, Singapore, the Philippines, and Vietnam to see a comparison of economic policies in influencing company performance, the progress of the infrastructure sector, and good implementation in each country. The company performance measurement variables used are ROE and ROA. This research was conducted in a prescriptive way by collecting secondary data from official stock exchange sites, namely the Indonesia Stock Exchange (IDX), Singapore Exchange Limited (SGX), Philippine Stock Exchange (PSE), and Hanoi Stock Exchange (HNX). To find out the relationship between variables, analysis, and data processing in this study we used the Vector Autoregressive (VAR) method. 

The results of this study are that the economic policies implemented by each country have different impacts according to the economic conditions in the country so they have different impacts on the implementation of monetary and fiscal policies. In Indonesia and the Philippines, the impact of interest rate monetary policy can significantly affect company performance (positive effect), while in Vietnam and Singapore, it is not proven to have a significant effect. In Indonesia and the Philippines, the impact of fiscal policy shows that the performance of companies in the infrastructure sector appears to be positively influenced by the State Budget and IR, but in Vietnam and Singapore, it does not appear to be positively affected.

 

 

"