Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PT. Asuransi "XYZ" selaku pemberi kerja berusaha membayar pajak dengan benar dan tidak bertentangan dengan UU seita Peraturan lainnya. Untuk meningkatkan efisiensi dalam pembiayaan perusahaan maka strategi pajak yang tepat saiigat menentukan dan penerapannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Penghasilan karyawan merupakan penghasilan yang dipungut melalui pihak ke tiga (dalam hal ini pemberi kerja). Dalam hal ini ada dua pihak yang tersangkut yaitu pekerja atau penerima penghasilan dan perusahaan atau pemberi hasil. Dalam sistem pelunasan melalui pihak ke tiga, PT. Asuransi "XYZ" ditunjuk atau ditugaskan untuk melakukan pemungutan pajak penghasilan alas penghasilan yang dibayarkan kepada subyek pajak. Masaiah pokok tesis adalah agar efisiensi dalam pembiayaan PI. Asuransi "1XYZ" meningkal, maka pajak atas penghasilan karyawan yang terkena lapisan tarif 10 % dan 15 % ditunjang oleh perusahan dengan metodc gross up, sehingga dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Tunjangan pajak yang dibcrikan berdasarkan rumus gross up dapai memperbesar hiaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan untuk mcngurangi hutang pajaknya yang terlalu besar.Penelitian dilakukan terhadap penerapan rumus gross up oleh PT. Asuransi "XYZ" dalam pemberian tunjangan pajak atas penghasilan karyawannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prakteknya penggunaan Rumus gross up tersebut salah sehingga pada akhir tahun terjadi PPh. Ps. 21 Kurang bayar/lebih bayar.Scbagai kesimpulan bahwa penerapan rumus gross up yang salah dapat mengganggu arus kas perusahaan. Apabila penerapan rumus gross up benar maka jumlah pajak yang terutang sama dengan pajak yang telah diangsur.Disarankan agar rumus gross up diterapkan secara benar. Penerapan rumus gross up sebaiknya hanya pada karyawan yang terkena lapisan tarif 10% dam 15%."

"Pokok permasalahan penelitian untuk menulis tesis ini adalah bagaimana Cakupan dari Usaha di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri dapat memberikan penerimaan negara yang paling besar namun juga dapat diterima oleh negara-negara mitra perjanjian (treaty partners).Tipe penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis. Penelitian dilakukan melalui wawancara dengan pejabat pajak yang merumuskan kebijakan perpajakan dan yang melaksanakan di lapangan dan para konsultan pajak. Penelitian juga dilakukan atas dokumen yaitu undangundang domestik, tax treaties serta buku-buku karya ilmiah, balk menurut para ahli perpajakan, maupun menurut para pejabat yang merumuskan kebijakan dan yang bertugas menerapkan di lapangan.Apabila pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha hanya didasarkan atas penghasilan yang dapat dibuktikan diperoleh bentuk usaha tetap, maka kegiatan-kegiatan usaha yang sebenarnya juga dilakukan oleh bentuk usaha tetap, dilaporkan kepada fiskus di negara berkembang sebagai kegiatan yang langsung dilakukan oleh kantor pusat perusahaan. Fiskus di negara berkembang sering tidak mempunyai cukup kemampuan untuk dapat mengidentifikasi semua kegiatan yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap. Para ahli perpajakan PBB sepakat untuk menyarankan dianutnya force of attraction rule."Force of attraction rule" seperti diterapkan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Republik Indonesia - Australia adalah yang paling luas dengan potensi penerimaan pajak yang paling besar. Belum semua "tax treaties" menggunakan konsep "force of attraction"."Tax treaties" lainnya yang sudah menganut masih perlu diupayakan agar "force of attraction rule" nya juga menjadi yang paling luas. Oleh karena itu masih ada peluang untuk melakukan renegoisasi berkenaan dengan dua kelompok tax treaties :(1) yang belum menganut force of attraction rule menjadi "force of attraction";(2) yang menganut force of attration rule tetapi belum yang terluas perlu diupayakan untuk menjadi "force of attraction" yang terluas."

"Pemilihan metode penyusutan yang tepat akan memberi keuntungan kepada Wajib Pajak, demikian juga dengan pemilihan bentuk penghasilan yang diberikan kepada para karyawannya. Pemilihan bentuk penghasilan yang diberikan kepada karyawan yang tepat akan mengurangi pajak terutang dari suatu pemberi kerja. Demikian hasil yang diperoleh dari penelitian ini. Untuk memilih metode penyusutan saldo menurun dan metode garis lurus diperlukan penghitungan dengan memperhatikan variabel waktu.Metode yang memperhatikan variabel waktu yang digunakan untuk membandingkan kedua metode tersebut adalah metode nilai sekarang. Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa jika tingkat bunga riil positif maka metode penyusutan saldo menurun selalu memberikan nilai sekarang riil yang lebih besar jika dibandingkan dengan metode garis lurus, sehingga mengakibatkan nilai sekarang riil dari biaya perusahaan yang lebih besar. Sebaliknya jika tingkat bunga riil adalah negatif maka metode garis lurus menghasilkan nilai sekarang riil yang lebih besar. Apabila tingkat bunga riil sama dengan nol maka kedua metode menghasilan nilai sekarang riil yang sama besarnya. Pemilihan bentuk penghasilan yang diberikan kepada karyawan juga memegang peranan penting dalam manajemen pajak, khususnya untuk menghemat pengeluaran pajak. Hasil penelitian menunjukan bahwa memberikan tunjangan sedemikian sehingga jumlah penghasilan yang diterima oleh karyawannya sesuai dengan jumlah yang dikehendaki, dapat lebih menghemat pajak. Namun demikian, pengeluaran untuk karyawan secara keseluruhan jika perusahaan memberikan tunjangan PPh melebihi jumlah pajak yang dapat dihemat tersebut, sehingga secara kornersial, pemberian bentuk penghasilan ini kurang menguntungkan bagi perusahaan. Terakhir, tidak kalah pentingnya dalam manajemen pajak adalah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

"[ABSTRAKLaporan ini berisi tentang proses registrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sertaanalisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi denganmengambil kasus pada ekspatriat Jepang yang melakukan pekerjaan di Indonesia.Proses pendaftaran NPWP dilakukan sebagai salah satu pemenuhan kewajibansebagai Subjek Pajak Dalam Negeri. Sedangkan perhitungan Pajak Penghasilandijelaskan dengan menggunakan kasus dalam berbagai kondisi ekspatriat, yaituadanya penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang berasal dari dalam dan luarnegeri, penghasilan bunga serta kredit pajak atas pemotongan pajak di luar negeri.Selain itu dijelaskan pula pencatatan akuntansi terkait pembayaran gaji danpenyetoran PPh Pasal 21 oleh perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses registrasi NPWP dan perhitungan serta pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

---

ABSTRACTThis report explain the tax ID registration process, and treatment of income taxcalculation and reporting for Japanese expatriate works in Indonesia. The tax IDregistration process is one of the fulfillment of obligations as an Indonesian taxresidence. Income tax calculation are explained by several conditions, such asemployment income paid from Indonesia and Japan, interest income from Japansource, and treatment for tax credit of income tax withheld in Japan. Moreover, thisreport explain the accounting treatment related to the payment of salaries andremittance of article 21 income tax by the company. The results of this report showsthat the tax ID registration process, and income tax calculation and reporting process have complied with Indonesian Tax regulations. ;This report explain the tax ID registration process, and treatment of income taxcalculation and reporting for Japanese expatriate works in Indonesia. The tax IDregistration process is one of the fulfillment of obligations as an Indonesian taxresidence. Income tax calculation are explained by several conditions, such asemployment income paid from Indonesia and Japan, interest income from Japansource, and treatment for tax credit of income tax withheld in Japan. Moreover, thisreport explain the accounting treatment related to the payment of salaries andremittance of article 21 income tax by the company. The results of this report showsthat the tax ID registration process, and income tax calculation and reporting process have complied with Indonesian Tax regulations. , This report explain the tax ID registration process, and treatment of income taxcalculation and reporting for Japanese expatriate works in Indonesia. The tax IDregistration process is one of the fulfillment of obligations as an Indonesian taxresidence. Income tax calculation are explained by several conditions, such asemployment income paid from Indonesia and Japan, interest income from Japansource, and treatment for tax credit of income tax withheld in Japan. Moreover, thisreport explain the accounting treatment related to the payment of salaries andremittance of article 21 income tax by the company. The results of this report showsthat the tax ID registration process, and income tax calculation and reporting process have complied with Indonesian Tax regulations. ]"

"Perkembangan internet berimplikasi terhadap perkembangan aktivitas bisnis di internet Aktivitas ini memunculkan ide ide untuk membentuk perusahaan perintis berbasis digital di Indonesia Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan perintis berbasis digital merupakan objek pajak penghasilan Oleh karena itu kepatuhan Wajib Pajak merupakan hal yang penting dalam sistem pemungutan pajak pengasilan tersebut Penelitian ini meneliti pada 2 perusahaan perintis berbasis digital Penelitian ini menunjukkan bahwa PT A sebagai perusahaan perintis berbasis digital dengan kegiatan usaha jasa pembuatan website dan aplikasi mobile belum memenuhi kepatuhan formal maupun material atas ketentuan pajak penghasilan Terdapat perilaku tax evasion dan melalaikan pajak pada PT A Sedangkan PT B yang merupakan perusahaan perintis berbasis digital di bidang e commerce fashion muslimah telah memenuhi kepatuhan formal dan material atas ketentuan pajak penghasilan kecuali kepatuhan pada pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 Hambatan yang dihadapi oleh PT A dan PT B adalah kurangnya pemahaman yang komprehensif untuk melaksanakan kepatuhan sebagai Wajib Pajak dan kurangnya pengawasan dari Kantor Pelayanan Pajak terhadap mereka agar menjadi Wajib Pajak yang patuh.

---

The development of internet give implication toward the development of business activities in the Internet These activities bring many ideas to form a digital start up company based in Indonesia Income received or accrued by the business activities conducted by the digital start up is an object of income tax Thus tax compliance is crucial in income tax collection system This study discusses about case in two the digital start up companies This study shows that PT A as a digital start up company whose main activity is website and mobile application creation service has not yet fulfill the formal and material compliance on income tax regulations Tax evasion and tax neglecting is found on PT A While PT B as a digital start up company in moslem fashion e commerce has fulfill the formal and material compliance on income tax except compliance toward PP 46 2013 The difficulties faced by PT A and PT B are the lack of comprehensive understanding to comply as a taxpayer and the lack of supervision from KPP towards them so they can be compliant tax payers."

"Intepretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 (ISAK 16) merupakan ketentuan perlakuan akuntansi bagi pihak operator yang terlibat dalam suatu perjanjian konsesi jasa atau kerjasama pemerintah dan swasta. Ketentuan ISAK 16 ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012. Peneltian ini bertujuan membahas tentang perlakuan perpajakan atas penerapan ISAK 16 pada PT XYZ selaku perusahaan pembangkit listrik yang memiliki kontrak kerja sama dengan PLN pada masa konstruksi. Selain itu, penelitian ini membahas pula mengenai permasalahan yang timbul akibat penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini adalah pada masa konstruksi PT XYZ tidak dikenakan pajak serta masalah utama yang timbul adalah kesuiltan manajemen untuk menjelaskan penerapan SAK baru ini kepada semua pihak yang berkepentingan dan tidak didapatnya kepastian hukum dalam pengenaan pajak.

---

Interpretation of Financial Accounting Standards Number 16 (ISAK 16) is accounting rule for Private as operator who has Concession Agreement with the Government. ISAK 16 applicable since 1st January 2012. This research addresses implementation of ISAK 16 in PT XYZ as an Independent Power Producer who has an Agreement with PLN on construction term. Beside, this research explains about the problems as the effect of this implementation. This research used qualitative descriptive approach. The data were collected by interviews and study of literature. The result of this research is PT XYZ cannot be taxed for construction term. Then, the main problem is difficulty to explain implementation of this new accounting rule to all parties and there is not certainty for taxation."

"Karya akhir ini meneliti tentang perbedaan penentuan hak pemajakan internasional antara Indonesia dan Amerika Serikat yang menyebabkan terjadinya pengenaan pajak berganda terhadap tenaga kerja asing dari Amerika Serikat yang berada di Indonesia. Objek yang diteliti adalah ekspatriat dari Amerika Serikat yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan dalam negeri (Indonesia).Penelitian dibatasi dengan menggunakan Undang-Undang Perpajakan Indonesia tahun 2000 beserta peraturan-peraturan pendukung yang berkenaan dengan pembahasan masalah, dan Internal Revenue Code yang telah diamandemenkan beberapa kali hingga tahun 2002. Pajak yang akan diteliti adalah pajak penghasilan. Penelitian atas pajak penghasilan ini meliputi pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan karyawan (dengan tarif pasal 17) dan 26, serta pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang Undang Pajak Penghasilan Indonesia Nomor 17 tahun 2000. Aspek pajak yang diteliti menyangkut aspek formal, yaitu berupa formalitas kewajiban pelaporan, dan aspek materiil, berupa isi Surat Pemberitahuan tersebut.Penyelesaian masalah kependudukan ganda ini dapat diselesaikan dengan menggunakan ketentuan yang terdapat pada artikel 4 ayat (2) tax treaty yang berisi tentang tie break rule, dan pemberian fasilitas kredit pajak luar negeri oleh Indonesia dan Amerika Serikat.

---

This thesis observes the differences of authority taxation between Indonesia and the United States of America, which cause a double taxation to expatriate from the United States of America who domicile in Indonesia. The observed object is an expatriate from the United States of America, which has done dependent personal services within Indonesia.

This research was limited by using Indonesian Income Tax Statute year 2000 along with regulations respective support with solution of the problem and Internal Revenue Code which have been amendment several times until year 2002. The subject of this research is income tax. Research to the this income tax cover income tax section 21 to the production of employees (with tariff section 17) and 26, and also section 2 sentence (3) and (4) appropriate with Indonesian Income Tax Statute Number 17 year 2000.

This double taxation problem can be solved using article 4 (2) on the tax treaty about tie break rules, and giving a foreign tax credit facility by Indonesia and the United States of America."

"Kejelasan peraturan merupakan salah satu faktor yang mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.Dalam rangka alih teknologi, perusahaan KPS di Indonesia mengirimkan karyawan WNI ke luar negeri dan terdapat tiga jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan yang ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan tempat para karyawan tersebut bekerja di luar negeri, pembiayaan ditanggung oleh perusahaan KPS di Indonesia, dan kombinasi dari kedua jenis pembiayaan ini.Masalah yang timbul dalam pengiriman karyawan KPS ke luar negeri adalah kewajiban perpajakan apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan KPS XYZ, Ltd. selaku pemberi kerja dan kewajiban perpajakan karyawan KPS sebagai wajib pajak orang pribadi di Indonesia serta apakah persetujuan penghindaran pajak berganda cukup efektif dalam menyelesaikan masalah wajib pajak penduduk rangkap.Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat panting yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Setiap negara mempunyai wewenang untuk memungut pajak atas penghasilan dari wajib pajak di wilayahnya. Dengan semakin berkembangnya pendagangan internasional, konflik yurisdiksi pemajakan tidak dapat dihindari. Perjanjian penghindaran pajak berganda merupakan perjanjian bilateral antara dua negara untuk mengatasi masalah pengenaan pajak berganda karena konflik adanya konflik yurisdiksi pemajakan ini.Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif (desknptif analisis). Metode pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dengan membaca dan mempelajan teori, peraturan perpajakan yang terkait dengan masalah ini serta peraturan pelaksanaannya dan pengamatan praktek di lapangan pada perusahaan KPS XYZ, Ltd. di Indonesia. Penelitian ini juga dilengkapi dengan membandingkan praktek pemajakan di beberapa negara dan perjanjian penghindaran pajak berganda Indonesia dengan Amerika Serikat.Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa XYZ, Ltd. bukan pemberi kerja dalam hal pembiayaan ditanggung oleh perusahaan tempat karyawan KPS tersebut bekerja di luar negeri; sebagai pemberi kerja jika pembiayaan seluruhnya ditanggung oleh perusahaan XYZ, Ltd. di Indonesia. Jika pembiayaan sebagian ditanggung oleh perusahaan di Indonesia dan sebagian ditanggung oleh perusahaan tempat karyawan KPS tersebut bekerja di luar negeri, terdapat dua (2) pemberi kerja, yakni XYZ, Ltd. di Indonesia dan perusahaan tempat karyawan KPS tersebut bekerja di luar negeri. Karyawan KPS yang bekerja di luar negeri, tetap merupakan wajib pajak dalam negeri orang pribadi di Indonesia, akan tetapi peraturan perpajakan di Indonesia belum mengatur mengenai mekanisme pelaporan SPT dari luar negeri. Dalam menyelesaikan masalah wajib pajak penduduk rangkap, persetujuan penghindaran pajak berganda Indonesia belum efektif. Sebaiknya, peraturan perpajakan yang ada disempumakan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, dengan memberikan ketentuan yang lebih rinci mengenai pengertian pemberi kerja, mekanisme pelaporan SPT dan luar negeri serta dibenkannya ketentuan yang lebih tegas dalam P3B dalam menyelesaikan masalah penduduk rangkap.

---

A clear and firm tax regulation is one of the most significant factors which will influence the taxpayer to fulfill their tax obligation.

Due the need of the transfer of technology in oil and gas exploration, Production Sharing Contractor assigns their employee working overseas. There are 3 (three) types of the costing for this kind of assignment. First, the employee remuneration is fully borne by the company overseas; the second type is fully covered by the Production Sharing Contractor in Indonesia and the third one is partly borne by the Production Sharing Contractor in Indonesia and by the company overseas.

There are cases impacted by that kind of assignment and costing such as the tax obligation which has to be fulfilled by the Production Sharing Contractor as the employer as well as for those employees as an individual taxpayer in Indonesia. Another issue is whether the tax treaty effectively resolves the dual resident taxpayer cases.

Tax contributes significantly to the government revenue. For this purpose, each country has their right to collect the tax from the taxpayer income within their country. Along with the international trade, conflict of the tax jurisdiction can not be avoided. Tax treaty is one of the ways to resolve this problem.

This research is based on the qualitative methodology approach (descriptive analysis) which uses the secondary data though literatures; text books; the respective tax regulations as well as the tax procedures. This research is a study case at XYZ, Ltd., a Production Sharing Contractor, in Indonesia. As a comparison, this research has also been referred to the several countries' tax regulation and implementationaswellas the tax treaty within the Government of Indonesia and the United States of America.

This research proves that XYZ, Ltd. is categorized as the employer in case of the employment cost is fully borne by XYZ, Ltd. in Indonesia; not as an employer when the cost is fully covered by the company overseas. For the cost shared, there will be 2 (two} employers which are XYZ, Ltd. in Indonesia and the company overseas. Even though working and living overseas, employee of XYZ, Ltd. are categorized as the individual taxpayer in Indonesia and has to fulfill their tax obligation in Indonesia, however the tax report mechanism form abroad has not been clearly defined. To anticipate the dual resident taxpayer, the Indonesian tax treaty does not effectively resolve the issue. To influence the taxpayer to fulfill their tax obligation, a clear definition of an employer, a definite tax report mechanism from abroad has to be covered by the tax regulation in Indonesia. The Indonesian tax treaty has to cover a firm rule on how to resolve the dual resident taxpayer."

"Dalam karya tulis ini, penelitian dilakukan pada suatu badan usaha swasta yang bergerak dibidang hilir yaitu PT "X" yang melakukan distribusi dan pemasaran atas gas bumi. Masalah yang muncul dari kegiatan ini adalah mengenai penjualan gas bumi yang menimbulkan keraguan bagi PT "X" untuk menetapkan apakah dikenakan PPN atau tidak (mengingat pembelian gas dari Pertamina tidak dikenakan PPN).Masalah lain yang timbul adalah pada saat PT "X" melakukan pembayaran atas jasa investor dalam pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan yang tercantum dalam kontrak dengan cara Bangun Guna Serah dan Bangun Guna Milik, apakah di potong pajak atau tidak.Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa PT "X" dalam mendapatkan gas buminya tidak langsung dari sumbernya melainkan membelinya terlebih dahulu dari Pertamina. Dimana gas yang dijual oleh PT "X" tersebut merupakan gas yang langsung siap dikonsumsi oleh pelanggan. Sehingga penjualan gas ke pelanggan tersebut dikenakan PPN sebesar 10%.Sehubungan dengan adanya pemakaian pipa gas oleh PT "X", maka pembayaran atas jasa investor dalam pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas dianggap sebagai sewa atas penggunaan pipa gas yang dibangun. sehingga PT "X" harus memotong PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan.Pada saat berakhirnya perjanjian dengan cara Bangun Guna Serah, bangunan yang diserahkan oleh investor kepada PT "X" merupakan penghasilan PT "X", sehingga PPh yang terutang adalah sebesar 5% x nilai tertinggi antara nilai pasar dengan NJOP bangunan yang diserahkan."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pajak Penghasilan atas penghasilan Wajib Pajak yang memiliki peredaran usaha tertentu pada kegiatan usaha petani tembakau di Kabupaten Temanggung serta hambatan dalam penerapannya. Penulis memilih Kabupaten Temanggung sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu kabupaten penghasil tembakau terbesar di Indonesia. Kebijakan Pajak Penghasilan yang dibahas dalam penelitian adalah Pajak Penghasilan final bagi Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Usaha tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat empat faktor yang menentukan keberhasilan dari kebijakan sebagaimana konsep implementasi kebijakan menurut Edward III yaitu meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi dalam mencapai tujuan dari kebijakan ini. Hambatan dalam implementasi kebijakan ini berupa faktor sumber daya manusia, kurangnya komunikasi, dan posisi tawar menawar petani tembakau yang lemah dalam menentukan harga tembakau.

---

This study aims to analyse the implementation of income tax on tobacco farmer business activities to taxpayers who have certain turnover in the regency of Temanggung along with the obstacles in its application. The author chose Temanggung Regency as the research location because it is one of the largest tobacco producing in Indonesia The Income Tax Policy discussed in the study is the final income tax for Taxpayers who have certain turnover regulated in Government Regulation Number 23 of 2018 concerning Income Tax on income from businesses received or obtained by taxpayers who have certain turnover. The research method used is qualitative with in-depth interview data collection techniques and literature studies. The results of this study are there are four factors that determine the success of the policy as Edward IIIs conception of policy implementation includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure in achieving the objectives of this policy. Obstacles in the implementation of this policy are in the form of human resources, lack of communication, and weak bargaining position of tobacco farmers in determining tobacco prices."