Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai fungsi akses dan keamanan pada Sistem Informasi Arsip (SIAR) di unit kearsipan DPR RI. SIAR merupakan sebuah sistem yang mengelola kumpulan rekod elektronik yang berasal dari 21 unit pengolah di bawah Sekretariat Jenderal DPR RI. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah fungsi akses dan kemanan dalam SIAR DPR RI telah memenuhi standar persyaratan fungsional untuk ERMS. Untuk itu, adanya penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan kesesuaian fungsi akses dan keamanan sistem pengelolaan rekod di SIAR DPR RI dengan ISO 16175. Penelitian ini hanya akan mengacu pada 5 poin pertama kelompok kontrol dan keamanan yang memuat 20 persyaratan fungsional ISO 16175. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur dan observasi partisipatif. Teknik pemilihan responden dalam wawancara ini menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari 20 persyaratan fungsional terkait fungsi akses dan keamanan ISO 16175, SIAR DPR RI dapat memenuhi 14 persyaratan yang ditetapkan. SIAR telah melakukan pengendalian akses dalam upaya menjaga keutuhan dan keamanan rekod di dalam sistem.

---

This study discusses the access and security functions of the Sistem Informasi Arsip (SIAR) in the DPR RI filing unit. SIAR is a system that manages a collection of electronic records originating from 21 processing units under the Secretariat General of the DPR RI. The formulation of the problem in this research is whether the access and security function in SIAR DPR RI meets the standard functional requirements for ERMS. For this reason, this research is aimed at describing the suitability of the access and security functions of the records management system at SIAR DPR RI with ISO 16175. This research will only refer to the first 5 points of the control and security group which contain 20 functional requirements of ISO 16175. The method used in this research is the qualitative method with a case study approach. The research was conducted using structured interview techniques and participatory observation. The technique used for selecting respondents in this interview is purposive sampling. The results of this study indicate that of the 20 functional requirements related to the access and security functions of ISO 16175, the SIAR DPR RI has met 14 of the specified requirements. SIAR has also implemented access control in an effort to maintain the integrity and security of records in the system."

"Penelitian ini membahas tentang Implementasi Electronic Records Management System (ERMS) pada Layanan Temu Kembali Arsip Publik Berbasis Elektronik dengan Studi Kasus pada Sistem Informasi Arsip (SIAr) DPR RI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi SIAr dalam memberikan pelayanan temu kembali arsip publik berbasis elektronik secara cepat, tepat, dan akurat sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Penelitian ini juga menganalisis kekurangan-kekurangan yang menjadi kendala bagi arsiparis dan pengguna selama pelaksanaan SIAr DPR RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terkait pengelolaan arsip elektronik di SIAr DPR RI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan ERMS dalam memberikan layanan temu kembali arsip sudah dilaksanakan secara efektif dan efisien serta menerapkan KIP dengan baik, namun masih terdapat kendala yaitu tidak memiliki menu login sehingga kepuasan pengguna yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk SIAr DPR RI belum dilaksanakan.

---

This research discusses the Implementation of Electronic Records Management System (ERMS) in Electronic-Based Public Archive Retrieval Services with Case Studies at Sistem Informasi Arsip (SIAr) DPR RI. The purpose of this study is to identify how the implementation of SIAr in providing electronic-based public archive retrieval services quickly, precisely, and accurately as the implementation of Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. In addition, this study also want to analyze the shortcomings that become obstacles for archivists and users during the implementation of SIAr DPR RI. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data collection is through through semi-structured and in-depth interviews, observation, and analysis of document related to the management of electronic records in SIAr DPR RI. The results of this study indicate that the implementation of ERMS in providing archive retrieval services has been implemented effectively and efficiently and implemented KIP well, but there are still obstacles, namely not having a login menu so that user satisfaction which can be used as an evaluation for SIAr DPR RI has not been implemented."

"Penelitian ini mengidentifkasi bagaimana implementasi Electronic Record Management System (ERMS) dapat mendukung pelaksanaan e-government di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Arsip (SiArip). Bidang Pembinaan dan Layanan Pemanfaatan Jasa Kearsipan menerapkan ERMS dalam SiArip dengan melaksanakan kegiatan alih media yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan tinjauan literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan arsip elektronik yang Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok merupakan wujud dalam mendukung kegiatan e-government di lingkungan Pemerintahan Kota Depok dan menunjukkan bahwa implementasi ERMS dalam SiArip ditinjau dari komponen dasar ERMS yang dalam penerapannya masih belum terlaksana dengan maksimal akan tetapi SiArip sudah memenuhi komponen dasar dalam mempercepat pencarian dan temu kembali arsip dan mendukung pengelolaan arsip elektronik ditinjau dari dimensi layanan e-government yang berjalan dengan baik.

---

This Research identifies how the implementation of the electronic record management system can support e- government in Regional Archives and Library of Depok City using the application Sistem Informasi Pengelolaan Arsip (SiArip). The Sector of Archiving Services and Services Utilization Implements ERMS in SiArip by carrying out media transfer activities that refer to Government Regulation Number 28 of 2012. This Study uses a qualitative method through a case study approach. The research data collection techniques were obtained through observations, interviews, and literature review. The results of this study indicate that the electronic archive management activities carried out by the Regional Archives and Library of Depok City is a form of supporting e- government activities within the Depok City Government and indicate that the implementation of ERMS in SiArip is viewed from the basic components of ERMS which in its application has not been implemented optimally but SiArip has fulfilled the basic components in accelerating the search and retrieval of archives and supports the management of electronic records in terms of the dimensions of e-government services that are running well."

"Di Indonesia saat ini, memiliki angka penetrasi internet yang tinggi. Terutama di kelompok usia remaja yang cenderung aktif dalam mengikuti isu-isu politik secara online. Kondisi tersebut menjadi peluang untuk DPR RI untuk menerapkan Electronic Democracy. Beberapa studi sebelumnya tentang penerapan electronic democracy, melihat baik; secara top down yaitu diinisiasi oleh pemerintah atau secara bottom up yaitu proyek online yang dibuat oleh masyarakat. Peneliti melihat studi sebelumnya belum menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana platform yang dibuat oleh parlemen ditangkap dan digunakan oleh masyarakat, lalu bagaimana hal tersebut mempengaruhi suatu proses politik sehingga penelitian ini dapat mengisi kekosongan atas studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan mengkaji partisipasi politik online oleh mahasiswa, dapat terlihat model penerapan e-democracy pada aplikasi DPRNow!. Melalui wawancara mandala,serta studi dokumen dan visual, peneliti menyimpulkan bahwa inisiasi secara top-down dalam penerapan e-democracy pada kasus aplikasi DPRNow! terbatas pada level informasi dan belum melibatkan pengguna kepada tahap dialog,monitoring ataupun pembuatan keputusan. Sebaliknya, secara bottom-up keinginan untuk berpartisipasi politik secara online pada mahasiswa melalui aplikasi DPRNow!, terbatas pada sosialisasi yang minim, dan kurang jelasnya alur dan sistem pada fitur aspirasi dan pengaduan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa model penerapan e-democracy dengan konteks aplikasi DPRNow! memiliki model yang liberal, dimana hanya menjadi showcase yang berfokus pada penyebaran informasi dengan tidak merubah atau menggeser distribusi kuasa yang ada.

---

In Indonesia today, it has a high internet penetration rate. Most youth groups are actively involved in online political issues. This condition is an opportunity for the Indonesian Parliament to implement Electronic Democracy. Several previous studies on the application of electronic democracy, looked good; Top down, that is initiated by the government or from the bottom up, that is, online projects created by the community. Researchers look at studios that previously did not explain more about how platforms created by those taken are taken and used by the community, then how this affects a political process so that this research can fill the void of studios that have been done before. By examining online political participation by students, it can be seen the model of the application of e-democracy in the DPRNow! Application. Through mandala interviews, as well as documentary and visual studies, the researcher concludes what was initiated by the top-down in implementing e-democracy in the DPRNow! Application case. limited to the level of information and does not yet involve users for dialogue, monitoring or decision making. Moreover, it is only from the bottom up for politics online through students through the DPRNow! Application, limited to minimal socialization, and lack of clarity and flow in the features of aspirations and complaints. This provision supports the model of implementing e-democracy with the relationship between DPRNow! Has a liberal model, which only shows approved showcases on information that cannot be moved or shifted the existing distribution."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk melaksanakan pembuatan rancang bangun sistem manajemen rekod elektronik yang terintegrasi dengan proses bisnis organisasi (sistem manajemen kasus) yang memenuhi kebutuhan pengguna serta persyaratan sistem manajemen rekod serta tepat untuk diimplementasikan di Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum, LBH Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan dan metode pengembangan sistem adalah Extreme Programming. Pelaksanaannya terdiri dari beberapa tahap, yaitu: analisis awal yang dibangun dari hasil observasi, wawancara, diskusi kelompok terbatas, dilanjutkan dengan penentuan fitur dan persyaratan fungsional, pengembangan purwarupa, implementasi, pelatihan dan evaluasi untuk mengetahui manfaat purwarupa bagi PDBH. Purwarupa dikembangkan menggunakan framework Drupal dengan persyaratan fungsional berdasarkan Principles and functional requirements for records in electronic office environments : guidelines and functional requirements for electronic records management systems yang diterbitkan oleh International Council on Archives sedangkan untuk metadata digunakan ISAD(G). Evaluasi menunjukkan staf PDBH merasa pruwarupa bisa membantu kebutuhan pengelolaan rekod.

---

The purpose of this research is to build a prototype of electronic records system that is integrated with organization business process (case management system) that is compliant with user needs and records functional requirements which will be implemented and tested in Documentation Center of Law Aid (PDBH), LBH Jakarta.

Research method used is action research and system development method used is Extreme Programming. There are some phases: preliminary analysis based on observation, interview, focus discussion group, features needed, functional requirements, prototype development, implementation, training for users and evaluation to measure the benefit of the prototype to PDBH.

The prototype was developed using Drupal framework based on functional requirements of Principles and functional requirements for records in electronic office environments : guidelines and functional requirements for electronic records management systems published by International Council on Archives and ISAD(G) for metadata standard. The evaluation showed that PDBH staffs feel the prototype is useful and helping them better to manage records in PDBH.."

"Penelitian ini bertujuan untuk meninjau implementasi persyaratan fungsional Electronic Records Management System (ERMS) dari perspektif arsiparis dan pengembang sistem. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada tiga Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi (LKPT) berprestasi di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa ERMS yang dikembangkan belum memenuhi persyaratan fungsional; terdapat kecenderungan ketidaksiapan unit kerja dalam menerapkan ERMS yang diberikan oleh ANRI. Di sisi lain, ada kesadaran arsiparis dan pengembang ERMS terhadap pentingnya persyaratan fungsional yang harus diterapkan pada ERMS, dengan ketentuan dapat menyesuaikan proses bisnis organisasi dan dikembangkan dengan berorientasi pengguna. Ditemukan pula bahwa terdapat ekspektasi arsiparis dan pengembang ERMS dalam mewujudkan manajemen kearsipan yang baik. Salah satunya adalah dengan meninjau peraturan yang dasar manajemen arsip. Penelitian ini merupakan refleksi dari penerapan persyaratan fungsional ERMS di LKPT Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti dengan subjek yang sama dalam melakukan penelitian selanjutnya.

---

This research aims to review the implementation of functional requirements Electronic Records Management System (ERMS) from archivists and system developers perspective. The study was conducted by using qualitative research with case study methods on the best three of Academic Archive Institutions (LKPT) in Indonesia. The findings show that the ERMS developed are not meet the functional requirements yet; there is a tendency of record centers unpreparedness in applying ERMS given by ANRI. On the other side, there is awareness of archivists and ERMS developers toward the importance of functional requirements must be embedded to the ERMS, with condition could adjust organizations business and developed by user-oriented. It is also found that there are expectations by archivists and ERMS developers in realizing the good records management. One of them is reviewing the regulations underlying the records management. This research is reflection of ERMS functional requirements implementation on Academic Archives Institutions in Indonesia. Therefore, this research can be used as a representation for next researchers with similar subject in conducting the further research."

"Perubahan paradigma global dalam memandang teknologi informasi memberikan pengaruh terhadap tata kelola pemerintahan di Indonesia. Dalam mewujudkan transparasi terhadap informasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi peran arsip elektronik sangat penting dalam mendukung hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dimana dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa implementasi arsip elektronik di Unit Pusat Kearsipan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih belum dilaksanakan secara maksimal, hal tersebut dilihat dari Sumber Daya Manusia, Preservasi Elektronik, Hukum Peraturan, Sistem Informasi. Selain itu juga, hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan arsip elektronik terdiri dari masih belum memiliki fokus pengolahan arsip elektronik, anggaran, sarana prasarana yang terbatas serta arsiparis yang kompeten. Temuan penelitian ini yang merupakan evaluasi diharapkan dapat memaksimalkan peran arsip elektronik di lembaga pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang good governance.

---

The changing of global paradigm in seeing the information of technology gives influence on governance in Indonesia. In realizing transparency toward public information by utilizing information technology the role of electronic archieve is very important in support of this. This research uses a case study with result showing that the implementation of an electronic archive in Archives Central Unit Ministry of Environment Forestry still not been implemented to the fullest, it is seen from the Human Resources, Electronics preservation, Rule of Law, Information System. In the other hand, some barriers that faced in implementing electronic archive consists of still do not have the focus processing electronic archive, budgets, limited infrastructure, as well as competent archivists. The findings of this study is an evaluation that expected can maximize the role of electronic archives in government agencies in realizing the good governance of government."

"Tesis ini mengambil topik penelitian mengenai analisis pelaksanaan sistem pengendalian penatausahaan barang milik negara (studi kasus pada Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2013). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis sistem pengendalian intern penatausahaan barang milik negara yang terdiri dari pencatatan, inventarisasi dan pelaporan barang milik negara. Untuk analisis sistem pengendalian intern menggunakan PP Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP sedangkan untuk penatausahaan barang milik negara berdasarkan PMK Nomor 120/PMK.06/2007. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern atas pencatatan BMN belum memadai, sedangkan untuk penerapan sistem pengendalian intern atas inventarisasi dan pelaporan sudah memadai. Saran yang dapat diberikan yaitu Sekretariat Jenderal DPR RI agar menginternalisasikan SPIP lebih lanjut dengan membuat regulasi dan menyusun Standard Operating Procedure (SOP) penatausahaan barang milik negara, pembentukan unit penilai risko dan unit pemantau, serta memaksimalkan kinerja auditor internal maka dibentuk Inspektorat Jenderal.

---

The Research topic in this thesis is the analysis of the control system implementation of state property (case study at the Secretariat General of Indonesian House of Representatives in 2013). The objective of this research is to analyze the internal control system of the state property administration consisting of record, inventories and reports of state property. The analysis of the internal control system is using government regulation number 60 of 2008 on Government Internal Control System, while for the state property administration is based on Minister of Finance Regulation Number 120/PMK.06/2007. This research is a descriptive qualitative research and data collection techniques used literature and field study. The results shows that the internal control system implementation of state property record is inadequate, while for the internal control system implementation of inventories and reports is adequate. Given suggestions are the  Secretariat General of the Indonesian House of Representatives should internalize  government internal control system further with the establisment of regulations and arrange Standard Operating Procedure (SOP) of the state property administration, establish the risk assessors unit and monitoring unit, as well as establish general inspectorate to maximize the performance of the internal auditor."

"Skripsi ini berfokus pada evaluasi sistem otomasi manajemen rekod berdasarkan persyaratan sistem manajemen rekod di Pusat Arsip Kementerian Pertanian. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis) terhadap persyaratan sistem manajemen rekod. Mengidentifikasi hambatan - hambatan yang muncul pada dihadapi oleh arsiparis maupun para pengguna dalam mencari dokumen melalui SIKD. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode studi kasus. Adapun evaluasi sistem otomasi manajemen rekod tersebut dilihat dari beberapa persyaratan sistem manajemen rekod berdasarkan teori Kennedy, yaitu persyaratan fungsional, persyaratan teknis, persyaratan integrasi, persyaratan pendukung pemakai, persyaratan untuk mengelola berbagai jenis rekod. Hasil dari penelitian ini merupakan evaluasi mengenai penerapan sistem otomasi manajemen rekod berdasarkan persyaratan sistem manajemen rekod. Penelitian menyimpulkan bahwa sistem otomasi manajemen rekod sudah cukup memenuhi persyaratan fungsional sistem otomasi manajemen rekod, meskipun belum sepenuhnya persyaratan terpenuhi.

---

This study focuses on discussion about the evaluation an automated records management system in recordkeeping system by records management system requirements at Pusat Arsip Kementerian Pertanian. The purpose of this research is to evaluate the implementation of automated records management system that was complied requirements of records management system and to identify obtacles faced by archivist and user in the process of information retrival using SIKD. This research applied qualitative research with case study method. The evaluation of records management system was analyzed based on the Kennedy’s theory of records management system requirements which covers : functional requirements, technical requirements, integration requirements, user/operator support requirements, requirement to manage different record types. The result from this research is the evaluation of implementation an system requirements. The result of this research shows that the development automated records management system wasn’t yet optimal in accordance with existing standards."

"ABSTRAKPenelitian ini berusaha untuk memberi gambaran tentang manajemen bencana arsip vital gedung dan rumah negara di Subdit Pembinaan Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi (pengamatan), wawancara, penggunaan instrumen penelitian, dan pengumpulan dokumen terkait topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Subdit Pembinaan Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara sudah melakukan beberapa hal dalam empat tahap manajemen bencana arsip vital. Namun, kendala utama yang dimiliki oleh unit ini adalah belum adanya program tertulis manajemen bencana arsip vital serta keteledoran pembangungan gedung yang justru mengakibatkan bencana bagi arsip subdit ini. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dengan Direktorat PBL dalam rangka keberlanjutan pembangungan Gedung Arsip PBL serta konsultasi dengan pembina kearsipan atau orang ahli untuk membentuk suatu program manajemen bencana arsip vital."