Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko serta memberikan usulan perbaikan bagi RSUD X sebagai objek penelitian, sesuai dengan regulasi dan penerapan best practice (ISO 31000:2018). RSUD X sebagai salah satu instansi publik tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Namun, penelitian tentang penerapan manajemen risiko pada institusi pelayanan kesehatan masih belum banyak dilakukan di Indonesia. RSUD X tentunya menghadapi risiko internal dan eksternal, sehingga memerlukan manajemen risiko agar organisasi dapat memitigasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan instrumen data berupa analisis dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual manajemen risiko dari International Standard ISO 31000:2018 untuk melengkapi aturan tentang manajemen risiko yang ada pada PP Nomor 60 Tahun 2008. Hasil penelitian ini adalah sebuah evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko dan juga usulan perbaikan manajemen risiko RSUD X yang lebih sesuai dengan regulasi dan penerapan best practice (ISO 31000:2018). Berdasarkan penelitian ini, RSUD X telah melaksanakan proses identifikasi dan analisis risiko, tetapi belum melaksanakan proses evaluasi dan mitigasi risiko. Usulan perbaikan yang diajukan berupa usulan beberapa risiko baru pada daftar risiko, penghitungan ulang skor risiko, penyusunan prioritas risiko, penetapan selera risiko, dan penyusunan mitigasi risiko. Seluruh usulan perbaikan yang diajukan telah disetujui dan dapat diaplikasikan pada RSUD X.

---

This study aims to evaluate the implementation of risk management and provide suggestions for improvements to RSUD X as an object of research, in accordance with regulations and application of best practice (ISO 31000:2018). RSUD X as a public institution is subject to Government Regulation Number 60 of 2008 concerning the Government Internal Control System (SPIP). However, the research on the application of risk management in health care institutions has not been widely carried out in Indonesia. RSUD X certainly faces internal and external risks, so it requires risk management so that the organization can mitigate risks that can hinder the achievement of organizational goals. This study used a qualitative descriptive method with data instruments in the form of documentation analysis and interviews. This study uses a risk management conceptual framework from International Standard ISO 31000: 2018 to complement the existing risk management rules in Government Regulation Number 60 of 2008. The results of this study are an evaluation of the implementation of risk management and also suggestions for improving risk management at RSUD X which is more appropriate with regulations and implementation of best practices (ISO 31000:2018). Based on this research, RSUD X has implemented a risk identification and analysis process, but has not implemented a risk evaluation and mitigation process. Proposed improvements are in the form of several new risks proposed in the risk register, recalculating the risk scores, developing risk priorities, determining risk appetite, and preparing risk mitigation. All proposed improvements have been approved and can be applied to RSUD X."

"Dengan ditetapkannya RPJMN 2020-2024, penerapan manajemen risiko menjadi suatu keharusan bagi seluruh instansi pemerintah. Manajemen risiko harus diterapkan dalam mengelola kinerja, guna mendukung pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam RPJMN. Kementerian X sebagai lembaga negara tidak terlepas dari risiko, beberapa kali menjadi sorotan media dalam sejumlah kasus, mulai dari masalah korupsi, masalah keimigrasian, penegakan hukum hingga kerusuhan di penjara. Makalah ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko di Kementerian X dan peran Inspektorat Jenderal sebagai audit internal dalam manajemen risiko. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dalam bentuk observasi dan wawancara. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan ISO 31000: 2018 dan standar yang dikeluarkan oleh IIA. Hasil penelitian berupa evaluasi dan saran untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan peran audit internal untuk memberikan nilai tambah, meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi. Penerapan manajemen risiko di Kementerian X masih dalam tahap pengembangan dan berada pada level risk aware. Struktur manajemen risiko dan budaya sadar risiko belum terbentuk, dibutuhkan komitmen pimpinan untuk hal tersebut. Selain itu, terdapat kelemahan pada Formulir Manajemen Risiko dan Peraturan Menteri X, penelitian ini memberikan rekomendasi perbaikan. Inspektorat Jenderal belum menjalankan peran intinya sebagai lini ketiga dalam memberikan asurans atas penerapan manajemen risiko, karena masih fokus pada kegiatan asistensi manajemen risiko dan peran konsultasinya

---

With the enactment of RPJMN 2020-2024, implementing risk management is a must for all government institutes. Risk management must be applied in managing institute performance, in order to support the achievement of the objectives set out in the RPJMN. Ministry of X as a state institution is inseparable from risk. It has been in the media spotlight several times in a number of cases, ranging from issues of corruption, immigration issues, law enforcement until riots in prison. The paper aims to evaluate the application of risk management in X Ministry and the role of the Inspectorate General as an internal audit in risk management. This research uses descriptive qualitative method with a case study approach. Data collection methods were carried out in the form of observations and interviews. The evaluation was carried out using ISO 31000: 2018 and the standards issued by IIA. The results of the study are evaluations and suggestions for improving the effectiveness of risk management and the role of internal audit to provide added value, improve performance and achieve organizational goals. The implementation of risk management in X Ministry is still in the development stage and is at the level of risk aware, it has not been implemented in all work units. The risk management structure and risk awareness culture have not been establish, it requires leadership commitment. In addition, there are weaknesses in risk management tools and Ministerial Regulation X, this study provides recommendations for improvement. The Inspectorate General has not yet carried out its core role as a third line in providing assurance for the implementation of risk management, because it still focuses on risk management assistance activities and its consultancy role"

"ABSTRAK Minat masyarakat akan alat pembayaran yang praktis membuat kartu kredit menjadi produk dan jasa bank yang diminati. Dalam melaksanakan kegiatannya, bank tidak terlepas dari kemungkinan munculnya kerugian. Karenanya, akan dikaji sesuai pokok permasalahan pada skripsi ini yaitu pengaturan mengenaimanajemen risiko terkait penerbitan kartu kredit menurut peraturan perundangundangan serta penerapannya pada salah satu bank, yaitu Bank X. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulannya, peraturan perundangundangan mewajibkan bank untuk menerapkan manajemen risiko dalam kegiatannya termasuk penerbitan kartu kredit serta risiko yang melekat dalam penerbitan kartu kredit adalah risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko pasar serta risiko likuiditas.

---

ABSTRACTPeople’s interests for a simple payment instrument makes credit card’s a needed bank products and services. In their daily activities, bank is inseparable from the possibility of loss. Therefore, based on this thesis’ issues will be reviewed regarding the provisions about credit card issue and the implementation of risk management related to credit card issue in Bank X. This thesis uses normative juridical method. As a conclusion, the provisions obliges bank to implement risk management in all bank’s activities including credit card issue, and risk that related to credit card issue is credit risk, operational risk, legal risk, reputationrisk, market risk, and liquidity risk."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana ketentuan hukum mengenai penerapan manajemen risiko pada pengelolaan penyertaan modal sementara serta bagaimana penerapan ketentuan hukum tersebut dalam praktiknya di Bank X. Bank X merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. Penyertaan modal sementara adalah salah satu metode restrukturisasi kredit yang dilaksanakan dengan cara mengkonversi kredit debitur menjadi penyertaan modal sementara yang harus ditarik kembali oleh bank dalam jangka waktu 5 tahun. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penerapan manajemen risiko pada pengelolaan penyertaan modal sementara setidak-tidaknya harus meliputi pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris; kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Dalam prakteknya, Bank X telah menerapkan manajemen risiko pada penyertaan modal sementara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

---

This thesis explains about the legal provision concerning risk management in temporary equity participation and how commercial banks, in this case Bank X, implements such provision in practice. Bank X is one of the largest commercial bank in Indonesia. Temporary equity participation is one of loan restructuring method executed by converting debtor rsquo s loan into temporary equity participation which shall be withdrawn by the bank within 5 years. The research method used in this research is normative juridical method.

Based on the research conducted by the author, the implementation of risk management in temporary equity participation must at least include active supervision of the directors and board of commissioners adequacy of risk management policies and procedures and establishment of risk limits adequacy of risk identification, measurement, monitoring and control processes and risk management information systems and a comprehensive internal control system. In practice, Bank X has applied risk management in temporary capital participation in accordance with applicable law set out by the government."

"Laporan magang ini menyajikan evaluasi atas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada PT Klien P menggunakan sembilan prinsip Risk Intelligence Framework sebagai kerangka evaluasi utama, serta kepatuhan penerapannya terhadap Peraturan Kementerian BUMN Nomor PER-5/MBU/09/2022. Kerangka evaluasi utama yang digunakan akan dievaluasi menggunakan standar yang relevan seperti ISO 31000:2018, COSO ERM 2017, serta Peraturan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-5/MBU/09/2022. Berdasarkan hasil evaluasi, kerangka utama yang digunakan dinilai layak untuk mengevaluasi penerapan Manajemen Risiko untuk seluruh BUMN. Di sisi lain, hasil evaluasi terhadap implementasi Manajemen Risiko Terintegrasi PT Klien P sudah mematuhi Peraturan KBUMN, namun belum berada pada tingkat yang mahir jika dievaluasi dengan 9

"PT. ABC merupakan perusahaan investasi yang bertempat di Jakarta. Saat ini proses kegiatan manajemen risiko masih belum memadai sehingga memberikan dampak yang kurang optimal dalam meminimalisasi risiko-risiko yang dihadapi perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi penerapan manajemen risiko pada kegiatan PT. ABC dengan harapan hasil dari evaluasi penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan kualitas proses manajemen risiko. Penelitian dilakukan dengan melakukan penilaian tingkat kematangan manajemen risiko, evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko, dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen risiko.

---

PT. ABC is an investment company located in Jakarta. Currently, the process of risk management activities is still inadequate so that it gives a lesser optimal impact in minimizing the risks faced by the company. The purpose of this study is to evaluate the implementation of risk management of PT. ABC activity in the hope that the results of the evaluation of the risk management implementation can improve the quality of the risk management process. The study was conducted by assessing the level of risk management maturity, evaluating risk management policies, and evaluating the implementation of risk management."

"Penelitian ini membahas evaluasi penerapan food safety dan analisis risiko pada proses pengelolaan makanan untuk pekerja pabrik X di catering Cianjur pada tahun 2014. Proses pengelolaan makanan di catering Cianjur meliputi proses penerimaan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, persiapan bahan makanan, pengolahan makanan, pengangkutan makanan, dan penyajian makanan. Penelitian mengacu pada standar AS/NZS 4360:2004 dengan menggunakan analisis risiko semikuantitatif dan FAO/WHO (2011) dengan menggunakan analisis kualitatif. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mendapatkan gambaran penerapan food safety dan tingkat risiko pada setiap proses pengelolaan makanan di catering Cianjur. Hasil penelitian adalah gambaran penerapan food safety dan tingkat risiko berdasarkan penerapan food safety pada setiap proses. Hasil penelitian dapat menjadi dasar pertimbangan program pengendalian risiko di catering Cianjur.

---

This study discusses about evaluation on the implementation of food safety and risk analysis on food management process for X factory worker, at Cianjur Catering in 2014. The food management processes at Cianjur Catering include reception of groceries, storage, preparation, food processing, food transporting, and food serving. This study is conducted based on AS/NZS 4360:2004, and uses semi quantitative risk analysis and based on FAO/WHO (2011), uses qualitative risk analysis.

The goal of this study are to obtain overview of the implementation of food safety and risk value in each process of the food management processes. The result of this study are an overview of the implementation of food safety and the levels of risk, based on the food safety implementation in each process. This result may be used as a basis consideration for the risk control programs at Cianjur Catering."

"Kegiatan bancassurance merupakan suatu kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi yang sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Selain sangat membantu dalam pengembangan berbagai produk bank dan perusahaan asuransi, di lain pihak juga akan mempermudah nasabah dalam memperoleh pelayanan jasa satu atap. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan manajemen risiko oleh bank dalam kerjasama bancassurance menurut peraturan yang berlaku, secara khusus dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 12/35/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance); dan bagaimana penerapan Surat Edaran Bank Indonesia ini di bank X? Kesimpulan : pertama, penerapan manajemen risiko sebagaimana tercantum dalam SEBI 12/35/DPNP yang mencabut SEBI 6/43/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance) telah cukup memadai dalam artian bahwa pengaturannya telah dilakukan dengan mendetail dan sosialisasi serta pengawasan yang dilakukan BI telah dilakukan dengan semestinya. Kedua, ketentuan dalam SEBI 12/35/DPNP telah dijalankan sebagaimana mestinya oleh Bank X dalam menjalankan kerjasama bancassurance.

---

Bancassurance is a mutual cooperation between bank and insurance company. Aside from its great help in developing both bank products and insurance products, bancassurance allows easier access for one-roof-service towards bank customers. The main issue in this literature focuses on the implementation of bank?s risk management in bancassurance cooperation according to the prevailing regulation in Indonesia, specifically regulated in BI Circular Letter No. 12/35/DPNP on the risk management application to bank that executes marketing cooperation activities with insurance company (bancassurance); also about the implementation in X bank. The first conclusion shows the implementation on risk management as regulated in BI Circular Letter No. 12/35/DPNP which officially deactivates the Circular Letter No. 6/43/DPNP on the risk management application to bank that executes marketing cooperation activities with insurance company (bancassurance) is adequate in the sense that the regulation has been done with specific details and the socialization and the supervision has been conducted properly by BI. The second conclusion shows that the provisions on the BI Circular Letter No. 12/35/DPNP has been done by the X bank according to the regulations."

"Pandemi Covid-19 yang menyebabkan ketidakpastian situasi dan kondisi membuat bank memiliki kemungkinan terjadinya risiko kredit meningkat. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan POJK Nomor 48/POJK.03/2020. Peraturan ini berlaku untuk debitur yang terpapar dampak pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan studi kasus menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara dan analisis Dokumen Kebijakan Internal Bank, Laporan Tahunan dan Laporan Tata Kelola. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan atas manajemen risiko kredit di Bank ABC dan mengetahui dampak terhadap kinerja keuangan Bank ABC. Penelitian ini menunjukkan bahwa Bank ABC memiliki kebijakan manajemen risiko kredit. Studi ini menunjukkan bahwa walaupun masih terdapat kelemahan, Bank ABC telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko kredit sesuai kerangka dan peraturan yang berlaku. Bank ABC juga telah mengadopsi peraturan tersebut ke dalam pedoman internal bank. Penerapannya memiliki dampak yang positif terhadap kinerja keuangan bank di tahun 2021 seperti Rasio Kredit Bermasalah dan Rasio Kecukupan Modal Minimum. Penelitian ini memberikan hasil rekomendasi terkait dengan pelaksanaan stress testing secara berkala dan melakukan proses identifikasi, pengukuran, monitoring, dan controlling secara lebih ketat.

---

This risk possibility was increased, especially during the COVID-19 pandemic, which caused uncertainty on the economic circumstances and conditions. For this reason, the OJK issued the POJK Number 48/POJK.03/2020. This regulation applies to debtors who exposed by the impact of the COVID-19 pandemic. This research is a case study conducted in qualitative research methods through interviews and analysis of Bank's Internal Policy Documents, Annual Reports, and GCG Reports. The purpose of this study is to evaluate the implementation of credit risk management at Bank ABC and determine the impact on the financial performance of Bank ABC.The result shows that Bank ABC undergo a credit risk management policy. Despite the facts there are still weaknesses, Bank ABC has implemented credit risk management principles according to the framework and regulations in force. Bank ABC has also adopted these regulations into the bank's internal guidelines. Evidently, its implementation has a positive impact on the bank's financial performance in 2021, such as the Non-Performing Loans Ratio and Minimum Capital Adequacy Ratio. This study provides recommendations regarding the implementation of periodic stress testing and more stringent identification, measurement, monitoring and controlling processes."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Manajemen Risiko pada Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Pushaka. Pushaka bertugas melaksanakan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas pengelolaan program dan kegiatan Menteri Keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pushaka melaksanakan Manajemen Risiko sejak tahun 2008. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi dalam pemerolehan data yang diperlukan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pushaka telah menerapkan Manajemen Risiko berdasarkan PMK 171 dan KMK 845, tetapi terdapat beberapa proses yang belum dipenuhi secara sempurna. Pertama, pada tahap Komunikasi dan Konsultasi, Pushaka tidak menjalankan focus group discussion FGD pada semester 1 2019. Kedua, pada tahap Penetapan Konteks, beberapa informasi belum diisikan secara tepat. Ketiga, pada tahap Identifikasi Risiko, Risiko Menteri Keuangan dan Wakil Menteri tidak mendapat bahan pada saat rapat/kegiatan perlu dipertimbangkan lagi. Risiko ini berkaitan erat dengan peran ajudan Menteri Keuangan/Wakil Menteri Keuangan. Selanjutnya, pada tahap Analisis Risiko, Pushaka tidak membuat Peta Risiko. Selanjutnya, pada tahap Evaluasi Risiko, terdapat kebutuhan untuk merevisi manual IRU, khususnya terkait analisis/kajian yang diterima oleh Menteri Keuangan. Kemudian, pada tahap Penanganan Risiko, Pushaka tidak menyusun Rencana Kontinjensi. Terakhir, dalam tahap Pemantauan dan Reviu, pegawai yang mutasi belum didokumentasikan dengan baik dalam Laporan Triwulanan."