Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Media sosial merupakan wadah komunikasi baru bagi masyarakat, untuk bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi dengan menggunakan sistem elektromagnetik. Namun, dengan meningkatnya jumlah pengguna media sosial, hal tersebut juga diikuti dengan berkembangnya tindak kejahatan pornografi dengan menyalahgunakan media sosial yang ada. Maka dari itu, media sosial sebagai salah satu penyelenggara sistem elektronik (PSE) di Indonesia, dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas tindak pidana pornografi yang difasilitasi dalam sistem elektroniknya. Fokus penelitian ini, akan membahas lebih mendalam mengenai aplikasi TikTok, dan menguraikan secara akademis tentang (i) bagaimana kewajiban media sosial TikTok sebagai PSE dalam mematuhi norma kesusilaan berdasarkan hukum positif di Indonesia; (ii) bagaimana media sosial TikTok mengatur pembatasan muatan seksual yang dilarang untuk disiarkan; (iii) bagaimana pertanggungjawaban media sosial Tiktok terhadap konten pornografi yang ditayangkan pada sistem elektroniknya dalam fitur live streaming. Metode penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan sumber penelitian pustaka, serta dengan sifat penelitian yang analitis dan berbagai jenis data sekunder yang mendukung. Dasar hukum utama yang mengatur mengenai media sosial sesuai dengan hasil analisis penulis ialah, UU ITE, UU Pers, serta UU Penyiaran. Namun penulis akan memfokuskan pembahasan kepada TikTok sebagai PSE resmi di Indonesia, yang diatur oleh peraturan turunan UU ITE, yakni Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2020. Penelitian penulis juga ditinjau dari dasar hukum utama mengenai pornografi, yakni pada UU Pornografi dan KUHP. Pada dasarnya, ketentuan diatas telah memuat hak dan kewajiban TikTok sebagai PSE, yang dimana salah satunya untuk tidak menyebarkan informasi/dokumentasi elektronik yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, TikTok masih menyebarkan konten pornografi, sehingga badan usaha asing tersebut wajib mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum dalam hal belum terpenuhi secara lengkap kewajibannya, sebagai PSE berdasarkan peraturan perundangundangan.

---

Social media is a new communication platform for the public, to be able to interact and exchange information using electromagnetic systems. However, with the increasing number of social media users, this is also followed by the development of pornography crimes by abusing existing social media. Therefore, social media as one of the organizers of the electronic system (PSE) in Indonesia, can be held legally responsible for pornography crimes facilitated in its electronic system. The focus of this research, will go deeper into the TikTok app, and elaborate academically on (i) how TikTok’s as a social media comply with obligations as a PSE in based on moral norms positive law in Indonesia; (ii) how TikTok's as a social media regulates restrictions on sexual content that is prohibited from being broadcast; (iii) how Tiktok's as a social media is responsible for pornographic content that is aired on its electronic system in the live streaming feature. The research method used by the author is normative juridical research, using literature research sources, as well as with the analytical nature of research and various types of supporting secondary data. The main legal basis governing social media in accordance with the results of the author's analysis is the ITE Law, the Press Law, and the Broadcasting Law. However, the author will focus the discussion on TikTok as an official PSE in Indonesia, which is regulated by derivative regulations of the ITE Law, namely Government Regulation No. 71 of 2019, and Ministerial Regulation No. 5 of 2020. The author's research is also reviewed from the main legal basis regarding pornography, namely the Pornography Law and the KUHP. Basically, the provisions have contained the rights and obligations of TikTok as a PSE, one of which is not to disseminate electronic information/documentation that is prohibited by laws and regulations. In practice, TikTok still spreads pornographic content, so the foreign business entity is obliged to legally responsible its actions based on the law, in terms of they have not fully fulfilled their obligations as a PSE based on laws and regulations."

"Penelitian ini menganalisis pola tindakan intervensi oleh layanan federal pemerintah Rusia yaitu Rozkomnodzor, terhadap arus publikasi konten pada media sosial populer TikTok. Penelitian ini menggunakan data yang diambil dari konten-konten video TikTok yang mengandung muatan kritik, sindiran, dan ejekkan terhadap pemerintahan Federasi Rusia dan Presiden Vladimir Putin yang dipublikasikan sejumlah akun TikTok yang terafiliasi dengan tagar #russiangovernment, #vladimirputin, #presidentputin, #политикароссия, #тупаяроссия, dan #протестнаяроссия, serta sejumlah video tanpa tagar yang turut viral dan masuk ke dalam rekomendasi untuk ditonton atau dikenal dengan istilah For Your Page (FYP) Dengan menggunakan metode analisis konten visual didukung dengan teori proses politik oleh Doug McAdam, penelitian ini membuktikan bahwa pemerintah Federasi Rusia dapat melakukan berbagai tindakan intervensif tersebut dengan menghapus konten dan memblokir akun TikTok yang memuat publikasi konten video bernuansa negatif terhadap pemerintah Rusia hingga memberikan sanksi teguran hingga denda terhadap otoritas TikTok.

---

This article analyzes the pattern of intervention acts by the Russian government federal service Rozkomnodzor, on the flow of contents publication on the popular social media TikTok. This article uses data taken from TikTok video content containing criticism, satire, and ridicule of the government of the Russian Federation and President Vladimir Putin published by TikTok accounts that affiliated with the hashtags #russiangovernment, #vladimirputin, #presidentputin, #политикароссия, #тупаяроссия, and #протестнаяроссия, as well as a number of videos without hashtags that went viral and included in the recommendations to watch or known as For Your Page (FYP). The government of the Russian Federation can carry out these various intervening actions by removing content and blocking TikTok accounts containing the publication of video content with negative nuances against the Russian government to giving sanctions from reprimands and fines against TikTok authorities."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kewajiban hukum penyelenggara sistem electronic untuk menjaga sistemnya dari fake account. Secara Internasional, Baru Uni Eropa dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat yang menaruh perhatiannya kepada manajemen identitas digital, dan membuat hukum yang mengaturnya. Padahal, pengaturan ini sangatlah penting dalam berbagai sektor terutama dalam sektor e-commerce, dan tidak terkecuali juga dalam sektor jejaring sosial. Di Indonesia sendiri, belum dibuat peraturan yang membahas mengenai manajemen identitas digital, apalagi peraturan terspesifik perihal fake account. Dalam skripsi ini akan dibahas beberapa asas yang berlaku dalam pertanggungjawaban hukum suatu penyelenggara sistem elektronik dan penyelenggara identitas, dan hukum apa yang dapat ditarik untuk menjadi tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik terhadap fake account. Untuk menjadikan diskusi dalam skripsi ini lebih konkrit, akan dianalisa pula bagaimana Facebook dan Google telah memenuhi kewajibannya sebagai penyelenggara sistem elektronik dan identitas digital.

---

ABSTRACTThis final assignment discusses about the legal obligation of electronic system provider from fake account. From the intenational perspective, only European Union and several states in America that puts their attention on digital identity management, so far to make regulations of it. Even though, these kinds of regulation is very significant, in particular on e-commerce sector, but not excluding social networking sector. While in Indonesia, there has yet to be any specific regulation to rule about identity management, leave alone about fake account. In this final assignment, it will be discussed upon several principles that may be applied on electronic service provider and identity providers legal responsibility, and what laws might be streched to rule over system profiders responsibility towards fake account. To make the discussion in the essay more concrete, will also be analyzed upon how Facebook and Google had fulfilled their obligation as electronic system and digital identity provider."

"Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab bioskop atas terjadinya perbuatan penggandaan film di dalam gedung pertunjukan bioskop. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini terkait dengan kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu tersebarnya rekaman secara live film “Warkop DKI Reborn” melalui media sosial yaitu dengan aplikasi live streaming Bigo Live di hari pertama film tersebut tayang di Bioskop. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta secara hukum telah memberikan tanggung jawab bioskop sebagai Pelaku Usaha Perfilman untuk tidak membiarkan adanya penggandaan film di dalam bioskop tersebut. Perbuatan penggandaan diantaranya perekaman menggunakan kamera video (camcorder) di dalam gedung bioskop dengan memanfaatkan teknologi live streaming, selain harus menghukum pelakunya, juga seharusnya membebani pihak bioskop. Sebagai Pelaku Usaha Perfilman yang memperdagangkan film, bioskop harus sadar dan memahami besarnya kerugian akibat penggandaaan yang sering terjadi di gedung bioskop, sehingga mereka bertanggung jawab untuk meningkatkan standarisasi keamanan bioskop dan pemerintah juga harus membuat suatu aturan mengenai standarisasi keamanan bioskop.

---

This thesis discusses the responsibility of cinemas on the occurrence of duplication in theaters. The problems discussed in this thesis is related to the recent case of  live streaming of the “Warkop DKI Reborn” movie through the application of Bigo Live on the first premiere day in the cinema. The research method used in this thesis is juridical normative with the use of secondary data. According to Article 10 of Copyright Law, cinemas as a Film Business Actor is held responsible for not allowing any duplication of films inside the theater. The act of duplication includes recording using a video camera (camcorder) inside a movie theater using live streaming technology. In addition to punishing the culprit, cinemas should also be held responsible. As a Film Business, cinemas should be aware that duplication often takes place inside their theaters, and so they should be held reponsible to upgrade their “cinema security standarization”, and so should the government issue a law on it."

"Sosial media telah membawa beberapa perubahan berarti berkat kehadiran fitur User Generated Content yang memungkinkan pengguna untuk membuat konten secara mandiri yang mengakibatkan kaburnya batas-batas komunikasi massa dengan privat, serta adanya algoritma penyebaran informasi milik platform sosial media yang mengubah aliran informasi dengan hanya memilih dan mengamplifikasi konten yang dianggap dapat menggugah dan meningkatkan keterlibatan pengguna. Tidak hanya itu, perkembangan sosial media juga mengubah fungsinya dari yang awalnya hanya sebagai sarana penyampaian informasi, kini juga menjadi sarana perdagangan melalui sistem elektronik. Namun kebebasan dalam pembuatan konten tersebut malah membawa isu baru mengenai maraknya penyebaran konten illegal seperti misinformasi yang dapat menyebabkan kekacauan dalam masyarakat maupun disinformasi yang dapat merugikan konsumen, terutama dalam fungsinya sebagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Penyebaran konten illegal juga diperparah oleh algoritma penyebaran informasi milik platform sosial media yang bersifat komersil yang hanya mengutamakan penyebaran informasi berbasis sensasionalisme untuk menarik keterlibatan pengguna sebanyak mungkin demi keuntungannya sendiri. Mengacu pada semakin besarnya kebergantungan masyarakat akan keberfungsian platform sosial media yang kini semakin meluas khususnya di Indonesia, maka keproaktifan dan juga pertanggungjawaban para platform sosial media untuk memastikan keandalan sistem dalam layanan digitalnya pun sangat diperlukan, terutama dalam memoderasi konten dan menyediakan sistem tata kelola dalam memitigasi penyebaran konten tersebut. Sebagai penelitian doktrinal, dengan memahami konsep dan kerangka hukum yang ada sebagai sumber hukum tertulis, penelitian ini akan membahas mengenai kesesuaian upaya pertanggungjawaban dan tata kelola para platform sosial media dengan kerangka regulasi Indonesia dan juga dalam menangani resiko. Melihat peraturan perundang-undangan yang secara tegas melarang keberperanan platform dalam menyebarkan konten illegal, para platform sebagai bagian dari pertanggungjawabannya sudah seharusnya wajib memastikan bahwa pihaknya tidak menjembatani penyebaran konten illegal dengan menerapkan sistem tata kelola yang aman, andal, dan bertanggungjawab.

---

Social media has brought significant changes thanks to the feature of User Generated Content that allow users to create content independently which results in the blurring between mass and private communication, as well as the existence of information dissemination algorithms owned by social media platforms that changes the information flow by only selecting and amplifying content that is able to increase user-engagement. Notwithstanding, the development of social media has also changed its original function from means of disseminating information, to now also means of trading through electronic systems. However, freedom to create content has instead brought new issues regarding the rampant spread of illegal content such as misinformation that cause chaos in society or disinformation that can harm consumers, especially in its function as means of trade through electronic systems. The spread of illegal content is also exacerbated by the information dissemination algorithm owned by social media platforms that prioritizes the spread of sensationalism-based information to attract as much user-engagement for their own benefit. Referring to the increasing dependence of society on the functioning of social media platforms in Indonesia, the proactivity and responsibility of social media platforms to ensure the reliability of their digital environment are demanded, especially in moderating content and providing a system to mitigate the spread of such content. As a doctrinal study, understanding the existing legal concepts and frameworks as written legal sources, this study will discuss the suitability of social media platforms' responsibility and governance efforts with the Indonesian regulatory framework upon dealing with the risk. Seeing the laws and regulations that has strictly prohibited the role of platforms in spreading illegal content, platforms as part of their responsibility should ensure that they don’t bridge the spread of illegal content by implementing a safe, reliable, and responsible governance system."

"Live streaming commerce di seluruh dunia terus berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir, tak terkecuali di Indonesia. Live streaming merupakan model bisnis yang berkembang dari social commerce, di mana penjual di pasar online dapat berinteraksi secara langsung dengan konsumennya. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana live streaming dapat mempengaruhi niat beli konsumen terhadap produk kosmetik di pasar online. Berdasarkan signaling theory dan uncertainty literature, penelitian ini berfokus pada dua sinyal yang disampaikan oleh broadcaster (penyiar) live streaming kepada konsumen yaitu physical characteristic similarity melalui vicarious product trials dan value similarity melalui instant interaction yang mampu mengurangi product uncertainty dan meningkatkan trust bagi konsumen yang merasa memiliki kemiripan karakteristik fisik dan nilai-nilai dengan broadcaster (penyiar). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wanita yang merupakan pengguna aktif media sosial TikTok, berusia 18-34 tahun, berdomisili di Jabodetabek, dan pernah menonton sesi live streaming official account brand kosmetik di TikTok dalam kurun waktu 3 hari terakhir. Terdapat sebanyak 243 responden kuesioner yang berhasil dikumpulkan yang selanjutnya data diolah dengan metode Partial Least Square - Structural Equation Modeling (SEM) dan menggunakan software SmartPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perceived Physical Characteristic Similarity memiliki pengaruh negatif terhadap Perceived Product Fit Uncertainty dan Perceived Value Similarity memiliki pengaruh positif terhadap Perceived Trust. Selanjutnya, Perceived Trust memiliki pengaruh negatif terhadap Perceived Product Fit Uncertainty dan Perceived Product Quality Uncertainty. Kemudian, ditemukan bahwa Perceived Product Fit Uncertainty dan Perceived Product Quality Uncertainty masing-masing memiliki pengaruh negatif terhadap Purchase Intention serta Perceived Trust memiliki pengaruh positif terhadap Purchase Intention.

---

Live streaming commerce around the world has continued to grow rapidly over the last few years, and Indonesia is no exception. Live streaming is a new business model that evolved from social commerce, where it enables online sellers face and interact directly with its consumers. allows vendors to directly face and interact with consumers in online market. This study aims to examine how live streaming can affect female’s purchase intention for cosmetic products in online market. On the basis of signaling theory and uncertainty literature, this study focuses on two signals that live streaming broadcasters convey to consumers, namely broadcasters’ physical characteristics conveyed through vicarious product trials and value similarity via instant interaction which can reduce product uncertainty and increase trust for consumers with similar physical traits and values. The sample used in this study are women who are active users of TikTok, aged between 18-34 years, domiciled in Jabodetabek area, and have watched live streaming sessions of cosmetic brand official accounts on TikTok within the last 3 days. A total of 243 questionnaire respondents were collected, which were then processed using the Partial Least Square - Structural Equation Modeling (SEM) method and using the SmartPLS software. The results of this study indicate that Perceived Physical Characteristic Similarity has a negative effect on Perceived Product Fit Uncertainty and Perceived Value Similarity has a positive influence on Perceived Trust. Furthermore, Perceived Trust has a negative influence on Perceived Product Fit Uncertainty and Perceived Product Quality Uncertainty. Then, it was found that Perceived Product Fit Uncertainty and Perceived Product Quality Uncertainty each had a negative effect on Purchase Intention and Perceived Trust had a positive influence on Purchase Intention."

"TikTok merupakan aplikasi media sosial yang berfungsi sebagai platform berbagi video pendek. Aplikasi ciptaan ByteDance asal Cina ini merupakan aplikasi yang paling banyak diunduh pada tahun tahun 2019 hingga kuartal awal tahun 2020 dengan total sebanyak 350 juta kali. Penulisan ini bertujuan untuk memetakan motivasi apa yang dimiliki oleh pengguna TikTok dalam menggunakan aplikasi tersebut dan dalam membuat sebuah konten. Berpijak pada teori Uses & Gratification, penelitian ini mengidentifikasi berbagai macam jenis motivasi yang dimiliki oleh para pengguna TikTok. Motivasi tersebut hadir untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh para pengguna melalui aplikasi TikTok. Penelitian metaanalisis ini dilakukan terhadap 5 artikel jurnal internasional yang terbit pada 2019 dan 2020. Hasil penelitian memperlihatkan beberapa motivasi yang paling banyak dimiliki oleh pengguna; yaitu hiburan, mengisi waktu kosong, dan mengekspresikan diri. Jenis-jenis konten yang memotivasi yang memotivasi pengguna TikTok yaitu video positif, komedi, dan informasi atau pengetahuan. Motivasi tersebut dimiliki oleh para pengguna TikTok untuk memenuhi kepuasan yang mereka inginkan dalam penggunaan TikTok.

---

TikTok is a social media application that functions as a short video-sharing platform. This application, created by ByteDance from China, was the most downloaded application in 2019 until the first quarter of 2020 with a total of 350 million times. This writing aims to map out what motivation TikTok users have in using the application and in creating content. Based on the Uses & Gratification theory, this research identifies the various types of motivation that TikTok users have. This motivation is here to fulfil the needs desired by users through the TikTok application. This meta-analysis research was conducted on 5 international journal articles published in 2019 and 2020. The results of the research shows some of the most motivational users: entertainment, filling leisure time, and self-expression. Types of motivational content that motivate TikTok users are positive videos, comedy, and information or knowledge. TikTok users have this motivation to fulfil the satisfaction they want in using TikTok."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan strategi content marketingyang dilakukan oleh Shopee Indonesia melalui fitur live streamingShopee Live. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme dan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tiga pendekatan yang digunakan Shopee Live dalam mengembangkan strategi content maretingmereka, yaitu pendekatan konten yang menghibur, mengedukasi, dan melibatkan khalayak. Konten entertaimentmerupakan pendekatan utama yang menjadi key selling pointbagi Shopee Live dan membedakan dengan konten pada platformlainnya. Strategi content marketingyang dikembangkan Shopee Live memiliki keterkaitan dengan ekpektasi khalayak terhadap konten hiburan pada platformbelanja daring. Penerapan strategi content marketingShopee Live juga berimplikasi pada peningkatan leadsdi platform utama.

---

ABSTRACT

This study aims to find out and explain the implementation of content marketing strategy by Shopee Indonesia through live streaming feature, Shopee Live. This research uses post-positivism paradigm and qualitative approach withcase study strategy. The results of this study indicate three approaches used by Shopee Live in developing their content marketing strategy, such as entertaining, educative, and engaging content. Entertainment content is the main approach and the key selling point that differentiates Shopee Live content with other platforms. Content marketing strategy developed by Shopee Live correlates to customer expectation towards entertainment content in mobile shopping application. The application of content marketing strategy through Shopee Live feature also has implications for increasing leads on the main paltform."