Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disertasi ini membahas mengenai kebebasan bermedia pada jurnalisme digital. Kebebasan bermedia didefinisikan sebagai prinsip institusi media untuk menyelenggarakan peran dan tanggung jawabnya kepada publik sesuai dengan platform media digital di mana proses produksi dan distribusi informasi berlangsung. Tujuan penelitian adalah menguraikan esensi kebebasan bermedia pada jurnalisme digital melalui analisis kualitas informasi produk jurnalistik, profesionalitas jurnalis, struktur kelembagaan institusi media, partisipasi, deinstitusionalisasi, inovasi, dan entrepreneurship pada platform jurnalisme digital di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian post positivist yang dikembangkan dengan analisis tekstual regulasi media, analisis isi putusan kasus jurnalisme digital, analisis konten media, analisis dokumen, dan wawancara. Sejumlah temuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, regulasi media di Indonesia melegitimasi kriteria profesional bagi jurnalis, namun tidak memberikan ruang kepada produsen informasi yang tidak memiliki lisensi, pendidikan, dan pelatihan jurnalis, sekalipun mereka berkomitmen terhadap Kode Etik Jurnalistik. Kedua, regulasi media di Indonesia melegitimasi institusi media dengan struktur kelembagaan yang jelas, namun mengabaikan konsekuensi ekosistem jurnalisme digital yang terbuka bagi semua pihak. Ketiga, isu praktik jurnalisme digital melalui partisipasi, deinstitusionalisasi, inovasi, entrepreneurship teridentifikasi, namun belum terdapat ruang legitimasi yang memadai dalam regulasi media. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsekuensi media digital mempengaruhi ruang redaksi melalui adopsi teknologi yang dilakukan oleh jurnalis dan institusi media. Kontrak sosial atas kebebasan bermedia pada akhirnya tidak berhenti pada regulasi media, namun pada batas toleransi penggunaan teknologi media dalam ruang otonom redaksi, karena hal tersebut juga berdampak bagi fungsi dan peran media untuk publik.

---

This dissertation discusses media freedom in digital journalism. Media freedom is defined as a principle attached to media institutions that requires them to carry out their roles and responsibilities to the public in a professional manner, in accordance with digital media platforms, the process of information production and distribution takes place. The research objective is to describe the essence of media freedom in digital journalism through an analysis of the quality of journalistic product information, the professionalism of journalists, the institutional structure of media institutions, participation, deinstitutionalization, innovation, and entrepreneurship on digital journalism platforms in Indonesia, and to explain the implications of media regulation on media freedom in digital journalism through digital journalism cases resolved through the press and judicial disputes in Indonesia. This research uses Tambini's Media Freedom Theory, Schnider's Media Freedom Analyzer, and Kreiss and Brennen's Normative Theory of Digital Journalism. This post-positivist research was developed with textual analysis of media regulations, content analysis of digital journalism case decisions, media content analysis, document analysis, and interviews. This study found several significant findings. First, media regulations in Indonesia legitimize professional criteria for journalists but do not provide space for information producers who do not have a journalist's license, journalist education, or journalist training, even if they are committed to complying with the journalistic code of ethics and carrying out journalistic work on a regular basis. Second, media regulation in Indonesia legitimizes media institutions with clear institutional structures but ignores the consequences of digital journalism ecosystem that is open to all parties. Third, the issue of digital journalism practices through participation, deinstitutionalization, innovation, and entrepreneurship has been identified but does not yet have adequate legitimacy in media regulation. This research shows that digital media technology influences newsrooms through the adoption of technology by journalists and media institutions. The social contract on media freedom ultimately does not stop at media regulation but at the limits of tolerance for the use of media technology in the autonomous editorial space, because it also has an impact on the function and role of the media for the public."

"ABSTRAKPerkembangan jurnalisme dari segi teori dan teknik telah memunculkan beberapa hal baru. Salah satunya adalah Podcast yang merupakan salah satu jenis media baru di era digital. Kegiatan podcasting sudah menjadi tren di berbagai negara. Hal serupa juga mulai terlihat di Indonesia Box2box Indonesia, sebuah podcast yang membahas sepak bola eropa bisa menjadi contohnya. Konten audio podcast masih bisa dilihat sebagai karya jurnalisme karena memenuhi beberapa prinsip jurnalisme dan nilai berita, meski dalam beberapa kesempatan ada prinsip jurnalisme yang tidak terpenuhi. Selanjutnya, podcast dapat menjadi tren karena mampu mengembangkan komunitas audiensnya lewat media sosial dan konten podcast itu sendiri yang telah menjadi pengalaman bersama.

---

ABSTRACTThe development of journalism in terms of theory and technique has emerged several new things. One of them is podcast which is one of the new types of media in the digital era. Podcasting have become a trend in various countries. Something similar is also beginning to be seen in Indonesia. Box2box Indonesia, a podcast that discusses European football can be an example. The content of podcast still be seen as a work of journalism because its fulfills several principles of journalism and news value, although on several occasions there are principles of journalism that are not fulfilled. Furthermore, podcasts can become a trend because the ability to develop community of audiences through social media and the content of podcast itself which has become a shared experience."

"Layanan perbankan digital adalah layanan perbankan melalui media digital yang dilakukan secara mandiri. Seiring dengan perkembangan waktu dan tuntutan dari masyarakat untuk kredit, produk layanan diluncurkan oleh Digital Banking di Indonesia yaitu Digibank oleh DBS Bank dan Jenius oleh BTPN Bank, berupa Digibank Personal Loan dan Jenius Flexi Cash, yang merupakan pinjaman tanpa agunan yang diberikan kepada calon debitur yang telah memenuhi persyaratan. Tesis ini memiliki pertanyaan penelitian yaitu Bagaimana menerapkan pinjaman tanpa agunan dalam perbankan digital? dan 2) Apa risiko yang mungkin terjadi bagi bank dan pelanggan terhadap pinjaman tanpa agunan yang disediakan oleh perbankan digital?.Tesis ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis. Bank digital ini terkait dengan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 42 / POJK.03 / 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Pinjaman atau Pembiayaan Bank untuk Bank Umum telah melakukan manajemen risiko dengan bantuan Teknologi Informasi, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), dan Elektronik Kenali Pelanggan Anda. Baik Pinjaman Pribadi oleh Digibank dan Flexi Cash oleh Jenius juga menerapkan prinsip 5C + 7P + 3R pada proses analisis dan penilaiannya. Meskipun kedua bank ini telah melakukan berlapis-lapis manajemen risiko, namun risiko kegagalan pembayaran masih tinggi karena Bank memberikan batas kredit yang tinggi kepada pelanggan yang tidak mampu melakukan pembayaran dalam jumlah yang sedemikian tinggi. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan untuk membuat peraturan khusus yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai pedoman untuk sistem aplikasi pinjaman tanpa agunan di Perbankan Digital di Indonesia.Digital banking services are banking services through digital media which are carried out independently. Along with the development of time and demands from the community for credit, a service product launched by Indonesian Digital Banking which are Digibank by DBS Bank and Jenius by BTPN Bank, called Digibank Personal Loan and Jenius Flexi Cash, which is an unsecured loan given to prospective debtors who has met the requirements. This thesis has research questions of  How to implement unsecured loan in digital banking? and 2) What are the possible risks for banks and customers towards the unsecured loan provided by digital banking?.This thesis uses the normative juridical for its research method. These digital banks in regards to Article 2 of the Financial Service Authority (OJK) Regulation No. 42/POJK.03/2017 concerning Obligations for the Compilation and Implementation of Loan Policy or Bank Financing for Commercial Banks has conducted risk management with the help of Information Technology, Financial Information Service System (SLIK), and Electronic Know Your Customer. Both Personal Loan by Digibank and Flexi Cash by Jenius also implements the 5C + 7P + 3R principles on its analysis and assessment process. Although both of these banks has conducted layers of risk management, however, the risk of failure to payment is still high since Banks somewhat provides a high limit of credit to customers who does not capable to make any repayment in that such a high amount. Hence, the author recommends for a specific regulation to be established by the Financial Service Authority as a guidelines for the system of unsecured loan application in Indonesian Digital Banking."

"Kemampuan literasi digital dapat menangkal pengaruh buruk dari hoaks dan hate speech. Banyak upaya yang telah dilakukan demi mempromosikan literasi digital pada masyarakat, sebagai contoh, media akan melakukan framing dengan menonjolkan aspek-aspek dari realitas literasi digital untuk disajikan kepada pembaca dan membentuk pandangan publik. Penelitian ini menganalisis pola framing pemberitaan media online Antaranews dan Liputan6 mengenai isu literasi digital dari April 2019 sampai Maret 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis framing Entman dengan pendekatan kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa pola pemberitaan kedua media tidak jauh berbeda, namun Antaranews memberikan porsi peliputan yang lebih banyak untuk sumber pemerintah daripada Liputan6. Isu-isu yang diangkat terkait literasi digital di kedua media didominasi oleh berita mengenai upaya-upaya berbagai pihak dalam mengampanyekan literasi digital. Meskipun begitu, kedua media masih cenderung pasif dalam meletakkan framing-nya dan lebih bergantung pada framing yang diberikan oleh sumber berita, sehingga peran kritis media masih kurang terlihat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa literasi digital tidak dibahas secara mendalam oleh kedua media dalam pemberitaannya. Pada akhirnya, penelitian ini menyarankan media untuk memberikan pemberitaan yang lebih kritis dan mendalam untuk berkontribusi lebih banyak dalam meningkatkan literasi digital.

---

Digital literacy skills have been made to promote digital literacy in the community and counteract the adverse effects of hoaxes and hate speech. The media then framed the issue by highlighting certain aspects on the reality of digital literacy to be presented to the audience and form public views. This research analyze the framing pattern on the news regarding digital literacy in Antaranews and Liputan6 from April 2019 until March 2020. The method used in this research is Entman’s framing analysis with a qualitative approach. The result of this study shows that the news patterns of the two media are not much different. However, Antaranews provides a greater portion of coverage for government sources than Liputan6. Issues covered regarding digital literacy in both media are dominated by news about the efforts of various parties in campaigning for digital literacy. Thus, both media still tend to be passive in putting their own frame and more dependent on the framing provided by the source of the news, so that the critical role of the media are quite less visible. This study concludes that digital literacy is not discussed in depth by both media in their coverage. Finally, this research suggests that the media provide more critical and in-depth coverages to contribute more in developing digital literacy.

"

"Perkembangan teknologi informasi yang cepat dan dinamis juga memengaruhi pada sektor perbankan, sehingga kini hadir Bank Digital yang seluruh kegiatannya dapat dilakukan secara online tanpa harus mendatangi bank. Bank Digital juga memiliki kewajiban untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai kepatuhannya terhadap program APU/PPT. Oleh karena itu, Skripsi ini akan membahas bagaimana Bank Digital di Indonesia menyelenggarakan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Digital di Indonesia, dan bagaimana penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada PT. Bank X selaku bank digital di Indonesia untuk mencegah terjadinya praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam bank digital di Indonesia dan apakah penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada PT. Bank X sudah sesuai dalam rangka mencegah terjadinya praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan dengan bentuk yuridis normatif dan tipologi penelitian bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung dengan hasil wawancara. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Digital di Indonesia diatur pada UU Nomor 8 Tahun 2010, POJK Nomor 12/POJK.01/2017 sebagaimana diubah POJK Nomor 23/POJK.01/2019, SE OJK Nomor 32/SEOJK.03/2017, serta POJK Nomor 12/POJK.03/2018, dan PT. Bank X selaku bank digital di Indonesia telah menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah kepada calon nasabah maupun nasabahnya sesuai dengan pengaturannya dengan metode e-KYC. Saran yang dapat diberikan yaitu perlu adanya peningkatan kerja sama antara DUKCAPIL dengan Bank Digital untuk mempercepat proses identifikasi dan verifikasi nasabah. Untuk Bank Digital diharapkan untuk terus memastikan aplikasinya agar aman digunakan nasabah, dan untuk OJK agar melakukan kajian terbaru terkait Prinsip Mengenal Nasabah setelah berlakunya UU PDP agar penerapannya tetap dapat melindungi data nasabah yang tidak melakukan TPPU/TPPT.

---

The rapid development of information technology has also affected the banking sector, so now there is Digital Banks where all activities can be carried out online without having to go to the bank. Digital Banks also have obligation to apply Customer Due Diligence Principles as their compliance with the APU/PPT program. This thesis will discuss how Digital Banks in Indonesia implement Customer Due Diligence Principles to prevent money laundering and terrorism financing. The problem formulation of this research is how to apply Customer Due Diligence Principles in Digital Banks in Indonesia, and how PT. Bank X as a digital bank in Indonesia implement Customer Due Diligence Principles to prevent the practice of money laundering and financing of terrorism. The purpose of conducting this research is to find out the application of Customer Due Diligence in digital banks in Indonesia and whether the application of Customer Due Diligence Principles at PT. Bank X is appropriate in order to prevent the practice of money laundering and financing of terrorism. The research in this thesis is a library research with a normative juridical form and a research typology that is descriptive-analytical. The data used is secondary data which is supported by interview results. Customer Due Diligence Principles for Digital Banks in Indonesia are regulated in Law Number 8 of 2010, POJK Number 12/POJK.01/2017 as amended POJK Number 23/POJK.01/2019, SE OJK Number 32/SEOJK.03/2017, and POJK Number 12/POJK.03/2018, and PT. Bank X as a digital bank in Indonesia has implemented Customer Due Diligence Principles for prospective customers and/or customers according to the regulations. The advice that can be given is to increase cooperation between DUKCAPIL and Digital Banks regarding customer’s data for the identification and verification process. For Digital Banks, it is hoped that they will continue to ensure that their applications are safe for customers to use, and for OJK to carry out the latest studies related to Customer Due Diligence Principles after the PDP Law comes into force so that its implementation can still protect customer data that does not commit money laundering and/or terrorism financing."

"Gerakan sosial memanfaatkan media digital untuk bersuara dan menggalang dukungan publik. Salah satu gerakan sosial di Indonesia yang aktif menggunakan media sosialnya adalah Wadas Melawan. Wadas Melawan adalah gerakan akar rumput yang lahir karena adanya konflik lahan antara masyarakat Desa Wadas dengan pemerintah. Mengacu pada konsep digital repertoire of contention, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana bentuk-bentuk repertoar digital yang dilancarkan masyarakat dan aktivis Wadas Melawan. Repertoar diartikan sebagai serangkaian taktik gerakan sosial yang digunakan untuk bertindak secara kolektif guna mencapai tujuannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode netnografi untuk mengeksplorasi fenomena budaya dalam konteks daring. Penelitian ini mengungkap repertoar digital Wadas Melawan tidak terlepas dari aksi tradisional serta komunikasi tatap muka peserta aksi. Media sosial memfasilitasi aksi-aksi untuk memobilisasi pesan dan massa. Eskalasi atensi publik terhadap Wadas Melawan terjadi sebanyak tiga kali, salah satunya ketika kerusuhan masyarakat dengan aparat kepolisian terjadi di Desa Wadas. Selama lima tahun berjalan, aktivisme digital Wadas Melawan tidak sepenuhnya mulus karena adanya hambatan-hambatan yang memengaruhi aktivitas di dunia maya.

---

Social movements use digital media to raise their voice and gather public support. One of the social movements in Indonesia that actively uses social media is Wadas Melawan. Wadas Melawan is a grassroots movement that was born due to a land conflict between the people of Wadas Village and the government. Referring to the concept of digital repertoire of contention, this research aims to see the forms of digital repertoire launched by the community and activists of Wadas Melawan. Repertoire is defined as a set of tactics a social movement uses to act collectively to achieve its goals. This research is a qualitative research using netnography methods to explore cultural phenomena in an online context. This research reveals that Wadas Melawan digital repertoire is inseparable from traditional actions and face-to-face communication between participants. Social media facilitates actions to mobilize messages and mass. Escalation of public attention towards Wadas Melawan occurred three times, one of which was when community riots with the police occurred in Wadas Village. During the five years that have been running, Wadas Melawan digital activism has not been completely smooth due to obstacles that have affected activities in cyberspace."

"Tiktok is a global application that is typically used by brands to reach a large target audience. Many brands have been successful in using TikTok to increase brand awareness and popularity. In this study, the authors apply a qualitative descriptive research approach. One of the Indonesian products is MS Glow cosmetics which are becoming more widely known by utilizing Tiktok social media. One of the countries with the highest rates of TikTok usage as a marketing tool is known to be Indonesia. The current TikTok app has a lot of user-friendly features in addition to almost always having the most recent information. It is best if there are more social media platforms used for product marketing. The focus of this study is on what occurred rather than how or why it occurred. Observation and surveys are also used in this study to gather data. In this paper, brand journalism analysis is also used. Brand journalism has developed into the creation of content using journalistic techniques. It's crucial to provide evidence in support of the news's intent and the appropriate manner of dissemination on behalf of the brand. By analysing using brand journalism, MS Glow must understand that they must be more mindful of the content they post on social media and act as journalists in doing so.

---

.Tiktok adalah aplikasi global yang biasanya digunakan oleh sebuah merek untuk menjangkau audiens dengan target yang besar. Banyak brand telah berhasil menggunakan TikTok untuk meningkatkan kesadaran dan popularitas merek. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Salah satu produk kosmetik di Indonesia adalah MS Glow yang semakin dikenal luas dengan memanfaatkan media sosial Tiktok. Indonesia dikenal menjadi salah satu negara dengan penggunaan aplikasi TikTok tertinggi di dunia untuk alat pemasaran. Selain fakta bahwa aplikasi TikTok saat ini memuat hampir semua informasi terbaru, aplikasi ini juga memiliki sejumlah fitur yang ramah pengguna. Semakin banyak platform yang digunakan untuk pemasaran produk di media sosial, akan semakin baik. Penelitian ini lebih memperhatikan apa yang terjadi daripada bagaimana atau mengapa hal itu terjadi. Penelitian ini juga menggunakan observasi dan survei untuk mengumpulkan data. Analisi menggunakan Brand Journalism juga digunakan dalam makalah ini. Brand journalism berkembang menjadi pembuatan konten yang menggunakan metode jurnalistik. Sangat penting untuk mengevaluasi kembali tujuan berita dan cara yang harus dibagikan atas nama brand. Dengan menggunakan Brand Journalism MS Glow harus bertindak sebagai jurnalis dengan memahami bahwa mereka harus lebih aware dengan konten yang mereka posting di social media. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi intensi untuk menggunakan bank digital syariah pada generasi Z di Indonesia dengan menggunakan Technology Acceptance Model. Sampel yang digunakan yaitu penduduk Indonesia beragama Islam yang termasuk dalam generasi Z dan belum pernah menggunakan bank digital syariah. Data yang berhasil dikumpulkan sebanyak 196 responden yang kemudian diolah dengan metode structural equation model-partial least square (SEM-PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa attitude dan features memiliki peran penting terhadap intensi untuk menggunakan bank digital syariah dan attitude memediasi hubungan antara perceived usefulness, perceived ease of use, dan trust dengan intensi untuk menggunakan bank digital syariah.

---

This study aims to analyse factors that influence intention to use Islamic digital banks in generation Z in Indonesia using the Technology Acceptance Model. The sample used is Indonesian Muslims who belong to generation Z and have never used Islamic digital banks. The data collected were 196 respondents processed using structural equation model-partial least square (SEM-PLS) method. The results of this study indicate that attitude and features have an important role in the intention to use Islamic digital banks and attitude mediates the relationship between perceived usefulness, perceived ease of use, and trust towards intention to use Islamic digital banks."

"Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Di Indonesia, sebagai negara berkembang saat ini mengalami peningkatan dalam hal jumlah pengguna internet, jumlah perangkat seluler yang digunakan, dan langganan broadband, tetapi dengan adanya pembangunan wilayah yang tidak merata, ketidaksetaraan geografis, masih terdapat kesenjangan digital yang mencolok di dalam dan antar kabupaten. Tujuan dari studi ini adalah membangun kerangka konseptual kesenjangan digital untuk 514 kabupaten di Indonesia dengan mengeksplorasi pengaruh dari kesenjangan spasial. Metode yang digunakan adalah Geographically Weighted Panel Regression (GWPR) dengan fungsi kernel adaptive Gaussian untuk analisis di setiap daerah dan Two-stage Least Square (TSLS) untuk menjelaskan hubungan kausal satu arah antara kesenjangan digital dan kesenjangan spasial. Hasil analisis menggunakan GWPR dan TSLS menunjukkan bahwa kesenjangan spasial berhubungan dengan kesenjangan digital. Namun, pengaruh dari kesenjangan spasial tersebut berbeda-beda di setiap kabupaten di Indonesia.

---

At the present, the development of Information and Communication Technologies (ICTs) has become a vital part of human life. In Indonesia, as a developing country that is currently growing in terms of the number of internet users, mobile devices in use, and broadband subscriptions, but that has experienced unequal regional development, geographic inequalities and it has notable digital divide within and between districts. The aim of this study is to build a conceptual framework of digital divides for 514 districts in Indonesia by exploring the effects of spatial inequalities. The method used was Geographically Weighted Panel Regression (GWPR) with Gaussian adaptive kernel function for cluster analysis and Two-stage Least Square (TSLS) to explain the one-way causal relationship between digital divide and spatial inequalities. The result of analysis using both GWPR and TSLS indicates that spatial inequalities are associated with the digital divides. Nevertheless, the effect of spatial inequalities varies by districts in Indonesia.

"

"Penelitian ini bertujuan mengembangkan model pengukuran inklusi keuangan dengan memasukkan perkembangan keuangan digital dan mengidentifikasi hubungannya terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Data yang digunakan yaitu 51 negara berkembang untuk tahun 2014 dan 2017. Metode yang digunakan dalam membangun indeks inklusi keuangan digital adalah principal component analysis (PCA). Sedangkan metode yang digunakan untuk mengetahui hubungan inklusi keuangan digital dan ekonomi pertumbuhan adalah Fix Effect Model (FEM). Hasil penelitian menemukan indeks inklusi keuangan digital di negara berkembang berada pada kategori menengah. Perbandingan dengan penelitian lain menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan penelitian ini menguatkan mereka. Kemudian, untuk hasil pengujian pengaruh inklusi keuangan digital terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, penelitian ini menemukan bahwa inklusi keuangan digital meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang.

---

This study aims to develop a model for measuring financial inclusion by incorporating the development of digital finance and identifying its relationship to economic growth in developing countries. The data used are 51 developing countries for 2014 and 2017. The method used in building a digital financial inclusion index is principal component analysis (PCA). While the method used to determine the relationship between digital financial inclusion and economic growth is the Fix Effect Model (FEM). The results of the study found that the digital financial inclusion index in developing countries was in the middle category. Comparison with other studies shows that the financial inclusion index of this study strengthens them. Then, for the results of testing the effect of digital financial inclusion on economic growth in developing countries, this study finds that digital financial inclusion increases economic growth in developing countries."