Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai nilai hormat dan harmonis yang terdapat pada sebuah lakon wayang yaitu Wahyu Tohjali. Penelitian ini menggunakan metode analisis data pustaka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori nilai-nilai yang ada pada keluarga Jawa yang dikemukakan oleh Hildred Geertz dan Franz Magnis Suseno. Sikap hormat dan harmonis hendaknya dilakukan oleh setiap individu agar tercipta ketentraman. ......This script explain about value of deference and harmonic from one of puppet themes, that is Wahyu Tohjali. This research being used analysis library research method. The theory in this research is value of Javanese family by Hildred Geertz and Franz magnis Suseno. The attitude of respect and harmonic should be have by an individual so that will come peace situation.

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini melakukan penelitian mengenai prinsip hormat dan prinsip rukun sebagai sudut pandang pengarang dalam novel Lamtara-Lamtara Pinggir Desa yang memperlihatkan keadaan budaya dan kehidupan di desa khususnya masyarakat Jawa. Penelitian ini dilakukan dengan analisis struktur untuk menelusuri nilai-nilai budaya yang terkandung dalam novel, yaitu prinsip hormat dan prinsip rukun dalam masyarakat Jawa. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan metode deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini penulis akan mendeskipsikan kehidupan masyarakat Jawa yang masih terkotak-kotak karena dibatasi denga kelas sosial yang dimiliki oleh suatu golongan masyarakat.

---

ABSTRACT
This thesis conducts research on the principle of respect and principles of harmony as the author 39s point of view in the Lamtara Lamtara Pinggir Desa novel which shows the cultural and life conditions in the village, especially the Javanese community. This study was conducted by structural analysis to trace the cultural values contained in the novel, namely the principle of respect and principles of harmony in Javanese society. This research is a research done by descriptive analatic method. The results of this study the authors will describe the life of Javanese society is still fragmented because it is limited to the social class owned by a community class.

Abstrak :
Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara agar tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang secara hukum. Notaris yang merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik juga merupakan warga negara yang mendapat perlindungan hukum. Pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan notaris merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh notaris. Tetapi apabila notaris mendapatkan laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan, seharusnya diperiksa dan diadili sesuai dengan tata cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang- undangan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hukum Majelis Pengawas Pusat dalam memberikan sanksi berupa usul pemberhentian dengan tidak hormat dan upaya hukum terhadap notaris yang diberikan sanksi tidak sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan teknik penelitian kepustakaan. Tipe penelitian dalam tesis ini adalah problem identification. Hasil penelitian ini adalah bahwa pertimbangan Majelis Pengawas Pusat dalam memberikan sanksi berupa usul pemberhentian dengan tidak hormat tidak tepat karena tidak memberikan salinan akta seharusnya diberikan sanksi secara berjenjang. Pertimbangan lain adalah Notaris MI telah melakukan kesalahan yang sama yang sudah diberikan sanksi pemberhentian sementara, tetapi sanksi tersebut baru berupa usul dan belum ditindaklanjuti. Upaya hukum yang dapat dilakukan notaris apabila dijatuhi sanksi tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah dengan mengajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat dan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Upaya hukum merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap notaris agar tidak diberikan sanksi secara sewenang-wenang. ......Legal protection is the right of every citizen so they not get legally abused by law. A notary is a public official who is authorized to make an authentic deed also is also a citizen who gets legal protection. Violation of the implementation of notary positions is an act that should not be done by notaries. But if notaries get reports of alleged violations of the implementation of the position, should be examined and judged according to the procedures regulated in the laws and regulations. The problem in this thesis is Central Supervisory Council of Notaries legal considerations in imposing sanction dishonorable discharge and legal effort for notary who is given sanction not according to regulations. Those problem is answered by using normative juridical research method with library research techniques. The type of research in this thesis is problem identification. The result of this thesis is legal consideration of Central Supervisory Council of Notaries is wrong because not giving official duplicate copy of the deed can’t be categorized as an action that can be given sanction dishonorable discharge. Legal effort for notaries if they get sanction not according to regulations are appeal to Central Supervisory Council of Notaries and sue to Civil Court of Justice. Legal effort is a form of legal protection for notary so they not be punished.

Abstrak :
ABSTRAK
PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidanan dengan penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Norma tersebut sudah ada bahkan sejak undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian khususnya dalam pasal 23 ayat (4) huruf a, kemudian dipertegas dalam peraturan pemerintah Nomor 32 Tahu 1979 tentang pemberhentian PNS khususnya pasal 9 huruf a. Adapun dalam undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 pun juga mengamanatkan hal yang sama. Demikian pula setelah berlakunya undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pemeritah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi serta menciptakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berintegritas. Meskipun terdapat beberapa instansi pemerintahan yang telah secara konsisten melaksanakannya, namun masik didapati sebagian besar lain instansi pemerintah yang belum melaksanakan. Terbukti pada September 2018, berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh deputi pengawasan dan pengadilan kepewaian BKN, terdapat 2.357 PNS yang teridentifikasi telah putus berdasrkan putusan yang inkracht karena melakukan kejahatan jabatan namun belum diberhentikan sebagai PNS.

Abstrak :
Pemberhentian tidak hormat terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Berita Acara Pengambilan Keputusan Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MP3D) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020 telah menyebabkan kerugian terhadap PPAT bersangkutan baik secara materiil maupun immateriil. Semestinya, berdasarkan ketentuan Pasal 38 Permen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah, pemberhentian tidak hormat terhadap PPAT baru dapat dilakukan apabila telah melalui proses pemeriksaan oleh Majelis Pengawas dan Pembina Wilayah (MP3W) dan dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat. Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 337 K/TUN/2021 adalah berkaitan dengan pemberhentian tidak hormat seorang PPAT tanpa melalui proses pemeriksaan MP3W, di mana dalam amar putusan ditegaskan bahwa PPAT harus bisa kembali menjalankan jabatannya seperti sebelum adanya berita acara pengambilan keputusan yang menyatakan pemberhentian tidak hormat, dan harus dilakukan rehabilitasi agar nama PPAT tersebut menjadi baik kembali. Oleh karena itu masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum dari pemberhentian tidak hormat terhadap PPAT yang dalam kenyataannya tidak terbukti beirsalah dan peirlinduingan dalam uipaya hukum PPAT menyikapi ketidakpatuhan MP3D yang tidak meinjalankan Putusan a quo. Penelitian doktrinal ini dikerjakan melalui studi dokumen untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Guna memperkuat data tersebut maka dilakukan wawancara terhadap narasumber yang relevan dengan masalah penelitian. Selanjutnya data sekunder yang didukung oleh wawancara tersebut dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa PPAT yang bersangkutan dirugikan karena adanya pemblokiran akses sebagai PPAT yang dilakukan pasca penetapan surat keputusan pemberhentian tidak hormat oleh Menteri ATR/BPN. Hingga saat ini akses sebagai PPAT belum dibuka sedangkan amar Putusan Mahkamah Agung 337K/TUN/2021 telah menegaskan agar PPAT tersebut dikembalikan ke jabatannya. Perlindungan dalam upaya hukum PPAT (RN) menyikapi ketidakpatuhan Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MP3D) yang tidak menjalankan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 337 K/TUN/2021 adalah bersifat represif. Perlindungan hukum tersebut diberikan kepada RN melalui pemberian Putusan a quo kepada Menteri ATR/BPN dan Presiden oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Riau, untuk selanjutnya dapat dieksekusi. ......Disrespectful dismissal of the Land Deed Making Official (PPAT) based on the Minutes of Decision Making of the Rokan Hulu District Board of Trustees and Supervisors (MP3D) Number 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020 has caused material and immaterial losses to the PPAT in question. Supposedly, based on the provisions of Article 38 of Permen Number 2 of 2018 concerning Guidance and Supervision of Officials for Making Land Deeds, a dismissal of disrespect for a PPAT can only be carried out if it has gone through an inspection process by the Regional Supervisory and Supervisory Board (MP3W) and is declared proven to have committed a serious violation. The case in the Supreme Court Decision Number 337 K/TUN/2021 relates to the dishonorable dismissal of a PPAT without going through the MP3W inspection process, in which the decision affirmed that the PPAT must be able to return to carrying out his position as before there was an official decision-making report stating the dishonorable discharge, and rehabilitation must be carried out so that the PPAT's name will become good again. Therefore the issue raised in this study is regarding the legal consequences of dishonorable dismissal of the PPAT which in reality has not been proven guilty and protection in the PPAT's legal efforts in responding to the non-compliance of the MP3D which does not carry out the a quo decision. This doctrinal research is carried out through document studies to collect legal materials which are secondary data. To strengthen the data, interviews were conducted with sources relevant to the research problem. Furthermore, secondary data supported by interviews were analyzed qualitatively. From the results of the analysis, it can be explained that the PPAT in question was disadvantaged because of the blocking of access as a PPAT which was carried out after the issuance of a dishonorable dismissal decision by the Minister of ATR/BPN. Until now, access as a PPAT has not been opened, while the Supreme Court Decision 337K/TUN/2021 has confirmed that the PPAT is returned to its position. Protection in PPAT (RN) legal efforts in response to the non-compliance of the Regional Advisory and Supervisory Board (MP3D) which does not implement the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 337 K/TUN/2021 is repressive. This legal protection is given to RN through the awarding of a quo decision to the Minister of ATR/BPN and the President by the State Administrative Court (PTUN) in Riau, for further execution.

Abstrak :
Notaris sebagai pejabat publik, apabila ia dijatuhi hukuman pidana, maka ia dapat dikenakan sanski pemberhentian dengan tidak hormat seperti yang diatur dalam Undang- Undang Jabatan Notaris. Ketentuan untuk sanksi pemberhentian dengan tidak hormat bagi notaris telah ada, namun dirasa tidak cukup jelas. Permasalahan yang menjadi bahasan adalah a. substansi tindak pidana yang diklasifikasikan dengan sanksi pemberhentian tidak hormat dan b. upaya hukum bagi notaris yang dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat karena dipidana dengan ancaman dibawah lima tahun. Metode penelitian berupa yuridis normatif, menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen, melalui penelusurun berbagai literatur. Pendekatan analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian berkenaan dengan substansi bahwa tindak pidana yang diklasifikasikan dengan sanksi pemberhentian tidak hormat bagi notaris adalah tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam perbuatannya sebagai diri pribadi atau individu, maupun dalam jabatannya seperti diatur dalam Pasal 13 Undang Undang Jabatan Notaris, juga perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat notaris seperti berzinah dan narkoba, yang diatur dalam Pasal 12 Undang Undang Jabatan Notaris. Selanjutnya upaya hukum bagi Notaris yang dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat padahal yang bersangkutan dijatuhi pidana kurang dari lima tahun adalah melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tertuju kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Tertugat I, dan Majelis Pengawas Pusat Notaris sebagai Tergugat II. ......A notary as a public official, if he is sentenced to a criminal sentence, he can be subject to a dishonorable discharge sanction as regulated in the Law on Notary Positions. Provisions for dishonorable dismissal for notaries already exist, but they are not clear enough. The problems under discussion are a. substance of a criminal act classified with a dishonorable discharge sanction and b. legal remedies for notaries who are sentenced to dishonorable discharge because they are sentenced to under five years. The research method is normative juridical, using data collection tools in the form of document studies, through various literature searches. The analytical approach with a qualitative approach. The results of the study relate to the substance that criminal acts classified with dishonorable discharge sanctions for notaries are criminal acts with a threat of imprisonment of 5 (five) years or more that have obtained permanent legal force, in their actions as individuals or individuals, as well as in their positions such as regulated in Article 13 of the Law on Notary Positions, as well as acts that degrade the dignity of a notary such as adultery and drugs, which are regulated in Article 12 of the Law on Notary Positions. Furthermore, legal remedies for a Notary who is sentenced to dishonorable dismissal even though the person concerned has been sentenced to less than five years is to file a lawsuit with the State Administrative Court, directed to the Minister of Law and Human Rights as Defendant I, and the Notary Central Supervisory Council as Defendant II.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai nilai-nilai etika Jawa dalam film Lemantun. Film pendek Lemantun merupakan realitas kasih sayang antara orang tua dan anak yang ditandai melalui sebuah “lemari”. Tri merupakan anak ketiga dari lima bersaudara yang masih tinggal bersama ibunya di rumah. Tri sebagai tokoh utama merepresentasikan sikap-sikap dasar bagaimana seharusnya orang jawa dalam bertingkah laku. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan objektif melalui kutipan visual dan transkrip dialog dari film pendek Lemantun sebagai data penelitian. Langkah analisis data menggunakan konsep analisis data Miles dan Huberman (1992: 16) terdiri atas tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada penelitian ini, acuan dasar dalam penarikan kesimpulan atau verisikasi data menggunakan persepsi etika Jawa Franz Magnis Suseno Menurut Magnis (1988:38) orang Jawa sadar bahwa ada dua kaidah normatif yaitu prinsip rukun dan prinsip hormat. Rumusuan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana nilai-nilai etika Jawa yang direpresentasikan oleh tokoh Tri pada film Lemantun? Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa ternyata pada masa kini etika Jawa masih eksis seperti yang masih dilakukan oleh sosok Tri. ......This research will discusses about the values of Javanese ethical ​​in the Lemantun’s movie. The short film Lemantun is a reality of love between parents and children through a "cupboard". Tri is the third child of five siblings who still stay at home with his mother. Tri as the main character who represents the basic attitudes of how Javanese people should behave. The method used is descriptive qualitative with an objective approach through visual excerpts and dialogue transcripts from the Lemantun film as research data. The data analysis using the concept of data analysis by Miles and Huberman (1992: 16) through three steps is data reduction, data presentation, and conclusions or verification. Reference conclusions or verifying data in this research is using the Javanese ethical perception of Franz Magnis Suseno. According to Magnis (1988:38) the Javanese are aware that there are two normative rules are the principle of harmony and the principle of respect. The formulation of the problem in this study is how are the Javanese ethical values ​​represented by the character Tri in the film Lemantun? The results of this study reveal reveal that in the present Javanese ethics still exist as Tri’s behavior.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu notaris yang melakukan pelanggaran jabatannya adalah Lany Sofyan, yang mendapatkan sanksi pemberhentian secara tidak hormat dari Majelis Pengawas Pusat (MPP). Upaya hukum MPP terhadap putusan menteri adalah dengan mengirimkan surat kepada menteri untuk menindaklanjuti putusan MPP tersebut. Karena belum dikeluarkannya putusan menteri maka status hukum notaris tersebut tetap menjadi notaris. Penulisan tesis ini memakai metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan sumber data lainnya yang berkaitan, sedangkan kesimpulan ditarik secara preskriptif analitis dimana penelitian bertujuan untuk memberikan saran untuk mengatasi permasalahan.

---

ABSTRACT
One of the Notary that breach its position is Lany Sofyan, who get sanction of dishonorable termination from the Notary Central Supervisory Council (MPP). MPP’s legal remedy against the minister decree is to send a letter to the minister to follow up the MPP’s decree. Since the minister has not issued the decision so that the legal status of the notary still remains a notary public. This thesis use a normative research method namely a method of research that refers to legislation regulation and other relevant data sources, while the conclusions drawn in prescriptive analytics where the thesis purpose is to provide suggestions to overcome the problems.

Abstrak :
Penelitian ini membahas variasi tuturan direktif Bahasa Jepang dalam surat elektronik oleh penutur jati kepada penutur non-jati Bahasa Jepang. Tujuan dari penelitian ini adalah memaparkan variasi tindak tutur direktif yang terdapat dalam surat elektronik. Data berupa surat elektronik yang berkaitan dengan pekerjaan, diperoleh dari penutur non-jati Bahasa Jepang (penutur jati Bahasa Indonesia) sebagai penerima pesan yang pernah menerima surat elektronik dari penutur jati Bahasa Jepang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiolinguistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penutur jati Bahasa Jepang cenderung menyampaikan tuturan direktif dalam bentuk tidak langsung karena dilatarbelakangi oleh kesadaran identitas soto (luar kelompok) dan uchi (dalam kelompok) dalam masyarakat penutur jati Bahasa Jepang. ...... This research discusses variations of Japanese directive speech acts in e-mail by native Japanese speaker to non-native Japanese speaker. The purpose of this research is to describe variations of directive speech act which is written in e-mail. The data are e-mails that relates to the request for doing some works and were gained from non-native Japanese speaker who had received e-mails from native Japanese speaker. This research is a qualitative research using a Sosiolinguistics approach. The result of this research shows that native Japanese speakers tend to use indirect directive act because the subconsciousness of the native Japanese speaker of soto (outside group) and uchi (inside group).

Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini membahas kemampuan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat angkatan 2012 dalam menilai faktor yang terkait dengan utilisasi atau pemanfaatan pelayanan Balai Kesehatan Masyarakat Melania di Pademangan Jakarta Utara tahun 2014.

Penelitian ini menggunakan teori KQCAH, Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Hasil penelitian menyarankan bahwa faktor yang paling utama menjadi penentu dari utilisasi pelayanan Balkesmas Melania Pademangan tahun 2014 adalah faktor hormat dan keperdulian.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the ability of students of the Faculty of Public Health, 2012 in assessing the forces associated with the utilization factor or the utilization of the Community Health Center Pademangan Melania in North Jakarta in 2014.

This study uses KQCAH theory, this research is quantitative research with cross sectional design. The results of the study suggest that the most important factor to be decisive of service utilization Balkesmas Melania Pademangan 2014 is a factor of respect and concern.;This thesis discusses the ability of students of the Faculty of Public Health, 2012 in assessing the forces associated with the utilization factor or the utilization of the Community Health Center Pademangan Melania in North Jakarta in 2014. This study uses KQCAH theory, this research is quantitative research with cross sectional design. The results of the study suggest that the most important factor to be decisive of service utilization Balkesmas Melania Pademangan 2014 is a factor of respect and concern.;This thesis discusses the ability of students of the Faculty of Public Health, 2012 in assessing the forces associated with the utilization factor or the utilization of the Community Health Center Pademangan Melania in North Jakarta in 2014. This study uses KQCAH theory, this research is quantitative research with cross sectional design. The results of the study suggest that the most important factor to be decisive of service utilization Balkesmas Melania Pademangan 2014 is a factor of respect and concern., This thesis discusses the ability of students of the Faculty of Public Health, 2012 in assessing the forces associated with the utilization factor or the utilization of the Community Health Center Pademangan Melania in North Jakarta in 2014. This study uses KQCAH theory, this research is quantitative research with cross sectional design. The results of the study suggest that the most important factor to be decisive of service utilization Balkesmas Melania Pademangan 2014 is a factor of respect and concern.]