Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perpajakan sangat erat kaitannya dengan akuntansi. Pembukuan merupakan sarana informasi bagi wajib pajak untuk mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan secara lengkap dan benar serta merupakan alat pembuktian apabila administrasi perpajakan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan. Penghasilan yang dihitung menurut pembukuan wajib pajak yang disebabkan kepada standar akuntansi keuangan berbeda dengan penghasilan kena pajak yang dihitung berdasarkan ketentuan pajak.Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan Negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB merupakan pajak kebendaan yang pengenaannya berdasarkan atas kondisi objek pajak dan bukan atas kondisi ekonomis wajib pajak. Hal ini sering menimbulkan situasi yang saling berlawanan, dimana jumlah pajak atas suatu objek pajak (Tanah atau Bangunan) cukup tinggi, tetapi tidak didukung oleh kondisi finansial wajib pajak. Dalam kasus seperti ini, pemerintah memberikan keringanan dalam bentuk pengurangan pajak dengan jurnlah persentase tertentu. Pengurangan pajak ini diberikan apabila dari hasil penelitian memang menunjukkan bahwa wajib pajak tidak memiliki kemampuan ekonomis (finansial) yang cukup untuk melunasi hutang pajaknya.Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memperjelas tingkat kesehatan perusahaan dalam menentukan persentase pengurangan hutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas wajib pajak, yang di anut Indonesia.Tipe penelitian yang digunakan pada penulisan tesis ini adalah deskriptif analisis sedangkan teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan yang diperoleh melalui buku, peraturan dan media ilmiah lainnya serta mengumpulan data secara langsung dari otoritas pajak, konsultan pajak, pakar pajak dan akuntan publik.Hasil penelitian ini menujukkan bahwa claim menentukan persentase pengurangan hutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Wajib Pajak Badan, adanya unsur subyektif (bias) karena persentase pengurangan hutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas badan tidak semua sama, walaupun tingkat kesehatan perusahaan tersebut sama. Untuk tercapainya kekonsistenan ketentuan tersebut, maka ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangannya lebih baik transparan terhadap wajib pajak."

"Dilihat dari peranannya terhadap struktur keuangan pemerintah daerah, meski angkanya bervariasi antar daerah, secara umum dapat dikatakan bahwa sumbangan penerimaan yang berasal dari PBB cukup signifikan dalam menopang keuangan pemerintah daerah, khususnya untuk daerah kabupaten/kota.Oleh karena itu daerah termasuk Pemerintah DKI Jakarta sangat berkepentingan dengan penerimaan PBB. Namun, dalam pengelolaannya hingga saat ini masih terindikasi kuat adanya berbagai permasalahan yang menjadikan kinerja penerimaan PBB di DKI Jakarta masih rendah. Salah satu indikator permasalahan penting yang memberikan kontribusi besar terhadap timbulnya permasalahan dalam pengelolaan PBB adalah dalam hal sistem pembayaran PBB yang dilakukan oleh masyarakat Wajib Pajak (WP).Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efektivitas sistem pembayaran PBB, menganalisis berbagai komponen penting yang terdapat dalam sistem pembayaran PBB, dan memformulasikan berbagai upaya pembenahan sistem pembayaran PBB di DKI Jakaria. Cara pengambilan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode purposive nonprobability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel penelitian berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yaitu masyarakat wajib pajak yang datang langsung ke KPPBB di wilayah DKI Jakarta untuk mengurus masalah pajaknya, dan bersedia mengisi kuesioner yang telah disiapkan.Berdasarkan batasan tersebut, penelitian ini menggunakan data sampel masing-masing untuk masyarakat wajib pajak dan pemungut adalah 495 dan 352 data.Berdasarkan hasil analisis tentang sistem pembayaran PBB di wilayah DKI Jakarta, serta susunan peringkat pembenahan komponen pelayanan PBB, dapat disimpulkan bahwa :1. Berdasarkan hasil uji statistik atas uji tanda jumlah positif dan negatif atas responden pemungut dan masyarakat wajib pajak, diketahui bahwa probabilitas masing-masing responden adalah kurang dari 1%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua responden pemungut maupun masyarakat wajib pajak secara nyata memahami semua aspek kebijakan yang berkaitan dengan sistem pembayaran PBB.2. Empat Komponen pelayanan yang berpengaruh terhadap pelayanan PBB adalah tata cara pembayaran PBB, tata cara penyampaian SPPT, waktu penyampaian SPPT, waktu persiapan atau masa pembehtahuan/pengumuman. Dengan demikian keempat komponen pelayanan PBB tersebut perlu mendapat prioritas dalam upaya pembenahan manajemen pelayanan PBB.3. Pemungut dan masyarakat wajib pajak di wilayah DKI Jakarta menghendaki sistem pembayaran PBB yang praktis, cepat dan aman, yang dapat dilakukan antara lain dengan cara:a. penyempurnaan sistem pembayaran PBB secara Onlineb. mengembangkan sistem pembayaran PBB secara Online, seperti pembayaran PBB melalui ATM, mobile banking maupun internet, sehingga WP dapat dengan mudah melakukan kewajiban pembayaran PBBnya."

"Dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 telah diletakkan dasar hukum yang kuat pada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Salah satu bagian yang penting dalam pelaksanaan otonomi ini adalah unsur pembiayaan daerah.Sebagai ibukota negara Republik Indonesia dan sekaligus daerah propinsi yang menjalankan otonominya sendiri, propinsi DKI Jakarta juga tidak lepas dengan masalah pembiayaan ini, yang untuk saat ini memang dapat mengandalkan PAD-nya. Sedangkan sumber penerimaan lainnya yang memungkinkan untuk dapat memberikan harapan yang nyata adalah dari Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Pajak ini merupakan dana perimbangan yang pembagiannya didasarkan pertimbangan yang lebih mendalam atas potensi (daerah penghasil), pertumbuhan ekonomi, dan kinerja masing-masing daerah serta diberikan kepada daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pokok permasalahan dalam tesis ini adalah sejauh mana pajak-pajak yang terkait dengan Bagi Hasil Pajak ini telah tergali secara optimal ? dan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dari Bagi Hasil Pajak bagi propinsi DKI Jakarta secara optimal guna memenuhi pembiayaan daerahnya? Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk menjelaskan sejauh mana penggalian pajak-pajak yang terkait dengan bagi hasil pajak dan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan bagi hasil pajak propinsi DKI Jakarta untuk memenuhi pembiayaan daerahnya.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dan observasi atau pengamatan terhadap objek terkait.Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa pajak-pajak yang terkait dengan Bagi Hasil Pajak ini belum tergali secara optimal. Untuk PBB, dapat dilihat dari hasil rata-rata analisis collection ratio sebesar 85,23%, pemungutannya belum dilaksanakan secara intensif dan berdasarkan analisis yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kewajaran harga rata-rata tanah masih menunjukkan nilai rata-rata yang belum selaras dengan kondisi yang sebenarnya. Untuk PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 juga belum optimal, dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang telah terdaftar di masterfile komputer Direk-torat Jenderal Pajak wilayah DKI Jakarta jumlahnya masih sedikit, yaitu sebesar 6,7% dari keseluruhan jumlah penduduk berdomisili yang berpotensi untuk dapat dikukuhkan sebagai Wajib PajakSaran-saran yang dianjurkan untuk dapat mengoptimalkan Bagi Hasil Pajak ini adalah dengan ekstensifikasi subjek pajak dan intensifikasi pengenaan pajaknya. PBB/BPHTB sebaiknya wewenang pemungutannya diserahkan kepada Pemda setempat, karena Pemda lah yang sebenarnya paling mengetahui keadaan objek pajak/ potensi daerahnya Selain itu upaya-upaya yang dapat dilakukan seperti: sosialisasi, pembinaan, dan pengarahan secara continue kepada wajib pajak / masyarakat setempat harus lebih ditingkatkan. Mengingat perlunya pengembangan potensi penerimaan bagi daerah, kebijakan Sharing Tax dapat diterapkan terhadap pajak yang jumlah penerimaannya relatif besar seperti Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) / Pajak Pertambahan Atas Barang Mewah (PPnBM). Kebijakan ini akan lebih memacu semangat dari Pemerintah DKI Jakarta untuk dapat menciptakan iklim ekonomi yang kondusif."

"Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di lingkungan Kantor Pelayanan PBB (KP P1313) Jakarta Barat Satu, selama 5 (lima) tahun sejak tahun 1998/1999 hingga tahun 2002, realisasinya belum sesuai dengan target. Realisasi penerimaan PBB dimaksud lebih kecil dari pada target, dalam artian rencana tidak tercapai dengan baik.Permasalahan kecilnva penerimaan PBB tersebut, disebabkan oleh Wajib Pajak (WP) dan Petugas Pajak (PP). Masalahnya adalah sebagian besar WP tidak tepat waktu dalam melunasi PBB, dan juga belum seluruh WP patuh untuk membayar PBB, serta PP belum konsisten menerapkan administrasi PBB.Metode penelitian menggunakan metode penelitian post facto, dengan perilaku WP dan PP sebagai variabel bebas dan penerimaan PBB selaku variabel terikat. Sampel penelitian adalah populasi WP dan PP di lingkungan KP PBB Jakarta Barat Satu, diambil berdasarkan metode sample acak terkelompok (stratffied random sampling method), masing-masing 25 WP dan 25 PP. Kemudian teknik analisis dilakukan melalui teknik analisis kualitatif, dan teknik analisis kuantitatif. Teknik analisis kuantitatif dilengkapi dengan teknik analisis statistik, melalui korelasi jenjang Spearman untuk pengujian hipotesis penelitian.Hasil penelitian, menunjukkan bahwa 7 (tujuh) faktor terkait dengan perilaku WP dan PP, secara keseluruhan mempunyai pengaruh signifikan dan kuat terhadap penerimaan PBB. Di samping itu, pengujian semua hipotesis penelitian menghasilkan nilai rS hitungan lebih besar dari pada nilai rSt, jadi Ha diterima dan Ho ditolak.Kesimpulan yang dapat ditarik dengan mengacu pada hasil penelitian dan pembahasan, antara lain penerimaan PBB sangat dipengaruhi oleh perilaku WP dan PP. Hingga terdapat kecenderungan bahwa sebagian besar WP tidak tepat waktu untuk melunasi PBB, bahkan beberapa diantaranya belum patuh PBB. Selain itu, PP belum konsisten menerapkan administrasi PBB secara profesional.Saran sebagai rekomendasi dan masukan, yakni target penerimaan PBB, diproyeksikan dengan mempertimbangkan asas manfaat (benefit principle) bagi WP dan asas kemampuan membayar (ability-to-pay principle) oleh WP. Selanjutnya PP agar melakukan sosialisasi PBB, sehingga WP menjadi lebih patuh dan selalu melunasi PBB dengan tertib dan tepat waktu."

"Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (BBN I) merupakan salah satu jenis pungutan kepada Wajib Pajak di Kantor Samsat dan merupakan penerimaan primadona bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi DKl Jakarta. Pelaksanaan administrasinya dilakukan secara terpadu dengan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT). Berdasarkan kesamsatan ini mekanisme pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kendaraan Baru (BBN I) berjalan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditentukan di antara instansi terkait.Namun, kenyataannya mekanisme tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya karena terdapat permasalahan pada penetapan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (BBN I) secara manual terhadap Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang tidak terdapat di dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Kondisi ini mengakibatkan tidak efektifnya pelayanan kepada wajib pajak dan terhambatnya penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (BBN 1).Tesis ini bertujuan untuk membahas dan mendeskfipsikan pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (BBN I) di Kantor Samsat Propinsi DKl Jakarta, mengkaji dan menganalisis tingkat efektifitas mekanisme pemungutannya, serta mencari alternatif solusi agar mekanisme pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berjalan secara efektif sesuai dengan sistem dan prosedur Samsat.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif tanpa hipotesis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (in the depth interview) dan daftar pertanyaan secara tertulis kepada pejabat dan petugas di Kantor Samsat, Dipenda maupun Depdagri. Analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan data dan informasi yang didapat selama penelitian yang dihubungkan dengan teori-teori dan konsep-konsep yang mempunyai korelasi dengan administrasi pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (BBN I).Kesimpulan tesis ini adalah mekanisme pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (BBN I) tidak berjalan secara efektif, apabila penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan secara manual dan menghambat penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (BBN I).Saran tesis ini adalah agar Dipenda membentuk Tim Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang beranggotakan intern dan ekstern yang terkait dan bekerja secara independen serta cepat keputusannnya, sehingga mekanisme pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat berjalan secara efektif."

"Instansi yang berwenang untuk memungut Pajak Daerah di wilayah DKI Jakarta Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Pajak hiburan adalah merupakan salah satu Pajak Daerah yang cukup potensial untuk dapat meningkatkan Penerimaan Asli Daerah, namun dilihat dari perkembangan penerimaannya Pajak Hiburan belum dicapai secara optimal, sehingga masih perlu diadakan intensifikasi pemungutan Pajak Hiburan.Sehubungan dengan latar belakang tersebut di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti berkaitan dengan bagaimana penerapan system pemungutan Pajak Hiburan di Propinsi DKI Jakarta dan apa saja faktorfaktor yang terkait dalam penerapan sistem pemungutan Pajak Hiburan.Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dimana dalam data primer diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti yaitu pejabat dari Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Barat melalui wawancara secara langsung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah, Biro Pusat Statistik dan dari hasil mempelajari buku-buku ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan serta literatur dengan tujuan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini.Dari hasil penelitian, didapat suatu kesimpulan bahwa penerapan sistem pemungutan Pajak Hiburan di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Barat belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan selain kurangnya petugas juga adanya ketidakjelasan tugas dan pembagian kewenangan antara Balai Dinas Pendapatan Daerah, Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya, dan Seksi Dinas Pendapatan Daerah Kecarnatan, akibat dari kurangnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur pembagian kewenangan tersebut.Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Barat untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak yang optimal."

"Mengenai pajak di negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam Undang-Undang. Di negara kita mengenai pajak terdapat pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan penjelasannya, bahwa pengenaan dan pemungutan pajak, untuk keperluan negara hanya boleh terjadi melalui Undang-Undang. Jelas sekali bahwa pembangunan memerlukan dana yang besar dari masyarakat ditarik pajaknya sebagai wajib pajak sebagai dana tambahan pembangunan, untuk pengeluaran berupa berupa belanja rutin dan pengeluaran atau belanja negara pembangunan. Dengan adanya pajak maka masyarakat diharapkan sadar akan kewajibannya terhadap negara untuk ikut serta dalam mensukseskan pembangunan secara tidak langsung dengan cara membayar pajak terutang. Permasalahan masih kecilnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jika dilihat dari APBD yang telah ditetapkan dari tahun ke tahun. Dan penetapan Nilai Jual Obyek Pajak (MOP) masih banyak/tidak sepenuhnya didasari dari nilai pasar, tata ruang pemerintah daerah, dan pemilihan jalur bisnis dan pemukiman, dan lain sebagainya. Banyak diketemukan MOP belum mencerminkan harga?nilai pasar properti yang mengakibatkan penerimaan daerah dari PBB belum maksimal. PBB hendaknya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan masyarakat, agar pelaksanaannya nanti dapat terselesaikan dengan baik. Aparat pajak dapat melakukan pendekatan dan penyuluhan kepada masyarakat agar mereka mengerti arti peranan pajak untuk membangun daerahnya."

"Fokus permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini meliputi:(a) Bagaimanakah kondisi aktual penyelenggaraan Perparkiran di Propinsi DKI Jakarta berkaitan dengan proses menuju pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir ?(b) Upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Daerahnya dari perparkiran ? Adapun tujuan penelitian adalah (a) Untuk menjelaskan kondisi aktual penyelenggaraan Perparkiran di Propinsi DKI Jakarta berkaitan dengan proses menuju pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir dan (b) Untuk memformulasikan upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Daerahnya dari sektor perparkiran.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif eksplanatoris (explanatory-decriptive). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung ke lokasi penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai laporan, text book, maupun referensi-referensi lain yang relevan dengan permasalahan penelitian, serta melakukan observasi langsung ke lokasi parkir, baik on-street maupun off-street di 5 (lima) wilayah Kotamadya Propinsi DKI Jakarta.Dari hasil pengolahan dan analisis data melalui penelitian ini dapat diformulasikan beberapa butir kesimpulan sebagai berikut :1. Problematika pengelolaan atau penyelenggaraan perparkiran di Propinsi DKI Jakarta sebagai Kota Metropolitan merupakan persoalan yang kompleks yang terkait dengan berbagai aspek, khususnya aspek Keuangan (Pendapatan) Daerah (melalui Retribusi Parkir), Lalu Lintas, Sumberdaya Manusia, dan lain-lain, sehingga dalam penataannya harus diselesaikan dengan sistem yang terintegrasi (integrated system).2. Dari aspek Pendapatan Daerah, yakni melalui Retribusi Parkir sangat berpotensi untuk dikembangkan di masa mendatang. Secara umum, melalui perhitungan kasar (rough counting) berdasarkan data yang ada, potensi penerimaan Retribusi Parkir secara keseluruhan dapat mencapai sekitar 90.21 milyar rupiah per tahun. Nilai potensi penerimaan tersebut di masa-masa yang akan datang dengan pengelolaan yang lebih baik dapat lebih ditingkatkan lagi.3. Tarif Parkir sebagai komponen pengganda Penerimaan Daerah melalui Retribusi Parkir yang cenderung flat dari tahun ke tahun, yakni sebesar 1,000 rupiah untuk kendaraan roda empat dan 500 rupiah untuk kendaraan roda dua, perlu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini (up to date) dengan mempertimbangkan berbagai aspek pembiayaannya (di atas atau di bawah Full Cost atau dapat disesuaikan dengan Mekanisme Pasar). Selain itu, untuk meningkatkan manajemen pendapatan Daerah melalui pengelolaan perparkiran di Propinsi DKI Jakarta juga perlu mempertimbangkan aspek-aspek kunci lainnya, seperti Sumberdaya Manusia, yakni segenap jajaran Badan Pengelola Perparkiran Propinsi DKI Jakarta, khususnya para Juru Parkir yang perlu dikelola secara profesional dengan berorientasi pada kinerja dan pelayanan prima.4. Upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui Retribusi Parkir di samping aspek-aspek tersebut di atas juga sangat terkait dengan aspek-aspek penataan dan pengembangan kawasan perkotaan, seperti perluasan jaringan jalan raya dan tempat-tempat lokasi parkir, penertiban lalu lintas, dan penataan Iingkungan yang sesuai dengan daya dukung wilayah yang seluruhnya harus dipertimbangkan di dalam Rencana Umum Tata Ruang dan Wilayah Propinsi DKI Jakarta, serta upaya Penegakan Hukum (Law Enforcement), baik pada aparat pengelola maupun masyarakat sebagai pengguna jasa parkir.Mengacu kepada kesimpulan yang dirumuskan melalui penelitian ini, beberapa saran yang dapat dan perlu ditindaklanjuti dalam upaya peningkatan manajemen Pendapatan Daerah, khususnya melalui Retribusi Parkir di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :1. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui Retribusi Parkir perlu diterapkan beberapa kebijakan dengan tidak mengabaikan aspek-aspek yang saling terkait yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, baik kebijakan untuk menerapkan Pajak Parkir ataupun sistem pengelolaan lainnya seperti Penerapan Sistem Kartu Eletronik, yang keseluruhannya itu bermuara pada jaminan kepuasan pelanggan pemakai jasa parkir, yakni adanya keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan oleh para pengguna jasa parkir dengan tingkat kepuasan yang direfleksikan cleh situasi yang aman dan tertib serta nyaman untuk parkir dan berlalu lintas. Selain itu, kebijakan perparkiran diharapkan pula mampu mendukung stabilitas pelaksanaan program-program pembangunan di Propinsi DKI Jakarta secara keseluruhan.2. Bagaimanapun, penelitian ini masih sangat sederhana dan makro untuk mengungkapkan fenomena perparkiran di wilayah Propinsi DKI Jakarta secara faktual dan Dalam upaya itu, untuk penelitian mendatang perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebagaimana yang digunakan dalam penelitian ini secara lebih rinci (detail), khususnya dalam perhitungan besarnya potensi rill Pendapatan Daerah melalui Retribusi Parkir."

"Pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak pada sistem pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan melalui Kantor Samsat dengan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap. Pelaksanaan pelayanan tersebut berpedoman kepada instruksi bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan. Adanya pelayanan satu atap secara terpadu ini adalah dalam rangka lebih berdaya guna dan berhasil guna, yang pada akhirnya memberikan kepuasaan kepada masyarakat sebagai pembayar pajak.Namun, fenomena yang terjadi justru belum memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak. Terkesan pada masyarakat bahwa pelayanan di Kantor Samsat, khususnya Jakarta Selatan masih birokratis dan proses pelayanannya lama. Padahal penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi DKI Jakarta merupakan salah satu penerimaan andalan atau primadona bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.Tesis ini bertujuan untuk membahas dan mendeskripsikan pelayanan pendaftaran ulang pada sistem pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Jakarta Selatan, mengkaji dan menganalisis kualitas pelayanan pendaftaran ulang dilihat dari kepuasan wajib pajak, serta mencari alternatif solusi agar pelayanan tersebut kualitasnya dapat memenuhi kepuasan wajib pajak.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan data bersifat kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data primer dengan sampling purposive. Di samping itu, dilakukan wawancara mendalam (in the depth interview) kepada pejabat dan petugas yang langsung terlibat dengan pelayanan pendaftaran clang di Kantor Samsat Jakarta Selatan.Di dalam analisis, penelitian ini menggunakan importance and performance analysis dan diagram kartesius. Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pendaftaran ulang belum memberikan kepuasan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari dimensi keandalannya, yang terdiri dari kecepatan, kemudahan, dan kesederhaan yang belum sesuai dengan harapan wajib pajak.Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penerimaan PKB, disarankan agar Dinas Pendapatan Daerah Jakarta melakukan terobosan dengan mengambil langkah atau upaya penyempurnaan sistem pembayaran PKB, khususnya pada pelayanan pendaftaran ulang melalui bank dengan on line system."

"Pelaksanaan administrasi pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Propinsi DKI Jakarta dilaksanakan sepenuhnya oleh PT. PLN. Perlakuan khusus ini dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sehingga Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 1996 tentang Pajak Penerangan Jafan tidak dapat dilaksanakan.Potensi Pajak Penerangan Jalan di Propinsi DKI Jakarta cukup besar. Namun penerimaan yang dicairkan oleh PT. PLN mengalami keterlambatan dalam penyetoran.Tesis ini bertujuan untuk membahas dan mendeskripsikan pelaksanaan administrasi, mengkaji dan menganalisis penyelenggaraan pemungutannya dilihat dari aspek administrasi perpajakan dan prinsip﷓prinsip perpajakan secara universal. Adapun tujuan lain dari tesis ini mencari sebab dan mengetahui alternatif pemecahan masalah atas keteriambatan realisasi penerimaannya.Penulisan Tesis ini bersifat deskriptif analisis dengan studi kasus, yang pendekatannya kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara mendalam (in dept interview) dan observasi partisipasi terhadap pihak-pihak terkait yang terlibat dalam penyelenggaraan pemungutan Pajak Penerangan Jalan.Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa untuk keberhasilan pemungutan Pajak Penerangan Jalan, maka administrasi pemungutannya harus dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dan bertanggung jawab, yaitu Propinsi DK1 Jakarta c.q. Dinas Pendapatan Daerah. Prosedur dan mekanisme pemungutan yang dilaksanakan oleh PT. PLN sudah baik karena sesuai dengan prinsip convenience of payment dan economy in collection. Namun terjadi keterlambatan realisasi penerimaan yang dialami oleh Propinsi DKI Jakarta. Hal ini terjadi karena semua hasil pungutan Pajak Penerangan Jalan disetorkan terlebih dahulu kepada PT. PLN Pusat."