Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query
Nehseh Bangun, author
Perpajakan sangat erat kaitannya dengan akuntansi. Pembukuan merupakan sarana informasi bagi wajib pajak untuk mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan secara lengkap dan benar serta merupakan alat pembuktian apabila administrasi perpajakan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan. Penghasilan yang dihitung menurut pembukuan wajib pajak yang disebabkan kepada standar akuntansi...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T958
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Elly Mercury, author
Dilihat dari peranannya terhadap struktur keuangan pemerintah daerah, meski angkanya bervariasi antar daerah, secara umum dapat dikatakan bahwa sumbangan penerimaan yang berasal dari PBB cukup signifikan dalam menopang keuangan pemerintah daerah, khususnya untuk daerah kabupaten/kota.
Oleh karena itu daerah termasuk Pemerintah DKI Jakarta sangat berkepentingan dengan penerimaan PBB. Namun, dalam pengelolaannya...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T4340
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Y. Yusuf Suseno, author
Dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 telah diletakkan dasar hukum yang kuat pada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri guna meningkatkan efisiensi dan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12017
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Zulwandry Hasrul, author
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di lingkungan Kantor Pelayanan PBB (KP P1313) Jakarta Barat Satu, selama 5 (lima) tahun sejak tahun 1998/1999 hingga tahun 2002, realisasinya belum sesuai dengan target. Realisasi penerimaan PBB dimaksud lebih kecil dari pada target, dalam artian rencana tidak tercapai dengan baik.
Permasalahan kecilnva penerimaan PBB...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T12306
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tandjung, M. Natsir, author
Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (BBN I) merupakan salah satu jenis pungutan kepada Wajib Pajak di Kantor Samsat dan merupakan penerimaan primadona bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi DKl Jakarta. Pelaksanaan administrasinya dilakukan secara terpadu dengan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT). Berdasarkan kesamsatan ini...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12037
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yati Rochyati, author
Instansi yang berwenang untuk memungut Pajak Daerah di wilayah DKI Jakarta Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Pajak hiburan adalah merupakan salah satu Pajak Daerah yang cukup potensial untuk dapat meningkatkan Penerimaan Asli Daerah, namun dilihat dari perkembangan penerimaannya Pajak Hiburan belum dicapai secara optimal, sehingga masih perlu diadakan intensifikasi...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12152
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Azhar Amir, author
ABSTRAK
Mengenai pajak di negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam Undang-Undang. Di negara kita mengenai pajak terdapat pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan penjelasannya, bahwa pengenaan dan pemungutan pajak, untuk keperluan negara hanya boleh terjadi melalui Undang-Undang.
Jelas sekali bahwa pembangunan...
1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Susdiyono, author
Fokus permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini meliputi:
(a) Bagaimanakah kondisi aktual penyelenggaraan Perparkiran di Propinsi DKI Jakarta berkaitan dengan proses menuju pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir ?
(b) Upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Daerahnya dari perparkiran ? Adapun tujuan penelitian adalah (a)...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12404
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tobing, Tumpak M., author
Pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak pada sistem pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan melalui Kantor Samsat dengan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap. Pelaksanaan pelayanan tersebut berpedoman kepada instruksi bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan. Adanya pelayanan satu atap secara...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12478
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Erma Sulistianingsih, author
Pelaksanaan administrasi pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Propinsi DKI Jakarta dilaksanakan sepenuhnya oleh PT. PLN. Perlakuan khusus ini dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sehingga Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 1996 tentang Pajak Penerangan Jafan tidak dapat dilaksanakan.
Potensi Pajak Penerangan Jalan di Propinsi...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12483
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
