Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada saat seorang suami menderita suatu penyakit, maka istrinyalah yang akan berperan sebagai primary caregiver (Magai, 1996). Sebagai spouse caregiver, seorang istri lebih berisiko untuk mengalami caregiver strain, dimana strain yang dapat ia rasakan adalah akibat dari permasalahan fisik, emosional, kognitif atau sosial yang dialami oleh suaminya. Penelitian ini merupakan penelitian korelasional yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara caregiver strain dan kepuasan pernikahan pada istri yang berperan sebagai spouse caregiver dari penderita stroke. Caregiver strain merupakan persepsi atau perasaan kesulitan atas tugas dan tanggung jawab dalam memenuhi peran sebagai caregiver (Oncology Nursing Society, 2008; Factor & Weiner, 2008). Kepuasan pernikahan didefinisikan sebagai sikap sejauh mana seseorang menilai hubungan pernikahannya menyenangkan (Roach, Frazier & Bowden, 1981). Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah The Modified Caregiver Strain Index (MCSI) yang dikembangkan oleh Robinson pada tahun 1983 dan telah dimodifikasi oleh Thornton & Travis pada tahun 2003 serta Marital Satisfaction Scale yang dikembangkan oleh Roach, Frazier & Bowden pada tahun 1981. Partisipan yang dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah 30 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara caregiver strain dan kepuasan pernikahan pada istri sebagai spouse caregiver dari penderita stroke

---

When a husband suffering from an illness, then his wife will serve as the primary caregiver (Magai, 1996). As spouse caregiver, a wife is more at risk for experiencing caregiver strain, where she can feel the strain as the result of physical, emotional, cognitive or social development problem experienced by her husband. This study is a correlational study aimed to determine the relationship between caregiver strain and marital satisfaction among wives as spouse caregiver of stroke patients. Caregiver strain is a perception or a feeling of difficulty on the task and responsibility in fulfilling the role as caregiver (Oncology Nursing Society, 2008; Factor & Weiner, 2008). Marital satisfaction is defined as attitude of greater or lesser favorability toward one’s own marital relationship (Roach, Frazier & Bowden, 1981). Instrument which used in this study are The Modified Caregiver Strain Index (MCSI) developed by Robinson in 1983 and has been modified by Thornton & Travis in 2003 and Marital Satisfaction Scale developed by Roach, Frazier & Bowden in 1981. Participants who were included in this study is 30 people. The results showed that there is no significant relationship between caregiver strain and marital satisfaction among wives as spouse caregiver of stroke patients."

"ABSTRAKPemilihan Presiden (Pilpres) 2014 menjadi fenomena awal yang menyadarkan para konsultan politik dan kandidat tentang pentingnya kehadiran pasangan hidup (spouse) pada kampanye politik. Ternyata, kehadiran pasangan sang kandidat dalam proses politik yang dilalui sang kandidat dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Kehadiran pasangan (spouse) diyakini dapat semakin meningkatkan citra sang kandidat di mata publik, terlebih lagi jika sang pasangan juga memiliki karakter dan kharisma yang sama kuatnya dengan sang kandidat. Jika sekarang kampanye politik di Indonesia masih berorientasi dan terfokus pada sosok sang kandidat, sudah waktunya untuk mengubah strategi kampanye dengan ikut mengedepankan figur sang pasangan (spouse) untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas sang kandidat.

---

ABSTRACTPresident Election in 2014 became the early phenomena that awaken political consultants and candidates about the importance of spouse presence in political campaign. To be proved, spouse presence in all candidate’s political process can increase public’s political participation. Spouse presence is believed to improve the candidate’s image. It will be more useful if the spouse has the character and charisma as strong as the candidate. Nowadays, political campaign in Indonesia still oriented and focused on the candidate figure. Now it’s time to change the campaign strategy by emphasizing the spouse figure to increase the candidate’s electability and popularity"

"Peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sampah, khususnya Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyediakan dan mengoperasikan tempat pemrosesan akhir sampah. Skripsi ini kemudian membahas mengenai penerapan dari kewajiban tersebut dengan mengambil kasus yang terjadi pada Kota Bogor. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal, serta wawancara dengan Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor sebagai data sekunder. Hasil penelitian kemudian menyimpulkan bahwa Kota Bogor menyediakan TPA Galuga sebagai tempat pemrosesan akhir bagi sampah di Kota Bogor. TPA Galuga disediakan oleh Pemerintah Kota Bogor bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor. Kota Bogor telah melakukan penyediaan fasilitas secara cukup lengkap dan melakukan pengoperasian TPA Galuga dengan metode open dumping dan lahan urug terkendali. Namun, perjanjian antara kedua daerah dirasa dibuat terlambat, sehingga dapat menyebabkan ketidakpastian dalam hal pembagian hak dan kewajiban. Dengan demikian, perlu adanya pembuatan perjanjian kerja sama di awal dalam hal menjalin kemitraan. Perlu juga dilaksanakannya pengoperasian TPA Galuga sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah dan peraturan turunannya guna meminimalisir adanya dampak negatif bagi lingkungan dan warga di sekitar TPA Galuga. Misalnya, pengurugan sampah dengan metode lahan urug terkendali yang dilakukan minimal tujuh hari sekali.

---

Article 23 of Government Regulation Number 81 Year 2012 mandated the Regency Municipal Government to accommodate and operate waste disposal facility. This thesis then discusses the way of accommodating and operating waste disposal facility occurred in Bogor city. This research is conducted with normative juridical approach which is completed by using primer legal material in the form of regulations, secondary legal material in the form of books and journals, and interview with the head of UPTD of waste management in Bogor City as secondary data. The results then concluded that the Bogor City provides TPA Galuga as the final place of waste from the city. TPA Galuga is provided by the Government of Bogor city in cooperation with the Government of Bogor Regency. Bogor City has been providing direct facilities and performing operating system of TPA Galuga with open dumping method and controlled landfills method. However, agreements between the two regions are deemed late, making distribution of rights and obligations terms seem obscure. Thus, it is necessary to establish a cooperative agreement early in the case of a partnership. It is also necessary to carry out the TPA Galuga operation in accordance with Waste Management Act and its derivative regulations in order to minimize the negative impact for the environment and the people around TPA Galuga. For example, waste processing with controlled landfills should be done at least once in a week."

"Perkembangan legislasi hukum ekonomi syariah di Indonesia saat ini sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat, perkembangan tersebut juga merupakan salah satu pengejawantahan dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mendukung penerapan hukum Islam di bidang muamalat (hukum perikatan Islam) di Indonesia dengan telah dimasukkannya ekonomi syariah menjadi kewenangan peradilan agama. Seiring dengan hal tersebut perkembangan legislasi hukum ekonomi syariah juga dibuktikan dengan hadirnya berbagai produk-produk hukum “prosyariah”, seperti Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah dan peraturan lainnya. Problematika mendasar dari operasional ekonomi syariah saat ini adalah apakah penyelenggaraan kegiatan usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal, obligasi dan praktek ekonomi syariah lainnya telah sesuai dengan perjanjian (akad) dalam fiqh Islam atau hanya sekedar penggantian nama/istilah yang dikenal luas dalam sistem ekonomi konvensional ke dalam istilah Islam. Selain itu, hambatan di bidang kelengkapan fasilitas perundang-undangan yang mendukung kelancaran aktivitas keseharian lembaga-lembaga ekonomi syariah belumlah memenuhi semua kriteria ekonomi syariah. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan atau kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dan melakukan analisa terhadap norma-norma hukum, khususnya peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Hasil penelitian sementara dapat disimpulkan bahwa: 1) Seiring dengan berkembangnya kegiatan praktik ekonomi syariah, maka bertambah banyak pula transaksi-transaksi atau kontrak (akad) syariah yang dilakukan oleh banyak pihak, dan dalam praktiknya kegiatan ekonomi syariah saat ini masih menggunakan cara-cara tranplantasi hukum dalam perikatan (akad) syariah, sehingga menimbulkan keraguan, ketidakpastian dan ketidakadilan. Oleh sebab itu, untuk memenuhi keinginan para pihak yang mengadakan transaksi-transaksi (akad) syariah tersebut sangat dibutuhkan undang-undang yang mengatur tentang transaksi-transaksi syariah di Indonesia. 2). Belum adanya undang-undang khusus yang mengatur transaksi syariah di Indonesia, sehingga Pemerintah maupun DPR perlu mengagendakan dan memberikan prioritas terhadap pembuatan undang-undang tersebut yang sesuai dengan Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (PPHN) Indonesia Program Prioritas 2015 – 2019 yaitu pengarahan pembangunan hukum dibidang hukum perdata, khususnya bidang hukum kontrak dan hukum ekonomi.

---

The development of sharia economic law legislation in Indonesia is now progressing very rapidly, the development is also one of the manifestations with the hassuance of Law no. 3 of 2006 on Amendment to Law no. 7 of 1989 on Religious Courts, which supports the application of Islamic law in the field of muamalat (law of Islamic engagement) in Indonesia with the inclusion of sharia economy into the authority of religious courts. Along with this, the development of sharia law law legislation is also evidenced by the presence of various legal products "prosyariah", such as the Law on State Sharia Securities, the Law on Sharia Banking and other regulations. The fundamental problematic of the current sharia economic operation is whether the implementation of business activities in banking, insurance, capital markets, bonds and other sharia economic practices has been in accordance with the agreement (akad) in Islamic fiqh or simply merely renaming the term in the economic system conventional into Islamic terms. In addition, obstacles in the field of completeness of legislative facilities that support the fluency of daily activities of sharia economic institutions have not met all the criteria of sharia economy. This research is conducted by normative juridical research method, that is research which is focused to study the application or rules or norms in positive law, and to analyze legal norms, especially certain laws or written law. The results of the interim research can be concluded that: 1) Along with the development of sharia economic practice activities, the more transactions or contracts (akad) sharia is done by many parties, and in practice sharia economic activity is currently still using the ways of transplantation law in the engagement (akad) of sharia, resulting in doubt, uncertainty and injustice. Therefore, to fulfill the wishes of the parties who hold transactions (akad) sharia is very necessary laws that regulate the transactions of sharia in Indonesia. 2). The absence of special laws governing sharia transactions in Indonesia, so that the Government and the House of Representatives need to prioritize and give priority to the drafting of the law in accordance with the National Legal Development Plan (PPHN) Indonesia Priority Program 2015 - 2019 namely the direction of legal development in the field of law civil, especially the field of contract law and economic law."

"Penelitian ini berfokus pada konstruksi peran perempuan yang memiliki status sebagai istri kepala daerah di Sumatera Selatan. Pencitraan politik maskulinitas pemimpin laki-laki selalu melibatkan perempuan yang menunjukkan sisi femininitas. Penelitian sebelumnya terbatas menganalisis citra political spouse dalam liputan media, sedangkan penelitian ini menerapkan metode fenomenologi dalam menganalisis konstruksi peran perempuan sebagai istri kepala daerah. Ikatan pernikahan yang membentuk ketaatan dan ketundukan istri terhadap suami, mendorong perempuan terlibat dalam upaya perebutan dan pertahanan kekuasaan laki-laki. Berpijak pada teori konstruksi sosial atas realitas oleh Berger & Luckmann, penelitian ini menunjukkan bahwa agen sosialisasi primer yang sangat berpengaruh dalam menanamkan nilai-nilai patriarki kepada subjek adalah orang tua (Ayah dan Ibu). Nilai patriarki yang diperkuat dengan nilai keluargaisme dan materialisme menempatkan perempuan sebagai penjaga keluarga, yang harus mempertahankan kehormatan suami secara status sosial dan ekonomi. Internalisasi subjek sebagai istri yang harus mendukung karir politik suami, membentuk objektifikasi subjek untuk memiliki peran politik dalam menjaga keberlangsungan kekuasaan suami. Perempuan bahkan tidak dapat mengenali dirinya, yang pada akhirnya berperan sebagai “pion politik” dalam melanjutkan dinasti politik keluarga suami.

---

This research focuses on the construction of the role of women who have the status of wive of regional heads in South Sumatra. Political depictions of male leaders' masculinity always involve women showing their femininity. Previous research was limited to analyzing the imageof political spouses in media coverage, whereas this research applies phenomenological methods in analyzing the construction of women's roles as wives of regional heads. The marriage bond, which forms the wife's obedience and submission to her husband, encourages women to become involved in efforts to seize and defend men's power. Based on the theory of social construction of reality by Berger & Luckmann, this research shows that the primary socialization agents who are very influential in instilling patriarchal values in subjects are parents (Father and Mother). Patriarchal values which are reinforced by the values of familyism and materialism place women as guardians of the family, who must maintain their husband's honor in terms of social and economic status. The internalization of the subject as a wife who must support her husband's political career forms the objectification of the subject to have a political role in maintaining the continuity of her husband's power. Women cannot even recognize themselves, ultimately acting as “political pawns” in continuing the political dynasty of their husband's family."

"Depresi seringkali tidak terdeteksi, salah satunya diakibatkan karena kehilangan pasangan yang dapat menurunkan kualitas hidup lansia. Tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi hubungan kehilangan pasangan hidup dengan tingkat depresi lansia di Kelurahan Depok. Metode penelitian menggunakan deskriptif koleratif dengan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian berjumlah 80, dipilih menggunakan teknik stratified random sampling. Instrumen penelitian yaitu Geriatric Depression Scale (GDS) untuk mengukur tingkat depresi lansia. Hasil uji mann whitney menyatakan terdapat hubungan bermakna antara kehilangan pasangan hidup dengan tingkat depresi lansia ρ = 0,007 (< α = 0,05). Peneliti merekomendasikan perawat komunitas melakukan kunjungan keluarga untuk mencegah depresi dan melibatkan kader untuk membuat kegiatan kelompok pada lansia yang kehilangan pasangan.

---

Depression is often not detected, one of them caused by loss of spouse that can degrade the elderly quality of life. The aim of this research is to identify the correlation between loss of a spouse and level of depression in elderly in Depok. The descriptive-correlative method was used with cross sectional approach. The samples were 80 (stratified random sampling). The research instrument used Geriatric Depression Scale (GDS) to measure the level of depression. The results of Mann Whitney Test shows there is a significant relationship between the loss of spouse with level of depression in elderly p = 0,007 (< α = 0,05). Researcher recommend community nurse visits the family to prevent depression and engage cadres to make events in elderly group who lost spouse."

"Peningkatan penduduk lansia yang signifikan dalam suatu negara dapat berimbas pada peningkatan era penduduk menua. Negara Asia termasuk Indonesia telah memasuki era penduduk menua, dimana jumlah penduduk lanjut usianya lebih dari 7 % sejak tahun 2015. Jumlah penduduk lanjut usia di Kota Bekasi sudah mencapai 332.629 jiwa atau 12.8% dari total jumlah penduduknya. Demensia merupakan suatu kondisi yang masih dianggap normal terjadi pada lanjut usia oleh masyarakat umum. Tema yang dihasilkan di dalam penelitian ini akan disajikan secara terpisah sesuai tujuan khusus untuk memahami bagaimana pengalaman suami / istri dalam menjadi pelaku rawat pasangannya. Total didapatkan 4 tujuan khusus yang terdiri dari 12 tema : (1) Respon psikososial yang muncul selama merawat pasangan, (2) Respon merawat pasangan demensia, (3) Respon positif yang dialami pelaku rawat, (4) usaha perawatan yang dilakukan untuk kesembuhan pasangan, (5) Kegiatan yang dilakukan untuk menghindari Burnout, (6) Sumber daya yang dimiliki oleh pelaku rawat, (7) Beban fisiologis yang dialami pelaku rawat, (8) Beban psikologis yang dialami pelaku rawat, (9) Beban sosial yang dialami pelaku rawat, (10) Beban finansial yang dialami pelaku rawat, (11) Kondisi optimal yang diharapkan dari pasangan, dan (12) Perbaikan kondisi diri dan keluarga. Pengalaman yang dialami pelaku rawat dapat menjadi lebih buruk apabila tidak mendapatkan perhatian dan dukungan dari tenaga kesehatan serta kebijakan yang mendukung.

---

A significant increase of the elderly population in some state can affect the improving of an aging population. Asian countries including Indonesia have entered an age of aging population, where the number of advanced population is more than 7% since 2015. The number of elderly population in Bekasi has reached 332,629 or 12.8% of the total population. Dementia is a condition that is still considered normal by the most population in Indonesia. The themes founded in this study will be presented separately according to specific objectives to discuss how the spouse’s experiences caring for their partner with dementia. 4 specific objectives obtained consisting of 12 themes: (1) Psychosocial responses that arise during caring for a partner, (2) Response to caring for dementia partners, (3) Positive responses experienced by caregiver, (4) care efforts taken to cure partners, (5) activities to avoid Burnout, (6) The resources belonged to the caregiver, (7) The physiological burden experienced by the caregiver, (8) The psychological burden experienced by the caregiver, (9) The social burden experienced by the caregiver, (10) The financial burden experienced by the caregiver , (11) The optimal conditions expected from spouse with dementia, and (12) Improving the condition of self and family. Experience that caregiver had could becoming worse if they are not get attentions and supports from health provider and supportive policies."

"ABSTRAKFaktor perbedaan individu siswa mempengaruhi pembelajaran dan pemerolehan bahasa asing/kedua, maka penting bagi guru bahasa asing/kedua untuk mengakomodasi perbedaan individu siswa dalam pengajaran. Penelitian ini smembahas sejauh mana guru mengakomodasi faktor perbedaan individu siswa dalam pengajaran. Peneliti melakukan tiga kali observasi kelas dari total 14 kali pertemuan dalam satu semester. Kegiatan-kegiatan kelas, tindakan dan tuturan guru diteliti untuk melihat apakah guru mengakomodasi atau mengabaikan faktor perbedaan individu siswa dalam pengajaran bahasa Inggris. Melalui rekaman video proses belajar mengajar, pengidentifikasian faktor perbedaan individu dengan kuesioner, stimulated recall kepada siswa dan guru peneliti menemukan 25 kegiatan kelas, tindakan dan tuturan guru mengakomodasi faktor perbedaan individu siswa. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah menjadi rujukan bagi guru bahasa Inggris dalam merancang kegiatan-kegiatan kelas, melakukan tindakan dan menyampaikan tuturan untuk mengakomodasi faktor perbedaan individu siswa.

---

ABSTRACT

Individual differences factors influence foreign/second language learning and acquisition, so it is important for foreign/second language teachers to accommodate students? individual factors in teaching. This study discusses how far teacher accommodate students? individual differences factors. Researcher did classroom observation for three times of 14 meetings in one semester. Class activities, teacher?s act and utterances is examined to see does teacher accomodate or neglect students? individual differences in teaching English. By video-recording teaching and learning process, identifying students? individual differences factors with questionaires and stimulated recalling to the students and the teacher, researcher find that 25 class activities, teacher?s act and utterances accommodating students? individual differences factors. A desirable use of this study would be a refference for English teachers in designing class activities, doing act and giving utterances to accomodate students? individual differences factors."